BAGARAKAN BUDAYA WARGA KALSEL MEMBANGUNKAN MAKAN SAHUR

Oleh Hasan Zainuddin

“Bagarakan sahur” merupakan aktivitas sekelompok pemuda Kalimantan Selatan yang bangun di tengah malam selama bulan puasa dengan tujuan membangunkan kaum muslim untuk makan sahur.

Tidak ada catatan yang menyebutkan awal bagarakan sahur dilakukan di daratan Kalimantan Selatan yang didominasi suku Melayu Banjar itu.

Tetapi di kalangan masyarakat tertanam pengertian bahwa budaya itu bagian dari kehidupan kaum Melayu Islam lainnya seiring masuknya Islam ke wilayah itu.

Sebenarnya budaya itu tidak jauh dengan banyak aktivitas pemuda lain di nusantara di malam bulan Ramadhan. Hanya saja, untuk wilayah Kalsel budaya bagarakan sahur lebih spesifik dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat dan potensi alam.

Makanya dalam acara bagarakan sahur sering kali orang memanfaatkan peralatan seadanya, seperti besi-besi tua, peralatan tani seperti pacul, bajak, parang, linggis, serta jenis besi lain yang mampu mengeluarkan suara nyaring, ditambah dengan kentungan terbuat dari bambu.

Pada era tahun 60-an hingga era tahun 70-an bagarakan sahur menjadi hiburan rakyat yang populer setiap Ramadhan. Saat itu, tak hanya besi tua yang menjadi alat yang dipukul tetapi ditambah dengan suara seruling, gendang, dan gong.

Suara dentingan besi tua diselengi dengan suara seruling, gendang, dan gong menghasilkan irama yang enak didengar. Akibatnya, warga selain mudah terbangun oleh suara bising besi tua juga merasa terhibur oleh suara suling dengan irama khas lagu-lagu Banjar.

 

 

Bagarakan Sahur

 

 

 

 

 

 

 

para pemuda sedang bagarakan sahura (mb)

 

Pada era tersebut setiap kampung memiliki kelompok sendiri, sehingga mereka sering saling berpapasan saat berkeliling kampung dan menimbulkan kesan sedang berlomba.

Tidak jarang kelompok bagarakan sahur dari sebuah kampung memasuki kampung lain, sehingga pemuda dari kampung yang dimasuki itu merasa berutang.

Pada malam berikutnya, pemuda kampung itu kemudian membalas mendatangi kampung yang pemudanya telah memasuki kampung mereka malam sebelumnya.

“Jadi ada kesan balas-membalas,” kata Haji Abdullah, seorang penduduk Kabupaten Balangan saat menceritakan pengalaman masa lalunya.

Akibat sering berbalas-balasan tersebut tak jarang dalam acara bagarakan sahur tersebut juga diwarnai atraksi lain, seperti wayang orang, bambarangon (semacam barongsai), hingga pergelaran sandiwara, agar mereka terlihat sebagai yang paling hebat.

“Pokoknya pada era tahun-tahun tersebut, bagarakan sahur merupakan hiburan rakyat saat Ramadhan yang menyenangkan,” katanya.

Tetapi seiring perkembangan zaman, yaitu ketika peralatan modern sudah tersedia maka bagarakan sahur dengan hanya memukul besi-besi tua pun mulai ditinggalkan dan digantikan alat-alat musik modern.

Pada 1980-1990-an, mulailah dipakai alat musik modern seperti seruling, biola, gitar, bahkan alat musik dengan sound sistem yang bagus, sehingga satu kelompok bagarakan sahur bisa dikatakan sebagai kelompok orkes kampung.

Lagu-lagu tradisional Banjar yang dulunya menjadi lagu-lagu seruling bambu bagarakan sahur kini sudah berubah menjadi lagu-lagu dangdut dan lagu kasidahan populer artis ibukota.

Sehingga acara bagarakan sahur yang sering diadakan di wilayah Kalsel Kuala, layaknya pergelaran orkes dangdut di malam hari.

Bahkan belakangan acara bagarakan sahur juga menggelar alat musik karaoke dengan hanya didampingi beberapa orang penyanyi. Itu makin meriah ketika rombongan bagarakan membawa satu gerobak berisi sistem penata suara.

 

Tetapi seiring perkembangan jaman pulalah, yaitu makin maraknya siaran radio dan televisi, lambat laun acara bagarakan sahurpun mulai ditinggalkan.

“Pemuda sekarang kayaknya sudah enggan keluar malam saat sahur, mereka lebih senang menyaksikan acara di televisi saat sahur seperti acara komide putar di TPI,” ucap seorang ibu rumah tangga di bilangan Kayutangi Banjarmasin.

Melihat kenyataan kian terlupakannya acara bagarakan sahur tersebut, suatu saat menimbulkan keprihatinan Walikota Kota Banjarbaru Drs.Rudy Restawan, yang kemudian membudayakan lomba bagarakan sahur setiap menjelang akhir bulan Ramadhan.

Lomba bagarakan sahur yang disponsori pemerintah kota Banjarmasin tersebut sudah terlaksana dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kegiatan itu tak lain untuk menumbuhkan kembali minat pemuda Kalsel untuk menggelar budaya yang mulai terlupakan tersebut.

Untuk memancing minat masyarakat mengikuti lomba tersebut tak tanggung-tanggung, Pemko setempat mengeluarkan uang cukup besar.

Pengeluaran itu terutama untuk hadiah para pemenang, sehingga setiap tahun lomba bagarakan sahur Pemko Banjarbaru selalu dipadati peserta dan pengunjung.

Belakangan bukan hanya bagarakan sahur yang dilombakan tetapi juga sekaligus menggelar lomba arak-arakan tanglong sebagai simbol budaya Islam.

Kemeriahan setiap penyelanggaraan lomba bernuansa keislaman tersebut kemudian jadikan atraksi wisata oleh Pemko Banjarbaru.

Kegiatan itu dijadikan atraksi wisata yang dikalenderkan dan dipromosikan ke dunia luar sebagai atraksi budaya tahunan.

Acara itu dinilai mampu memancing kedatangan wisatawan ke daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil batu permata intan tersebut.(*)

MENGUNGKAP KEBERADAAN KOMUNITAS SUKU BANJAR TEMBILAHAN RIAU

Aku berada di Tembilahan

Oleh Hasan Zainuddin

Sekelompok warga bergerombol dan sambil berjongkok menikmati masakan suku Banjar, Laksa di salah sebuah kedai (warung) makanan di tengah kota Tembilahan, ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Pulau Sumatera.
Sementara beberapa wanita nengenakan jilbab berpakaian kemeja panjang mententeng kresek pelastik berisikan kue khas suku Banjar pula seperti kraraban, untuk-untuk, gambung, gegatas, kelapon  dan lainnya setelah mebeli di kedai sebelah warung laksa itu.
Gurauan antara para pedagang serta para pembeli di beberapa kedai di Bilangan Parit 15 Tembilahan Hilir tersebut menunjukkan bahwa mereka bersuku Banjar, karena bahasa yang digunakan benar-benar berdialek suku Banjar terutama Banjar Pahuluan.
Ketika penulis menghampiri sekelompok ibu-ibu itu serentak mereka terhenyak, namun seketika itu pula penulis mengenalkan diri bahwa berasal dari kota Banjarmasin, ibukota Kalsel yang merupakan wilayah komunitas suku banjar bermukim sekarang ini.
Dari beberapa keterangan di kedai di pinggir Sungai Indragiri tersebut terungkap bahwa budaya mengolah masakan khas Banjar serta kue-kue tersebut sudah ada sejak ratusan tahun silam.
Budaya membuat masakan dan kue tersebut diperoleh dari generasi sekarang dari beberapa generasi sebelumnya yang telah tinggal secara turun=temurun di kawasan yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari semenanjung Malaysia dan Singapura itu.
Berdasarkan keterangan itu, bukan hanya kue-kue Banjar yang tetap lestari di tengah pemukiman suku Banjar perantuan ini tetapi juga makanan dan lauk-pauk lainnya.
Sebagai contoh saja, masih terlihat dihidangkan gangan (gulai) humbut, gangan keladi, gangan waluh, gangan karuh, sayur bening oleh keluarga-keluarga di kota berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa tersebut
Begitu juga terlihat papuyu baubar (bakar), gabus baubar, iwak karing (ikan asin) sepat, masak habang haruan atau telur, iwak bapais (pepes ikan) dan masakan khas Banjar lainnya.
Hanya saja, kata Haji Nurjanah (65 th) nenek tua asli suku Banjar, beberapa masakah khas Banjar lainnya sudah mulai tidak diminati generasi muda sekarang ini.
“Saya kemarin mencoba membuat mandai (kulit cempedak dipermentasi) penuh satu kuali, karena hanya saya yang doyan makan mandai itu,  akhirnya sebagian terbuang, sementara anak dan cucu sudah kurang suka,” kata nenek yang mengaku tidak pernah satu kalipun menginjak tanah Banjar di Kalimantan Selatan.
Bukan hanya masakan suku Banjar yang tetap lestari di kawasan luas berawa-rawa indragiri ini, tetapi juga cara hidup keseharian lainnya hampir tak berbeda dengan kebanyakan suku banjar yang tinggal di pahuluan Kalsel, (Banua lima: lima kabupaten Utara Kalsel).
Cara mereka bercocok tanam tak ada perubahan, yakni dengan menyiapkan lahan, menyiapkan benih, serta cara mereka panen.
Kehidupan beragama terlihat begitu kental di kalangan komunitas ini, dimana hampir terlihat masjid, surau, dipenuhi warga dan ditengah antara shalat magrib dan isha selalu diisi dengan ceramah menggunakan bahasa Banjar pula.
Seorang tokoh Banjar yang tinggal di Pekanbaru propinsi Riau, Bandrun A Saleh yang waktu itu anggota DPRD Riau ketika malam silaturahmi antara warga suku Banjar pekanbaru dengan para wartawan Kalsel dan Kalteng yang mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) mengakui budaya Banjar di tembilahan masih sangat kuat.
Selain Badrun A Saleh yang berada diacara silaturahmi yang dihadiri Kepala Badan Informasi Daerah Kalsel, Drs,Amanul Yakin dan para pengurus PWI Kalsel itu juga terdapat beberapa pejabat teras Pemko Pekanbaru dan Pemprop Riau yang hadir, karena memang bersuku banjar seperti Sekretaris Kota Pekanbaru dan sekretaris DPRD Riau.
Badrun A Saleh yang asli Tembilahan ini menyebutkan bahwa budaya Banjar di kawasan masyarakat kampung halamannya ini memang sangat mendominasi, itu terlihat dalam kehidupan keseharian serta seni budayanya.
Kesenian Banjar seperti Bamanda, Balamut, Madihin, Japen, masih sering dipentaskan pada acara-acara tertentu dalam kaitan perayaan hari besar, perayaan perkawinan, kenduri, atau bentuk hajatan yang lain selepas musim panen.
Berdasarkan catatan, penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir ini sekitar 560 ribu jiwa, 40 persen diantaranya adalah suku Banjar, disusul suku Melayu, Bugis, minang, Jawa serta etnis lainnya.
Tetapi khusus kota Tembilahan, Sapat, Pulau Palas, Sungai Salak, Pangalehan,  suku banjar diperkirakan mencapai 70 persen.
Keberadaan suku Banjar di tengah belantara Pulau Sumatera itu menurut tokoh yang pernah menjadi Plt Bupati Indragiri Hilir ini memang sulit diketahui secara pasti karena tak ada catatan atau sejarah yang menerangkan permasalahan tersebut.
Tetapi berdasarkan penuturan orang tua dulu bahwa ketika Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus sekitar abad ke-18 komunitas suku Banjar tersebut sudah berada du kawasan itu.
Badrun menerangkan pula, bahwa pada awalnya keberadaan suku Banjar di kawasan ini bukan tujuan Tembilahan Riau, melainkan ke Batu Pahat Malaysia.
Eksodos suku Banjar Pahuluan ke Batu Pahat tersebut pada awalnya didasari persoalan politis dimana ketika itu kawasan Banua Lima Kalsel sedang dilanda kekacauan lantaran kedatangan penjajah Belanda di kawasan itu.

Aku bersama keluarga di parit 12 Tembilahan
Ditambah begitu banyaknya aksi kekauan akibat gerombolan sehingga warga merasa tidak tetang dan didasari perasaaan tidak mau dijajah itulah para suku Banjar ini berimigrasi ke Batu Pahat Malaysia.
Suku Banjar yang kebanyakan eksodos ke Sumatera tersebut berasal dari desa Kelua, Sungai Turak, Karias, Sungai Durian, Pimping, dan daerah lain di Hulu Sungai Utara, kemudian juga dari Paringin, Lampihong, Juai, Baruh Bahinu, Awayan di Balangan, beberapa desa di Barabai, Rantau, dan Kandangan.
Setelah eksodos ke Batupahat terus bertambah akhirnya masyarakat suku Banjar ini mulai menyebar ke kawasan lain yang dianggap bisa memberikan penghidupan baru.
Akhirnya pilihan suku banjar di perantuan ini jatuh ke wilayah Sapat Indragiri Hilir, karena alam di sekitar ini hampir serupa dengan Kalsel yaitu berawa-rawa Pasang surut. Bagi etnis lain sulit menggarap lahan semacam ini, kecuali terampil digarap suku Banjar asal Kalsel maupun suku Bugis asal Sulsel.
Apalagi ketika itu di Sapat Indragiri Hulir ini telah bermukim seorang ulama besar asal Dalam Pagar Martapura Kalsel, KH Abdurahman Sidiq yang dikenal seorang wali yang setia mengajarkan ilmu agama Islam diperantauan tersebut.
Setelah adanya ulama ini maka kian banyak warga Kalsel yang berpindah ke kawasan ini, bukan lagi sekedar faktor politis tetapi adalah faktor agama untuk mendalami ilmu agama Islam dengan ulama besar asal kota intan Martapura ini.
Makam ulama besar di di Parit Hidayah Sapat ini sekarang menjadi objek wisata religus terutama oleh penziarah dari suku banjar baik warga lokal, maupun asal Kalsel serta daerah lain seperti dari Malaysia.
Pemukin suku Banjar ini berhasil menggarap lahan pasang surut yang bergambut ini menjadi hamparan persawahan, disamping berkebun kelapa untuk dibuat kopra, serta berkebun kopi atau pinang.
Pada kala itu harga kopra dari kelapa memang lagi baik, sehingga usaha “mangaring” (pemroses kelapa menjadi kopra) dianggap menguntungkan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Akhirnya usaha tersebut telah memancing kembali eksodos warga Kalsel ke Sumatera dengan alasan ekonomi yakni mencari kehidupan yang lebih baik dengan menggarap perkebunan kelapa secara besar-besaran di kawasan tersebut.
Namun seiring perkembangan zaman ternyata berkebun kelapa sekarang ini sudah tidak menguntungkan lagi menyusul terjadinya perkebunan besar kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, akhirnya kebun kelapa milik suku Banjar ini banyak yang tidak terpelihara selain harganya murah juga banyak pohon kelapa yang sudah tua sekali dan tidak produktif akhirnya ditinggalkan.
Dengan demikian desa kebun kelapa yang tadinya berkembang menjadi kawasan pemukiman yang ramai berubah menjadi desa mati dabn ditinggalkan penduduknya.
Penulis yang melakukan perjalanan dengan wartawan Barito Post untuk menyusuri desa-desa pemukiman suku banjar indragiri ini menmukan desa Sungai Ambat kecamatan Enok yang dulu ramai sekarang menjadi desa mati dan sepi dan di desa tersebut tertinggal sekitar 100 rumah saja lagi.
Padahal dulu sekitar tahun 50-an Sungai Ambat adalah termasuk pusat kosentrasi suku Banjar perantauan, disana terdapat pertokoan, pasar, serta terdapat para tukeh (saudagar kopra) berniaga di sana.
Dulu menuju Sungai Ambat hanya bisa dilalui lewat sungai melalui Kuala Enok atau di kecamatan Enok, tetapi sekarang sudah bisa dijangkau kendaraan setelah dibangun jalan besar antara Tembilahan menuju Kuala Enok, jalan tersebut sekarang baru pengerasan dan belum pengaspalan. Perjalanan menuju Sungai Ambat dari Tembilahan selama dua jam.
Selain di desa-desa di tepian sungai Indragiri dan Sungai Enak warga suku Banjar  juga terdapat di parit-parit (anak-anak sungai) yang banyak terdapat di kawasan ini
Berdasarkan keterangan, warga di berbagai desa suku Banjar ini sudah banyak yang meninggalkan desa mereka menyusul usaha kelapa tidak menguntungkan lagi, mereka banyak yang menyebar bukan hanya ke kota-kota lain di sekitar indragiri tetapi tak sedikit yang lari ke Batam, Jambi, Pekanbaru, Medan, Malaysia, Singapura serta kota Tembilahan sendiri.
Bahkan ada yang kembali ke tanah leluhur Kalimantan Selatan, kata beberapa warga desa Sungai Ambat.
Dari banyak pelarian suku Banjar ke berbagai kota di sana ternyata banyak yang berhasil, bukan hanya menjadi pejabat sipil dan ABRI, pedagang, serta wiraswasta dan lainnya.
Hanya saja dari keturunan suku Banjar sekarang sudah banyak yang mengalami pembaharuan dengan kawin dengan suku=suku  lain seperti kawin dengan suku Melayu, Minang, Bugis, Batak, Jawa hingga keturunan belakangan tidak asli lagi dari suku banjar.
Di kota Batam yang hanya dijangkau tiga jam setengah naik spedboat dari Tembilahan banyak sekali suku Banjar, tetapi sulit diketahui keberadaan mereka sebab sudah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.
Berdasarkan keterangan lagi suku Banjar di Sumatera khususnya Riau terdapat di Tembilahan, Pulau Palas, Sungai Salak, Pangalehan, Kuala Enok, Sapat, Enok, Kapal Pacah, kemudian di Rengat, Pekanbaru, Bengkalis dan daerah lainnya.
Sementara di Propinsi Jambi suku Banjar terkosentrasi di Kuala Tungkal, di Sumatera Utara terdapat di Kampung Banjar Binjai dan Deli Serdang.
Walau penyebaran suku Banjar di Sumatera mulai meluas tetapi di kawasan  Tembilahan Indragiri Hilir kosentrasi suku Banjar tetap kuat, bahkan hubungan emosional antara Kalsel dan Tembilahan tetap terjaga dengan baik.
Tukar menukar seni budaya antara Tembikahan dan kota Banjarmasin terus terjadi, bahkan beberapa ulama kharismatik Kalsel secara berkala di undang berceramah di kota tembilahan ini, seperti ulama Haji Bakeri yang beberapa kali diundang pada malam tahun baru Islam.
Keberadaan ulama kharismatik, Haji Zaini Ganie sekumpul Martapura juga sering mengusik warga Tembilahan untuk pulang kampung ke Kalsel, khususnya untuk mengikuti pengajian KH Zaini Ganie yang lajim disebut guru sekumpul itu, terutama pada malam nispu sa.ban.
“Banyak sekali orang kita di Sungai salak dan Tembilahan yang rutin mengikuti pengajian guru sekumpul Martapura, khususnya pada malam nispu sa’ban,” kata Nurdin penduduk Sungai Salak 30 km dari Tembilahan.
Bukti dikenalnya secara meluas guru sekumpul ini adalah begitu banyaknya foto ulama besar Kalsel ini yang berada di dinding dinding rumah penduduk, begitu juga kaset rekaman maulid habsyi yang dibawakan guru sekumpul sering berkumandang di rumah penduduk atau di pusat pasar penjualan kaset.
Selain itu, terdengar banyak omongan anak muda Tembilahan yang ingin mendalami berbagai ilmu ke tanah leluhurnya di Kalsel, selain mendalami ilmu agama Islam juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu bela diri, ilmu kekebalan, ilmu pesugihan, atau ilmu kebibinian (ilmu memikat perempuan).
Karena dalam imige kaum muda suku banjar di kawasan Tembilahan ini ilmu-ilmu tersebut di atas paling baik atau lebih hebat kalau mendalami di daerah tanah leluhur mereka sendiri.

aku bersama para sepupu di jembatan Rumbai kilo 5 Tembilahan

BAHASA BANJAR JADI BAHASA SEHARI-HARI DITEMBILAHAN

Banjarmasin,31/10 (ANTARA)- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Propinsi Riau, Haji Indra Muchlis Adnan,SH mengungkapkan bahasa Banjar yang merupakan bahasa suku terbesar di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi bahasa sehari-hari warga wilayahnya.
“Di tempat kami, orang China, Jawa, Melayu, Padang, Bugis, dan suku lainnya menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa sehar-hari,” kata Indra Muchlis Adnan kepada peserta seminar mengenai budaya Banjar, dalam kaitan Kongres Budaya Banjar ke-I, di Banjarmasin, Selasa.
Bupati Inhil dalam seminar tersebut menyajikan makalah berjudul “tradisi Madam Orang Banjar” dihadapan peserta yang berasal dari kalangan tokoh Suku Banjar, dari Kalsel sendiri, Kalteng, Kaltim, Jakarta, jogyakarta, Surabaya, Langkat Sumatera Utara, Tembilahan Riau, serta dari negara Selangor, Pahang, Negeri sembilan Malaysia.
Orang nomor satu Inhil yang datan ke Banjarmasin beserta rombongan dari kalangan pejabat Pemkab Inhil itu menyebutkan bahasa Banjar digunakan di kawasan itu sebagai bahasa sehar-hari lantaran penduduk suku Banjar mendominasi masyarakat yang hedrogen di kawasan pesisir Riau itu.
Menurutnya Suku Banjar sudah berada di wilayah Inhil sejak ratusan tahun lalu mungkin sudah empat generasi, dan membuka lahan persawahan dan pemkiman di berbagai wilayah di kawasan itu.
kedatangan suku Banjar yang di wilayah produksi kopra terbesar Riau tersebut, lantaran berbagai alasan, tetapi kalau dilihat sejarahnya hanya terdapat beberapa alasan.
Alasan pertama kedatangan Sku Banjar ke Tembilahan karena ingin berguru ilmu agama Islam kepada pada ulama-ulama yang ada di wilayah ini.
Alasan lain adalah untuk memuka lahan pertanian karena lahan rawa yang ada di inhil menerupai lahan rawa ang ada di Kalsel, sehingga warga Banjar pendanag itu mudah menggarap lahan itu ketimbang suku-suku lainnya.
Kemudian alasan yang lain lagi adalah berniaga atau berdagang karena Tembilahan merupakan kawasan yang berdekatan dengan Singapura atau kota-kota lain di Sumatera atau Malaysia.
“Orang-orang  suku Banjar waktu dulu termasuk orang yang “jagau” (pemberani), dan selalu membawa pisau kena-mana, tetapi sekarang kebiasaan membawa pisau sudah berubah, dan kini sudah suka membawa pulpen, komputer, lap top, dan banyak dari mereka menjadi kalangan birokrat dan pengusaha yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Inhil,” kata bupati yang masih muda tersebut.
Mengenai kongres Budaya Banjar ini ia menilai meupaan kegiatan positip untk membahas berbagai kebudayaan Banjar, khususnya bahasa Banjar agar tideak punah, karena bila bahasa Banjar punah maka berarti suku ini sudah tidak ada lagi.
Kongres Budaya Banjar tersebut dibuka oleh Gubenur Kalsel, Drs.Rudy Ariffin, Senin malam (30/10) dan akan berakhir pada Rabu (1/11) menyajikan beberapa pembicara antara lain pedagang intan perintis komunitas warga Banjar di Kesultnanan Jogyakarta, Sastra Banjar guna Meningkatkan Apresiasi Genarasi Muda, Kesenian Rakyat Banjar dan lain-lain.

salah satu sudut kota tembilahan

Tembilahan, Indragiri Hilir

Tembilahan merupakan sebuah Kota ibukota  Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.  Tembilahan memiliki luas wilayah 297,62 km², terdiri dari 6 kelurahan. Ibu kota kecamatan adalah Kota Tembilahan. Jumlah penduduk Tembilahan tahun 2002 adalah 52.773 jiwa.
Batas wilayah
Kota Tembilahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Kuala Indragiri dan Tanah Merah.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Tembilahan Ulu dan Batang Tuaka

Kelurahan di Kecamatan Tembilahan
Tembilahan Kota
Pekan Arba
Tembilahan Hilir
Sungai Beringin
Sungai Perak
Seberang Tembilahan
Keadaan tanah daerah ini sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon Nipah.

Karena kecamatan ini merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah, apabila diperhatikan jumlah hari hujan daerah ini yang memiliki ketinggian rata-rata 2,5 meter dari permukaan laut, tercatat hari hujan yang tertinggi pada bulan Maret 1999 yaitu 11 hari, sedangkan angka yang terendah pada bulan Juni 1999 yaitu 4 hari.

Penduduk
Penduduk Kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.

Kecamatan
Batang Tuaka • Enok • Gaung • Gaung Anak Serka • Kateman • Kemuning • Keritang • Kuala Indragiri • Mandah • Pelangiran • Pulau Burung • Reteh • Tanah Merah • Teluk Balengkong • Tembilahan • Tembilahan Hulu • Tempuling

CATATAN PERJALANAN, Mailangi Dangsanak di Tembilahan
Minggu, 23-09-2007
UNTUK memberikan apresiasi dan reaktualisasi budaya Banjar, Majelis Paripurna Lembaga Budaya Banjar (LBB) Kalsel memberikan gelar kehormatan kepada Gubernur Riau, HM Rusli Zaenal dan Bupati Indragiri Hilir, H Indra Muchlis Adnan, akhir Agustus 2007 lalu di Pekanbaru.

Kegiatan ini tentu saja menjadi ajang budaya akbar. Untuk berbagi pengalaman, peserta yang juga budayawan Banjar, H Syamsiar Seman akan menguraikan perjalanannya dalam kunjungannya ke pusat kebudayaan Banjar di Tembilahan Riau dalam tulisan berikut.

Kota Tembilahan, Riau sangat dikenal oleh orang Banjar di Kalsel. Sebagai wadah madam sejak ratusan tahun  lalu, banyak warga Banjar sudah tinggal di tempat tersebut secara turun temurun dalam beberapa generasi.

Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan ini merupakan salah satu dari sebelas kabupaten Provinsi Riau yang berada di posisi selatan. Daerah ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat dengan mobil dari Riau selama tujuh jam.

Kondisi alam baik Pekanbaru maupun Riau tak jauh berbeda dengan Kalsel, baik sungai dan floranya. Kondisi inilah yang memungkinkan orang-orang Banjar yang madam ke Tambilahan merasa betah bertani dan berkebun di sana.

Indragiri Hilir berpenduduk sekitar 639.450 jiwa yang diperkirakan warga Banjarnya sebanyak 242.991 jiwa yang tersebar di 20 buah kecamatan dan 192 desa.

Warga Banjar atau keturunan orang Banjar yang menjadi penduduk disini adalah di Kecamatan Tembilahan, Tampuling, Enok, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Tanah Merah serta Kuala Indragiri.

Dari delapan kecamatan yang dihuni warga Banjar tersebut, dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Banjar sebagai bahasa pengantar.

Seluruh penduduk di Tembilahan berbahasa sehari-hari dengan Bahasa Banjar dan cenderung dengan dialek Pahuluan. Uniknya, penduduk asal Bugis, Jawa dan Cina yang ada di daerah tersebut juga berkomunikasi dengan Bahasa Banjar.

Apalagi di Pasar Tembilahan yang pedagangnya justru banyak orang keturunan Banjar, pembicaraan dalam interaksi jual beli kedengaran barucau dalam Bahasa Banjar Urang Pahuluan. (bpost*/ncu)

Urang Banjar Banyak Tidak Kenal Budaya Leluhur
Banjarmasin (ANTARA News) – Perantauan Banjar atau urang Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel) banyak yang tidak lagi mengenal seni budaya dan kerajinan khas daerah leluhurnya, kata H. Mardiansyah, anggota DPRD Kalsel.

Ia mencontohkan, urang Banjar yang berada di Tambilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, banyak yang tak mengenal seni budaya dan kerajinan leluhur mereka, katanya, di Banjarmasin, Rabu.

Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) itu mengatakan, urang Banjar di Tambilahan banyak yang tak begitu mengenal seni budaya tradisional “mamanda” (bamanda, yakni sejenis sandiwara), “japin” (sejenis jepin), dan lainnya.

Begitu pula jenis kerajinan khas daerah Banjar layaknya “bakul purun” (bakul terbuat dari bahan sejenis mendong), “tikar purun”, “lampit paikat” (lampit/carpet terbuat dari rotan) dan “sasirangan” (kain batik khas daerah Banjar atau sejenis kain celup Yogyakarta).

Padahal, ia menilai, urang Banjar di perantauan sebenarnya ingin pula mengetahui sekaligus mempelajari seni budaya, terutama membuat kerajinan khas daerah leluhur mereka yang juga merupakan khasanah kekayaan seni budaya bangsa Indonesia.

“Misalnya, mengenai `sasirangan`, urang Banjar di Tambilahan pada umumnya cuma mengenal jenis kain batik khas Banjar yang seadanya atau tak berkualitas. Ternyata, `sasirangan` ada juga harganya mahal dan berkualitas ekspor, tak kalah dengan daerah lain,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengajak Dinas Kebudayaan dan Periwisata, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel untuk mengelar pameran pelatihan seni budaya dan kerajinan daerah Banjar tersebut di Tambilahan Provinsi RIau Sumatera.

“Apalagi, Tambilahan Inhil dulu disebut-sebut sebagai `kabupaten ke-14` untuk Provinsi Kalsel. Oleh karenanya pula, wajar kalau Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel perlu menyikapi positif keinginan urang Banjar di Tambilahan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Benarkah kantong pemukiman warga Banjar Inhil terpinggirkan

Pemukiman suku Banjar yang ada di kabupaten indragiri hilir umumnya di kawasan lahan berawa-rawa, sehingga sebagian besar penduduk warga Banjar menggarap pertanian dan perkebunan, khususnya berkebun kelapa yang berada di dalam parit-parit di sepanjang sungai enok, dan anak-anak sungai indragiri lainnya.
Umumnya kantong pemukiman suku Banjar ini hanya bisa dilewati dengan armada sungai, seperti katinting kalau dulu disebut sigul, jukung atau sampan, atau paling banter dengan spead boat.
Komunitas suku Banjar di perkebunan ini tinggal secara berkelompok-kelompok, di dalam parit-parit atau desa-desa pinggi sungai seperti di desa Panglihan, Desa Sungai Ambat, dan desa-desa lainnya lagi.
Ada anggapan miring terhadap komunitas ini, karena kantong pemukiman ini terkesan terpinggirkan oleh pemerintah propinsi Riau, pemeintah setempat lebih banyak membenahi kawasan kepulauan atau Riau Daratan.
Sementara kawasan-kawasan pesisir yang lahannya bergambut, kurang diperhatikan dalam segi pembangunan infrastruktur, sehingga dari waktu-kewaktu kawasan pesisir ini selalu saja tertinggal.
Tahun 70-an saat penulis pernah tinggal di kawasan ini, yaitu Desa Sungai Ambat Kecamatan Enok merasakan kondisi kantong pemukiman ini benar-benar tertinggal, bukan hanya listrik yang tidak ada, banyak warga yang tidak mengenal itu sepeda motor, mobil, bahkan sepeda pun kadangkala jarang yang pernah melihatnya, pasalnya kemana-mana  mereka warga menggunakan sampan.
Mata pencarian mengandalkan “mangaring” (usaha membuat kopra) merupakan andalan, dengan usaha sampingan menanam kopi sebagai tanaman sela kelapa, lalu bertani, atau berkebun lainnya.
Usaha berkebun kelapa tampaknya tidak membuat warga di kawasan ini sejahtera karena selain harga kelapa turun naik tak jelas, juga penjualan di kuasai para tokeh-tokeh mata sipit dengan kaki tangannya di lokasi sentra perkebunan.
Penentuan harga kopra usaha “mengaring” inipun terkesan lebih banyak ditentukan   oleh para tokeh dengan kaki tangannya.
Makanya untuk menambah penghasilan warga Banjar di perantauan ini ada yang mencari ikan dengan cara merawai, menugu, atau ada yang hanya mencari ikan betutu di dalam parit-parit, kecil atau menyauk udang galah dengan cara memberi umpan kelapa di bakar.
Ikan betutu di era tahun 70-an hingga 80-an masih banyak ditemukan di sungai-sungai kecil kawasan sungai Enok, memancingnya pun caranya mudah tinggal mencari umpan cacing pasir, lalu tempelkan di mata kail rendam sebentar ke sungai sudah dimakan ikan betutu dengan bentuk seperti ikan gabus dengan warna kulit kehitaman ini.
Hanya saja banyak warga yang kurang berminat mengkonsumsi ikan betutu ini lantaran bentuk kepalanya sedikit seperti kodok. Padahal rasa ikan ini begitu lezat bagi yang biasa mengkonsumsinya.
Kalau menyauk udang, warga hanya meletakan tali ke dalam air yang digantungi  kelapa bakar, bila terlihat tali tersebut bergerak-gerak maka dengan alat sauk, warga terus menyauk maka udang galah ukuran sedang tertangkap karena udang jenis ini suka dengan kelapa bakar.
Atau untuk mencari udang kecil seperti udang bajang, warga cukup membuat hancau (alat tangkap) berupa kain lusuh seperti bekas kelambu, tinggal rendamkan ke air diberi terasi atau ikan asin lalu udang kecil terkumpul maka hancau segera diangkat maka sekitar satu rantang udang kecil terperangkap di alat tersebut.
Mencari ikan lain dengan cara merawai  yaitu beberapa alat pancing yang satu sama lain saling berkaitan dengan tali belati, setelah mata kail diberi umpan berupa udang maka didiamkan di dalam air beberapa jam kemudian baru di “bangkit” (diambil) sehingga banyak ikan bergelantungan di rawai karena terkena kail rawai.

Para tetuha membuka lahan perkebunan kelapa dan kopi di lahan-lahan tersebut seringkali pula berhadapan dengan binatang buas seperti harimau Sumatera, atau buaya sungai-sungai di kawasan tersebut.
Kondisi warga yang miskin tahun 70-an tersebut setelah penulis kembali ke kawasan tersebut tahun 2000-an ternyata kondisi kawasan praktis tak ada perubahan, miskin dan terpinggirkan, keciali sudah ada jalan darat antara pekan baru hingga Panglihan, namun saat penulis berada di sana kondisinya baru pengerasan, konon jalan itu akan sampai ke pelabuhan samudera Kuala Enok.
Menurut beberapa warga kondisi perkampungan terbelakang itu sudah dirasakan beberapa dasawarsa sejak terbentuknya komunitas suku banjar di kawasan tersebut, akibat selalu terbelakang maka banyak warga yang tinggal berpindah-pindah dari desa yang satu hingga ke desa yang lain.
Bahkan ada yang berani menagmbil resiko dengan mengambil usaha “penyelundup” barang dari Malaysia atau Singapura ke dalam Indonesia hanya sekedar mencari untung sedikit yang disebut warga setempat dengan usaha simukil.
Walau usaha tersebut rentan sekali dengan usaha penangkapan polisi perbatasan laut, seperti KKO tetapi tetap saja ada yang berani menggeluti usaha tersebut, karena berkebun dan bertani tidak menjanjikan.
Apalagi tahun-tahun terakhir maka pohon kelapa yang sudah tua-tua hingga tak produktif tetapi untuk meremajakan maka perlu waktu, kemudian lahan pertanian kian masam, bahkan ada beberapa areal lahan pertanian yang tenggelan menyusul kian meningginya permukaan air laut di era pemanasan global ini , akhirnya usaha bertani tak bisa lagi diharapkan, pada gilirannya banyak warga banjar di pemukiman itu “menyerah” dan hengkang ke kawasan lain.
Sehingga banyak warga Banjar yang mencari usaha ke kota, atau bahkan ke Malaysia, dan Singapura.
Di Pekanbaru saja banyak wargan Banjar mengadu  nasib dan alhamdulillah tak sedikit yang ber hasil menjadi saudagar kaya atau menjadi pejabat, begitu juga di Batam  atau kota-kota lain di kawasan Kepulauan Riau terdapat warga Banjar yang sukses.
Melihat kenyataan tersebut, memang sudah saatnya Pemprop Riau memikirkan kantong-kantong masyarakat Banjar  tersebut, mengingat warga Banjar di Perantauan ini terbukti banyaknya sekali kontribusinya terhadap pembangunan Riau, secara khusus pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

ORANG BANJAR  KE INHIL AKIBAT BERBAGAI SEBAB
Berbagai pertanyaan belakangan ini muncul terhadap keberadaan  komunitas suku banjar yang berada di berbagai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Sumatera, karena begitu banyak orang Banjar disana  memunculkan anggapan, Inhil merupakan bagian kabupaten/kota Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel).
Budayawan Kalsel, Drs.Syamsiar Seman ketika ditanya ANTARA, di Banjarmasin, Senin mengakui bahwa keberadaan komunitas suku Banjar di Inhil sudah begitu lama, diperkirakan gelombang transmigrasi suku Banjar ke pesisir Sumatera itu sebagian besar terjadi sebelum perang dunia kedua.
Sebagian besar warga suku Banjar Inhil sekrang ini, tidak tahu dan tidak pernah mengenal tanah leluluhur mereka di Kalsel yang merupakan wilayah komunitas terbesar suku Banjar. Yang membuktikan mereka sekarang adalah anak cucu dari keturunan orang Banjar perantau dulu.
“Saya baru saja datang ke Inhil, khususnya ibukota Inhil, Tembilahan semua budaya Banjar tetap bertahap di sana, sehingga kalau kita berada di sana seakan berada di kampung halaman sendri, karena bahasa warga semuanya menggunakan bahasa Banjar, makanan juga makanan khas Banjar,” kata budayawan yang mulai ujur tersebut.
Ia mencohtohkan saja, kue tradisional Banjar seperti kue untuk-untuk, cucur, kraraban, gaguduh, laksa, dan sebagainya banyak diperjual belikan disana, dan semua itu hasil olahan warga Banjar setempat.
Ia sendiri tidak tahu persis penyebab bertranmigrasinya suku Banjar ke Inhil tersebut, tetapi dari berbagai cerita, atau tulisan-tulisan lama yang pernah  dibacakan ternyata keberangkatan orang Banjar kesana tempu dulu akibat berbagai sebab.
Sebab pertama, ada yang tidak suka dengan tingkah laku penjajah Belanda yang kala itu cukup merajalela dan menekan warga suku Banjar di daratan Kalsel,kemudian saat itu banyak muncul pemberintakan-pemberontakan warga setempat terhadap Belanja sehingga kampung halaman tidak aman lalu mereka pergi merantau.
Penyebab  lain, sulitnya mencari lahan pertanian di Kalsel sehingga banyak petani pergi ke daerah lain khususnya ke Inhil, mengingat lahan inhil terbentang luas serta tipe lahan sama yaitu rawa-rawa dan lebak hingga mudah untuk menggarap lahan tersebut.
Apalagi lahan rawa-rawa di Sumatera tidak ada etnis lain kecuali suku Bugis yang mampu menggarapnya sehingga keberadaan suku Banjar mudah memperoleh lahan pertanian yang rawa-rawa di sana.
Penyabab lainnya keberangkatan orang Banjar  ke wilayah itu lantaran terjadi konflik antar keluarga atau antar warga sehingga merasa tersingkir lalu hengkang dengan pergi ke perantauan.
Ada lagi karena sakit hati, setelah lamaran untuk meminang wanita di kampung halaman di tolak, lalu merasa malu dan berangkat ke Inhil.
Lalu ada pula yang berangkat karena menuntut ilmu agama, setelah seorang ulama asal Banjar yang menjadi ulama besar yang diangkat menjadi mufti di Inhil, Syekh Haji Abdurahman Sidiq mengajarkan ilmu agama di sana sehingga banyak murid beliau asal Banjar yang berangkat ke sana lalu menetap hingga beranak cucu, kata Syamsiar Seman.
Belakangan ini keberangkatan orang Banjar hanyalah untuk perdagangan serta silarurahmi antar keluarga terutama saat-saat lebaran seperti sekarang ini dan kemudian masih ada yang menetap mau menetap di sana.
Kebanyakan warga Banjar yang tinggal di Inhil bekerja seperti dikampung halaman sendiri yakni bertani, baru berdagang dan pekerjaan lainnya. Namun walau sudah lama tinggal di sana komunikasi dengan warga yang tinggal di Kalsel terus terjalin.

Sejarah Indragiri Hilir

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.
1.  Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia
a.   Kerajaan Keritang
Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing.
b.   Kerajaan Kemuning
Kerajaan ini didirikan oleh raja Singapura ke-V yang bergelar Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain yang lebih dikenal dengan nama Prameswara. Pada tahun 1231 telah diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti-bukti peninggalan kerajaan ini adalah ditemukannya selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.
c.   Kerajaan Batin Enam Suku
Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni :
Suku Raja Asal di daerah Gaung.
Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.
Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka
d.   Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, waktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam ( Sultan Indragiri IV ), beliau menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.
Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.
Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang – orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963.
e.  Masa Penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap ( perjanjian perdamaian dan persahabatan ) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran :
Amir Tembilahan di Tembilahan.
Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.
Amir Tempuling di Sungai Salak.
Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.
Amir Enok di Enok.
Amir Reteh di Kotabaru
Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.
f.  Masa Pendudukan Jepang
Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling . Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.
Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu :
Ku Cho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.
Ku Cho Sungai Luar.
Ku Cho Enok.
Ku Cho Reteh.
Ku Cho Mandah.
Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.
2.  Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada awal Kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan.
Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu :
Wilayah Tempuling/Tembilahan.
Wilayah Enok.
Wilayah Gaung Anak Serka.
Wilayah Mandah/Kateman.
Wilayah Kuala Indragiri.
Wilayah Reteh
Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing :
a.  Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi kecamatan :
Kecamatan Tempuling.
Kecamatan Tembilahan.
Kecamatan Gaung Anak Serka.
Kecamatan Mandah.
Kecamatan Kateman.
Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan.
b.  Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan meliputi kecamatan :
Kecamatan Enok.
Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Enok.
3.  Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir.

Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).
Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.(sumb:pemkab inhil)

ingin tahu tentang inhil klik http://www.inhilkab.go.id
MIGRASI ORANG BANJAR KE PAMADAMAN
April 14, 2010

oleh wajidi

“Pamadaman” merupakan kosa kata bahasa Banjar yang artinya sama dengan “Perantauan”. Pamadaman berasal dari kata “madam” yang artinya pergi merantau atau melakukan migrasi terutama keluar Kalsel.
Sejak akhir abad ke-19 atau awal-awal abad ke-20 banyak orang Banjar yang melakukan migrasi ke berbagai tempat di kepulauan Nusantara.
Sehingga tak mengherankan orang Banjar kini banyak bermukim di Sapat dan Tembilahan (Indragiri Hilir Provinsi Riau), Bintan (Provinsi Kepri), Kuala Tungkal (Provinsi Jambi), Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Asahan (Provinsi Sumut), Kaltim, Kalteng, di pulau Jawa, pulau Lombok dan Bima (Nusa Tenggara Barat), Manado, Gorontalo, Kendari, Makasar, Maluku, dan lain sebagainya. Atau di daerah-daerah yang menjadi bagian negara Malaysia, seperti Parit Buntar di Perak, Tanjung Karang di Selangor dan Batu Pahat di Johor dan juga di negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Pattani Thailand.
Fenomena migrasi yang dilakukan orang Banjar di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 merupakan pola umum yang juga dilakukan oleh berbagai etnis di Nusantara. Migrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kondisi politik, ekonomi, keamanan, atau faktor tidak kondusifnya daerah asal mereka.
Faktor ekonomi seperti untuk mencari penghidupan yang lebih baik merupakan salah satu alasan mereka bermigrasi, misalnya yang dilakukan orang Banjar ketika bermigrasi ke Semenanjung Malaya sebagai buruh penyadap karet. Penyadapan getah karet dan perluasan lahan perkebunan karet tentu saja memerlukan tenaga kerja atau buruh harian. Dan tenaga itu didatangkan atau diperoleh dari orang-orang yang datang ke Semenanjung Malaya.
Orang-orang Banjar tidak segan bekerja di tempat yang jauh dari kampungnya. Walaupun mereka akan segera kembali jika telah mendapat banyak uang atau keadaan di perantauan tidak menguntungkan lagi. Seperti ketika perkebunan tembakau Deli baru dibuka, banyak orang Banjar pergi kesana untuk membuka lahan dan membuat bangunan (L. Potter dalam Tundjung, 2008: 6).
Menurut Sartono Kartodirdjo (1975: 116-118), fenomena migrasi bukanlah semata-mata faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan mereka, namun dikarenakan oleh faktor lain seperti faktor politik yang kadang-kadang membuat orang menentukan harus pindah ke daerah lain.
Bambang Purwanto dalam A. Muthalib (2008:24) menyatakan bahwa ketika tekanan politik Belanda terhadap Banjarmasin dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin intensif, orang Bugis dan Banjar semakin banyak yang membuka daerah rawa-rawa di sepanjang pantai timur Sumatera.
Terkait dengan latar belakang migrasi orang Banjar, maka selain bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik (faktor ekonomi), juga untuk menghindar dari penindasan Pemerintah Hindia Belanda (faktor politik dan keamanan).
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kresidenan Borneo Selatan (Kalimantan Selatan) di tahun 1920 an turut mendorong terjadinya migrasi orang Banjar. Kondisi itu terkait dengan dampak ekonomi dunia yang tengah dilanda malaise. Selain itu, adanya perlakuan diskriminasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi mengakibatkan kehidupan masyarakat Banjar di bawah penguasaan Belanda juga sangat memprihatinkan.
Orang Belanda (termasuk orang Eropa lainnya) sebagai kelas tertinggi, memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Pembangunan seperti di bidang pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya adalah untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Hanya orang kulit putih atau yang dipersamakan yang boleh memasuki fasilitas penting tersebut, sedangkan Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan larangan, seperti: “Verboden toegang voor Inlanders en Honden (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing” (Saleh, 1981-1982: 37).
Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan Ordonnantie Heeren Dienst yang menyangkut erakan atau kerja rodi, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending justru dibebaskan dari kewajiban itu.
Diskriminasi atau pengklasifikasian status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Diskriminasi dan penindasan seperti itulah yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat bumiputera.
Terhadap pribumi pemerintah Hindia Belanda mengenakan berbagai pungutan seperti Pajak Pencaharian, Pajak Tanah, Pajak Kepala, Pajak Erakan (uang kepala), Bea Masuk, Pajak Penyembelihan dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18-45 tahun dapat dikenakan kerja rodi (kerja erakan) yang sangat memberatkan rakyat yang kesemuanya untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.
Mengenai pajak erakan (uang kepala), misalnya: (1) Tiap 1 orang petani yang punya 1 bidang sawah dan 1 bidang ladang dalam setahun harus bayar pajak sawah-ladangnya, walaupun hasilnya sangat kurang. Sawah dikenakan wajib pungut sebesar “tujuh puluh lima sen” (f 0,75), dan pajak ladang wajib bayar “lima puluh sen” (f. 0,50); (2) Tiap 1 orang berusia lanjut 50 s.d. 55 tahun harus bayar wajib pajak kepala per tahun “lima puluh sen” (f. 0,50). Tiap 1 orang dewasa (kawin/belum) umur 18 tahun ke atas harus bayar wajib pajak seperti tersebut di atas. Meski umur muda akan tetapi jika akan melaksanakan perkawinan, dia wajib kena pungut pajak kepala (Wajidi, 2008: 18).
Kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan rodi dan berbagai pajak dan pungutan, dampak depresi ekonomi dunia saat itu, dan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900 –1928 di Kalimantan Selatan. Kondisi demikian mengakibatkan keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan Guru Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan eksodus ke pesisir Timur Sumatera seperti Kuala Tungkal, Sapat, Tembilahan. Sampai tahun 1950 jumlah penduduk suku Banjar di daerah Sapat dan Tembilahan mencapai 250.000 orang (Saleh et al,1978/1979: 51).
Sumatera Utara merupakan salah satu daerah pamadaman yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ahmad Fauzi (2010:2) diperkirakan orang Banjar di Sumatera Utara saat ini berjumlah lebih kurang 180.000 orang dengan perincian kab. Langkat 70.000 orang, Deli Serdang 30.000 orang, Serdang Bedagai 50.000 orang, Asahan 20.000 orang, kabupaten/kota lainnya kurang lebih 10.000 orang.
Informasi lain sebagaimana disebutkan A. Muthalib (2008:26) bahwa orang Banjar yang telah bermukim di Indragiri Hilir pada tahun 1900 sekitar seribu jiwa. Lima belas tahun kemudian (1915) jumlah mereka meningkat drastis, yakni 18.798 jiwa. Pada akhir perang Dunia I atau dekade kedua abad ke-20, jumlah mereka diperkirakan 20 ribu jiwa.      Selain ke pesisir Sumatera, puluhan ribu penduduk Hulu Sungai juga pergi untuk menetap di Melaka (Sjamsuddin, 2001: 9). Mungkin yang dimaksud Sjamsuddin di Malaya, bukan di Melaka. Kalau di Melaka tidak ada orang Banjar seramai itu, kerana Melaka bukan tumpuan migrasi orang Banjar.
Menurut Tunku Shamsul Bahrin (1964) sebagaimana dikutip dari Mohamed Salleh Lamry (2010:4) bahwa berdasarkan sensus penduduk Semenanjung Malaya tahun 1911, orang Banjar di Malaya pada masa itu berjumlah 21.227 orang. Umumnya mereka bermukim di Perak, Selangor dan Johor. Pada tahun 1921 orang Banjar di Malaya meningkat hampir 80% menjadi 37.484 orang. Antara tahun 1921 hingga 1931 penduduk Banjar di Malaya bertambah 7.503 orang menjadi 45.351 orang. Perak, Johor dan Selangor masih merupakan negeri di mana jumlah orang Banjar paling ramai. Dalam tiga negeri inilah tinggal 96% orang Banjar di Malaya.
Proses migrasi orang Banjar memang sudah terjadi pada abad ke-18 ketika Belanda melakukan campur tangan dalam perebutan tahta antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir yang berujung kepada kekalahan Pangeran Amir dan akhirnya dibuang ke Ceylon (Sri Langka). Untuk menghindari dari penangkapan dan hukuman dari pihak kolonial Belanda, maka pengikut Pangeran Amir melakukan eksodus ke berbagai tempat yang dirasa aman. Migrasi orang Banjar keluar Kalsel semakin banyak ketika terjadinya Perang Banjar yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun (1859-1906). Dan migrasi itu mencapai puncaknya pada dekade-dekade pertama abad ke-20, disaat Pemerintah Hindia Belanda telah semakin intens menancapkan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan kolonial yang diskriminatif dan menindas kaum pribumi.
Migrasi orang Banjar ke berbagai tempat di kepulauan Nusantara juga didukung oleh kemampuan orang Banjar dalam memiliki dan menguasai teknologi pembuatan perahu (jukung) dalam berbagai bentuk dan jenis keperluan baik untuk sungai, pantai dan lautan. Kemampuan itu dengan sendirinya menjadikan orang Banjar memiliki tradisi berlayar baik sebagai pelaut, nelayan, dan pedagang antar pulau (interensuler). Tak mengherankan jika pada masa Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Kesultanan Banjar, jung-jung yang dibawa pedagang Banjar banyak berlabuh di berbagai bandar di pantai utara pulau Jawa.
Ketika Islam berkembang pesat di Kesultanan Banjar yang mengharuskan penganutnya untuk melakukan perjalanan haji ke Mekkah bagi yang mampu, maka kemampuan orang Banjar berlayar mengarungi samudera semakin terasah. Adalah hal biasa jika orang Banjar melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekkah dengan menaiki kapal layar sendiri pulang pergi selama setahun lamanya. Kemampuan memiliki, menguasai teknologi perkapalan dan adanya tradisi berlayar dan berdagang antar pulau dengan perahu tradisional itulah yang menjadikan orang Banjar memiliki mobilitas tinggi, berlayar dari satu pulau ke pulau lain dan menyusuri sungai hingga jauh ke pedalaman untuk mencari tempat bermukim. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menumpang kapal uap milik maskapai Belanda yang hanya merapat di bandar besar saja.
Putusnya komunikasi antara orang Banjar banua dengan perantauan barangkali disebabkan karena semakin berkurangnya armada perahu-perahu tradisional Banjar yang melayari lautan karena semua kegiatan perdagangan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, seiring dengan berhentinya perlawanan orang Banjar di awal abad ke-20 dan monopoli perdagangan Cina. Berbagai upaya untuk melawan pengaturan Belanda itu dan monopoli pedagang Cina, seperti yang dilakukan organisasasi Sarekat Islam cabang Banjarmasin dengan mendirikan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi (Wajidi, 2007: 123).
Dengan semakin sedikitnya perahu-perahu Banjar yang melayari lautan, maka semakin jarang orang Banjar di perantauan atau sebaliknya untuk saling berkunjung. Akibatnya untuk waktu sekarang masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk menelusuri kembali sanak keluarga keluarganya. Sebagian dari mereka ada yang masih bisa menjalin komunikasi dengan kerabatnya di Kalsel, karena kerabatnya di banua masih dikenali. Namun tidak sedikit pula yang putus sama sekali karena yang mereka ketahui hanyalah padatuan mereka berasal dari Kalsel (seperti dari Barabai, Kandangan, Alabio, Nagara, Amuntai, Kelua), namun dimana atau di kampung apa padatuan mereka dahulunya berada mereka tidak mengetahuinya. (Diolah dari naskah yang saya persiapkan untuk Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel Ir. Hj. Suriatinah, MS berjudul: “Kontak Budaya Antara Masyarakat Banjar Banua Dan Perantauan Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan” pada Kongres Budaya Banjar II, 4-7 April 2010 di Banjarmasin), ditambah data yang bersumber dari pemakalah lain).

Urang Banjar di Tembilahan, Bumi Sri Gemilang

Konon sudah lebih dari 5 generasi urang banjar yang madam, migrasi, ’terdampar’ di Tembilahan. Sebenarnya bukan hanya di Tembilahan sebaran warga banjar di nusantara. Paling tidak di Sumatera ada di Tembilahan (Kab. Indragiri Hilir), Kuala Tungkal (Kab. Tanjung Jabung – Jambi), juga di Kab. Deli Serdang – Kab. Serdang Bedagai – Kab. Langkat di Sumut., bahkan di Singapura dan Malaysia (khususnya Batu Pahat). Inilah jejak urang Banjar di Tanah Melayu.

Pada tulisan yang lain ulun ceritakan jua bubuhan kampung Banjar di Manado, Makassar, Mataram, Pontianak, Bukittinggi dan Singapura.

Saat ulun berkesempatan ke Tembilahan dengan rombongan Gubernur dan Lembaga Budaya Banjar pada pemberian gelar adat TNB (Tutuha Nang Batuah) untuk Gubernur Riau Rusli Zainal dan Bupati Inhil Indera Muhlis Adenan, saat itulah ’ainul yaqiin (melihat langsung) kehidupan bubuhan kita dibanua urang. Menurut Bupati Inhil tidak kurang 60% penduduk Inhil adalah urang Banjar. Bukan tanpa sebab fakta ini terjadi, karena betapa kagetnya ulun melihat kondisi alam dan kehidupan yang sangat mirip dengan banua kita.

Sebut saja sungai Indragiri yang mirip sungai Barito, Jalan tembus yang mirip Anjir kita, rawa dan gambutnya yang seakan ulun berada di hulu sungai, kehidupan bubuhan panyiuran yang sangat bersahaja, dll.

Saat mencoba mengelilingi pasar Tembilahan dan kaget bukan kepalang, ternyata bahasa pengantara dan komunikasi di pasar itu bahasa Banjar barataan. Biar lain urang Banjar gin tatap bisa berbahasa Banjar. Saat mencoba mendekat ke tumpukan durian dan mencoba menawar, eh.. ternyata bubuhan Banjar Hulu Sungai, tepatnya bubuhan Alabio. ”bubuhanmu urang Banjar jua kah, jar din..” Inggih jar ulun, tapi kami ni sahibar mandangar kisah haja banua kita, kami kada biasa ka banjar, ujar seorang yang mengaku lahir dan besar di tembilahan. Padatuan haja nang bakisah banua Banjar. Kami ini turunan ke 4 sudah di tambilahan, kadada baduit handak manjinguki banua banjar. Kena lah jar ulun kita minta bantuan Gubernur Riau supaya mainjami Riau Airlines gasan bubuhan pian bulikan, manjanaki banua datu nini pian barataan. Takurihing sampai ka talinga sidinnya.

Jejak Banjar ini tercantum juga dalam prasasti Kerajaan Indragiri yang menjabat sebagi Mufti Kerajaan Selama 27 tahun, beliau lah Syeikh Abdurrahman Siddiq al Banjari atau lebih terkenal Guru Sapat.

Ada 3 teori migrasi urang Banjar di Tanah Melayu, yaitu 1. Permintaan Sultan Deli untuk bercocok tanam di rawa yang hanya bisa urang Banjar melakukannya. 2. Prahara di Kerajaan Banjar yang menyebabkan hijrahnya beberapa keluarga Kerajaan Banjar ke Tanah Melayu. 3. Penyebaran agama Islam, buktinya menjadi Mufti di Kerajaan Indragiri. Sementara teori atau cerita turun temurun bahwa migrasi Banjar dengan maksud merantau ke Tanah Malaka kemudian dihadang badai dan akhirnya terdampar di Tembilahan.(Ibnu Sina)

MIGRASI URANG BANJAR KE SUMATERA dan MALAYSIA

Suku Banjar yang tinggal di Sumatera ;Tembilahan (Provinsi Riau), Kuala Tungkal (Provinsi Jambi),Hamparan Perak/Paluh Kurau, Pantai Cermin, Perbaungan, Binjai Langkat (Provinsi Sumatera Utara) dan
Malaysia merupakan anak, cucu, intah, piat dari para imigran etnis
Banjar yang datang dalam tiga… gelombang migrasi besar.

Migrasi suku Banjar ke Sumatera khususnya ke Tembilahan, Indragiri
Hilir sekitar tahun 1885 di masa pemerintahan Sultan Isa, raja Indragiri
sebelum raja yang terakhir. Tokoh etnis Banjar yang terkenal dari
daerah ini adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari (Tuan Guru
Sapat/Datu Sapat) yang berasal dari Martapura, Banjar yang menjabat
sebagai Mufti Kerajaan Indragiri.

Banyak juga suku Banjar bermigrasi ke Malaysia antara lain ke negeri
Kedah, Perak ( Kerian, Sungai Manik, Bagan Datoh), Selangor(Sabak
Bernam, Tanjung Karang), Johor(Batu Pahat) dan juga negeri Sabah
(Sandakan, Tenom, Keningau, Tawau) yang disebut Banjar Melau.
Tokoh etnis Banjar yang terkenal dari Malaysia adalah Syekh Husein
Kedah Al Banjari, mufti Kerajaan Kedah. Salah satu etnis tokoh Banjar
dari Malaysia yang terkenal saat ini adalah Dato Seri (DR) Harussani
bin Haji Zakaria yang menjadi Mufti Kerajaan Negeri Perak. Daerah
(setingkat kabupaten) yang paling banyak terdapat etnis Banjar di
Malaysia adalah Daerah Kerian di Negeri Perak Darul Ridzuan.
Organisasi suku Banjar di Malaysia adalah Pertubuhan Banjar Malaysia (PBM). (dari berbagai sumber )

 

 

Asal-usul kedatangan orang Banjar ke Tanah Melayu (Malaysia)

Orang Banjar yang datang ke Tanah Melayu adalah berasal dari Kalimantan, Indonesia, di kawasan selatan Basin Barito, terutama sekali dari daerah Banjar Masin, iaitu pusat bandar daerah itu. Kawasan ini adalah terletak di bahagian tenggara Borneo. Di antara daerah-daerah utama tempat asal orang Banjar tersebut ialah dari daerah Balangan, Amuntai, Alai, Hamandit, Margasari dan Martapura. Sebahagian dari mereka juga berasal dari Sumatera Tengah di kawasan Bukit Tinggi dan Sepat. Daerah-daerah tersebut merupakan kawasan penanaman padi.

Oleh demikian, mereka yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah merupakan petani-petani yang mahir dalam penanaman padi. Di samping itu, pekerjaan khusus seperti melukis, tukang permata dan berniaga juga ditekankan oleh mereka. Pekerjaan inilah yang membezakan mereka dari suku-suku bangsa lain di daerah orang-orang Dayak yang tinggal lebih ke utara barat Banjar Masin. Masyarakat ini juga dikenali dengan kemahiran membuat peralatan dari besi, sepertiperalatan pertanian dan senjata. Kebanyakan mereka suka tinggal di lembah beberapa buah sungai seperti di sepanjang lembah Sungai Barito dari Banjar Masin hingga ke Asuntai dan Tanjung di utara., Tenom, Keningau dan Tawau. Orang Banjar ini pula terbahagi kepada beberapa puak dan di antara yang terbesar ialah Tanjung dan Kalua dari daerah Balangan, Amuntai dari daerah Amuntai, Barabai dari daerah Alai, Nagara dan Kandangan dari daerah Hamandit, Rantau dari daerah Margasari dan Martapura dari daerah Martapura. Masyarakat ini sering mengidentifikasikan diri mereka berdasarkan daerah tempat asal-usul mereka di Tanah Banjar.

Tarikh migrasi masyarakat ini ke Tanah Melayu tidak dapat dipastikan, tetapi menurut Afred Bacon <span>Hudson</span> seorang pengkaji orang Banjar, migrasi ini bermula dalam pertengahan abad ke 19. Penempatan yang awal sekali dapat dikesan ialah di Batu Pahat, Johor. Pada masa itu, mereka sering berulang alik berdagang dan berniaga kelapa kering melalui Siak, Bentan, Inderagiri terus ke Batu Pahat dan Singapura. Selain daripada itu Bagan Datoh di Perak juga dikatakan tempat pertapakan awal masyarakat ini di Tanah Melayu.

Dari Batu Pahat, mereka berpecah ke kawasan lain. Mereka masih lagi manjalankan aktiviti yang serupa seperti bertani, berkebun getah, kelapa dan sebagainya. Pada masa kini, masyarakat Banjar boleh didapati di beberapa kawasan pantai barat, terutamanya di kawasan penanaman padi seperti di daerah Kerian, Sungai Manik dan Bagan Datoh di Perak, Sabak Bernam dan Tanjong Karang di Selangor serta Batu Pahat di Johor. Di Sabah pula, orang Banjar terdapat di Sandakan

Selain daripada faktor perdagangan, kemiskinan yang mencengkam kehidupan orang Banjar di tempat asal mereka juga telah mendorong penghijrahan ke Tanah Melayu. Keadaan mereka di Tanah Banjar agak sukar kerana tanah pertanian mereka sering menghadapi ancaman binatang buas. Faktor ini ditambah lagi dengan kemelaratan yang dihadapi di bawah pemerintahan penjajah Belanda yang terlalu menindas masyarakat tempatan dengan pelbagai cukai dan peraturan yang tidak munasabah. Di samping itu, mereka tertarik dengan kemakmuran kehidupan di Tanah Melayu pada masa itu yang dikhabarkan oleh pedagang-pedagang yang berulang-alik ke Tanah Melayu.

Pihak penjajah British di Tanah Melayu pula amat menggalakkan penghijrahan masyarakat dari Indonesia untuk membuka dan mengerjakan kawasan pertanian yang baru kerana masyarakat tersebut amat terkenal dengan sifat tabah dan gigih dalam menghadapi cabaran hidup.

Ciri-ciri awal orang Banjar di Tanah Melayu

Apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri awal ini ialah sosio-budaya orang Banjar pada tahap awal pertapakan mereka di tanah Melayu iaitu sekitar pertengahan abad ke-19 sehingga pertengahan abad yang ke-20. Terdapat ciri-ciri yang dominan dan ketara pada masyarakat ini yang membezakannya dengan masyarakat Melayu tempatan pada masa itu. Di antara ciri-ciri awal yang dapat diperhatikan dalam masyarakat ini pada masa itu ialah, fahaman kesukuan, teguh pegangan agama dan carahidup sederhana, berani dan panas baran.

Fahaman kesukuan

Perkara ini adalah berkait rapat dengan keadaan mereka yang baru berhijrah dari Tanah Banjar ke Tanah Melayu yang masih asing bagi mereka. Jadi, bagi memastikan kebajikan mereka terjaga, mereka sentiasa tinggal dalam satu kelompok. Salah satu ciri terpenting wujud pada masyarakat tersebut pada masa itu ialah mendalamnya fahaman kesukuan. Bagi mereka, orang orang selain dari suku mereka dianggap sebagai ‘orang luar’. Keadaan ini telah mempengaruhi pergaulan, perkembangan pemikiran dan seterusnya keperibadian mereka. Faham kesukuan ini juga telah menjadikan masyarakat ini pada masa itu sebagai sebuah masyarakat tertutup. Jarang-jarang benar berlaku perkahwinan di luar suku Banjar. Justeru itu, faktor ini telah dapat mengekalkan beberapa ciri-ciri keperibadian yang tersendiri masyarakat ini. Contoh yang nyata ialah pengekalan bahasa pertuturan sehari-hari iaitu dialek Banjar dan kawasan tempat tinggal yang berkelompok.

Teguh pegangan agama dan cara hidup sederhana

Kebanyakan orang Banjar yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah terdiri daripada mereka yang kuat pegangan agama Islam dan mengamalkan cara hidup yang sederhana. Maka, tidak hairanlah bahawa masyarakat ini amat condong terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam dalam kehidupan seharian mereka.

Keadaan ini ditambah lagi dengan corak pekerjaan mereka yang berbentuk pertanian dan lokasi petempataan mereka yang agak terpencil daripada bandar, telah menyebabkan peluang untuk mereka mengikuti kemudahan-kemudahan seperti pelajaran, kesihatan, dan lain-lain amat terhad. Perkembangan pendidikan secara formal yang wujud dalam masyarakat ini hanyalah berupa kelas membaca al-Quran, mempelajari hal-ehwal syariat Islam sama ada di sekolah-sekolah agama rakyat mahupun di madrasah-madrasah. Bagi golongan yang berkemampuan pula, mereka menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah arab mahupun pondok-pondok di tempat lain. Bagi yang lebih berkemampuan, mereka juga turut menghantar anak-anak mereka ke Tanah Suci Mekah untuk mendalami ilmu agama. Amat kurang sekali yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah kerajaan mahupun ke sekolah Melayu kerana mereka berpendapat mata pelajaran yang di ajar tidak sesuai dan semata-mata hal-ehwal duniawi sahaja. Begitu juga dengan sekolah-sekolah Inggeris mereka khuatir anak-anak mereka akan terpengaruh dengan dakyah Kristian jika menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah tersebut. Walaupun pada umumnya, fahaman sebegini wujud dikalangan masyarakat Melayu yang lain, tetapi keadaan yang wujud dikalangan orang Banjar amat ketara sekali.

Sebagai buktinya, sehingga awal tahun-tahun 60an, amat kurang sekali pegawai-pegawai kerajaan mahupun kakitangan yang berketurunan Banjar. Kalau pun ada, hanya pegawai-pegawai agama atau guru-guru agama. Ringkasnya mereka lebih berminat untuk bergiat dalam bidang-bidang yang bersangkutan dengan hal-ehwal agama Islam sahaja. Kesan lain yang dapat diperhatikan dan masih kekal sehingga kini ialah terdapatnya dengan banyak sekali sekolah sekolah agama rakyat, madrasah mahupun pondok-pondok dikawasan-kawasan yang majoriti penduduknya orang Banjar seperti di daerah Kerian, Perak mahupun di daerah Sabak Bernam, Selangor.

Keadaan kehidupan mereka juga amat sederhana, rumah mereka dikatakan kosong kerana tidak mempunyai alat-alat perabut seperti kerusi, meja dan almari. Peralatan yang ada seperti tikar mengkuang yang dibentangkan ketika tetamu datang dan lain-lain perkakas yang mustahak sahaja.

Satu hal yang agak menarik juga ialah, masyarakat ini tidak suka bekerja makan gaji dengan kerajaan kerana mereka lebih suka bekerja sendiri khasnya dalam bidang pertanian. Perkara ini juga berkait dengan kebebasan untuk mereka membuat perkara-perkara sampingan khasnya untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Pekerjaan bertani khasnya penanaman padi mempunyai ruang masa yang banyak dan bebas untuk mereka melakukan perkara-perkara tersebut seperti ketika menunggu musim menuai dan seumpamanya. Kedudukan seseorang yang tinggi ilmu agama juga amat dihormati dan mendapat tempat yang istimewa di kalangan orang Banjar. Nilai yang diberikan ke atas seseorang individu dalam masyarakat ini adalah berdasarkan keahliannya dalam ilmu-ilmu agama Islam. Nilai-nilai seperti ini menjadikan masyarakat ini begitu kuat dan taat berpegang kepada ajaran <span>Islam</span> dan kepada kepimpinan yang ahli dalam bidang agama Islam. Perkara ini jelas dilihat daripada kemenangan calon parti yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan pada Pemilihan Umum Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 Kawasan Kerian, Perak yang telah diketahui majoriti daripada penduduknya terdiri daripada orang Banjar. Beliau yang dimaksudkan ialah Tuan Guru Haji Ahmad Haji Hussein, keturunan Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari, seorang tokoh ulama besar berasal dari Tanah Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Berani dan pemanas

Salah satu sifat yang agak ketara terdapat dalam masyarakat Banjar ialah bersifat berani dan pemanas. Masyarakat ini pantang dicabar dan bersifat panas baran. Penggunaan senjata seperti pisau (biasanya disebut lading), parang panjang atau badik (sejenis pisau juga), tidak asing lagi bagi mereka terutama ketika berlaku pergaduhan. Dipercayai juga setiap keluarga orang Banjar pasti menyimpan sebilah parang panjang di rumah masing-masing untuk menjaga keselamatan mereka. Orang Banjar sering dianggap sebagai masyarakat yang gemar bergaduh oleh masyarakat lain. Sebenarnya, sifat ini telah timbul secara turun temurun semenjak mereka menetap di Tanah Banjar lagi. Keadaan alam sekeliling di Tanah Banjar yang penuh dengan hutan belukar dan binatang buas menjadikan mereka sentiasa berhadapan dengan cabaran dan halangan dalam meneruskan kehidupan mereka. Orang-orang yang berniaga pula sering berhadapan dengan lanun dan perompak memerlukan mereka sentiasa bertenaga dan bersedia untuk bertarung dengan pihak musuh. Perkara ini juga telah menyebabkan mereka suka menuntut ilmu-ilmu persilatan daripada pendekar-pendekar tempatan mahupun luar. Keadaan ini terbawa-bawa dan akhirnya telah menjadi sifat dan perangai mereka sehingga sekarang walaupun semakin berkurangan. Ciri-ciri ini jugalah yang sebenarnya menjadi penyebab kepada pergaduhan yang telah timbul di kawasan petempatan orang Banjar seperti di Sungai Manik, Teluk Intan, Perak pada tahun 1940an dan 1960an mahupun di Batu Pahat, Johor pada 13 Mei 1969, atas gabungan sifat mereka yang kuat pegangan agama dan berani serta pemanas.

Orang Banjar kini

Kini, orang Banjar di Malaysia sebagaimana masyarakat-masyarakat penghijrah dari Indonesia yang lain seperti orang Jawa, Bugis, Mendailing, Rawa, Kerinchi, Batak, Minangkabau dan lain-lain lagi, telah mengalami arus perubahan yang pesat seiring dengan kepesatan pembangunan di negara ini sendiri. Proses asimilasi yang berlaku ke atas masyarakat ini amat ketara terutama apabila mereka sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dalam kelompok mereka mahupun apabila berlakunya perkahwinan campur. Program pendidikan di negara ini juga sedikit sebanyak telah mengasimilasikan masyarakat ini ke dalam masyarakat Melayu tempatan. Generasi muda masyarakat ini sudah agak kurang mahupun tidak tahu atau malu untuk bertutur dalam bahasa Banjar walaupun ketika berbicara sesama mereka.

Sifat mereka yang suka merantau masih membara dijiwa mereka. Buktinya, apabila adanya pembukaan tanah-tanah rancangan sama ada oleh FELDA mahupun FELCRA, mereka akan memberikan sambutan yang menggalakkan untuk menjadi peserta. Kini, orang Banjar juga banyak didapati di kawasan-kawasan tanah rancangan contohnya di negeri Pahang.

Di petempatan yang majoritinya adalah terdiri daripada masyarakat Banjar, Perpaduan mereka masih erat dan mereka masih terus memelihara dan menggunakan bahasa Banjar dalam pertuturan harian. Namun, dari segi pengamalaan adat resam dan organisasi sosial orang Banjar serta prasangkanya terhadap orang bukan Banjar sudah agak berkurangan dan mungkin sudah tiada lagi. Sikap mereka terhadap pendidikan juga telah jauh berubah di mana anak-anak mereka juga telah berjaya melanjutkan pelajaran sehingga ke menara gading dan menjawat jawatan-jawatan yang tinggi di sektor awam mahupun swasta. Namun begitu, pendidikan agama masih tetap menjadi pilihan utama kebanyakan dari mereka dan buktinya dapat di perhatikan daripada ramainya anak-anak masyarakat ini yang mempunyai kelulusan agama yang tinggi terutama orang Banjar dari daerah Kerian, Perak dan daerah Sabak Bernam di Selangor.

Along Putera

HARUSKAH “TERTAWAI” BANJARMASIN, KOTA TERKOTOR INDONESIA

 Oleh Hasan Zainuddin
 Banjarmasin,15/6 (ANTARA)- Sebagai seorang warga Banjarmasin tak ada yang pantas diucapkan, kecuali malu, setelah mendengar pengumuman pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kalla tentang penghargaan Adipura do hotel Shangrela Jakarta (12/6) lalu.
 Bagaimana tidak merasa malu kalau dikatakan kota Banjarmasin yang dijuluki kota “bungas” (cantik) itu dinobatkan sebagai kota terkotor di Indonesia setelah Tangerang.
 ”Gelar kota terkotor itu harus kita tertawai,” kata Yusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dihadapan undangan pada acara malam penganugerahan Adipura.
 Menurut Wakil Presiden, dengan diketawai diharapkan kota terkotor mampu intropeksi diri lalu berbenah secara intensif agar terlepas dari predikat kota yang kotor demikian.
 Kalau terus kotor, maka warga kota merasa tidak nyaman, makanpun tidak enak, kata Yusuf Kalla sambil tersenyum.
 Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar menyatakan sengaja diciptakan penganugerahan Adipura terbersih dan Adipura terkotor, maksudnya hanya untuk memotivasi kota di Indonesia untuk selalu menjaga kebersihan.
 Gubenur Kalsel, Drs.Rudy Ariffin ketika dilapori Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Drs.Rachmadi Kurdi saat acara coffie morning soal kota terkotor yang disandang ibukota Kalsel itu, hanya bisa tertegun dan berharap Pemko Banjarmasin bisa membenahinya dikemudian hari.
 Sementara Walikota Banjarmasin, Yudhi Wahyuni yang mengaku mendengarkan langsung pengumuman anugerah Adipura melalui televisi swasta menyatakan minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat lantaran belum mampu menciptakan suasana yang bersih.
 Ia sendiri sudah memperoleh sinyal mengenai kotanya yang akan memperoleh predikat terkotor tersebut, setelah kedatangan tim penilai Adipura ke kota ini, termasuk kritikan Wakil Presiden Yusuf Kalla sendiri saat beliau selaku Ketua Umum Golkar ke Banjarmasin.
 ”Saya manusia biasa yang mudah membalik telapak tangan, atau seorang pelukis yang secepatnya merubah lukisan kotor ke sebuah lukisan yang bersih,” kata Yudhi Wahyuni.
 Pengakuan walikota yang dilantik 5 Agustus 2005 upaya menciptakan kota bersih sudah banyak dlakukan, seperti lomba kebersihan antar kampung, gerakan jumat bersih, gerakan kebersihan lainnya yang selalu diciptakan untuk menciptakan partisipasi masyarakat.
 Tetapi penilaian adipura demikian bukan semata kebersihan, namun juga faktor lain, seperti ketersediaan ruang terbuka hijau, keberadaan terminal, keteraturan pasar, rumah sakit, jalan protokol, tempat ibadah dan faktor lain.
 Kepala Dinas Kebersihan Kota Banjarmasin, Drs.Sayiddin Noor agaknya tidak terlalu mempermasalahan mengenai predikat kota terkotor tersebut, namun ia menganggap julukan baru itu sebagai pendorong semua pihak untuk memperhatikan kota Banjarmasin ini.
 ”Tanggungjawab kota ini kan seharusnya tak semata Pemko Banjarmasin, inikan ibukota Kalsel, hendaknya Pemprop Kalsel juga betanggungjawab, selain pihak swasta dan masyarakat,” tutur mantan Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya tersebut.
 Untk menciptakan kota Banjarmasin yang bersih hendaknya harus ada kerja “kroyokan” (bersama-sama) baik Pemko, Pemprop, perusahaan swasta dan masyarakat.
 Terutama menyangkut ketersediaan dana dan fasilitas yang tersedia, karena dana yang ideal untuk pengelolaan Banjarmasin Rp10 miliar per tahun, tetapi yang tersedia Rp8 miliar. Balikpapan sebagai relatif kecil saja Rp12 miliar per tahun.
 Dana Rp8 miliar itupun baru tahun ini, sebelumnya dana kebersihan hanya sekitar Rp2 miliar saja per tahun.
 Armada truk angkut sampah baru 29 unit, kalau melihat volume sampah yang hampir 500 meterkubik per hari idealnya minimal 50 unit truk ankut, apalagi truk yang diperasikan sekarang 50 persennya sudah tak layak operasi lagi.
 Begitu juga petugas kebersihan yang ada 400 orang, idiealnya juga minimal 500 petugas, jumlah tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) baru 110 TPS idealnya juga 200 TPS.
 Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Basisih kondisinya belum memadai, jalan menuju lokasi pembuangan saja tidak tersedia baik.
 Tetapi permasalahan yang dihadapi masalah kebersihan itu bukan semata keterbatasan, namun kekurang pedulian warga menjadi kunci utama masalah kebersihan, dimana warga senenaknya membuang sampah hingga pemukiman, perkotaan, dan jalanan dipenuhi sampah.
 Sedangkan pembuangan sampah ke TPS yang dilakukan masyarakat juga tak disiplin artinya tidak malam hari sebelum pengangkutan tetapi justru siang hari setelah danya pembersihan samah akibatnya sampah kembali berserakan.
 Apalagi sebagian besar TPS di kota Banjarmasin brada di pinggir jalan utama yang tak ditemui di kota lain, akhirnya berserakan sampah itu mudah terlihat, menimbulkan aroma kurang sedap serta becek.
 Menurut beberapa warga Masyarakat kota ini predikat jelek kota ini tak bisa dilemparkan penyebabnya masyarakat saja, tetapi peran Pemko yang paling dominan untuk merubah wajah kota ini.
  Kenyataan yang tak bisa dipungkiri seakan merusak kota ini justru Pemko Banjarmasin sendiri, dimana seharusnya suatu wilayah sebagai lokasi jalur hijau dan bantaran sungai justru diberi ijin oleh Pemko masyarakat untuk mendirikan bangunan.
 Begitu juga di lokasi pertokoan yang seharusnya tersedia untuk pejalan kaki justru muncul kios-kios kecil yang memiliki ijin, sedangkan pedagang kaki lima (PKL) banyak yang ditarik retribusinya seakan melegalkan kegiatan PKL akhirnya PKL menjamur, salah satu lokasi PKL yang terkesan dilegalkan malah berada di jalur Utama Jalan Belitung hingga menimbulkankemacetan yang luar biasa.
 Sebagai kota besar yang bependuduk melebihi 600 ribu jiwa seharusnya Banjarmasin memiliki sebuah terminal refresentatif, tetapi kenyataan pembangunan terminal pengganti terminal induk kilometer enam belum juga terwujud .
 Begitu  juga kerinduan warga kota seluas 72 kilometer persegi ini untuk memiliki sebuah alun-alun (ruang terbuka hijau) itu hanya sekedar mimpi, sebab tak pernah direalisasikan Pemko.
 Kesemrawutan bertambah setelah hampir  seluruh jalan utama dijejali parkir, karena tak satupun kota ini memiliki lahan parkir, apalagi gedung parkir, Bahkan satu jalan utama, Jalan Sudimampir yang seharusnya untuk lalu-lintas diubah menjadi lokasi parkir, eronis memang.

BANJARMASIN PROTES DIKATAKAN SEBAGAI KOTA TERKOTOR INDONESIA
Oleh Hasan Zainuddin
 
     Banjarmasin,19/11 (ANTARA)- Kota Banjarmasin  ibukota Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang pernah menduduki kota terkotor kedua setengah Kota Tangerang dari 13 kota katagori kota besar di Indonesia, kini kembali terancam ke posisi tersebut.
     Melihat posisi yang tidak menguntungkan terhadap penilaian adipura itu maka Pemerintah Kota (pemko) akan melakukan protes ke tim penilaian adipura itu, kata Walikota Banjarmasin, Haji Yudhi Wahyuni kepada wartawan di Banjarmasin, Senin.
     “Kita akan berjuang ke tim penilaian yang ada di pusat, agar penilaian terhadap Kota Banjarmasin harus lebih toleransi dan berbeda, karena bila sistem penilaianya sama dengan kota lain, maka Banjarmasin akan tetap terkotor,” kata Yudhi Wahyuni.
     Masalahnya, kata walikota yang dikenal sebagai politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel itu, kondisi geografis Kota Banjarmasin berbeda dengan kota yang lain.
     Dengan posisi yang berbeda yaitu datarannya berada di bawah permukaan laut, maka disaat air pasang maka sebagian besar wilayah kota Banjarmasin terendam.
     Bila kota sudah terendam walau dibersihkan bagaimanapun kota akan tetap kembali kotor, lantaran berbagai sampah sungai masuk ke darat, dan tertinggal di darat bila air surut akhirnya kota ini selalu kotor.
     Belum lagi kondisi jalan yang cepat rusak lantaran lahan Banjarmasin yang berawa-rawa hingga lembek dan labil, maka bila dibenahi dengan pengaspalan mulus sebentar saja berlubang-lubang dan degradasi.
     Melihat posisi demikian maka seharusnya ada perbedaan  penilaian terhadap kota lain yang berada di dataran tinggi atau pegunungan, tambah Yudhi Wahyuni.
     Sebelumnya diungkapkan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel, Drs.Rahmadi Kurdi bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara tim penilaian adipura posisi Banjarmasin sudah berada pada urutan ke-11 dari 13 kota besar yang dinilai tim adipura tersebut.
     Hasil sementara atau penilaian adipura I nilai point yang diperoleh Kota Banjarmasin rata-rata hanya 61,50 point dari 73 point yang harus diperoleh agar bisa  meraih adipura.
     “Waktu tinggal empat bulan saja lagi,  penilaian adipura II akan digelar, kalau Banjarmasin tak berhasil merubah kondidi kota kearah yang lebih bersih sesuai kreteria peraih adipura, maka kota ini bakal menjadi kota terkotor lagi,” kata Rahmadi Kurdi.
     Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama jajarannya serta masyarakat luas harus menciptakan kota ini lebih bersih dari keadaan sekarang, karena kalau dibiarkan seperti sekarang jelas kota ini akan memperoleh predekat yang memalukan tersebut.
     Penilaian terhadap kota Banjarmasin dengan point 61,50 tersebut berasal dari hasil penilaian tim adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Pusat, tim adipura regional Kalimantan, serta tim penilaian dari tim adipura Kalsel sendiri.
     Point 61,50 tersebut berdasarkan hasil rata-rata dari beberapa objek yang menjadi penilaian, seperti objek penilaian bidang perumahan Banjarmasin memperoleh 69,64 point, jalan 62,11, pasar 57,30, pertokoan 56,31, perkantoran 68,52, sekolah 67,18, rumah sakit 68,89, hutan kota 58,63, taman kota 70,96, terminal 51,45, pelabuhan 65,49, perairan terbuka 60,87, tempat pembuangan akhir sampai (TPA) 49,75, serta pemanfaatan sampah senilai 68,83 point.
     Dari 13 kota besar di tanah air yang memperoleh penilaian adipura tahap I tersebut, Pekan Baru menduduki urutan teratas dengan nilai 73,09 point, Batam 69,52, Malang 67,52, Padang 67,31, Yogyakarta 67,15, Denpasar 66,97, Balikpapan 64,58, Bandar Lampung 63,65, Surakarta 63,15, Bogor 63,07, Banjarmasin 61,50, Samarinda 60,84, serta Tangerang 57,41 point.

PEMANASAN GLOBAL PICU DBD KIAN GANAS

PEMANASAN GLOBAL PICU DBD KIAN GANAS
     Oleh Hasan Zainuddin
   Banjarmasin,26/11 (ANTARA)- Dulu, 30 tahun lalu penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) disebut penyakit aneh, lantaran hanya beberapa orang saja yang terserang.
        Kala itu, DBD sama dengan flu burung sekarang, aneh dan sulit diobati.
        “Dulu DBD juga hanya menyerang anak di bawah 10 tahun saja, tidak menyerang orang dewasa,” kata Dosen senior Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Dr. Zarfil Talal, dalam Seminar Penanggulangan DBD yang di Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Banjarmasin, Sabtu (24/11).
        Bahkan serangan DBD juga hanya terdengar di Jakarta dan Surabaya, sementara daerah lain tak pernah. Belakangan DBD terus menyebar bukan saja di kota-kota besar tetapi hingga ke kabupaten, kecamatan dan desa-desa.
        DBD juga bukan hanya menyerang anak-anak tetapi semua orang termasuk para jompo.
        Dulu para ahli menyimpulkan, orang yang sudah pernah terserang DBD tidak akan terserang lagi. Tetapi kini serangan DBD bisa berulang-ulang terhadap pasien yang sama.
        Kenyataan itu telah membuktikan penyakit ini telah berubah menjadi lebih ganas dan itu diperkirakan lantaran perubahan iklim global dan meningkatnya efek rumah kaca di atmosfer bumi, kata Zarfil Talal.
        Penyebaran penyakit DBD, terus meluas di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kalsel ini. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan (Kalsel), dr Rosehan Adhani mengatakan serangan penyakit DBD di wilayahnya sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB), karena korbannya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
        “Selama 2007 saja, korban DBD di Kalsel sudah mencapai 1.288 orang, suatu jumlah kasus yang sudah mengkhawatirkan,” katanya.
        Kasus DBD di Kalsel paling banyak terjadi antara Januari hingga Maret 2007, mencapai 1010 kasus. Serangan itu menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Rata-rata karena pasien terlambat ke rumah sakit.
        Rosehan Adhani menduga DBD kian merebak erat kaitannya  dengan perubahan musim yang tak lagi beraturan.
        “Tahun ini musim hujan begitu panjang. Cuaca demikian, memberikan peluang nyamuk aedes agypti bertelur berulang-ulang,” ujarnya.
        Akibatnya pertumbuhan nyamuk “si belang” itu menjadi tak terkendali. Nyamuk-nyamuk itulah yang menebar virus dengue –virus penyebab demam berdarah– ke tubuh manusia.
        Kasus DBD di Kalsel terbanyak di Tanah laut, kemudian Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Banjarbaru, Hulu sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarmasin.
        “DBD menyebabkan kematian terbanyak di Kabupaten Barito Kuala,” katanya.
        Tarfil Talal, yang juga anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menyatakan, penanggulangan DBD yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil berarti.
        Padahal semua orang sudah tahu bahwa penyakit tersebut ditimbulkan virus yang disebarkan oleh media nyamuk, dan sebenarnya pemberantasan itu relatif mudah.
        “Bila nyamuk sudah tidak ada lagi, maka DBD akan hilang,” katanya.
        Lihat saja pengalaman Singapura yang bertekad memberantas DBD dengan tidak membiarkan sarang-sarang nyamuk. Terbukti setelah nyamuk di negara tersebut hilang, maka tidak pernah terdengar lagi serangan DBD.
        Upaya Singapura harus dicontoh. Negeri kecil itu tak membiarkan selokan terbuka, sampah berserakan, serta kaleng dan apa saja yang membuat nyamuk mudah bersarang.
        Melihat kian merebaknya serangan DBD di Kalsel, Rosehan Adhani mengajak semua kalangan masyarakat ikut berpartisipasi menanggulangi penyakit tersebut agar tidak kian meluas.
        Dinas Kesehatan Kalsel selama ini berupaya memberantas sarang DBD melalui fogging dan abatisasi.
        “Segeralah melaporkan bila ada serangan DBD. Kami akan melokalisir lokasi itu dengan foging pada radius 100 meter atau 10 hingga 20 rumah.”
        Perubahan Paradigma
      Pencegahan DBD di Kalsel belum berhasil, terbukti dengan masih meningkatnya angka kejadian DBD. Oleh karena itu sejumlah kalangan menyarankan perubahan paradigma dalam penanganan penyakit tersebut.
        Strategi penanganan DBD sekarang ini lebih banyak intervensi ke manuasianya bukan lingkungan. Padahal penyebab utama DBD adalah lingkungan.
        “Kalau Kalsel ingin bebas dari Penyakit DBD maka paradigmanya harus diubah dari kuratif (pengobatan) ke promotif preventif (peningkatan pencegahan),” ujar Fahrurazi, penggagas Seminar Penanggulangan DBD di Banjarmasin.
        Komitmen ini harus ada pada pimpinan daerah provinsi, Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama membuat kebijakan pencegahan DBD.
        “Keberhasilan penggunaan metode promotif preventif itu telah dirasakan oleh Mojokerto. Penyakit Demam Berdarah di daerah tersebut tahun 2007 turun drastis,” kata Fahrurazi dalam seminar yang diikuti ratusan praktisi kesehatan, mahasiswa dam umum.
        Di daerah itu, partisipasi masyarakat untuk pembiayaan kesehatan juga tinggi, mencapai 80 persen.
        Apa itu DBD?
    DBD pertama ditemukan pada tahun 1780-an secara bersamaan di Asia, Afrika dan Amerika Utara. Penyakit ini dinamai pada 1779. Wabah besar global dimulai di Asia Tenggara pada 1950-an dan hingga 1975. Demam berdarah saat itu telah menjadi penyebab kematian utama anak-anak di wilayah itu.
        DBD adalah penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis, dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria.
        Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus flavivirus, famili flaviviridae. Setiap serotipe berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat terjadi. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk aedes aegypti.
        Keberadaan virus dengue dalamn tubuh ditunjukkan melalui munculnya demam secara tiba-tiba, disertai sakit kepala berat, sakit pada sendi dan otot (myalgia dan arthralgia) dan ruam. Ruam demam berdarah mempunyai ciri-ciri merah terang, petekial dan biasanya muncul pada bagian bawah badan. Pada beberapa pasien bercak itu menyebar hingga seluruh tubuh.
       Selain itu, radang perut bisa juga muncul dengan kombinasi sakit di perut, rasa mual, muntah-muntah atau diare.
        Masa tunas (inkubasi) demam berdarah umumnya antara 3 – 15 hari, dengan puncak demam yang lebih kecil terjadi pada akhir masa demam.
        Sesudah masa tunas, orang yang tertular akan mengalami salah satu dari empat bentuk berikut ini;
       1. Abortif, penderita tidak merasakan suatu gejala apapun.
       2. Dengue klasik, penderita mengalami demam tinggi selama 4 – 7 hari, nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan di bawah kulit.
       3. Dengue Haemorrhagic Fever (Demam berdarah dengue/DBD) gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan perdarahan dari hidung (epistaksis/mimisan), mulut, dubur dsb.
       4. Dengue Syok Sindrom, gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan syok/presyok. Bentuk ini sering berujung pada kematian.
       Karena seringnya terjadi perdarahan dan syok maka pada penyakit ini angka kematiannya cukup tinggi, oleh karena itu setiap penderita yang diduga menderita Penyakit DBD dalam tingkat yang manapun harus segera dibawa ke dokter atau rumah sakit.

KUE TRADISONAL “APAM BARAS” DOMINASI HIDANGAN LEBARAN

Oleh Hasan Zainuddin

Gema takbir dan tahmid berkumandang dengan bersahut-sahutan di antara dua surau diiringi pukulan bedug bertalu-talu menandakan hari itu hari itu sebagai Hari Raya Idul Fitri.

“Maaf lahir dan bathin”. Kalimat pendek itu biasanya terdengar dari mulut orang desa Galumbang Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan kawasan kaki pegunungan Meratus yang merupakan daerah pedalaman Propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan sub dari Suku Banjar.

Sambil bersalam-salaman para warga desa itu lazimnya merayakan hari kemenangan tersebut sambil mencicipi hidangan lebaran yang sudah disediakan para ibu-ibu di setiap rumah kawasan yang berhawa dingin itu.

Kawasan desa yang berada di sepanjang sungai Pitap berair deras itu pun akan tampak terlihat semarak, jumlah orang terlihat meningkat hampir satu kali lipat dibandingkan hari biasa.

Maklum kawasan permukiman yang geografisnya agak berada di tengah antara jarak Banjarmasin ibukota propinsi Kalsel dengan Balikpapan di provinsi tetangga Kalimantan Selatan itu merupakan desa yang penduduknya suka merantau.

apam baras habang     apam baras putih

Tujuan warga desa itu untuk merantau, khususnya generasi mudanya adalah Banjarmasin, ibukota Kalsel, atau ke Samarinda dan Balikpapan Kaltim.

Saat-saat hari raya seperti ini biasanya perantau yang sudah beberapa dasawarna berada di kampung orang itu, rindu pulang kampung waktu tepat adalah musim lebaran.

Maksudnya selain sungkeman kepada orang tua, sanak famili sekaligus juga berziarah ke makam orang tua atau sanak famili yang sudah meningal dunia.

Para pendatang yang umumnya berhasil mengadu nasib di kota itu rindu kampung halaman sekaligus bernostalgia mencicipi berbagai hidangan khas setempat terutama di saat musim lebaran.

Kerinduan semacam itu itu biasanya mampu menyingkirkan penganan atau biskuit serta makanan kecil yang dibuat secara modern yang dibeli di super market yang dibawa para pendatang itu ke kampung halaman.

Pada saat itu, menu yang dinikmati mereka justru kue-kue tradisional setempat yang mendominasi kue “apam baras”.

Kue apam yaitu satu kue tradisional yang dibuat melalui hasil permentasi kemudian dikukus dan dihidangkan setelah dibubuhi berbagai campuran termasuk gula aren (enau) untuk apam habang dan gula pasir untuk apam putih.

Bahkan untuk lebih dianggap nikmat lagi maka tak jarang apam yang sudah manis itu dikasih “juruh” (cairan gula aren) yang beraroma buah-buahan seperti aroma durian atau aroma “pempakin” (buah jenis durian tapi bewarna kuning).

Hidangan lebaran di berbagai desa wilayah kaki Pegunungan Meratus yang tidak jauh dari pemukim suku Dayak Pitap tersebut memang beraneka ragam.

Bukan hanya apem yang dihidangkan penduduk setempat yang mayoritas beragama Islam tersebut, tetapi juga kue-kue tradisional yang lain. Bahkan kue tradisional lainnya itu termasuk kue langka yang biasanya hanya dibuat saat lebaran atau acara-acara kenduri yang bersifat sakral.

Taruhlah kue tradisional dimaksud seperti kue lemper, kue cucur, lemang, tapei ketan atau tapei ubi kayu, cingkarok batu, pupudak, gagatan, bulungan hayam, kikicak, kraraban, pais waluh, dan lainnya.

Ada di antara kue yang dihidangkan itu dinilai sakral dan tak sembarang orang boleh membuatnya, sebab kalau tidak mengindahkan kaidah yang sudah dipercayai dan berlaku di kawasan tersebut maka pembuat kue itu bisa kualat.

Kue yang bersifat sakral tersebut, seperti lemang, wajik, bubur habang, bubur putih, cucur, serta kue sasagon.

Kue-kue ini oleh nenek moyang dulu dibuat dan digunakan untuk suguhan acara tertentu, seperti acara pengobatan untuk pasien yang sakit.

“Tak bisa dipungkiri kepercayaan nenek moyang di kawasan pedalaman Kalimantan Selatan ini masih kental nuansanya dan mempengaruhi budaya warga hingga sekarang, karena nenek moyang warga setempat beraliran animesme kaharingan yang terdapat pula nilai-nilai Hindu,” kata seorang penduduk setempat.

Seorang pemudik lebaran dari Banjarmasin Abumansyur menyatakan bahagia ketika pulang kampung, karena ia bisa bernostalgia mencicipi kue-kue zaman dulu.(*)

KEARIFAN LOKAL SUKU BANJAR LAHIRKAN KEBIJAKAN RAWA NASIONAL

        Oleh Hasan Zainuddin
          Banjarmasin, 7/8 (ANTARA)- Pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diperkirakan telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit, abad ke-13 masehi ketika kerajaan tersebut melakukan perluasan pengaruhnya hingga ke Kalimantan khususnya wilayah pantai selatan pulau tersebut.
         Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Prof. Ir HM Rasmadi, MS mengatakan, sebenarnya warga Banjar yang tinggal di Provinsi Kalsel sudah memanfaatkan lahan rawa sejak zaman kerajaan hingga zaman kolonial lalu.
         Sistem yang dikembangkan untuk membuka lahan rawa menjadi lahan pertanian adalah dengan sistem Anjir dan Handil, katanya ketika seminar nasional mengenai rawa di Banjarmasin, Selasa (5/8) lalu.
         Anjir adalah yang menghubungkan dua buah sungai besar dan sebelah kiri dan sebelah kanan anjir dikembangkan menjadi lahan pertanian.
         Handil adalah kanal kecil yang dibuat memotong atau tegak lurus sungai atau anjir sejauh 1-2 kilometer. Sama halnya dengan sistem anjir, di sebelah kiri dan kanan handil dikembangkan menjadi lahan pertanian.
         Masyarakat pahuluan (kawasan enam kabupaten Utara Kalsel) Kalsel sebagian bermigrasi ke daerah rawa yang baru dibuka dan menempati wilayah sepanjang anjir atau handil dan membangun peradaban baru sesuai dengan kondisi wilayah.
         Seringkali nama pemukiman baru dinamai dengan daerah asal mereka atau nama tokoh masyarakat. Pengalaman mengembangkan lahan rawa ini akhirnya melahirkan kearifan lokal (indigeneous knowledge) seperti menajak, memuntal, mencacah, serta lain-lainnya.
         Kemampuan mengikuti irama alam dan kearifan lokal yang dimiliki ternyata juga diterapkan di daerah lain ketika masyarakat Banjar bermigrasi ke daerah lain, seperti ke sepanjang Timur Sumatera Banyak dijumpai masyarakat asli Banjar, seperti di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
         Setelah pengelolaan rawa terus berkembang dengan baik maka akhirnya lahan yang dulunya dianggap tak bernilai karena kadar keasaman air yang tinggi berubah menjadi lahan yang subur.
          Dalam seminar yang diikuti ahli lahan rawa Indonesia tersebut terungkap bahwa perkembangan pemanfaatan rawa di Kalsel dimulai ditepian Sungai Martapura dan Sungai Barito.
         Guna memenuhi kebutuhan pangan maka diusahakanlah lahan rawa itu dengan cara pembuatan saluran-saluran air yang dapat mengatur ketersediaan air untuk tanaman dan kebutuhan sehari-hari, serta sebagai sarana transportasi masyarakat setempat.
         Pada masa awal, banyak masyarakat zaman dulu yang tinggal di daerah rawa-rawa di tepi sungai sehingga mereka bisa memahami manfaat dari gerakan air pasang surut. Waktu pasang air sungai masuk rawa-rawa dan waktu surut air kembali ke sungai.
         Tanah rawa tepi sungai ini makin lama makin habis atau dengan kata lain semakin jauh dari tempat tinggal penduduk, maka mulailah penduduk meluaskan pengaruh pasang surut itu ke arah pedalaman, dengan membangun parit-parit, dari sungai masuk ke dalam daerah rawa dengan harapan agar air sungai bisa keluar masuk  daerah rawa melalui parit-parit tersebut.
         Dengan proses aliran air pasang surut tersebut, makin lama tanah sekitar parit menjadi baik dan subur hingga bisa ditanami padi.
         Pada tahun 1890 Anjir Serapat sepanjang 28 kilometer yang menghubungkan Sungai Kapuas (wilayah Kalimantan Tengah) dan Sungai Barito (wilayah Kalsel) dimulai digali. Pertama-tama penggalian dilakukan dengan tangan, tujuan utama dari penggalian Anjir ini adalah untuk jalur lalu-lintas air.
         Pada tahun 1935 Anjir ini diperlebar dan diperdalam dengan kapal keruk. Sebagai dampak positif dari pembangunan Anjir ini maka tata air di daerah sekitarnya menjadi baik dan cocok untuk persawahan.
         Sejak saat itulah secara spontan banyak orang yang membuka persawahan di sekitar saluran Anjir tersebut dan akhirnya menjadi pemukiman penduduk, khususnya petani yang menggarap lahan sawah di sekitar rawa-rawa Anjir.
         Sementara itu pembukaan jalan raya di sekitar Kota Banjarmasin pada era tahun 1920-an dengan cara menggali dan mengurug hasil galian untuk badan jalan akhirnya terbentuk jaringan saluran air atau drainase daerah sekitar pembuatan jalan tersebut.
         Karena tersedianya saluran air dan jalan maka mulailah warga saat itu tertarik bertempat tinggal di tepi jalan dan daerah drainase lalu membuka pertanian lahan rawa, khususnya mengembang padi.
         Usaha pertanian ini berkembang baik dan membuat kawasan tersebut menjadi sentra persawahan yang sangat subur dan dikenal sebagai “gudang”-nya beras Kota Banjarmasin yaitu yang disebut daerah Gambut yang dikenal memang daerah lahan bergambut.
         Akibat hasil padi yang melimpah itulah maka daerah Gambut yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dinamakan daerah “Kindai Lumpuar”(lumbung penuh padi).
         Melihat kenyataan bahwa orang jaman dulu berhasil memanfaatkan rawa pasang surut maka mulai tahun 1957 pemerintah diputuskan membuka persawahan pasang surut secara besar-besaran di tanah air.
         Saat pertama pembukaan lahan pasang surut dipakai sistem kanalisasi, pelaksanaan proyek kanalisasi dimulai wilayah Kalteng dan Kalsel.
         Disamping kanal yang merupakan saluran primer pemerintah menggali pula saluran sekunder dengan harapan drainase di daerah itu dapat berjalan lancar.
         Sebagai proyek percontohan adalah “Proyek Basarang” kemudian tahun 1969 ditetapkan oleh pemerintah sebagai awal dari pembukaan persawahan pasang surut secara besar-besaran di tanah air yang membuka lahan 5.2 juta hektare sawah di Sumatera dan Kalimantan.
                      
                         Satu juta Ha
    Khusus di wilayah Kalsel, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalsel Ir HM Arsyadi terdapat sejuta hektare lahan rawa yang terhampar luas di wilayah propinsi ini menunggu digarap untuk meningkatkan produksi pertanian.
          “Jumlah lahan rawa Kalsel tercatat 1,4 juta hektare, tetapi 400 ribu hektare sudah dikelola tinggal sejuta hektare lagi yang menunggu dikembangkan,” kata Arsyadi di tengah seminar itu.
          Dengan jumlah lahan rawa yang luas tersebut bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian maka akan bisa meningkatkan penambahan pangan nasional, karena bukan hanya bisa dikembangkan tanaman padi juga ubi-ubian, kacang-kacangan, hortikultura lainnya, termasuk sayuran.
          Itu bisa dilihat dari 400 ribu hektare lahan rawa yang sudah dikembangkan di Kalsel ternyata telah menghasilkan produksi pertanian yang tidak sedikit.
          Hanya saja diakui tingkat produktivitas lahan rawa yang sudah dikelola tersebut belakangan ini agak menurun makanya perlu direvitalisasi lagi, serta pengembangan budidaya rawa yang lebih maju, agar lahan rawa tersebut bisa meningkat produksinya dari yang sudah-sudah.
          Oleh karena itu, ia berharap seluruh pakar rawa bisa mengkaji lebih dalam bagaimana agar lahan rawa tersebut produksi hasil pertaniannya bisa sebanding dengan lahan kering, lahan tadah hujan atau lahan beririgasi lainnya.
          Mengingat di lahan rawa ada kandungan asam yang tinggi, makanya perlu pengelolaan lahan secara baik dan benar agar tingkat keasaman lahan tersebut berkurang, hingga lahan subur bisa ditanami tanaman pertanian apa saja.
         Harapan Ir Arsyadi tertuju kepada pakar di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin yang sudah lama mengkaji soal lahan rawa tersebut, dan kalau bisa Unlam menjadi perguruan tinggi pioner dalam hal pengkajian lahan rawa tersebut
    Pengkajian mengenai lahan rawa itu dinilai penting untuk masa depan bangsa ini, mengingat terdapat sekitar 39 juta hektare lahan rawa di Indonesia masih belum digarap maksimal.
         Padahal lahan yang menyebar di berbagai wilayah tersebut potensial dimanfaatkan khususnya untuk pertanian, lebih khusus pengembangan tanaman padi guna menambah cadangan pangan nasional.
         Dari luas 39 hektare lahan rawa tersebut sebanyak 24 juta hektare potensial untuk tanaman padi.Rawa tersebut terdiri dari rawa pasang surut sekitar tujuh juta hektare dan rawa non pasang surut sekitar 32 juta hektare.
         Dilihat dari penyebarannya di tiap pulau, Sumatera sekitar 13 juta hektare, Kalimantan 12 juta hektare, Sulawesi 0,5 juta hektare, serta wilayah Irian Jaya sekitar 12 juta hektare. Luas lahan rawa tersebut dibandingkan luas seluruh daratan di empat pulau tersebut diatas sekitar 168,4 juta hektare adalah sekitar 23,4 persen.
         Rektor Unlam ingin menjawab tantangan itu, karena tambahnya Unlam dengan pola ilmiah pokok atau keunggulan lahan basah berkepentingan dengan sumberdaya rawa.
         Jumlah penelitian dengan topik lahan rawa terus meningkat. Dalam lingkup pendidikan tinggi, sejak tahun 2007-2010 Unlam dipercaya untuk menerapkan konsep pengembangan rawa terpadu melalui proyek IMHERE (Indonesia Managing Higher Education Relevance and Efficiancy).  Disamping itu, Unlam telah membangun Stasiun Rawa di daerah Jajangkit yang dikelola oleh lembaga penelitian Unlam.

PARADIGMA PENANGANAN PENYAKIT DBD DI KALSEL HARUS DIRUBAH

Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin,27/11 (ANTARA)-Pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)di Provinsi Kalimantan Selatan belum berhasil, terbukti  incident rate meningkat bahkan daerah tertular lebih banyak, karena perlu perubahan paradigma penanganan penyakit tersebut.
Strategi penanganan Penyakit DBD sekarang ini lebih banyak intervensi ke manuasianya bukan pada lingkungan, padahal  penyebab utama Penyakit Demam berdarah adalah lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia, demikian kseimpulan seminar penanganan DBD di Kalsel, seperti diutarakan Ketua Panitia seminar penanganan DBD, Drs.Fahrurazi, M.Si, kepada ANTARA, di Banjarmasin Selasa.
Kalau Kalsel ingin bebas dari Penyakit DBD maka paradigmanya harus dirubah dari kuratif (pengobatan) ke promotif preventif (peningkatan pencegahan).
“Komitmen ini harus ada pada pimpinan daerah provinsi (Gubernur), Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota),serta DPRD untuk bersama-sama membuat kebijakan tentang pencegahan Penyakit DBD sebagaimana kesimpulan seminar yang diselanggarakan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Islam Kalimantan, Muhamad Arsyad Al Banjari (Uniska),” kata Fahrurazi.
Seperti yang dicontohkan dalam seminar yang diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa IKM dan kalangan kesehatan dam umum keberhasilan daerah Mojokerto setelah terjadi perubahan paradigma, Penyakit Demam Berdarah didaerah tersebut tahun 2007 turun drastis.
Padahal tahun 2006 Mojokerto juga diserang wabah penyakit demam berdarah, bahkan sempat dilakukan fogging menyeluruh.

wagub Kalsel Rosehan NB lakukan pengasapan jentik nyamuk DBD
Partisipasi masyarakat untuk pembiayaan kesehatan sudah cukup tinggi mencapai 80 persen (20 persen Pemerintah) tetapi hampir semuanya adalah kuratif (pengobatan) inilah tugas Dinas Kesehatan (promosi Kesehatan) melakukan advokasi kepada pimpinan daerah dan masyarakat agar partisipasi kuratif berubah ke partisipasi promotif preventif, tambahnya.
Seminar yang berlansung, Sabtu (24/11) menampilkan nara sumber utama seorang pakar kesehatan, Dr.dr.Zarfil Talal yang juga dosen senior Fakultas IKM Universitas Indonesia (UI).
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan (Kalsel), dr Rosehan Adhani mengatakan bahwa serangan penyakit DBD di wilayahnya sudah dianggap kejadian luar biasa (KLB) karena dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Selama tahun 2007 ini saja serangan DBD di wilayah Kalsel sudah tercatat 1288 kasus, suatu jumlah kasus yang sudah mengkhawatirkan, katanya.
Kasus serangan DBD di Kalsel berdasarkan catatan paling banyak terjadi pada rentang waktu antara Januari hingga Maret 2007 atau sekitar  tiga bulan yang mencapai 1010 kasus, katanya saat seminar tersebut.
Dari kasus DBD tahun 2007 ini ternyata yang menyebabkan meninggal dunia sebanyak 15 orang. Dari kasus meninggal ini disebabkan pasien terlambat dibawa ke rumah sakit untuk diobati.
Rosehan Adhani sendiri juga menduga serangan DBD yang kian merebak belakangan ini erat kaitannya dengan perubahan cuaca secara global, dimana musim tak lagi beraturan, termasuk tahun ini musim hujan begitu panjang, dimana seharusnya kemarau tetapi hujan terus-terusan apa yang disebut sebagai kemarau basah.     Dengan cuaca demikian maka memberikan peluang kepada nyamuk penyebab DBD untuk bertelur berulang-ulang.
Serangan DBD di Kalsel terbanyak kasusnya di Tanah laut, kemudian tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Banjarbaru, Hulu sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarmasin.
Kasus serangan DBD yang menyebabkan meninggal dunia terbanyak di Kabupaten Barito Kuala, katanya.

berita-berita

—————
Delapan Meninggal Karena DBD

BANJARMASIN – Dari Januari sampai Oktober 2008, terjadi 731 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan, dan delapan orang diantaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, kasus DBD terbanyak di Kota Banjarmasin meliputi 103 penderita, empat diantaranya meninggal dunia. Disusul Kota Banjarbaru sebanyak 55 korban, empat diantaranya meninggal dunia, dan Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 53 kasus.

Untuk mengantisipasi merebaknya DBD menjelang musim hujan ini, Kepala Dinkes Kalsel Rosihan Adhani kepada wartawan, Rabu (15/10), mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan dini, seperti fogging (pengasapan), sebelum terjadi penularan.

Bila dibanding dengan kasus DBD tahun sebelumnya, menurut dia, angka DBD tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar, baik jumlah kasus maupun korban yang meninggal. “Tahun 2007 ada 1.321 kasus DBD, dengan jumlah korban meninggal 16 orang,” ujarnya membandingkan.

Rosihan memprediksi, penurunan itu merupakan pengaruh positif gerakan waspada demam berdarah di masyarakat dengan diiringi pemutusan mata rantai pengembangbiakkan nyamuk Aedes Agepty yang jadi sumber penyakit ini, antara lain melalui fogging secara dini.

Masih terkait upaya penekanan angka deman berdarah, jajaran Dinkes Kalsel mencanangkan Siaga Demam Berdarah dan Dimensi Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasi Pena) yang pelaksanaannya dilakukan 22 November2008.

“Pencanangan ini bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 44 tahun 2008 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Banjarmasin yang rencanya disaksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari,” jelasnya.

Waspadai Diare dan Demam Berdarah

Banjarmasin , Intensitas hujan yang mulai sering terjadi dua pekan terakhir, akan berdampak pada mudahnya terjadi penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan diare, khususnya untuk anak anak.
Itu sebabnya, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, drg Rosihan Adhani dan Kasubdin Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinkses Kalsel, Sukamto Mkes mengingatkan, masyarakat agar waspada terhadap kedua jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian bila terlambat penanganan.
“Sampai bulan Februari musim hujan diperkirakan masih berlangsung, bahkan puncaknya, jadi masih perlu diwaspadai,” ujar Sukamto kepada wartawan, Minggu (9/11) di sela sela acara gerak jalan sehat jajaran Dinkes Kalsel dan instansi terkait sebagai rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 44.
Dikatakan, dari Januari sampai Oktober, lebih dari 731 kasus demam berdarah terjadi dengan jumlah korban mencapai 9 orang.”Yang terbanyak masig Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit ini, jajaran Dinkes Kalsel melakukan tindakan dini, seperti fogging (pengasapan), sebelum terjadi penularan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hidup sehat dan bersih.
Bila dibanding dengan kasus DBD tahun sebelumnya, dimana terjadi 1.321 kasus dengan korban meninggal 16 orang, maka tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar, baik jumlah kasus maupun korban yang meninggal.”Jadi tidak akan KLB,” tegasnya.
Penurunan kasus ini juga menurutnya sebagai indikasi mulai membaiknya prilaku masyarakat sehingga memutus mata rantai pengembangbiakan nyamuk Aedes Agepty yang jadi sumber penyakit ini.
Terkait dengan diare, secara terpisah Rosihan Adhani menjelaskan, kasus ini setiap tahun selalu merenggut korban jiwa. Pada 2007 jumlah kasus diare di Kalsel berjumlah 35.778 orang dengan 10 orang meninggal. Tahun 2008, kasus diare menurun menjadi 24.077 kasus dengan 3 meninggal.
Pasien yang meninggal meliputi 1 orang di Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS pada bulan Januari, 1 orang di Kecamatan Daha Barat Kabupaten HSS pada bulan Maret dan 1 orang di Kecamatan Birayang Kabupaten HST pada bulan Mei 2008.
“Kita upayakan agar bisa nol.Antisipasi diare ini kan bersifat lintas sektor. Misalnya dengan PDAM selaku penyedia air bersih. Masih banyak penduduk kita yang kekurangan akir bersih, karena tingkat ketercukupan air bersih kita masih enam puluh persen,” jelasnya kepada Barito Post.
Rosihan menambahkan angka CFR (case fatality rate) atau yang menyebabkan kematian pada diare masih pada angka 0,012. “Angka CFR diare untuk Kalsel masih dibawah satu, itu masih dianggap normal dan terkendali. Untuk Kalsel angka kasus diare jangan sampai 99 ribu,” terangnya.
Perilaku masyarakat lainnya yang harus dibenahi adalah buang air. Masyarakat dinilai masih sembarangan buang air besar (BAB), misalnya di tempat terbuka.
Gerak Jalan Sehat
Terkait kegiatan gerak jalan sehat, Rosihan mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HKN ke 44 tahun 2008.
Kegiatan diikuti segenap jajaran dinas kesehatan dan mitra kerjanya seperti akademi kebidanan, rumah sakit, Puskesmas, dan pihak lainnya yang turut berpartisipasi memeriahkan acara tersebut.
Garis star di halaman kantor Dinkes Kalsel Jalan Belitung Darat menuju Jalan Simpang Anim, kemudian Kuin Selatan, Simpang Belitung dan kembali Jalan Belitung menuju tempat pertama dilepas.
Dalam perjalanan, peserta membawa plastik kosong yang diisi dengan sampah seperti plasik, kertas, kaleng, botong mineral dan sebagainya yang mereka ditemui selama berjalan.
Diakhir acara, peserta bisa berkesempatan mendapat door prize seperti TV, kipas angin dan sebagainya, dari panitia melalui undian.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 41 pengikut lainnya.