WWF TAWARKAN KONSEP PENGEMBANGAN EKOWISATA TN SEBANGAU
Palangkaraya,14/7 (ANTARA)-Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia menawarkan konsep pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional (TN) Sebangau.
Konsep Ekowisata yang ditawarkan WWF Indonesia tersebut berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism Development), kata Pimpinan Projek Konservasi Sebangau WWF-Indonesia, Rosenda Ch.Kasih kepad ANTARA di Palangkaraya, Selasa.
Konsep tersebut penggabungan antara konsep community based tourism dan ecotourism guna menganggkat pengembangan ekonomi tanpa melupakan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan berakar pada potensi lokal, tambahnya.
TN Sebangau memiliki luas sekitar 568.700 hektare terletak diantara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Secara administrasi merupakan bagian dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
Kawasan ini merupakan hutan rawa gambut yang masih tersisa di Kalteng setelah gagalnya Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare pada tahun 1995.
Ekowisata atau ecotourism agaknya menjadi satu istilah yang cukup asing, ekowisata merupakan bentuk pengembangan parwisata berkelanjutan yang bertujuan mendukung upaya pelestarian lingkungan termasuk didalammnya adalah alam dan budaya.
Ekowisata juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan TN Sebangau.
Dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara bertanggungjawab ditempat-tempat alami, secara ekonomi harus berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setiap generasi.
Dalam pemahaman tersebut, ketika ekowisata akan dikembangkan maka potensi sumberdaya alam (SDA) maupun budaya yang selama ni harus dipandang sebagai aset dan minimal harua ada empat pilar yang harus diusung.
Empat pilar tersebut, kata Rosenda Ch Kasih, konservasi, ekonomi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat itu sendiri.
WWF Indonesia melihat kawasan Sebangau merupakan kawasan konservasi sebagai pelestarian alam, di kawasan ini tumbuh beribu jenis flora menjadi habitat hidup berbagai satwa dengan spicie kunci orangutan.
Disekeliling TN Sebangau diinteraksi oleh keragaman budaya khas masyarakat Suku Dayak Kalteng dengan kehidupan tradisionalnya dalam memanfaatkan SDA tersebut.
Dalam upaya melakukan kegiatan ekowisata di Sebangau, WWF Indonesia mengembangkannya dengan berbasis masyarakat, karena masyarakatlah yang harus menjadi salah satu pelaku kegiatan ini.
“Mereka harus memiliki nilai dan porsi tawar yang setara dengan pihak lain, ketika ekowisata ini dibangun dan dikembangkan, masyarakat tak boleh hanya menjadi objek dari pengembangan, tetapi harus menjadi pemilik dari kegiatan ekowisata,” demikian Rosenda Ch Kasih.
WWF TAWARKAN MANAJEMEN KOLABORATIF TN SEBANGAU
Palangkaraya,15/7 (ANTARA)- Sebuah yayasan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia yang merupakan bagian dari WWF Global Network menawarkan konsep kolaboratif dalam manajemen Taman Nasional (TN) Sebangau, di Provinsi Kaliman Tengah (Kalteng).
Dengan konsep manajeen kolaboratif dharapkan mampu menyelamatkan kawasan TN Sebangau dari kerusakan alam lingkungannya, kata Pimpinan Proyek WWF Indonesia Kalteng, Rosenda CH.Kasih di Palangkaraya, Rabu.
Menurut WWF Taman Nasional (TN) Sebangau yang seluas 568.700 hektare saat ini menghadapi ancaman ekologi akibat dari eksploitasi hutan di masa lalu.
TN Sebangau terletak diantara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Secara administrasi merupakan bagian dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
Kawasan ini merupakan hutan rawa gambut yang masih tersisa di Kalteng setelah gagalnya Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare pada tahun 1995.
Sesuai kapasitasnya sebagai lembaga yang punya kepedulian terhadap konservasi, WWF berperan sebagai inisiator dan fasilitator demi kelestarian Sebangau dan bukan sebagai pemilik kawasan.
Pada kawasan TN Sebangau akan dikembangkan konsep pengelolaan kolaboratif (Collaborative Management) antara Balai TN Sebangau dengan pihak sepert pemerintah setempat, dinas, instansi terkait, lembaga non pemerintah, masyarakat lokal, forum masyarakat, serta lembaga peneliti dan swasta.
Balai TN Sebangau dan WWF Indonesia mengembangkan strategi perlindungan pelestarian kawasa melalui restorasi atau rehabilitasi ekosistem dan penabatan kanal atau parit, pengelolaan kawasan lindung, rehabilitasi hutan dan pengembangan insfrastruktur.
Sedangkan program pengembangan sosio ekonomi yaitu mempromosikan ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, katanya.
Mengenai kegiatan penabatan parit atau kanal, disebutkannya dimulai sejak tahun 2005 dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi hidrologis hutan rawa gambut tersebut.
Penabatan diawali dengan penyusunan pedoman tata kelola air, sebagai pilot percontohan dipilih saluran atau kanal milik eks HPH Sanitra Sebangau Indah (SSI).
Saluran ini mempunyai pajang 24 kilometer lebar 9 meter, dan kedalaman 4-5 meter.
Kanal ini dibangun pada tahun 1998 digunakan sebagai jalan bagi perusahaan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan untuk tujuan diperdagangkan.
Tabat yang dibuat itu, tidak hanya untuk mengontrol arus air keluar, tetapi juga memberi manfaat bagi nelayan untuk mencari ikan. ” Sekarang lebih dari 70 tabat (canal blocking) sudah dibangun di lebih dari 60 kanal atau saluran di kawasan sebangau,” katanya.
WWF AKUI TERJADI DEGRADASI LAHAN GAMBUT SEBANGAU
Palangaraya,13/7 (ANTARA)- Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia- Kalimantan Tengah menyatakan terjadi degradasi lahan gambut Taman Nasional (TN) Sebangau, Provinsi kalimantan Tengah (Kalteng).
Pimpinan Proyek WWF Indonesia Kalteng, Rosenda CH.Kasih ketika dikofirmasikan Antara di kantornya Jalan Krakatau, Palangkara, Senin mengakui terjadi kerusakan lingkungan gambaut di TN Sebangau, oleh karena itu pihaknya berusaha melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan tersebut.
Menurut WWF Taman Nasional (TN) Sebangau yang seluas 568.700 hektare saat ini menghadapi ancaman ekologi akibat dari eksploitasi hutan di masa lalu.
Keberadaan parit atau kanal yang terhubung dengan muara sungai terdekat untuk sarana transportasi kayu telah merusak fungsi hedrologis lahan gambut Sebangau.
Pembuatan parit atau saluran di masa lalu telah mengubah sifat-sifat tanah gambut sehingga gambut kehilangan kemampuannya untuk menampung air pada musim hujan.
“Inilah yang membuat tanah gambut mengering dan membuatnya peka terhadap api pada musim kemarau,” katanya.
Dampaknya bila terjadi kebakaran di lahan sepert itu, maka api pada lahan gambut sulit untuk dipadamkan, karena api menyebar dibawah permukaan tanah.
Gas-gas beracun keluar dari dalam api, hal inilah yang menambah pencemaran karbon di atmosfir, sehingga menyebabkan pemanasan global, tambahnya.
Pada tahun 2002, tahun 2005, dan tahun 2006 kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam skala yan besar di Kalteng, sebagai akibat dari konversi hutan dan eksploitasi lahan gambut.
Pola sebaran titik api di kawasan Sebangau pada tahun-tahun tersebut selalu berada di sekitar kanal, sungai, dan jalan menuju kawasan.
Upaya yang dilakukan, dalam upaya restorasi dan rehabilitasi adalah penabatan saluran air tersebut, kegiatan ini dimulai sejak tahun 2005 dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi hidrologis hutan rawa gambut tersebut.
Penabatan diawali dengan penyusunan pedoman tata kelola air, sebagai pilot percontohan dipilih saluran atau kanal milik eks HPH Sanitra Sebangau Indah (SSI).
Saluran ini mempunyai pajang 24 kilometer lebar 9 meter, dan kedalaman 4-5 meter.
Kanal ini dibangun pada tahun 1998 digunakan sebagai jalan bagi perusahaan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan untuk tujuan diperdagangkan.
Tabat yang dibuat itu, tidak hanya untuk mengontrol arus air keluar, tetapi juga memberi manfaat bagi nelayan untuk mencari ikan. ” Sekarang lebih dari 70 tabat (canal blocking) sudah dibangun di lebih dari 60 kanal atau saluran di kawasan sebangau,” katanya.
TRANSMIGRAN BALI PENGHASIL NENAS DI KALTENG
Palangka Raya,19/5 (ANTARA)- Puluhan kepala keluarga (KK) transmigrasi spontan asal Bali yang bermukim di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi penghasil buah nenas di provinsi tersebut.
Wartawan ANTARA yang mengunjungi pemukiman Transmigran asal Bali, di Kecamatan Basarang, Selasa menyaksikan dimana-mana terdapat tumpukan buah nenas yang siap dibawa ke berbagai kota, baik kota di Kalteng mapun di suplai ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Nenas tersebut ditumpukan oleh pemiliknya di depan rumah masing-masing kemudian oleh pembeli yaitu para pedagang nenas yung datang dari berbagai kota membawanya ke kota tujuan mengggunakan mobil terbuka.
Seorang transmigran asal Bali, I Wayan Sudirma pemukim warga transmigrasi yang rumahnya berada di tepi jalan trans Kalimantan menuturkan, warga transigran yang mengembangkan nenas sebanyak 80 kepala keluarga (KK).
Nenas produksi mereka, dibawa ke Kota Palangka Raya, Kota Pulang Pisau, Kota Kapuas, dan ke kota lainnya di Kalteng, tetapi sebagian besar justru dibawa ke Kota Bajarmasin, Ibukota Provinsi Kalsel yang berjarak sekitar 65 Km dari lokasi transmigran tersebut.
Jenis nenas yang dikembagkan adalah sebagian besar jenis jenis nenas madu, dan sebagian lagi jenis nenas paun.
“Setiap hari begitu banyak jumlah nenas yang dibawa pedagang ke berbagai kota itu, namun jumlah pastinya kurang mengetahui, namun jelas ribuan biji per hari,” kata I Wayan Sudirma didampingi beberapa orang transmigran lainnya.
I Wayan Sudirma satu dari 80 KK transmigran spontan asal Pulau Lembongan Bali, yang datang ke Kalteng sekitar tahun 70-an, dan mengembangkan lahan usaha di desa-desa Kecamatan Basarang, Kabupaten Kuala Kapuas.
Lokasi transmigran tersebut sekitar 117 Kilometer timur Kota Palangka Raya, ibukota Kalteng.
Menurut I Wayan Sudirma, pengembangan budidaya nenas tersebut baru beberapa tahun ini saja dilakukan, sebelumnya warga lebih banyak mengembangkan tanaman padi.
Tetapi setelah melihat nilai keuntungan lebih besar dengan mengembangkan nenas maka warga beralih profesi dari petani sawah menjadi pekebun nenas.
Apalagi lahan rawa ternyata kurang bagus untuk padi, dan justru lebi baik untuk lahan pengembangan nenas, akhirya warga lebih kosentrasi menjadi usahawan nenas.
Permintaan buah nenas tiap tahun kian meninkat saja akhirnya berkebun nenas menjadi pilihan, tambah I Wayan Sudirma.
Harga nenas di tempat mereka sekitar Rp4.000,- per biji, bila mereka menghasilkan 100 biji nenas saja per hari, berarti mereka sudah mengantongi uang Rp40.000,- per hari.
Selain mengembangkan nenas warga transmigran ini juga mengembangkan tanaman cempedak dan salak.
Kesulitan awal pengembangan tanaman cempedak karena lahan di areal transmigran adalah rawa, oleh karena itu mereka mengolah lahan dengan sistem baluran (gundukan tanah memanjang).
Dengan mengolah lahan sistem balur maka berhasil mengurangi tingkat keasaman tanah, karena di saat air hujan maka air asam dibawa oleh air hujan hingga tanah menjadi subur.
Tanaman cempedak juga memerlukan lahan tinggi agar tidak tergenang air, bila tergenang maka tanaman akan mati, oleh karena itu para transmigran asal Bali ini membuat gundokan tanah setiap pohon cempedak yang ditanam.
Hasilnya ternyata tanaman cempedak berkembang subur dan menghasilkan buah yang baik pula.
Sedangkan tanaman salak hanya dikembangkan skala pekarangan saja, sehingga produksinya pun tidak banyak cukup untuk makan keluarga dan sedikit-sedikit dijual untuk menambah penghasilan, demikian I Wayan Sudirma.
KALTENG TAK MUDAH KELUARKAN IJIN KELOLA BATUBARA
Palangka Raya,20/5 (ANTARA)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak bakal mudah mengeluarkan perijinan pengelolaan pertambangan batubara bila dikaitkan dengan pelestarian lingkungan.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalteng, Anung Setiadi, di Palangka Raya, Rabu mengatakan Pemprov setempat agaknya tidak semudah berikan ijin kelola batubara, sebab kalau salah dalam kelola tambang itu jelas merusak lingkungan.
“Gubernur Kalteng, Teras Narang saja berkali-kali mengingatkan untuk hati-hati dalam kelola tambang itu, dengan komitmen Gubernur maka wilayah ini tak akan mudah berikan ijin kelola tambang itu,” katanya.
Pengalaman di beberapa provinsi lain sudah membuktikan kalau dilihat segi lingkungan lebih banyak modaratnya dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan batubara tersebut.
Apalagi sebagian besar pengelolaan batubara di tanah air lebih banyak mengambil tambang dibagian lapisan atas tanah, sehingga merusak humus, merubah ekosistem, bahkan dikhawatirkan merubah kondisi lingkungan ke arah kerusakan yang parah.
Di negara-negara pembeli batubara dari Indonesia, seperti China, mereka membeli batubara untuk ditumpuk dulu, baru digunakan mereka tidak mau menggali batubara sendiri, padahal di negara tersebut potensi batubaranya begitu besar.
“Hal yang dilakukan negara China termasuk negara lain, semata menjaga lingkungan, kerusakan lingkungan berarti menurunkan malapetaka bagi anak cucu dikemudian hari,” kata Anung Setiadi.
Ketika ditanya mengenai jumlah pengelola tambang batubara di Kalteng, ia menyebutkan untuk kuasa pertambangan (KP) dikeluarkan oleh kabupaten/kota sehingga tidak tahu jumlahnya.
Ketika ditanya pengelolaan tambang batubara melalui fasilitas penanaman modal, ia hanya tersenyum seraya mengatakan lain kali sajalah bicara soal itu.
Berdasarkan sebuah catatan, batubara di Kalteng sudah mulai ditambang sejak awal abad 19. Tambang batubara didekat Muara Teweh sudah ditambang sejak tahun 1910 dan saat itu mampu menghasilkan sekitar 7.000 ton per tahun.
Produksi berkurang sejak Perang Dunia ke II dan kemudian berhenti total sekitar tahun 1960.
Survey penyelidikan batubara di Kalteng telah dilakukan sejak tahun 1975 oleh beberapa institusi baik pemerintah maupun perusahaan asing, salah satunya PT. BHP-Biliton yang telah memprediksikan bahwa terdapat sekitar 400 juta ton batubara dengan nilai kalori >7.000 berkualitas baik (> 8.000 kal/gr) juga ditemukan di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya bagian utara.
Di daerah ini batubara banyak ditemukan di Muara Bakah, Bakanon, Sungai Montalat, Sungai Lahei, Sungai Maruwai dan sekitarnya.
Selain di Barito Utara, batubara juga ditemukan di Barito Selatan (Barsel) serta di Barito Timur (Bartim).
PEMPROV GELAR KALTENG EXPO 2009
Palangkaraya, 19/5 (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Kalteng Expo 2009 sebagai ajang pameran dagang dan industri terbesar di wilayah itu dengan melibatkan 14 kabupaten/kota dan kalangan swasta.
Kalteng Expo 2009 dibuka oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Gedung Pertemuan Umum Tambun Bungai Palangkaraya, Selasa, untuk memeriahkan peringatan HUT ke-52 Kalteng yang jatuh 23 Mei mendatang.
“Pameran itu untuk menggiatkan produksi lokal dan ajang promosi bahwa kabupaten/kota di Kalteng juga punya potensi untuk diangkat,” kata Teras Narang.
Pameran untuk umum itu diikuti 39 peserta dari pemda dan swasta dengan jumlah booth (bilik pameran) sebanyak 87 unit yang tersebar di dalam dan halaman sekitar Tambun Bungai.
Kalteng Expo 2009 yang merupakan hasil kerja sama dengan Departemen Perdagangan itu digelar sejak 19 hingga 23 Mei mendatang dengan target jumlah pengunjung mencapai sekitar 75 ribu orang dalam lima hari pameran.
Berbagai produk yang ditawarkan yakni produk hasil kerajinan tangan (handicraft), produk hasil hutan seperti rotan, karet dan produk kayu olahan seperti furniture, plywood, moulding, dowels dan produk unggulan dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Selain itu, ditampilkan pula sejumlah produk unggulan dari beberapa provinsi lain di Indonesia seperti Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Lampung, Jakarta, dan Lombok, serta dari kalangan swasta, BUMN dan BUMD.
Jumlah peserta dari provinsi lain pada Kalteng Expo 2009 jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mampu menarik hingga 17 provinsi lain se-Indonesia seperti pada Kalteng Expo 2008.
Teras berharap pameran dapat memberi dampak positif dengan semakin dikenalnya produk Kalteng dan mengingatkan pengusaha untuk tidak berhenti mengikuti kegiatan lain di tingkat yang lebih tinggi.
“Saya mau jangan hanya (tampil) di kandang tetapi harus keluar, sampai ke Jepang atau Selanda Baruagar produk daerah lebih dikenal,” katanya.
GURU AGAMA KALTENG BARU TERPENUHI 60 PERSEN
Palangka Raya,14/5 (ANTARA)- Pihak Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakui masih terdapat persoalan kekurangan guru agama untuk ditempatkan di sekolah-sekolah.
Dari kebutuhan guru agama di sekolah Kalteng baru 60 persen yang terpenuhi, sekitar 40 persen kini masih kosong, kata Kepala Kanwil Depag Kalteng, Drs.H.Anshary kepada ANTARA di Palangka Raya, Kamis.
Hal itu diketengahkan Anshary menanggapi temuan anggota DPRD Kalteng, Daerah Pemilihan (Dapil) II ke kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kabupaten Seruyan yang disampaikan pada masa sidang pertama tahun 2009.
Berdasarkan temuan DPRD Kalteng itu hampir semua Sekolah Dasar (SD) yang ada di daerah-daerah pedesaan tidak memiliki guru agama.
Menurut Kakanwil, bukan hanya di Kabupaten Kotim dan Seruyan itu saja yang mengalami kekurangan guru agama, tetapi hampir merasakan di seluruh kabupaten yang ada di provinsi yang luas ini.
Kekurangan guru agama itu bukan hanya guru agama Islam, tetapi juga guru agama kresten protestan, katolik, guru agama hindu, dan Kaharingan.
Dalam upaya memenuhi kekurangan tersebut dianjurkan pihak sekolah yang ada untuk merekrut tenaga guru agama honorer yang digaji sesuai dengan kemampuan sekolah.
Selain itu kini mulai dilakukan pengangkatan guru agama baik melalui Departemen Agama, maupun melalui pengangkatan daerah sesuai dengan otonomi daerah belakangan ini.
Dengan adanya pengangkatan guru baru tersebut diharapkan kekurangan guru tersebut mulai dapat diatasi, katanya tanpa ingat jumlah keperluan guru yang harus direkrut di wilayah ini.
Menurut Anshary, memang rada sulit merekrut guru agama ini, banyak guru ini adalah wanita, tetapi wanita sulit ditempatkan di berbagai wilayah terpencil.
Sementara guru wanita yang sudah bersuami kemudian mengikuti suaminya yang bekerja di kota, akhirnya terjadi penumpukan guru agama di perkotaan, dan terjadi kekosongan di pedesaan.
Berdasarkan catatan di Kanwil depag Kalteng wilayah ini itu masih kekurangan sedikitnya 3.000 orang guru agama untuk sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.
Dalam kunjungan DPRD Kalteng Dapil II ke Kabupaten Kotim dan Seruyan tersebut banyak permasalahan yang ditemukan, bukan hanya kekurangan guru agama tersebut juga masalah lainnya.
Berdasarkan laporan kunjungan tersebut disebutkan antara lain secara umum Puskesmas dan Pustu belum memiliki penerangan listrik yang cukup, puskesmas dan Pustu hampir semua kekurangan tenaga medis bahkan ada beberapa Pustu belum ada tenaga medis.
Sekolah yang ada di bawah Departemen Agama sangat kekurangan guru bidang study MIPA.
Pada wilayah Kecamatan Pemekaran, masyarakat mengharapkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
