KALIMANTAN KINI MENGGELIAT “MELAWAN” KETERTINGGALAN

Oleh hasan Zainuddin
Banjarmasin,25/6 ()- 60 persen uang beredar di jakarta, atau 90 persen di Jawa, hanya 10 di daerah lain termasuk Kalimantan.
Betapa tertinggalnya Kalimantan, kata Ketua Kaukus Kalimantan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Idnonesia, Prof.H.KMA Usop,MA di seminar dan lokakarya (semiloka) “Dari Kalimantan Untuk Indonesia” dan “Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Kalimantan.” di Banjarmasin, 24 Juni 2007 lalu.
Kata Usop, pembangunan tersentralisasi di Jawa, maka kemajuan terasa disana, Kalimantan kaya Sumberdaya Alam (SDA) tapi tetap termarginalkan.
Senada dengan Usop, Ketua Gerakan Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (Genas JP2B) Drs.A.Murjani,SH selaku panitia semiloka menyatakan Kalimantan terbukti berikan kontribusi besar pembangunan nasional, tapi fakta menunjukkan kondisi Kalimantan jauh tertinggal.
Kondisi itu sangat terkait pola pendekatan pembangunan RI masa lalu dengan pendekatan sentralistik, berorientasi pertumbuhan, tak menguntungkan daerah luar pusat kosentrasi pembangunan, mengakibatkan kesenjangan, melahirkan bentuk apatis serta perasaraan terhegemoni oleh kutub pusat dan daerah.
Diperlukan strategi mengintegrasikan empat wilayah Kalimantan, Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kalbar secara komrehensif, kaitan percepatan pembangunan kawasan, hingga menuntaskan ketertinggalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial politik, kebudayaan dan lingkungan hidup.
Membuka wilayah baru, membuat jalan, membuat pelabuhan, serta meningkatkan petanian, industri, perkebunan serta pedagangan dan jasa.
“Pemekaran wilayah diperlukan guna membuka wilayah terisolir, agar potensi ekonomi di daerah cepat tergali,” kata Usop lagi seraya mengakui wilayah Kalteng begitu banyak kawasan terisolir, artian hanya bisa dijangkau jalan sungai padahal berada di pedalaman.
Riak-riak ketidakpuasan terhadap kepincangan pembangunan di Kalimantan terus menggelembong di berbagai pertemuan, terakhir kencang terdengar di musyawarah adat Dayak Kalimantan di Pontianak.
Bahkan ketidak puasan pembangunan Kalimantan seringkali ditunjukkan dengan berbagai cara, melalui tulisan dimedia cetak, pernyataan dimedia televisi dan radio bahkan melalui unjukrasa.
Riak-riak itu juga terlihat seperti penolakan eksploitasi SDA yang memperoleh ijin pemerintah pusat, ada keinginan minta otonomi khusus seperti Aceh Nangro Darussalam, atau bentuk kegiatan lain kalau dibiarkan terkesan bisa mengarah pada perpecahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) HM Taufik Effendi yang juga putra Kalimantan saat membuka semiloka itu, mengingatkan tiap pertemuan membahas kawasan pembangunan Kalimantan harus memiliki sama tujuan, persepsi, serta kesamaan aksi, dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Kata dia negeri ini bisa hancur bila ada pengkhianatan, seperti tertulis dalam sejarah negeri ini berganti-ganti kerajaan, dari kerajaan Majapahit sampai kerajaan terakhir.
Mengapa kerajaan ditanah air tak bertahan lama, hanya adanya pengkhiatan, bandingkan kerajaan Inggris, kerajaan belanda, atau Kerajaan Thailand yang lenggeng hingga sekarang.
Bukti negeri bisa hancur karena pengkhiatan maka ia minta NKRI tak boleh bercerai berai, seperti diperjuangkan Sumpah Pemuda 1928.
Kata Menpan lagi, percepatan pembangunan Kalimantan menindak lanjuti berbagai program terdahulu, serta jujur dan berani mengakui kondisi objektif wilayah ini, dan dibuat daya tarik agar didatangi orang.
Riak ketidakpuasan masyarakat atas ketertinggalan kalimantan tersebut, bukan tak direspon petinggi wilayah ini, melalui empat gubernurnya telah membentuk forum kerjasama pembangunan Kalimantan, intinya mendesak pemerintah pusat berikan perhatian terhadap Kalimantan.
Berdasarkan catatan, forum ini sebenarnya sudah ada sejak 1980-an bernama Forum Kerjasama Pembangunan se-Kalimantan, sebagai wahana kerjasama dan membahas usulan bersama agar sinergisitas program pembangunan Kalimantan.
Koordinator forum dipimpin secara bergiliran di antara empat Gubernur se-Kalimantan dan tahun 2007 dan 2008 dipercayakan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
Pada 6 Pebruari 2007 saat rapat koordinasi di Jakarta dan disepakati nama forum ini berubah jadi Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja), Pokja Tata Ruang & LH, Infrastruktur, Perekonomian, dan Pokja Sumber Daya Manusia.
Agenda yang sudah dilaksanakan forum, Rakorbang pertanian Pebruari 2007 di Banjarmasin, dihadiri Menteri dan pejabat Deptan dan para gubernur, bupati, walikota dan pejabat lingkup pertanian se-Kalimantan.
Pertemuan dengan Menteri PU 9 Maret 2007 di Jakarta membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan lintas Kalimantan poros Selatan dan poros Tengah.
Pertemuan dengan Menteri Kehutanan 12 Maret 2007 di Jakarta membahas permasalahan pembangunan sektor kehutanan (pengelolaan kawasan hutan sehubungan dengan pengembangan sektor perkebunan, pertambangan, transmigrasi, dan lain sebagainya).
Kegiatan lain Musrenbang Regional Kalimantan 23 April 2007, dalam rangka merumuskan usulan program pembangunan bersama empat provinsi se Kalimantan dalam bidang tata ruang dan SDA, perekonomian, infrastruktur dan SDM Tahun 2008.
Pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dengan aparat penegak hukum Menko Polhukkam, Kapolri, Jaksa Agung, Meteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua Komisi III DPR-RI.
Pertemuan ini dilaksanakan di Jakarta 25 April 2007 juga dihadiri para Kajati, Kapolda, Bupati/Walikota dan para kepala SKPD terkait se Kalimantan. Ada 10 butir kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti beberapa pihak terkait yang merupakan hasil dari pertemuan tersebut.
Pihak forum juga melakukan penyampaian usulan program pembangunan bersama Kalimantan Kepada Bapak Presiden dan Menteri terkait serta pimpinan panitia anggaran DPR RI, Pimpinan Komisi-Komisi DPR RI, Anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Kalimantan. Agenda ini akan dilaksanakan Juli 2007.
“Kita tak akan main-main dengan agenda yang sudah disepakati itu.” kata Gubernur Kalteng Teras Narang,SH yang juga selaku Ketua FKRP2RK, saat menghadiri semiloka pembangunan Kalimantan itu, seraya berjanji mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan Kalimantan.
Agenda yang sudah disepakti itu antara lain revitalisasi perkebunan khusus karet dan kelapa sawit dengan luasan puluhan ribu hektare, pembenahan sektor kehutanan, serta menuntaskan jalan trans Kalimantan.
Menuntaskan trans Kalmantan merupakan janji Menteri PU, trans Kalimantan selasai 2009, janji itu harus ditagih terus agar pemerinah pusat tidak akan main-main membuat janji.
Berdasarkan janji tak kurang dari Rp3,1 triliun dana yang akan digulirkan dalam percepatan penyelasaian trans Kalimantan tersebut.
Percepatan trans Kalimantan 2008-2009 melintasi Kalsel sepanjang 393,83 km untuk jalan, jembatan 330 m, Kalteng untuk jalan 820,20 km jembatan 5.068 m, Kalbar untuk jalan 736,29 jembatan 2.750 m, serta Kaltim untuk jalan 664,56 km jembatan 1.750 m, total jalan 2.615,58 km dan jembatan 9.848 m.
Selain Penuntasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan Poros Selatan, juga Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan Poros Tengah, serta poros Utara.
Diperlukan pula rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan Poros Tengah dan poros Utara.
Menurut Teras Narang percepatan pembangunan di wilayah pulau terbesar, Kalimantan atau seluas 507.412 km2 (27,27% dari luas wilayah RI) perlu dilakukan mengingat berbagai ketertinggalan tadi.
Wilayah dengan jumlah 52 Kabupaten/Kota di empat provinsi
Jumlah Penduduk sebanyak 12,583 juta (5,76% dari total penduduk Indonesia) kemiskinan masih terasa.
Angka kemiskinan masih cukup tinggi, yakni 25,14 persen dari total penduduk pulau Kalimantan, memiliki potensi SDA yang besar namun karena keterbatasan infrastruktur belum bisa dikelola secara optimal.
Dari tiga jalan lintas yang ada yakni Poros Utara, Poros Tengah dan Poros Selatan tidak satupun yang selesai. Progres penyelesaian jalan berjalan sangat lamban bahkan terkesan jalan ditempat, demikian Teras Narang.
Akhirnya melalui semiloka di Banjarmasin melahirkan deklarasi Kalimantan yang mengeluarkan sebelas butir tuntutan, antaranya menghendaki pembagian keuangan hasil SDA Kalimantan minimal 50 persen pusat dan 50 persen daerah dalam upaya percepatan pembangunan itu, tidak seperti sekarang hanya 13,5 persen untuk daerah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: