Sejarah Kalsel

Makam Pangeran Antasari yang berada belakang masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin

 

 

 Museum Lambung Mangkurat, di Kota Banjarbaru, menyimpan benda dan dokumen bersejarah perjuangan masyarakat Kalsel.

 Museum Wasaka, museum menyimpan benda dan dokumen bersejarah dalam perjuangan di Kalsel

Sejarah Pemprop Kalsel

Sejarah Provinsi Kalimantan Selatan     
Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Selatan diperkirakan dimulai ketika berdiri Kerajaan Tanjung Puri sekitar abad 5-6 Masehi. Kerajaan ini letaknya cukup strategis yaitu di Kaki Pegunungan Meratus dan di tepi sungai besar sehingga di kemudian hari menjadi bandar yang cukup maju. Kerajaan Tanjung Puri bisa juga disebut Kerajaan Kahuripan, yang cukup dikenal sebagai wadah pertama hibridasi, yaitu percampuran antarsuku dengan segala komponennya. Setelah itu berdiri kerajaan Negara Dipa yang dibangun perantau dari Jawa.

Pada abad ke 14 muncul Kerajaan Negara Daha yang memiliki unsur-unsur Kebudayaan Jawa akibat pendangkalan sungai di wilayah Negara Dipa. Sebuah serangan dari Jawa menghancurkan Kerajaan Dipa ini. Untuk menyelamatkan, dinasti baru pimpinan Maharaja Sari Kaburangan segera naik tahta dan memindahkan pusat pemerintahan ke arah hilir, yaitu ke arah laut di Muhara Rampiau. Negara Dipa terhindar dari kehancuran total, bahkan dapat menata diri menjadi besar dengan nama Negara Daha dengan raja sebagai pemimpin utama. Negara Daha pada akhirnya mengalami kemunduran dengan munculnya perebutan kekuasaan yang berlangsung sejak Pangeran Samudra mengangkat senjata dari arah muara, selain juga mendirikan rumah bagi para patih yang berada di muara tersebut.

Pemimpin utama para patih bernama MASIH. Sementara tempat tinggal para MASIH dinamakan BANDARMASIH. Raden Samudra mendirikan istana di tepi sungai Kuwin untuk para patih MASIH tersebut. Kota ini kelak dinamakan BANJARMASIN, yaitu yang berasal dari kata BANDARMASIH.

Kerajaan Banjarmasin berkembang menjadi kerajaan maritim utama sampai akhir abad 18. Sejarah berubah ketika Belanda menghancurkan keraton Banjar tahun 1612 oleh para raja Banjarmasin saat itu panembahan Marhum, pusat kerajaan dipindah ke Kayu Tangi, yang sekarang dikenal dengan kota Martapura.

Awal abad 19, Inggris mulai melirik Kalimantan setelah mengusir Belanda tahun 1809. Dua tahun kemudian menempatkan residen untuk Banjarmasin yaitu Alexander Hare. Namun kekuasaanya tidak lama, karena Belanda kembali.

Babak baru sejarah Kalimantan Selatan dimulai dengan bangkitnya rakyat melawan Belanda. Pangeran Antasari tampil sebagai pemimpin rakyat yang gagah berani. Ia wafat pada 11 Oktober 1862, kemudian anak cucunya membentuk PEGUSTIAN sebagai lanjutan Kerajaan Banjarmasin, yang akhirnya dihapuskan tentara Belanda Melayu Marsose, sedangkan Sultan Muhammad Seman yang menjadi pemimpinnya gugur dalam pertempuran. Sejak itu Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda.

Daerah ini dibagi menjadi sejumlah afdeling, yaitu Banjarmasin, Amuntai dan Martapura. Selanjutnya berdasarkan pembagian organik dari Indisch Staatsblad tahun 1913, Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua afdeling, yaitu Banjarmasin dan Hulu Sungai. Tahun 1938 juga dibentuk Gouverment Borneo dengan ibukota Banjarmasin dan Gubernur Pertama dr. Haga.

Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan dijadikan propinsi tersendiri dengan Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Sejarah pemerintahan di Kalimanatn Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia ( ALRI ) Divisi IV di Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini pemimpin ALRI IV mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai bagian wilayah Indonesia, melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi kemerdekaaan 17 agustus 1945. Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda.

Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalamai penataaan. Di wilayah Kalimantan, penataan antara lain berupa pemecahan daerah Kalimantan menjadi 3 propinsi masing-masing Kalimantan Barat, Timur dan Selatan yang dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957, sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Propinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu Propinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti adanya. Adapun UU No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Propinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1957 dan UU No.27 Tahun 1959( sumb: situs Pemprop Kalsel)
 
   

 Sejarah Kalsel
 
Bagi Kalimantan Selatan, tanggal 1 Januari 1957 benar-benar merupakan momentum penting dalam sejarahnya, mengingat pada tanggal itu Kalimantan Selatan resmi menjadi Provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya ketiga Provinsi tersebut berada dalam satu Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan.

Sebelum menjadi Provinsi yang berdiri sendiri, sesungguhnya Kalimantan Selatan sudah merupakan daerah yang paling menonjol di Pulau Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi/perdagangan, dan pemerintahan, baik semasa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan.

Perkembangan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di daerah Kalimantan Selatan sampai dengan permulaan abad 17 masih sangat kabur karena kurangnya data sejarah. Adanya Hikayat Raja-Raja Banjar dan Hikayat Kotawaringin tidak cukup memberikan gambaran yang pasti mengenai keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut.
Namun demikian berdasarkan kedua hikayat tersebut dapat diketahui bahwa pada abad 17 salah satu tokoh yaitu Pangeran Samudera (cucu Maharaja Sukarama) dengan dibantu para Patih bangkit menentang kekuasaan pedalaman Nagara Daha dan menjadikan Bajarmasin di pinggir Sungai Kwin sebagai pusat pemerintahannya (daerah ini disebut Kampung Kraton).

Pemberontakan Pangeran Samudera tersebut merupakan pembuka jaman baru dalam sejarah Kalimantan Selatan sekaligus menjadi titik balik dimulainya periode Islam dan berakhirnya jaman Hindu.  Sebab dialah yang menjadi cikal bakal Islam Banjar dan pendiri Kerajaan Banjar.

Dalam perkembangan sejarah berikutnya pada Tahun 1859 seorang Bangsawan Banjar yaitu Pangeran Antasari mengerahkan rakyat Kalimantan Selatan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialisme Belanda meskipun akhirnya pada Tahun 1905 perlawanan-perlawanan berhasil ditumpas oleh Belanda.

Kelancaran hubungan dengan Pulau Jawa turut mempengaruhi perkembangan di Kalimantan Selatan. Bertumbuhnya pergerakan-pergerakan kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat menyebar kedaerah Kalimantan Selatan, hal ini tercermin dengan dibentuknya wadah-wadah perjuangan pada Tahun 1912 di Banjarmasin seperti berdirinya Cabang-cabang Sarikat Islam di seluruh Kalimantan Selatan. Seiring dengan itu para pemuda Kalimantan terdorong membentuk Organisasi Kepemudaan yaitu Pemuda Marabahan, Barabai dan lain-lain, yang kemudian pada Tahun 1929 terbentuk Persatuan Pemuda Borneo.
Organisasi-organisasi perjuangan tersebut merupakan wadah untuk menyebarluaskan kesadaran kebangsaan melawan penjajahan Kolonial Belanda.

Pada periode pasca Proklamasi Kemerdekaan merupakan momentum yang paling heroik dalam sejarah Kalimantan Selatan, dimana pada tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk Badan Perjuangan yang paling radikal yaitu Badan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) yang dipimpin oleh Hadhariyah M. dan A. Ruslan, namun dalam perjalanan selanjutnya gerakan perjuangan ini mengalami hambatan, terutama dengan disepakatinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1945. Berdasarkan perjanjian ini ruang gerak pemerintah Republik Indonesia menjadi terbatas hanya pada kawasan Pulau Jawa, Madura dan Sumatera sehingga organisasi-organisasi perjuangan di Kalimantan Selatan kehilangan kontak dengan Jakarta, kendati akhirnya pada tahun 1950 menyusul pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibentuk oleh kaum kolonial Belanda, maka Kalimantan Selatan kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia sampai saat ini( sumb:situs Depdagri)

KISAH ‘KERAJAAN BANJAR’ SAMPAI ‘BANUA BANJAR’ HINGGA

BERDIRINYA PEMERINTAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Pangeran Samudera diangkat menjadi raja oleh Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, dan Patih Balitung. Di kampung Banjarmasih didirikan sebuah Kraton, dengan rumah asal, rumah Patih Masih sendiri. Kampung Banjarmasih disebut sampai sekarang Kampung Kraton (sekarang Kampung Kuin). Di sini terdapat kuburan Raja Banjar yang pertama sampai dengan Raja Banjar yang ketiga.

Ketika terjadi penyerbuan ke Bandar Muara Bahan (sekarang Marabahan), semua penduduknya dan para pedagang dipindah ke Banjarmasih. Penyerbuan ke Muara Bahan menimbulkan peperangan dengan Negara Daha yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang kemudian dengan armada sungainya menyerang Banjarmasih. Di ujung Pulau Alalak terjadi perang sungai yang hebat, tetapi Pangeran.Tumenggung akhirnya kalah, armadanya hancur oleh Pangeran Samudera. Sejak itulah terjadi perang yang berlarut-Iarut.

Pangeran Samudera aklhirnya minta bantuan Demak (Kerajaan Islam di Pulau Jawa),  Karena ikatan 2 kerajaan yang sangat baik dan atas dasar bahwa Pangeran Samudera adalah sah dan lebih berhak atas tahta kerajaan dibanding Pangeran Tumenggung yang hanya seorang Paman Demak bersedia lalu menyiapkan puluhan armada kapal perang beserta laskarnya dan seorang pemimpinnya. Setelah Demak datang di Bandarmasih, Penyerbuan ditunda sampai musim air pasang datang hingga sungai dapat dilayari oleh kapal-kapal besar mereka, sambil juga menunggu musim panen selesai untuk logistik pasukan dan makanan rakyat.

Pada saat menunggu beberapa bulan persiapan penyerbuan inilah Pangeran Samudera mulai tertarik dengan ajaran Islam yang setiap hari sholat berjamaah dilakukan oleh seluruh Laskar Demak serta kegiatan ritual-ritual Agama Islam yang dipimpin oleh Khatib Dayan. Pangeran Samudera (PS) yang sebelumnya beragama Hindu Syiwa banyak bertanya kepada Khatib Dayan (KD); seperti berikut DIBAWAH ini ;

PS=  “Apa yang sedang diperbuat …?   KD= “Oh…itu tadi kami sedang sholat..”   PS= “Apa itu sholat..?”   KD= “Kami menyembah Tuhan kami yaitu : Allah , Tuhan Kami”  dst…dst….  Pangeran Samuderapun akhirnya tertarik dan mau belajar, hingga akhirnya secara sukarela menyatakan ingin memeluk Islam. Karena Ia seorang Pangeran yang sangat di cintai oleh maka sebagian besar rakyat pada akhirnya juga memeluk Islam. Demikian tiga hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, diadakanlah  peng-Islaman atas Raja dan rakyatnya. Pangeran Samudera berganti nama menjadi Pangeran Suriansyah. Dengan semangat baru persaudaraan Islam melawan kezaliman pamannya sendiri yaitu Pangeran Tumenggung yang telah merebut Tahta dari Bapaknya ketika Ia masih kecil. Dan dengan persiapan yang cukup matang mereka berangkat ke Hulu sungai/pedalaman penggempur Kerajaan Negara Daha. Persiapan terakhir peperangan ini, dilakukan pada tanggal 6 September 1526 setelah hampir 40 hari bertempur. Di Jingah Besar, Pangeran Samudera dapat mengalahkan pasukan Daha. Ini merupakan kemenangan besar yang pertama. Yang terakhir dilakukan pada tanggal 24 September 1526. Pertempuran tak lagi dilakukan antara pasukan dengan pasukan, tetapi Duel pertarungan antara raja yang bermusuhan yang beragama Syiwa, dengan yang baru masuk Islam. Pangeran Tumenggung melawan Pangeran Samudera. Pada saat duel Pangeran Samudera tak mau melawan pamannya, Pangeran Tumenggung.

Pangeran Samudera lalu membuang senjatanya, rela mati dan tak mau melukai apalagi membunuh pamannya sendiri saat itulah pamannya merasa iba hatinya. Ialu memeluk kemenakannya itu dan  mengalah, menyerahkan semua regalia tahta kerajaan kepadanya.

Demikianlah tanggal 24 September 1526, hari Sabtu Pon, dijadikan :Hari kemenangan Pangeran Samudera. Hari itu telah diserahkannya regalia kerajaan Negara Daha ke Pangeran Samudera oleh Pangeran Tumenggung.dan merupakan cikal bakal dynasti Kerajaan Banjar. Pada tanggal, bulan dan tahun  ini pulalah Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan sebagai hari jadi kota Banjarmasin yang diperingati setiap tahunnya tanggal 24 September, 1526

Setelah Negara Daha kalah. semua penduduknya diangkut ke Banjarmasih. Penduduk Ibukota Kerajaan baru itu terdiri dari penduduk Bandarmasih sendiri (Oloh Masih), penduduk Bandar Muara Bahan, penduduk Kota lama Negara Daha.

SEJARAH PEMERINTAHAN  PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 

Perkembangan pemerintahan. di Kalimantan Selatan tidak lepas dari perkembangan pemerinta han negara Republik

Indonesia pada umumnya, karena Pemerintah Propinsi. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Oleh karena itu., untuk melihat perkembangan sampai terbentuk

nya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dapat dikemukakan sejarah singkat dari Zaman Kerajaan

Hindia Belanda, Pendudukan Jepang dan Zaman Kemerdekaan sampai sekarang.

1.Zaman Kerajaan.

Jauh sebelum zaman Kolonial Belanda mendu¬duki Tanah Air kita, di Daerah Kalimantan sudah ada sistem pemerintahan di bawah pimpinan Empu Jatmika beserta dua orang anaknya yaitu Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat.

Kemudian setelah Lambung Mangkurat mengambil anak Raja Majapahit untuk dikawinkan dan dinobatkan sebagai raja dengan nama Pangeran Surianata, terbentuklah suatu sistem pemerintahan yang teratur sebagai kerajaan dengan sebutan Keraja¬an Banjar.

Keturunan PangeranSurianata inilah yang ber¬abad-abad berkuasa dan memerintah Kerajaan Banjar. Dalam perjalanan pemerintahannya banyak tercatat peristiwa-peristiwa penting antara lain terbentuknya Kesultanan Banjarmasin, pada tanggal 24 Sep¬tember 1526, dengan tampuk pimpinan Sultan Suriansyah.

Sebagaimana diketahui bahwa Kolonial Belanda menduduki Tanah Air kita semula dengan nama VOC hanya semata bertujuan berdagang. Namun, akhirnya berubah dengan melakukan agresi untuk menguasai bahkan kemudian menjajah Indonesia term~suk Kerajaan Banjar. Jadi pada waktu itu banyak terjadi perlawanan bahkan pertempuran. Tetapi karena TentaraBelanda memiliki peralatan yang lebih baik dan pula dengan akal yang licik, akhirnya Kerajaan Banjar runtuh dan tenggelam dan tidak berarti apa-apa lagi.

Selanjutnya dengan Besluit Gubernur General tanggal 17 Desember 1859, Kerajaan Banjar dinyata¬kan sebagai Daerah Gubernemen Belanda, dan pada tanggal 11 Desember 1860 kemudian Belanda mem¬proklamasikan jatuhnya Kerajaan Banjar menjadi Pemerintahan yang langsung berada di bawah kekua¬saannya maka seluruh rakyat dituntut mentaati segala peraturan yang dikeluarkan.penguasa.

2.Zaman Hindia Belanda

Tahun 1922 Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan Bestu urschervorming Wet (stb. 1922 No. 216) yaitu Undang-undang tentang Pemerintah

Hindia Belanda dengan menyisipkan pasal ll0 – 122 pada Indische Staate Regeling. Undang-undang ini memungkinkan pembentukan otonom yang lebih besar dari Gewast lama dengan sebutan “Province”.

Kemudian Undang-undang’ itu disusul dengan terbitnya Province Ordonantie L.N. 1924, No. 78 yang selanjutnya diikuti dengan pembentukan Pro¬pinsi-propinsi di Jawa dan Madura, sedangkan bagi daerah di luar Jawa berlaku Staate Gemente Ordonan¬tie Buitengawesten (Stb. 1938, No. 131).

Menurut Stb. 1936, No. 68 telah ditetapkan Ordanantie pembentukan Gouvernement Sumatera, Borneo serta Timur Besar dan masing-masing Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur atas nama Gu¬bernur Jenderal.

Selanjutnya berdasarkan Stb. 1938, No. 352 di¬sebutkan bahwa Gouvernement Van Borneo dengan ibukotanya Banjarmasin, meliputi dua Karesidenan, yaitu:

(1) Residentie Inider en Waster Afdeling van Borneo,dan

(2) Residentie Waster Afdeling van Borneo.

3.Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, kepulauan di luar pulau Jawa termasuk Borneo pada waktu itu,di bawah kekuasaan Pasukan Laut yang berkedudukan di Makasar.

Sistem pemerintahan yang berlaku berjalan secara sentralisasi melalui Residen, Bupati dan Walikota. Sedangkan dewan yang ada di Propinsi, Kabu¬paten dan Kotamadya dihapuskan. Hal ini dimaklumi karena keadaan perang waktu itu.

4.Zaman Kemerdekaan

Terbentuknya daerah otonom Propinsi Kalimantan, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetap¬kan bahwa Kalimantan atau Borneo pada waktu itu, adalah salah satu Propinsi dari Daerah Negara Republik Indonesia yang dibagi menjadi delapan Propinsi lainnya di Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dalam hubungan ini pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta telah dilakukan pelan¬tikan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Guber¬nur Borneo dan disusul dengan berdirinya Komite Nasional Indonesia di Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1945.

Kemudian menjelang berdirinya Negara Kesatu¬an Republik Indonesia, oleh Presiden RIS dipandang perlu membentuk Daerah-daerah Propinsi yang semu¬la terdiri dari delapan Propinsi menjadi sepuluh Dae¬rah Otonom Propinsi. Salah satu dari Daerah Otonom tersebut adalah, Daerah Otonom Propinsi Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan memperhatikan perkembangan politik di Daerah Kalimantan, maka Pemerintah menganggap perlu se¬gera melegalisirkan daerah-daerah yang dibentuk se¬mentara dengan membentuk secara resmi daerah-¬daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

Atas dasar Undang-Undang No¬mor 11 Tahun 1948,dikeluarkan Undang-¬Undang Nomor 2 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan (L.N.R.I No¬mor 8 tahun 1953) antara lain dalam pasal l ayat (1) menyebutkan bahwa :

Daerah Propinsi Kalimantan yang bersifat Admi¬nistratif seperti dimaksudkan dalam PP.Nomor 21 tahun 1950,meliputi Keresidenan¬-karesidenan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, dibentuk sebagai “Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Selatan” yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1957, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Selatan, Kali¬mantan Timur dan Kalimantan. Barat. (L.N.R.I. Nomor 65 tahun 1956) pada tanggal 1 Januari 1957. Atas dasar itu terjadilah peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu dilakukannya serah terima kekuasaan Pemerintahan antara Gubernur Kalimantan Milona kepada:

1). M. Syarkawi …………………………….Akting Gubernur Kalimantan Selatan:

2). Bambang Pranoto …………………….Akting Gubernur Kalimantan Timur, dan

3). A.R. Aflos ……………………………….Akting Gubernur Kelimantan Barat

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1950, Gu¬bernur Kalimantan DR. Mas Murdjani dengan kepu¬tusannya nomor: 186/92/14, untuk sementara waktu sambil menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Pusat, telah dibentuk beberapa Daerah Kabupaten, Daerah Istimewa, dan Kotapraja yang mengatur rumah tang¬ga sendiri di bagian wilayah tertentu di Propinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, dengan berpedoman pa¬da PP. No. 139 tahun 1950, oleh Gubernur Kaliman¬tan di daerah-daerah tersebut juga dibentuk DPR dan DPD.

Akibat keputusan tersebut menimbulkan berbagai kesukaran dan keraguan yang berkaitan dengan tugas atau pekerjaan yang dijalankan oleh DPR mau¬pun DPD didaerah-daerah tersebut.

Nama-nama Pimpinan Wilayah/Daerah Propinsi Kalimantan Selatan hingga sekarang,

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia diprok¬lamasikan hingga sekarang ini pimpinan Wilayah/ Daerah yang pernah dan sedang memangku jabatan sebagai Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut:

1)  Ir. Pangaran Muhammad Noor 1945 -1950

2)  Dr. Mas Murdjani 1950 -1953

3)  Raden Tumenggung Arya Milano1953 -1957

4)  M. Syarkawi 1957 – 1959

5)  H. Maksid 1960 – 1963

6)  H. AbuYazid Bustomi 1963

7)  H. Aberani Sulaiman    1963 -1969

8)  M. Jamani 1969 -1970

9)  Subardjo Sorosuroyo 1970 -1980

10)Mistar Tjokrokoesoemo 1980 -1984

11)Ir. H.M. Said 1985 – 1995

12)Drs. H. Gt. Hasan Aman1995 – 2000

13)Drs. H.Syahril Darham2000 -2005

14)Drs. H. Rudy Ariffin2005 – sekarang
(diambil dari sultanborneo.com)

 

 

 

 

Pangeran Hidayatullah

Sultan Hidayatullah adalah salah seorang pemimpin Perang Banjar setelah beliau diangkat langsung oleh Sultan Adam menjadi Sultan Banjar untuk meneruskan pemerintahan kerajaan Banjar menggantikan kakeknya-nya (Sultan Adam). Ayah beliau adalah Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam, sedangkan ibunda beliau adalah Ratu Siti. Di masa pemerintahan Sultan Adam Alwazikoebillah, beliau menjabat sebagai mangkubumi Kesultanan Banjar. Beliau adalah Sultan Banjar yang dengan tipu muslihat Penjajah Belanda ditangkap dan kemudian diasingkan bersama dengan anggota keluarga dan pengiringnya ke Cianjur. Di sana beliau tinggal bersama dengan keluarga Sultan Kesultanan Pasir yang juga diasingkan dalam suatu pemukiman yang sekarang dinamakan Kampung Banjar/Gang Banjar. Sultan Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Cianjur. Sultan Hidayatullah mendapat Bintang kenegaraan dari pemerintah RI.

Keturunan Pangeran Hidayatullah masih menyimpan Surat Wasiat Sultan Adam Untuk Pangeran Hidayatullah yang Naskah Aslinya tersimpan baik oleh Ratu Yus Roostianah Keturunan garis ke-3 / cicit dari Pangeran Hidayatullah bertanggal 12 bulan Shofar 1259, sebagai saksi pertama Mufti Haji Jamaludin dan saksi kedua pengulu Haji Mahmut. Dalam surat tersebut Sultan Adam berwasiat kepada keturunannya, segala raja-raja (raja/penguasa lokal) dan rakyat Banjar untuk me-Raja-kan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar penggantinya dan memberikan daerah kekuasaan (tanah lungguh) yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi sebagian Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru (Distrik Riam Kanan), dan seluruh Kabupaten Tapin(Distrik Margasari dan Banua Ampat). Wilayah tersebut hanya sebagian dari wilayah kerajaan Banjar, jadi tidak termasuk wilayah Banua Lima yang dikuasai Kiai Adipati Danu Raja dan wilayah Mangkatip (sebagian Barsel) dan wilayah suku Dayak Maanyan Paju Sapuluh (sebagian Bartim) yang dikuasai Puteri Mayang Sari. Wilayah kesultanan Banjar lainnya di kota Banjarmasin dan sekitarnya diantaranya Kampung Kuin (Banjarmasin Utara), Kampung Sungai Mesa, dan lain-lain. Sedangkan daerah-daerah di luar wilayah tersebut merupakan wilayah Hindia Belanda yaitu sebagian besar wilayah yang saat ini menjadi Kota Banjarmasin, sebagian Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.(wapedia)

 

 
Pengeran Antasari

 

Di kota Banjarmasin pada tahun 1809 Pangeran Antarasi lahir. Dan selalu berkehidupan diluar lingkungan istana, padahal ia termasuk keluarga Sultan Banjar. Karena besar di tengah-tengah rakyat biasa, Antarasi menjadi dekat dengan rakyat, mengenal perasaaan dan penderitaan mereka.

Pada saat itu pula Belanda sedang hangat-hangatnya melakukan gencar melemahkan kerajaan Banjar. Balanda melakukan adu domba terhadap golongan-golongan istana sehingga terjadi terpecah-pecah. Dan pada saat itu pengangkatan seorang sultan pun Belanda yang menentukan.

Tahun 1859, Sultan Tamjid diangkat menjadi sultan kerajaan Banjar, padahal yang berhak naik adalah Pangeran Hidayat. Sultan Tamjid tidak disukai oleh rakyat sebab terlalu memihak kepada Belanda. Pangeran Antasari berusaha membela Pangeran Hidayat, kemudian Pangeran Antasari dibantu beberapa kepala daerah Hulu Sungai, Martapura, Barito, Pleihari, Kahayan, Kapuas, dll semua bertekad untuk mengusir Belanda dari kerajaan Banjar. Maka tak terelakan pertempuran pun terjadi tanggal 18 April 1859, dalam pertempuran ini Belanda menghadapi kesulitan. Lalu Belanda membujuk Pangeran Antasari dengan memberikan janji yang muluk-muluk asal bersedia menghentikan perang, namun bujukan itu ia tolak.

    Dalam kondisi yang terjepit, Pangeran Hidayat menyerang kepada Belanda dan diikuti kepala-kepala daerah lainnya. Namun Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya. Baginya adalah pantang berdamai dengan Belanda, apalagi menyerah.

Pada bulan Oktober 1862 ia merencanakan serangan besar-besaran terhadap benteng Belanda, kekuatan sudah dikumpulkan. Tetapi pada saat itu berjangkit wabah penyakit cacar. Pengaran Antasari pun terkena. Dan wabah tersebut akhirnya merenggut nyawanya. Ia meninggal dunia di Bayan Begak (Kalimantan Tengah), pada tanggal 11 Oktober 1862 dan dimakamkan di Banjarmasin.
Nama :
Pangeran Antasari

Tahun : 1809 – 1862  Status : Pahlawan Kemerdekaan Nasional (sumb situs:jagoan)

 Pangeran Antasari

Pangeran Antasari (lahir: 1797, Kalimantan Selatan –wafat: Bayan Begak, Murung Raya, Kalimantan Tengah, 11 Oktober 1862) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Beliau meninggal karena penyakit cacar di pedalaman sungai Barito, Kalimantan Tengah. Kerangkanya dipindahkan ke Banjarmasin dan dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar (Komplek Makam Pangeran Antasari), Banjarmasin Utara, Banjarmasin. Perjuangan beliau dilanjutkan oleh keturunannya Sultan Muhammad Seman dan cucunya Ratu Zaleha.

Pada 14 Maret 1862 menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dihadapan para kepala suku Dayak dan adipati (gubernur) penguasa wilayah Tanah Dusun Atas, Kapuas dan Kahayan yaitu Kiai Adipati Jaya Raja.

Semasa muda nama beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Ayah Pangeran Antsari adalah Pangeran Masohut (Mas’ud) bin Pangeran Amir bin Sultan Muhammad Aminullah dan ibunya Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari mempunyai adik perempuan yang bernama Ratu Antasari yang menikah dengan Sultan Muda Abdurrahman tetapi meninggal lebih dulu sebelum memberi keturunan.

Ia pernah meledakkan kapal milik Belanda yang bernama Kapal Onrust dan juga dengan pemimpin-pemimpinnya yang bernama Letnan der Velde dan Letnan Bangert.(Wikipedia)

 
Sultan Adam
Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah adalah Sultan Banjar yang memerintah antara tahun 1825 s.d 1857. Sultan Adam dilahirkan di desa Karang Anyar, Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Sultan Adam putra tertua dari Sultan Sulaiman Rahmatullah yang berjumlah 23 orang. Sultan Adam memiliki saudara kandung sebanyak 5 orang dan saudara seayah 17 orang.

Pada masa Sultan Adam, pusat pemerintahan berada di Keraton, Sasaran dan Pasayangan (Jl. Demang Lehman), Martapura.

Pada 28 September 1849, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen datang ke Pengaron di Kesultanan Banjar untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama yang dinamakan Tambang Batu Bara Oranje Nassau “Bentang Emas”.

Beliau mendapat gelar Sultan Muda sejak tahun 1782. Ketika wafatnya tahun 1857 terjadi krisis suksesi.(Wikipedia)