LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTARE KALTENG MENUAI SEJUTA MASALAH

asap Jalan Trans Kalimantan

 

  Oleh Hasan Zainuddin
           Sebaran kabut asap musim kemarau ini seringkali menerpa ruas jalan Trans Kalimantan jurusan Banjarmasin (Kalsel) – Palangkaraya (Kalteng) persisnya di kawasan Kabupaten Kapuas, hingga menganggu pengguna jalan di ruas padat arus arus lalu-lintas itu.
          Penduduk menyebutkan asap tebal itu berasal dari kebakaran lahan gambut di areal proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare untuk pertanian di Kabupaten tersebut.
          “Belakangan ini, kami sering menderita terpaan kabut asap ini, karena lahan gambut mudah terbakar terutama di proyek sejuta hektare,” kata Mahlan penduduk Kuala Kapuas.
          Menurut Mahlan, tadinya warga Kapuas berharap proyek lahan gambut sejuta hektare akan menjadikan daerah itu dijadikan lumbung padi nasional. Pembukaan lahan gambut juga sangat diharapkan meningkatkan perekonomian setempat.
          Melihat optimsitis pemerintah orde baru kala itu yang ingin menjadikan lahan gambut sebagai lahan pengganti pertanian yang hilang di Pulau jawa akibat pembangunan, maka masyarakat setempat ikut mendukungnya, bahkan ada warga setempat menjadi transmigran lokal penggarap lahan gambut tersebut.
          Bayangan warga kala itu di PLG menjadi kawasan makmur, dengan hamparan buah padi yang menguning, sayuran dan hortikultura menghijau, bahkan menjadi sebuah lokasi sentra produksi buah-buahan dan jenis tanaman pertanian lainnya.
         Belum lagi bayangan kemakmuran dimana terdapat ribuan ternak dan tambak-tambak ikan di areal pembukaan lahan gambut tersebut.
         Perkiraan sejak pembukaan PLG era tahun 96-an hingga tahun 2009 ini terjadi perubahan kemakmuran dalam masyarakat.
         Bayangan itu telah sirna justru berbuah malapetaka, areal tadinya kawasan hutan gambut yang damai, menjadi kawasan yang melahirkan persoalan lingkungan serius, kebanjiran saat musim hujan dan mudah terbakar saat kemarau.
         Pakar lahan, DR.Ir.Akhmat Sajarwan,MP mengakui kabut asap yang melanda Kalteng akibat lahan gambut termasuk di areal PLG Kabupaten Kapuas mengalami kerusakan.
         Menurut Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Lahan dan Perairan (P2SLP) Lemlit, Universitas Palangkaraya (Unpar) tersebut gambut rusak cepat kering, tapi datangnya air hujan lahan tersebut juga lambat basah.
         Kerusakan gambut Kalteng lantaran dibuat kanal atau parit, serta hutan gambut dibabat. pembuatan parit masa lalu mengubah sifat gambut hingga gambut kehilangan kemampuannya untuk menampung air pada musim hujan.
         “Inilah yang membuat tanah gambut mengering dan membuatnya peka terhadap api pada musim kemarau,” katanya.
         Pembuatan kanal mempercepat kekeringan saat kemarau, kandungan air yang biasa mengendap di areal lahan bergambut cepat turun ke kanal kemudian terus ke sungai.
         “Lihat saja, sedikit saja kemarau, lahan gambut sudah kering dan terbakar, padahal seandainya air di dalam areal gambut itu masih tersimpan maka lahan tersebut susah sekali terbakarnya,” katanya.
         Gubernur Kalteng Teras Narang mengakui PLG wilayahnya menjadi lahan sejuta masalah. Dalam bukunya “Membuka Isolasi untuk Kesejahteraan Rakyat” disebutkan PLG mengalami kerusakan parah.
         Kondisi itu membuat warga kawasan itu jadi miskin, sebagian warga transmigran kabur tak tahan hidup kondisi parah itu, yang bertahan 8.487 KK di 43 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
         Awal 1996/1997 penempatan transmigrasi di areal tersebut 14.935 KK atau 60.819 jiwa, asal Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Bali, NTB, NTT, Lampung serta penduduk lokal.
         Rusaknya lingkungan itu, sistem tata air yang dikembangkan menyebabkan terjadinya kondisi “over drain” dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki.
         PLG menyebabkan 400 ribu ha “tropical rain forest” (hutan tropis basah) menjadi terbuka, pembangunan saluran primer induk 187 KM memotong kubah gambut dinilai kurang tepat, karena jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut lantaran turunnya permukaan air tanah.
         Dengan demikian gambut jadi kering dan tak balik (Irreversible drying) yang mempermudah terjadinya kebakaran.
         Lahan gambut ekosistem unik dan mudah rusak, lapisan gambut tersusun dari timbunan bahan organik mati yang berisi oksigen dan unsur hara yang rendah, seperti daun, batang, dan akar-akaran yang diperkirakan terakumulasi selama 5-10 ribu tahun. Pada bagian atas lapisan gambut hidup berbagai tumbuhan dan satwa liar.
         Jika bahan organik pada lapisan bawah ini musnah, sangat sulit bagi ekosistem ini untuk pulih kembali.
         Karena itu, proyek PLG terbengkalai jadi sumber malapetaka, kebakaran, kebanjiran dan penyumbang terbesar bencana kabut.
         Menurut Teras Narang, pihaknya berjuang keras merehabilitasi PLG ini melalui berbagai cara, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG.
    
                         Tiga persoalan
    Menurut Teras Narang, masalah PLG ini menjadi salah satu  ganjalan untuk berjuang membangun wilayah seluas 153.564 Km2 berpenduduk sekitar dua juta jiwa ini.
         “Saya merasa galau, kalau PLG ini belum selesai,” kata Gubernur Kalteng, Teras Narang di perayaan 4 tahun kepemimpinannya di Palangkaraya, beberapa waktu lalu.
         Selain PLG masaalah lain dihadapi Kalteng tertundanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulang Pisau yang diharapkan mendongkrak pembangunan Kalteng, tapi paling ditunggu penyelasaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
         Tanpa RTRWP Kalteng sulit membangun, semua wilayah Kalteng statusnya hutan, saat ingin alih fungsi untuk kebutuhan lain terhambat aturan dengan Departemen Kehutanan.
         “Terus terang saja, hampir seratus persen wilayah Kalteng bersatus wilayah hutan, termasuk kantor Gubernur Kalteng ini,” tuturnya.
         Kalau semua wilayah bersatus hutan, dan belum dialihfungsikan sesuai tata ruang, lalu bagaimana Kalteng ingin membangun.
         Masalah RTRWP cukup lama menggantung, sejak tahun 1982, guna mengatasi dibuatlah Perda No 8 tahun 2003, agar Kalteng bisa memanfaatkan lahan, tapi Perda dinilai kalah dengan aturan yang lebih tinggi tentang kehutanan.
         “Seharusnya Dephut dan DPR RI segera bahas RTRWP Kalteng, kemudian mensahkannya agar rakyat bisa lega,” kata Teras Narang.
         Menggantungnya persoalan RTRWP ini memang cukup membuat perasaan rakyat Kalteng yang lagi bersemangat mengejar ketertinggalan meradang.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 41 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: