TAMBANG BATU BARA KALSEL SEMBAHKAN SURGA ATAU NERAKA

tambang.jpg Penulis saat berada di lokasi tambang batubara bawah tanah di Kalsel

Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, 25/1 (ANTARA) -Kawasan Propinsi Kalimantan Selatan yang dikenal memiki cadangan bahan tambang melimpah, khususnya batu bara telah menggairahkan berbagai kalangan mengeksploitir bahan galian yang disebut pula sebagai “emas hitam” tersebut.

Bukan saja perusahaan pertambangan skala besar yang berlomba mengeruk bahan tambang yang tak bisa diperbarui tersebut, juga ratusan perusahaan kecil serta individu yang ikut berebut mengambil untung dari usaha “emas hitam” itu.
Perusahaan skala besar yang mengelola tambang batu bara di Kalsel berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2KB) ada beberapa buah diantaranya PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Bantala Coal Mining, dan beberapa lagi.

Sementara perusahaan kecil melalui izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh kabupaten/kota menyusul adanya era otonomi daerah yang jumlah perizinnanya ratusan buah. Belum termasuk ratusan perusahaan penambangan tanpa ijin (Peti) yang dilakukan secara kelompok atau perorangan yang sangat menyemarakkan usaha pertambangan batu bara di Kalsel tersebut.

Merebaknya tambang batu bara di “bumi Pangeran Antasari” Kalsel tersebut menimbulkan gairah di bidang ekonomi, dimana devisa terus saja mengalir dari hasil ekspor tambang itu dengan tujuan berbagai negara di dunia.
Catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel sekitar 60 persen nilai ekspor non migas asal propinsi tersebut atau sekitar 1,5 miliar Dolar AS per tahun berasal dari ekspor tambang batu bara. Bukan saja untuk ekspor, ternyata hasil tambang batu bara Kalsel tersebut kini diperebutkan pula untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero) seperti PLTU Suryalaya Jawa Barat, PLTU Paiton Jawa Timur, dan PLTU Asam-Asam Kalsel sendiri, disamping untuk kebutuhan industri lainnya di tanah air.

Oleh sebab itu, banyak kalangan yang telah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka secara meteriil setelah memperoleh porsi dari mengelola tambang batu bara tersebut. Tak heran bila dalam suatu wilayah yang tadinya termasuk relatif miskin berubah menjadi kawasan yang kaya raya, seumpamanya saja kawasan Kecamatan Satui dan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Pegaron Kabupaten Banjar, Jorong Kabupaten Tanah Laut, beberapa wilayah di Kabupaten Tapin, Kotabaru, Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Banyak warga yang tadinya hanya sebagai petani atau buruh atau pedagang kecilan serta pegawai negeri sipil (pns) rendahan sekarang berubah menjadi “saudagar kaya”. Tadinya hanya memanggul cangkul sekarang sudah bergaya, memakai mobil mewah Land Cruser, Ford Ranger, BMW, Mercides Bend dan mobil mewah lainnya.
Bahkan sebagian rakyat yang selama ini miskin juga terkena imbasnya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.</p>
Mengalirnya uang hasil tambang di tengah masyarakat tersebut, masyarakat yang berusaha kecil-kecilan juga ikut berkembang. Begitu banyak buruh tambang serta pengusaha tambang yang tidak pelit berbelanja. Akibatnya dagangan beras. ikan, sayur mayur, serta hasil pertanian milik masyarakat menjadi laku.

Di kawasan Kota Paringin, Kabupaten Balangan, dimana beroperasinya sebuah perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia yang berhasil mengeruk tambang sedikitnya 20 juta ton per tahun telah memperkerjakan ribuan karyawan, buruh tambang dan pekerja kantor lainnya.

Begitu pula misalnya di Sungai Danau, ibukota Kecamatan Satui tempat beroperasinya PT. Arutmin Indonesia dengan produksi sudah mencapai 16 juta ton per tahun juga mengerja ribuan buruh dan karyawan.

Para pekerja tambang yang memilkiki uang tersebut berani berbelanja dengan tidak menawar, akibatnya harga berbagai kebutuhan pokok menjadi terdongkrak, harga rumah dan sewa rumah naik, harga tanah melonjak, sedang tingkat keramaian pasar meningkat drastis.

Begitu banyaknya perusahaan tambang besar dan kecil serta individu di Kalsel telah memberikan lapangan kerja yang sangat besar, dimana ribuan orang terserap untuk menjadi buruh tambang, seperti pengemudi alat berat, mekanis, sopir truk, pekerja kantor, serta buruh tambang kasar lainnya.

Sementara rakyat yang memiliki lahan juga banyak yang kaya mendadak, dimana lahan-lahan yang terkena proyek tambang diganti rugi dengan nilai yang mahal.
Sehingga tak heran lahan-lahan yang tadinya tak bertuan kini dipatok oleh orang-orang tertentu, kemudian lahan tersebut dianggap milik mereka dengan berharap lahan itu nantinya terkena proyek tambang lalu meminta ganti rugi.

Dengan perkembangan pertambangan batu bara yang pesat tersebut maka Pemerintah Propinsi (Pemprop) Kalsel optimis perekonomian daerahnya akan terus meningkat, bahkan gubernur setempat, H.M. Sjachriel Darham berani mematok tingkat pertumbuhan ekonomi di propinsi berpenduduk tiga juta jiwa lebih itu bisa enam persen per tahun.

Di balik gemerlapnya hasil yang diperoleh dari pertambangan tersebut ternyata telah melahirkan tingkat kerisauan yang mendalam di benak banyak orang, terutama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan pecinta lingkungan itu sendiri.

Dari hasil diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Lingkungan Hidup (PWLH) Banjarmasin yang menghadirkan LSM dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kompas Borneo, dan LSM lainnya itu banyak menyoroti mengenai pertambangan batu bara tersebut, bahkan muncul kekhawatiran akan dampak dahsyat bencana alam akibat maraknya pertambangan itu.

Menurut diskusi tersebut perubahan alam Kalsel kini sudah terasa dampaknya akibat tambang batu bara. Bagaimana tidak, di kawasan daratan Kalsel yang dikenal dengan bentuk Rumah Bubungan Tinggi itu telah hancur, selain hutan gundul karena penebangan kayu secara membabi buta, sekarang ditambang pertambangan batu bara yang tak terkendali.

Bahkan terungkap ternyata wilayah resapan air berupa hutan tropis basah di Pegunungan Meratus kini telah tercabik-cabik oleh pertambangan batu bara baik yang legal atau ilegal yang dikelola pihak preman-preman.

Di kawasan pertambangan PT. Adaro Indonesia saja terdapat beberapa buah tandon raksasa atau kawah besar bekas tambang yang menyebabkan bumi menganga tak mungkin bisa direklamasi, akhirnya dibiarkan begitu saja.

Begitu juga di kawasan Satui dimana PT. Arutmin beroperasi terdapat lubang-lubang pula namun agak sedikit baik karena perusahaan ini berhasil mereklamasinya sebab tambang di sini tak dalam, tetapi telah menyebabkan alam berganti menjadi hutan buatan hasil reboisasi perusahaan tetapi telah menghilangkan hutan alam penjaga lingkungan.

Yang paling parah terlihat di ratusan bahkan ribuan hektare lahan bekas tambang Peti yang dikelola masyarakat baik perusahaan kecil atau individu. Lahan-lahan mereka tersebut digali, kemudian diambil batu baranya lalu bekas tambang itu dibiarkan rusak parah begitu saja tanpa adanya reklamasi seperti terlihat di berbagai wilayah.

Dampak yang terasa dari lahan yang rusak demikian adalah bila hujan sedikit saja maka air di atas gunung begitu deras turun tanpa bisa ditahan, dan air yang turun bukan lagi air hujan jernih melainkan telah bercampur dengan lumpur dan debu batu bara.
Bahkan sekarang ini Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus yang dulunya biru telah berubah tingkat warna dan kekeruhan akibat pertikel lumpur dan material lainnya.

Sampai-sampai alat pengukur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin yang mengambil air sungai tersebut sebagai bahan baku tak bisa lagi mengukurnya, lantaran tingginya tingkat kekeruhan dan warna itu.

Hasil sebuah penelitian begitu tingginya tingkat kekeruhan dan warna air Sungai Martapura tersebut ternyata air itu telah mengandung sejenis kaolin yakni bahan kimia yang berasal dari tambang batu bara. Bukan hanya itu tambang batu bara di Kalsel telah mengubah tingkat polusi udara dan debu di berbagai wilayah Kalsel.

Kota Banjarmasin saja yang jauh dari lokasi tambang telah mewaspadai pencemaran udara akibat debu dari tambang batu bara tersebut. Ada beberapa titik yang tingkat pencemaran debu batu bara di atas ambang normal seperti diakui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Banjarmasin, Hesly Junianto,SH.
Kawasan dimaksud seperti di Pelambuan dimana terdapat stockpile (lapangan penumpukan batu bara) serta simpang empat Jalan Lambung Mangkurat depan kantor Pos Besar Banjarmasin.

Kota Banjarmasin ternyata terkena dampak lingkungan yang sangat dahsyat akibat tambang itu karena ribuan mobil truk pengangkutnya menuju pelabuhan di Banjarmasin melalui jalan-jalan umum di dalam kota ini.

Dampak lain penambangan marak tersebut, adalah banyak jalan negara yang sebenarnya dalam peraturan tak dibolehkan dilewati truk pengangkut batu bara kini tetap menjadi jalur pengangkutan sehingga jalan tersebut rusak parah.

Contoh saja jalan trans Kalimantan antara Kabupaten Tapin hingga Banjarmasin yang yang mengalami kerusakan parah seperti degradasi, berlubang, longsor, becek, bergelombang, akibat tak mampu menahan beban berat pengangkutan batu bara tersebut. Karena ribuan truk besar setiap hari melalui jalan nasional (negara) itu.

Kerisauan kerusakan jalan tersebut telah menimbulkan gelombang unjukrasa di masyarakat, termasuk penutupan jalan nasional oleh masyarakat yang tak ingin jalan itu dilalui truk pengangkut batu bara, seperti terjadi di Tapin, Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.

gambar batubara

Kerusakan jalan yang parah di mana-mana itu telah mengusik hati Gubernur Kalsel, H.M.Sjachriel Darham untuk memanggil bupati/walikota se propinsi tersebut untuk membahasnya serta mencari solusi terbaik agar jalan tidak mengalami kerusakan lagi.
Belum lagi keluhan ahli pertanian yang disebutkan banyak lahan subur potensi pertanian kini berubah menjadi lahan gersang, lantaran lapisan atas tanah yang mengandung humus dan tercipta ribuan tahun telah rusak akibat pertambangan tersebut.

Konon pula akibat tambang telah melahirkan semacam gas yang bisa meningkatkan tingkat keasaman tanah di sekitar tambang sehingga kawasan tambang tidak subur dan cendrung gersang.

Keluhan lain yang merisaukan akibat kegiatan tambang yaitu terjadinya tingkat pendangkalan sungai, pencemaran air limbah batu bara ke danau, sawah, serta ke pemukiman hingga menyiksa penduduk.

Kasus demontrasi warga akibat pencemaran itu telah terjadi di Sungai Satui, Desa Pulau Ku’u Kabupaten Hulu Sungai Utara, pinggiran kota Paringin, Senakin Kotabaru dan lainnya.

Kekhawatiran lain habisnya bahan tambang batu bara tersebut tidak terlalu banyak dinikmati warga setempat, sebab puluhan miliar dolar AS devisa dari tambang itu lari keluar negeri dan mengendap di bank-bank asing karena banyak pemilik perusahaan besar itu “saudagar kaya” dari luar negeri sebagai pemilik saham di perusahaan tersebut.
Apalagi tambang itu adalah jenis kekayaan alam yang tak bisa diperbarui, bila habis maka habislah kekayaan tersebut tinggal generasi muda atau generasi mendatang hanya bisa gigit jari.

Melihat begitu banyak persoalan buruk akibat tambang batu bara tersebut, boleh saja sekarang sebagian masyarakat mendapat angin surga tetapi diyakini di masa mendatang angin surga itu akan musnah dan muncul berbagai mala petaka bagaikan di neraka.

Untuk itu pula, akankah Kalsel nanti mempersembahkan surga atau neraka, karena seiring kerusakan alam malapetaka juga akan mengikutinya dan hal tersebut merupakan peringatan Allah SWT sebagaimana dalam Al Qur’an bahwa “kerusakan di bumi dan di laur karena ulah tangan manusia, sehingga tunggulah akibatnya”.

Produksi Batubara Kalsel Diprediksi Naik Sampai 2011

Produksi batubara diprediksi sebesar 86,8 juta ton pada 2009 di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2009. Angka ini akan naik menjadi 97,4 juta ton pada 2010 dan sebesar 101,1 juta ton pada 2011.

”Produksi batubara Kalimantan Selatan mempunyai potensi untuk meningkat,” papar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dikutip dari situs Kementerian ESDM

Namun, produksi batubara diperkirakan turun pada 2012 menjadi 96,4 juta ton. Penyebab hal ini tidak disebutkan dalam situs ESDM.

Sementara itu sebanyak 12 miliar sumber daya batubara terdapat di Kalsel. Cadangan ini mencapai 1,669 miliar ton.

Menyoal produksi batubara di Kalsel pada 2008, ucap Purnomo, diperkirakan sebesar 78,5 juta ton. Dari angka itu diketahui sampai November 2008 sebesar 71,9 juta ton. Dari angka ini dijual sebesar 68,2 juta ton terdiri dari ekspor sebesar 48,3 juta ton dan domestik sebesar 19,9 juta ton. Hingga akhir 2008 produksi total akan mencapai 78,5 juta ton.

Sejumlah perusahaan sedang melakukan eksplorasi dan konstruksi. Sebanyak 17 perusahaan pengusahaan pertambangan batubara pola PKP2B. Jumlah sumber daya batubara pada 17 perusahaan ini mencapai 2,994 miliar ton, sedang cadangan batubara sebesar 1,390 miliar ton.

Pada sisi lain kualitas batubara di Kalsel mengandung calorific value (adb) 3578-7298 kcal/kg, sulfur (adb) 0,04-2,94 %, ash (adb) 1-27,19%, fix carbon (adb) 35-45,9%, HGI 38-70, volatile matter (adb) 27,7-48,5%, inherent moister (ar) 3,54-24% dan total moisture (ar) 3,54-45%.

EKSPOR BATUBARA KALSEL MENINGKAT

BANJARMASIN – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) mengungkapkan bahwa produksi batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) berpotensi mengalami peningkatan di tahun mendatang.

Seperti dikutip dari situs ESDM, Rabu (7/1/2009), potensi sumber daya maupun cadangan batu bara masih cukup besar, saat ini di wilayah Kalsel juga terdapat beberapa perusahaan yang masih dalam tahap eksplorasi maupun konstruksi.

“Produksi batu bara Kalsel mempunyai potensi untuk meningkat,” papar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam siaran persnya.

Purnomo mengatakan realisasi produksi batu bara Kalsel tahun 2008 hingga November 2008 sebesar 71,9 juta ton. Produksi sebesar itu volume penjualannya mencapai 68,2 juta ton terdiri dari ekspor sebesar 48,3 juta ton dan domestik sebesar 19,9 juta ton. Hingga akhir 2008 produksi total akan mencapai 78,5 juta ton.

Produksi sebesar itulah yang akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya, setidaknya dalam lima tahun mendatang. Sementara untuk 2009, produksi ditargetken meningkat menjadi 86,8 juta ton. Tahun 2010 meningkat lagi menjadi 97,4 juta ton. Tahun 2011 rencana produksi diperkirakan mencapai 101,1 juta ton. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 96,4 juta ton.

Saat ini terdapat 17 perusahaan pengusahaan pertambangan batu bara pola PKP2B. Jumlah sumber daya batu bara pada 17 perusahaan ini mencapai 2,994 miliar ton, sedang cadangan batu bara sebesar 1,390 miliar ton. Adapun untuk seluruh Kalsel, sumber daya batu bara sebesar 12 miliar dengan cadangan mencapai 1,669 miliar ton.

Selain itu, berdasarkan data Pusat Sumberdaya Geologi, Kalsel memiliki sumber daya mineral berupa besi primer (bijih 9,9 juta ton dan logam 5,97 juta ton), besi laterit (bijih 510,87 juta ton dan logam 240,57 juta ton), titanium laterit (bijih 596,49 juta ton dan 2,164 juta ton), kromit (bijih 152 ribu ton dan 45,5 ribu ton), emas primer (bijih 259,7 juta ton dan logam 1.173 ton), dan emas placer (bijih 255,8 juta ton dan logam 28.946 ton).

Puluhan KP Batu Bara Kalsel Terpaksa Tutup

Jakarta (ANTARA) – Lebih dari 90 perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) terpaksa berhenti beroperasi menyusul tindakan aparat kepolisian yang menutup aktivitas usaha sejumlah perusahaan pemegang izin KP batu bara di provinsi tersebut.

Terhentinya kegiatan usaha pertambangan tersebut berdampak langsung pada 40 ribu orang pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan dan 25 ribu orang lagi di sektor informalnya. Sementara pengusaha sendiri merasa dijebak karena sudah menjalani semua prosedur yang berlaku, kata Sekretaris Dewan Pengurus Asosiasi Pemegang Kuasa Pertambangan dan Pengusaha Tambang (Asapektam) Kalsel, Muhammad Solikin di Jakarta, Selasa.

Solikin mengatakan, penutupan KP batu bara yang umumnya milik pengusaha lokal itu terpaksa dilakukan karena pengusaha merasa takut. Ketakutan mereka cukup beralasan mengingat pimpinan tiga perusahaan anggota Asapektam Kalsel kini ditahan polisi dan wilayah tambangnya ditutup dengan tuduhan melanggar Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No.453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
di Wilayah Kalsel, katanya.

Ia menilai, tindakan penahanan dan penutupan lokasi tambang yang didasarkan pada Kepmenhut No.453/1999 tersebut justru bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan undang-undang, lanjut Solikin, Kepmenhut itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena isinya baru merupakan penunjukan kawasan hutan.

Menurut dia, dalam Kepmenhut No 453/1999 secara jelas menyebutkan bahwa Kepmenhut masih perlu dilengkapi dengan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan tersebut setidaknya mencakup tiga hal yaitu membuat tata batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

“Faktanya sampai sekarang Departemen Kehutanan belum melakukan ketiganya sehingga Kepmenhut belum bisa disebut memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.

Oleh karena itu pihak Asapektam Kalsel menyesalkan tindakan aparat yang melakukan penyegelan kawasan tambang, menangkap pengusaha serta menyita peralatan tambang. “Tindakan aparat sudah represif karena secara ketatanegaraan kami sebagai pengusaha sudah mengantungi perizinan dari pemerintah dan menyetor royalti ke negara. Terlebih penangkapan dan penyitaan tanpa pemberitahuan sebelumnya,” katanya.

Solikin juga menuduh, aparat bertindak diskriminatif mengingat di wilayah yang sama perusahaan asing dan kontraktor besar bisa melakukan kegiatan pertambangan dengan bebas dan tidak diambil tindakan apapun oleh aparat.

Solikin mengungkapkan, pihaknya sejauh ini sudah melakukan berbagai langkah persuasif maupun penjelasan baik ke pihak kepolisian, DPRD maupun Gubernur. Namun sejauh ini belum ada tanggapan maupun jalan keluarnya.

Asapektam juga telah mengadu ke DPR dan bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono pada akhir Januari lalu. Ketua DPR menyarankan agar masalah tersebut ditangani oleh lintas komisi. “Dari pertemuan dengan DPR disepakati masalah KP batu bara di Kalsel ditangani oleh Komisi III DPR bidang hukum dan HAM,” katanya.

Solikin berharap, masalah kelangsungan usaha KP batu bara di Kalsel bisa segera mendapatkan solusinya. Hal itu sangat penting karena kelangsungan usaha pertambangan rakyat di Kalsel menyangkut mata pencarian puluhan bahkan ratusan ribu orang di provinsi tersebut dan dampaknya bagi perekonomian Kalsel sendiri. Sementara pengusaha juga sudah mengalami kerugian investasi cukup besar dan kehilangan kepercayaan dari perbankan.

“Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi yang menyeluruh dikhawatirkan pula bisa menyulut terjadinya konflik di daerah tersebut,” katanya.

Kalimantan Selatan Stop Penjualan Batubara

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin akan menyetop penjulan batu bara ke luar daerah maupun ke luar negeri sebelum kebutuhan batu bara untuk listrik maupun lainnya di Kalsel dan Kalimantan Tengah terpenuhi.

Pernyataan gubernur yang disampaikan di hadapan seluruh kepala dinas dan Kepala Cabang PT PLN Kalsel dan Kalteng, Ari Agus Salim itu menanggapi sering terjadinya pemadaman listrik di Kalsel dengan salah satu alasan PT PLN kesulitan mendapatkan stok batu bara, Kamis.

Para pengusaha batu bara Kalsel, memilih menjual hasil tambangnya ke luar daerah atau ke luar negeri karena harganya lebih mahal, akibatnya kebutuhan batu bara di Kalsel tersendiri terabaikan.

“Bila diibaratkan, saat ini warga Kalsel seperti ayam yang mati di lumbung padi, bagaimana tidak Kalsel selama ini merupakan salah satu provinsi pemasok batu bara terbesar di Indonesia, namun kenyataannya di dalam daerah kekurangan sumber energi itu,” tambahnya.

Bila kondisi tersebut dibiarkan, alam Kalsel akan hancur sedangkan masyarakatnya tidak akan mendapatkan apa-apa, sementera daerah maupun negara lain berjaya dari hasil yang selama ini didapatkan dari sumber daya alam Kalsel. “Ini sangat ironis dan harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tambahnya.

Apalagi, royalti yang diterima daerah dari pemerintah pusat pada sektor batu bara hanya sekitar Rp80 miliar atau jauh lebih kecil dari penerimaan pajak kendaraan yang mampu mencapai sekitar Rp300 miliar lebih, padahal Kalsel mampu menyumbang sepertiga dari kebutuhan batu bara nasional atau 50 ribu ton dari 150 ribu ton.

“Tentunya ini sangat tidak adil bagi masyarakat Kalsel, sehingga harus segera diperjuangkan oleh semua pihak, jangan sampai Kalsel hanya mendapatkan kehancuran alam saja sementara daerah lain justru menikmati kesejahteraannya.

Selanjutnya, tambah Gubernur, diminta Kepala Bappeda Kalsel segera membentuk tim regulasi untuk mengetahui secara detail kebutuhan batu bara Kalsel dan potensinya, serta membuat peraturan daerah (Perda) tentang pertambangan untuk diusulkan ke DPRD.

Dengan adanya perda tentang kewajiban untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut, ke depan tidak akan ada lagi pemadaman dengan alasan kekurangan batu bara sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Saya harap untuk pembentukan tim regulasi ini langsung dipimpin Kepala Bappeda secepatnya,” tambahnya. Keinginan untuk melarang penjualan batu bara ke luar daerah sebelum kebutuhan Kalsel terpenuhi, mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kepala dinas, mengingat selama ini hasil tambang batu bara Kalsel belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarkat Kalsel.

Kepala Cabang PLN Kalsel dan Kalteng, Ari Agus Salim mengungkapkan, menyambut baik ketentuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batu bara daerah melalui peraturan daerah. “Ini sangat bagus bagi kami tentunya,” tambah Ari.

Namun demikian, tambahnya, dengan adanya kontrak suplai batu bara dengan PT Arutmin dan PT Jorong Barutama Greston selama 20 tahun, diharapkan suplai batu bara ke PLTU Asam-Asam tidak terjadi kendala lagi.

Menurutnya, kebutuhan batu bara PLTU Asam-asam setiap bulannya mencapai 60-65 ribu ton per bulan, yang seluruhnya sudah dipenuhi oleh Arutmin, sedangkan kontrak dari PT Jorong mencapai 20-25 ribu ton per bulan ditambah dengan perusahaan batu bara dari kuasa pertambangan (KP) sekitar 10 ribu ton per bulan.

“Dengan adanya kontrak yang mulai diberlakukan pada 2008, Insya Allah kebutuhan batu bara PLTU Asam-Asam tidak akan menjadi persoalan lagi,” tambah Ari. [Ant]

HARGA BATUBARA KALSEL TURUN

BANJARMASIN – Krisis ekonomi global menyebabkan harga batubara Kalimantan Selatan turun dari sekitar 110 dolar Amerika menjadi sekitar 90 dolar Amerika per metrik ton. Jika harga batubara terus turun, sejumlah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan terancam bangkrut.

Krisis ekonomi global, dampaknya mulai dirasakan perusahaan tambang batubara di kalimantan selatan.

Dalam sepekan terakhir, harga batubara turun tajam dari 110 dolar amerika, menjadi sekitar 90 dolar amerika per metrik ton.

Sejumlah perusahaan tambang batubara di Kabupaten Tapin, mengaku mengalami kerugian karena turunnya harga penjualan. Seperti yang dialami PT Kalimantan Prima persada. Perusahaan sulit menutupi biaya operasional, seperti biaya penambangan, pengangkutan hingga pengapalan. Jika krisis ekonomi dan penurunan harga batubara berlanjut, dikhawatirkan perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan gulung tikar.

Untuk menghindari kebangkrutan, PT Kalimantan Prima Persada, terpaksa membatalkan pembelian alat dan armada angkut hingga penambangan sarana kantornya.

Kendati harga batubara anjlok, Namun PT Kalimantan Prima Persada tetap meningkatkan produksi batubaranya dari 250 ribu metrik ton perbulan menjadi satu juta metrik ton perbulan. Dengan harapan harga batubara bisa cepat pulih.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam neger, batubara asal kalimantan selatan sebagian diekspor ke sejumlah negara eropa dan asia.

Adaro Kalsel Genjot Produksi BatubaraEDWIN/REPUBLIKA

9,1 Miliar Ton Deposit Batubara Kalsel Tunggu Sentuhan Investor

Banjarmasin : Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan kini menawarkan peluang usaha sektor pertambangan, karena deposit emas hitam di daerah tersebut mencapai 9,1 miliar ton.

Gubernur Kalsel Drs.Rudy Ariffin diwakili Ketua Bappeda Drs.Nor Riwandi dihadapan peserta Safari Jurnalistik2007 PWI Regional Kalimantan di Banjarmasin, Selasa (29/05) mengatakan selain batubara juga masih terdapat potensi tambang lainnya yang dikandung Bumi Antasari.

Dihadapan 35 orang peserta Safari Jurnalistik asal Kalteng, Kalbar, Kaltim dan tuan rumah Kalsel itu disebutkan potensi tambang lain berupa minyak bumi, nikel, biji besi, biji kromit, emas, intan, batu gamping, marmer, pasir kwarsa, oker, phosapat, kaolin, lempung, diorit, besalt, periodotik, andesit, granit dan gambut.

Potensi tambang unggulan selain batubara, juga ada tambang marmer, intan, kwarsa, emas, batu gamping, biji besi.

Usaha pertambangan melalui yang bisa dilakukan adalah melalui Kontrak Karya (KK), PKP2B, Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPDA) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRA).

Disebutkanpotensi tambang yang bisa digarap kalangan investor yaitu seperti batubara potensi sebesar 9,1 miliar ton, yang tersebar di 11 Kabupaten, kecualiwilayahKabupatenBarito Kuala dan Kota Banjarmasin.

Sedangkan cadangan batubara itu tercatat 1,8 milyar tondengan kalori 4000-7200 kal/gram,minyak bumi potensi 101.976.400 miliar Nikel potensi 42.434.000 ton, batu gamping potensi sebesar sekitar 8,6 milyar ton yang merupakan bahan utama semen, industri keramik, bahan bangunan dan industri kimia serta sebagai bahan dasar pembuatan kalsium.

Lokasi penyebaran batu gamping ini terdapat di Kab Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS),Tanah laut, Tapin, Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Sementara potensi marmer sekitar 3,2 milyar m3, lokasi di Kabupaten Tabalong, HST, HSS, Kotabaru danTanah Bumbu, biji Besi (kadar Fe2 : 42-63 persen), potensinya sebesar sekitar 568.763.300 ton, dengan daerah penyebaran di Kab Tanah Laut, Kotabaru, Tapin, HSS, Banjar dan Balangan.

Pasir kwarsa, potensi 60.588.000 ton, granit potensi sebesar 58.260.000 M, kaolin potensi sebesar 16.744.000 ton, intan potensi sebesar 25.514.000 M, kasar0,005karat, emas kasar, 1,72 gram/ton.Sementara potensi kehutananhutan lindung 554.139 Ha, suaka alam dan hutan produksi 176.565 Ha, hutan produksi terbatas 155.268 Ha, hutan produksi tetap 688.864 Ha, hutan konversi 465.638 Ha.

Dari luas hutan itu maka berpotensi investasi, seperti pembangunan pabrik pulp,pembangunan pabrik furniture, budidaya hasil hutan, pengembangan HTI, wisata alam dan penelitian.

Kemudian untuk pertanian yang sekarang ini gaka membaik adalah komoditijagung yang merupakan komoditas tanaman pangan utama yang menjadi prioritas untuk dikembangkan setelah padi.

Pengembangan komoditas jagung ini terutama di KabupatenTanah Laut,Tanah Bumbu sertaKotabaru.Disampingitu juga dikembangkan komoditi pisang yang di Kalsel yang cukupdikenal adalah jenis pisang Menurun/pisang kepok yang mempunyai rasa khas tersendiri.

Luas areal perkebunanpisang seluas 10.000 Ha, dan sentra Produksi Pisang menurun di Kabupatenterdapat di KabupatenBanjar, Tapin, HSU, Balangan.

Peluanginvestasi dan pengembanganpisang untuk diolah menjadi tepung, serta perdagangan antar pulau setelah pisang diminati di Pulau Jawa. (ant)

Adaro Kalsel Genjot Produksi BatubaraEDWIN/REPUBLIKA

BANJARMASIN — Krisis keuangan global tidak memengaruhi kinerja perusahaan batubara PT Adaro Kalimantan Selatan (Kalsel), yang sejak 2009 kembali meningkatkan produksi menjadi 42 juta ton dari sebelumnya hanya 38 juta ton. “Krisis hingga kini belum mempengaruhi kinerja perusahaan kami, karena memiliki pelanggan tetap yang tersebar pada 18 negara termasuk Indonesia,” kata General Manajer Operasional PT Adaro Kalsel, Priyadi di Banjarmasin, Kamis.

Menurutnya, selama ini yang menjadi pelanggannya baik untuk luar negeri maupun dalam negeri adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga kendati krisis keuangan global menimpa hampir seluruh sektor, namun permintaan batubara untuk listrik tetap meningkat.

Dari seluruh produksi batubara yang dihasilkan PT Adaro Kalsel, 30 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk PLTU Pyton maupun di Kalsel sendiri, dan 70 persen untuk ekspor. “Mungkin kalau pelanggan kita hanya beberapa negara dan beberapa perusahaan saja, PT.Adaro juga akan terkena imbas krisis, namun karena pelanggannya menyebar pada 18 negara, krisis masih bisa ditangani,” katanya.

Priyadi yakin target peningkatan produksi tersebut akan bisa dilaksanakan dengan baik, seiring dengan dibukanya alur Barito baru, yang bisa dilewati selama 1×24 jam. Menurut dia, dengan bisa dilewatinya alur Barito selama 1×24 jam, pihaknya bisa mengefektifkan biaya karena penambahan alat transportasi seperti tongkang batubara bisa ditekan.

Pada saat alur Barito masih memanfaatkan sistem pasang surut, yaitu enam jam pasang dan jam berikutnya surut, diperlukan tongkang batu bara yang cukup banyak, karena tongkang harus antre untuk bisa melintas alur. Dengan kelancaran alur Barito, maka arus keluar masuk tongkang lebih cepat sehingga lebih efektif. “Kalau masih alur lama, bertambahnya produksi perusahaan harus menambah tongkang batubara, kalau sekarang tidak perlu, cukup tongkang yang ada,” katanya.

Kepala Dinas Pertambangan Kalsel, Ali Mazanie mengungkapkan, produksi batubara dari Kalsel akan kembali meningkat dibanding 2008, dari hanya sekitar 82 juta ton menjadi 98 juta ton. “Untuk sektor batubara, Kalsel masih bisa bertahan dari terpaan krisis, karena seluruh perusahaan batubara skala besar atau PKP2B telah terikat kontrak jangka panjang,” katanya.

Kondisi tersebut berbeda dengan perusahaan batubara yang berskala kecil, banyak yang harus tutup karena harga batubara yang turun drastis.

Rata-rata perusahaan lokal belum terikat dengan kontrak jangka panjang, sementara penjualan dilakukan melalui pihak ketiga atau broker, sehingga saat beberapa perusahaan di negara-negara importir mengurangi kebutuhan batubara, perusahaan-perusahaan lokal kehilangan pembeli dan akibatnya produksi dihentikan sementara. ant

LIMBAH, AIR BARITO DAN MARTAPURA TAK ENAK LAGI BAGI KEHIDUPAN

Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, 3/6 (ANTARA) – Bila selama ini Air Sungai Barito dan Sungai Martapura Kota Banjarmasin menjadi tumpuan kehidupan warga setempat, sekarang ini tumpuan demikian agaknya sudah tak bisa lagi diandalkan mengingat terpaan limbah telah merubah kebersihan air di kedua sungai tersebut.

Seperti diketengahkan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Drg.Rosihan Adhani,MS kepada wartawan di Banjarmasin, Jum’at bahwa air tersebut tak bisa dikonsumsi begitu saja tanpa melalui proses pengolahan yang benar.
Contohnya saja, bila air itu dikonsumsi tanpa proses yang baik bisa terjadi kecacatan terhadap bayi maupun warga, karena air sudah tercemar limbah pertambangan emas dan penambangan batubara skala besar di hulu-hulu sungai.
Dari hasil survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kalsel yang dilakukan secara berkala, penyakit yang berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan terbesar masyarakat.
Hal tersebut tercermin dari masih tingginya kejadian seperti keracunan dan timbulnya penyakit yang berbasis lingkungan demikian.
Kondisi ini di disebabkan masih buruknya kondisi sanitasi dasar terutama air bersih dan penggunaan jamban keluarga yang tidak memperhatikan ketentuan kesehatan.
Selain itu, perilaku hidup sehat masyarakat juga masih sangat rendah, yang diantaranya tercermin dalam kurang bersihnya pengelolaan bahan makanan serta buruknya penatalaksanaan bahan kimia dan pestisida yang kurang memperhatikan aspek kesehatan.
Data hasil survei yang dilakukan Dinkes sejak tahun 1995, kematian bayi di Kalsel rata-rata disebabkan karena buruknya kondisi lingkungan.
Penyakit akibat faktor lingkungan tersebut diantaranya, Asthma, 2,5 persen, Pneumena 16,4 persen, Diare, 11,4 persen, tetanus, 4,7 persen, ISPA, 3,9 persen, Ensefalitis 2,5 persen, Bronchitis 2,5 dan Emfisema, 2,5 persen.
Sementara itu, Rusdiansyah SH, Kasi pengawasan tempat umum dan lingkungan, mengungkapkan, kendati air sungai sudah tercemar, asalkan warga mengolahnya dengan benar, air sungai Barito dan Sungai Martapura bisa saja dikonsumsi.
Menurutnya, sebaiknya sebelum air yang tercemar limbah tersebut di konsumsi maka terlebih dahulu di endapkan baru kemudian di rebus hingga mendidih 100 drajat celcius selama satu menit, dengan demikian diharapkan bakteri yang ada dalam air tercemar tersebut bisa mati.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini warga Banjarmasin, terutama yang tinggal di pinggiran sungai masih sangat tergantung dengan keberadaan sungai untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik itu, mandi, mencuci memasak dan membuang air besar.
Bahkan beberapa warung yang berada di pinggir sungai, masih sering mencuci beras disungai tersebut secara langsung, padahal di sungai itu juga warga lainnya membuang air besar.
Berdasarkan keterangan budaya masyarakat Banjarmasin yang banyak membuang air besar (Tinja) kangsung ke sungai melalui budaya jamban menyebabkan kandungan bakteri coliform yang berasal dari tinja manusia tersebut sangat tinggi di dalam air kedua sungai tersebut dan kandungannya jauh berada dari ambang batas toleransi.
Bila air yang tercemar bakteri coliform tersebut dikonsumsi tanpa proses pemanasan yang sesuai maka bisa menimbulkan penyakit diare serta infeksi pencernaan.
Bukti demikian bisa dilihat dikala air PDAM mecet pada musim kemarau dan banyak warga mengandalkan air sungai untuk makan dan minum maka akhitnya sering terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit diare di kota Banjarmasin.
Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Banjarmasin sendiri juga mengungkapkan akibat begitu tingginya tingkat pencemaran limbah di sungai maka kandungan oksigen dalam air Sungai Barito dan Martapura terus berkurang.
Akibat dari kandungan oksigen dalam air (DO) terus berkurang maka beberapa jenis ikan air Sungai Martapura kini menghilang. kata Kepala Bapedalda Kota Banjarmasin, Hesly Junianto,SH.
Didampingi Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapedalko Banjarmasin, Drs.Hamdi dan staf lainnya, Hesly Junianto mengutarakan hasil penelitian pihaknya ternyata kandungan oksigen dalam air tersebut di bawah ambang batas.
Sebagai contoh saja, kandungan udara dalam air yang ideal 6 miligram (Mg) per liter, tetapi nyatanya di sepuluh titik lokasi yang diteliti kondisinya sudah memprihatinkan.
Akibatnya banyak ikan yang tidak bisa lagi bernapas lantaran oksigen yang kurang itu, tambahnya seraya menyebutkan berkurangnya oksigen tersebut tersebut karena begitu tingginya tingkat pencemaran di sungai.
Seperti pencemaran limbah rumah tangga, limbah industri, serta limbah alam lainnya, di Kota Banjarmasin masyarakat terbiasa membuang sampah ke sungai, sementara 23 industri kayu dan industri lainnya skala besar di pinggir sungai juga dinyatakan positip mencemari air dikedua sungai tersebut.
Pencemaran limbah demikian mengakibatkan limbah itu harus diproses oleh jasad organik dalam air. Jasad-jasad dalam air yang memproses limbah air tersebut ternyata memerlukan oksigen cukup besar pula akhirnya jumlah oksigen di dalam air terus berkurang.
Dampak kian berkurangnya jumlah oksigen tersebut adalah menghilangnya beberapa jenis ikan terutama ikan khas Sungai Martapura seperti Kelabau, Sanggang, Jelawat, serta ikan Puyau.
Berdasarkan penelitia tersebut kandungan oksigen di dalam air sungai yang diteliti seperti di Sungai Basirih kandungan udaranya mencapai 5,36 Mg/L, air Sungai Mantuil 5,8 Ml/L, air Sungai pelambuan 5,8 Mg/L, air Sungai Kuin Cerucuk 4,8 Mg/L, air Sungai Kayutangi 4,78,Ml/L, air Sungai Banua Anyar 4,79 Ml/L, air Sungai Bilu 5,03 Ml/L, air Sungai Baru 4,74 Ml/L, serta air Sungai Muara Kelayan 4,79 Ml/L.
Sungai-sungai kecil yang diteliti itu merupakan anak sungai Martapura, sedangkan Sungai Martapura sendiri adalah bagian dari Sungai Barito.
Selain kandungan udara yang terus berkurang di sungai yang membelah kota Banjarmasin tersebut ternyata kandungan besi juga ternyata terlalu tinggi di atas ambang batas hingga juga membahayakan kesehatan.
Menurutnya dalam acara jumpa pers yang dipandu oleh kepala Dinas Infokum Kota Banjarmasin, Drs.Bambang Budianto tersebut juga terungkap bahwa kandungan besi yang ideal untuk kehidupan hanyalah 0,3 Ml/l, tetapi hasil penelitian disepuluh titik lokasi juga sangat tinggi.
Pengaruh yang bisa dirasakan masyarakat Banjarmasin dengan kandungan besi yang tinggi tersebut banyak warga yang mengalami kerusakan gigi, tambahnya seraya menyebutkan kandungan besi itu lebih banyak karena faktor alam yang berawa-rawa.
Hasil penelitian kandungan besi yang ada seperti di sungai Basisih terdapat kandungan besi 1,1 Mg/L, air Sungai Mantuil 1,91 Mg/L, air Sungai Pelamuan 1,5 Mg/, air Sungai Suaka Insan 1,65 Mg/L, air Sungai Kuin Cerucok 2,08 Mg/L, di air Saungai Kayutangi 1,76 Mg/L, dan air Sungai banua Anyar 1,84 Mg/L.
Berdasarkan cacatan lain bukan hanya kandungan besi, yang tinggi di kedua sungai membelah kota Banjamasin tertapi juga terdapat kandungan logam berat lainnya yang kalau tidak diantisipasi berbahaya bagi kesehatan, seperti kandungan tembaga, maupun kandungan timah hitam.
Melihat kondisi sungai yang demikian, maka berbagai kalangan menganjurkan agar pemerintah lebih serius menangani sungai dan membuat peraturan daerah (Perda) tentang sungai yang memberikan sanksi berat kepada warga maupun industri membuang limbah ke sungai.
Dengan upaya demikian diharapkan mamou mengembalikan fungsi sungai bagi kehidupan masyarakat Banjarmasin sekaligus memperkuat posisi kota Banjarmasin yang dijuluki dengan kota air.

MENCARI ALTERNATIF WILAYAH HUNIAN INDONESIA YANG AMAN GEMPA

Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin,19/7 (ANTARA)- Goncangan gempa disertai hantaman tsunami di Pantai Pangandaran, Jawa Barat hari Senin, 17 Juli 2006 bukan saja menimbulkan kerugian material yang cukup besar tetapi juga korban jiwa mencapai ratusan orang telah menimbulkan luka dalam di hati bangsa Indonesia.
Apalagi bencana yang terjadi di pesisir selatan Pulau Jawa tersebut hanya beberapa waktu berselang setelah terjadinya gempa yang juga cukup besar melanda wilayah Jogyakarta, dan Jawa Tengah. Padahal kedua gempa teknonik tersebut terjadi disaat bangsa indonesia masih merasakan betapa sakitnya bencana gempa yang terjadi di Aceh yang menimbulkan korban ratusan ribu jiwa dan kerugian harta benda tak bisa dihitung nilainya.
“Bencana demi bencana demikian agaknya bukan saja menjadi renungan kita semua apakah kita sudah lupa dengan sang pencipta, ataukan kita memang lengah, lalu merusak alam dan kelestariannya, hingga alam murka” demikian sebuah SMS yang dilemparkan ke sebuah tekevisi swasta di Jakarta. “Atau karena kita merasa bangga dengan dosa-dosa,” demikian salah satu syair yang dilantunkan penyanyi Ebiet G.
Terlepas dari penilaian semua itu, sudah sewajarnya bangsa Indonesia mengambil hikmah dari rentetan kejadian tersebut, tidak bijaksana kalau hanya meratapi. kalau tidak mengambil pelajaran yang berharga, setidaknya untuk mencegah atau meminimalisasi kerugian bila nanti kembali bencana melanda.
Padahal berbagai literatur mengenai manajemen bencana gempa bumi begitu banyak yang sudah ditulis kalangan ahli, begitu juga peta-peta bencana gempa sudah banyak yang mengetahuinya.
Walau kejadian gempa yang terjadi berasal dari perut bumi tidak bisa diprediksi atau diramal waktu kejadiannya atau kekuatannya, tetapi setidaknya sudah diketahui titik=titik mana saja yang berpotensi terjadi bencana demikian.
Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Prof.Ir.Widi A.Pratikto MSc.PHd ketika berada di Banjarmasin mengakui hingga kini sumberdaya mansuia (SDM) bangsa Indonesia belum siap mengelola sektor kelautan, apalagi mengenai pengelolaan bencana khususnya tsunami.
Bukti ketidak ketersediaan SDM kelautan tersebut bisa dlihat pada sektor-sektor vital bidang kelautan di Indonesia, baik itu dari segi pariwisata, ekonomi dan lainnya kini banyak dimanfaatkan pihak asing.
Tak sedikit pulau-pulau kecil, seperti di daerah Sumatra Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, di kelola oleh warga asing. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki sumber daya alam luar bisa, seperti terumbu karang yang indah dan kekayaan kelautan yang tidak ternilai harganya.
Sebagian besar laut di Indonesia juga dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan asing, baik itu warga dari Pilipina, Thailand dan negara lainnya.
Hal itu terjadi, karena bangsa Indonesia terlambat mempersiapkan diri, sangat sedikit generasi muda yang belajar tentang kelautan. Selain itu juga ilmu-ilmu kelautan dan teknologi tidak dipersiapkan sejak awal, tidak ada metodologi dan edukasi untuk menata masyarakat pesisir.
“Indonesia adalah negara yang paling sempurna merusak lingkungan hidup, karena tidak memiliki ilmunya,” kata Widi. Akibatnya, bencana alam terjadi dimana-mana, sektor kelautan maupun darat banyak yang rusak, tsunami terjadi dimana-mana. Kondisi ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kenapa laut Indonesia banyak dikuasai asing, karena bangsa Indonesia sendiri tidak siap untuk memanfaatkannya.
Di Amerika ketika terjadi bencana tsunami luar biasa yang juga mampu menewaskan ribuan rakyatnya, mampu dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahun tentang kelautan dan alam, seharusnya demikian juga di Indonesia.
Salah satu upaya pencegahan agar tidak terlalu menelan korban bila terjadi bencana adalah mengembalikan fungsi dan keberadaan hutan-hutan bakau seluruh pesisir laut yang rawan tsunami, katanya diacara lokakarya daerah program mitra bahari regional center Kalimantan Selatan.
Sementara seorang dosen senior di Banjarmasin, Drs.Armain janit yang juga dikenal sebagai Ketua Harian Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin Kalsel menyarankan bangsa Indonesia selayaknya menyusun kembali tata ruang, setidaknya mencegah timbulnya korban jiwa dan harta bila terjadi gempa atau tsunami.
Kasus terjadinya gempa dan tsunami di Pulau Jawa dan Sumatera itu bukan sekarang saja terjadi, tetapi memang berulang-ulang sejak dulu, seharusnya bangsa ini berpikir untuk itu.
Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno salah seorang yang pernah memikirkan masalah tersebut dan mewacanakan agar ibukota Indonesia dipindah saja dari Jakarta ke sebuah kota di Kalimantan yang sudah dinyatakan relatif aman goncangan gempa. Salah satu kota yang dipilih Soekarno adalah Kota Palangkaraya, ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.
Tetapi Menurut Armain, Kota Palangkaraya kurang layak menjadi sebuah ibukota negara pasalnya selain lahannya rawa-rawa dan bergambut juga berada jauh di daratan Pulau Kalimantan hingga tidak memiliki pelabuhan laut yang representatif yang bisa dijadikan pelabuhan Samudera.
Salah satu wilayah yang menurutnya sangat potensial untuk dijadikan ibukota negara adalah Kota Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu karena selain lahannya keras dan sudah memiliki berbagai sarana dan prasarana disamping memiliki pelabuhan laut alamiah yang bisa menjadi pelabuhan samudera.
Apalagi Batulicin secara geografis berada di tengah-tengah nusantara, persis dekat dengan Selat Makassar dan Laut Jawa hingga mudah berakses ke Samudera Hindia dan Samudera Pasific ditunjang sumberdaya alam Pulau Kalimantan yang melimpah maka akan mempercepat sebuah kota menjadi kota besar.
“Kita jangan berpikir sekarang tetapi haruslah berpikir jauh, puluhan tahun atau mungkin ratusan dan ribuan tahun kedepan, Pulau Jawa selain rawan gempa sudah terlalu padat, sudah selayaknya kosentrasi pemukiman rakyat Indonesia ke daerah Kalimantan,” tambahnya.

Kalimantan aman
Menurut sejarah kegempaan, Indonesia terletak pada lajur sumber gempa bumi yang membentang sepanjang tak kurang dari 5.000 kilometer, mulai dari Andaman sampai busur Banda Timur, sehingga gempa tektonik berskala besar dan kecil banyak melanda wilayah Selatan dan Barat Indonesia.
Potensi gempa mulai dari Nusa Tenggara hingga Sumatera, begitu juga halnya Sulawesi, kepulauan Maluku dan Papua, kecuali Kalimantan. Gempa-gempa tersebut sebagian besar berpusat di perairan yang relatif dekat dengan pulau-pulau tersebut, yang berkaitan dengan lempeng benua yang berada di dasar laut.
Suhardjono, Kepala Bidang Gempa Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dalam sebuah tulisan di salah satu media terbit di Jakarta menjelaskan wilayah Indonesia merupakan lokasi pertemuan tiga lempeng benua seperti lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasific.
Lempeng-lempeng tersebut selalu bergerak 3-4 sentimeter setiap tahun, karena pergerakan itu terjadi gesekan antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Apabila tingkat elastisitas satu lempeng tidak kuat menahan gesekan maka akan terjadi patah lempeng yang mengakibatkan gempa bumi yang seringkali disertai tsunami.
Daerah pertemuan ini merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya gempa, proses gerak relatif lempeng ini berjalan terus. Pada tempat pertemuan ini ada suatu titik yang tidak tahan lagi terhadap dorongan, sehingga akan patah. Di saat patah itulah maka akan memancarkan energi potensial dalam bentuk gelombang slesmik, kejadian itulah yang disebut dengan gempa.
Pada bagian kedua, pergerakan lempeng yang saling bersentuhan akan berdampak pada bagian punggungnya, sehingga akan melengkung ke atas. Lengkungan itu akan membentuk gunung berapi, prosesnya telah terjadi selama jutaan tahun.
Di samping ada rangkaian gunung berapi atau “ring of fire” maka di bagian belakangnya ada retak.
Menurutnya, mulai ujung Aceh hinga Selat Sunda ada patahan atau titik seismic, maka sepanjang Pulau Sumatera menjadi titik-titik gempa, hal yang sama juga terjadi di Pulau Jawa, dengan adanya dorongan itu maka ada bagian yang mudah patah,yang disebut sebagai patahan lokal atau sesar lokal, seperti patahan Jogyakarta dekat bantul ke arah Utara yang disebut sebagai patahan opak.
Melihat peta gempa, maka tambahnya, Indonesia ini dapat dibagi menjadi enam zona gempa, mulai dari daerah yang paling aktif hingga daerah yang sangat stabil.
Daerah paling aktif ada Papua bagian Utara, lalu Sumatera bagian Utara, dan daerah yang paling lemah adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan barat, Sumatera bagian Timur, Papua Bagian Selatan.

“MANAJEMEN ILAHIYAH”, POLA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANBU

     Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, 18/6 (ANTARA)- Bersarung, baju koko, berpeci atau berkopiah haji, begitulah pakaian keseharian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu), Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang kini menerapkan manajemen ilahiyah (MI) dalam menjalankan pemerintahannya.
     Tiap hari sebelum kerja pun karyawan yang dipimpin Bupati dr. Zairullah Azhar berzikir satu jam, lalu shalat duha berjemaah, seraya berdoa bagi kesejahteraan warga yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Kotabaru tersebut.
     Sementara waktu luang bekerja, karyawan daerah kaya sumberdaya alam ini diberikan tausiah dan pelajaran agama, fiqih, tauhid oleh ulama.
     Tiap malam Jumat di kediaman bupati digelar majelis taklim menghadirkan ulama terkemuka, bukan saja dari Kalsel, tetapi juga luar Kalsel, diikuti karyawan Pemkab dan masyarakat.
     Silaturahmi pejabat ke masyarakat mendatangi permukiman warga pun dibiasakan, gerakan memakmurkan masjid, surau, dan tempat ibadah suatu keharusan, gerakan amal zakat, infaq, sedekah suatu kewajiban, begitu anjuran pimpinan pemerintah kabupaten baru
yang dibentuk pada 8 April 2003 itu.

 Bupati dr Zairullah Azhar mensosialisasikan manajemen Ilahiyah
     Bupati Zairullah Azhar berharap MI diterapkan secara konsisten di wilayah seluas 5.200 KM dengan 120 desa, 10 kecamatan, dengan 210 ribu jiwa penduduknya itu.
     Melalui MI kebijakan dan tingkah laku aparatur lingkup Pemkab Tanbu dengan motto pembangunan “Bersujud” (bersih, subur, syukur, jujur dan damai), akan mencerminkan nilai keagamaan.
     Saat pertemuan dengan kalangan Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia, pada seminar dan lokakarya (semiloka) nasional di Graha Abdi Persada kantor Gubenur Kalsel, Banjarmasin Sabtu (16/6), Zairullah memaparkan mengenai MI, yang  menjadi model dalam menjalankan pemerintahanya.
     Zairullah diundang khusus jadi pembicara pada pertemuan para guru besar perguruan tinggi Islam setanah air yang dihadiri Dirjen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Departemen Agama (Depag) dan staf ahli Menteri Agama, Prof.DR.Arief Forqun, guna membahas strategi perguruan tinggi agama Islam ke depan dan masalah pengembangan keislaman lainnya.
     Berbagai petanyaan gencar dilancarkan peserta pertemuan itu untuk mengetahui lebih khusus mengenai MI yang disebutkan sebagai sebuah pola baru pemerintahan di tanah air.
     Hampir seluruh peserta mangggut-manggut mendengarkan uraian singkat Bupati tentang MI tersebut, seraya ada yang mengatakan sistem itu akan dibawa sebagai “oleh-oleh” ke daerah asal masing-masing.
     Beberapa Dekan Fakultas Dakwah berharap sistem MI bisa diterapkan di berbagai daerah lain, kalau perlu secara nasional, karena manajemen berlandaskan ketuhanan itu tak mesti hanya dilaksanakan di tengah mayarakat muslim, tapi juga bisa di tengah masyarakat lain yang  mengagungkan nilai kebenaran.
     Manajemen berdasarkan ketuhanan itu diharapkan mampu menjadi rem bagi perilaku menyimpang di kalangan pegawai, khususnya Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN), kata Prof Sarmadani, guru besar dan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Kota Padang, Sumatera Barat yang ikut berbicara saat itu.
     Menurut Zairullah Azhar, sistem MI bukan cari sensasi, tetapi murni ingin mencapai sebuah perubahan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
     Dalam menerapkan MI, Pemkab Tanbu antara lain mendahului pengkhataman Al-qur’an, membaca salawat, berzikir, serta pencerahan, sebelum aktivitas kerja.
     Di samping itu, ada pula pesantren bersujud, majelis taklim, shalat subuh berjamaah, safari Jumat, serta safari pada bulan Ramadhan.
     Majalis taklim digelar tiap malam Jumat di kediaman Bupati Jalan Batu Benawa RT 30 Desa Kampung Baru, diikuti hampir lima ribuan orang jemaah.
     Intensitas silaturahmi kepada masyarakat desa, ulama, tokoh masyarakat pun selalu ditingkatkan, dalam upaya memotivasi seluruh karyawan dan pejabat dalam pembangunan.
     Shalat subuh berjamaah melibatkan aparatur pemerintah daerah, mulai bupati, wakil bupati, pejabat eselon II, III dan IV dan seluruh pegawai yang berstatus PNS dan PTT.
     “Kami seluruh jajaran menghaturkan permohonan maaf, jika sistem yang diterapkan ini jadi beban bagi sebagian orang, tapi itulah cara yang kami gunakan untuk mewujudkan sebuah sistem sesuai dengan ajaran Al-qur’an dan hadist, dengan harapan dapat mengubah diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik,” kata bupati.
     Maksud lain dari MI ini menangkal berbagai budaya dan peradaban yang masuk ke daerah ini, kususnya peradaban barat yang tak sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
     Dalam sistem MI, Pemkab setempat berusaha menjadi pelayan terbaik masyarakat, dengan memberikan insentif kepada seluruh kepala desa, ketua RW, ketua RT, guru-guru, guru mengaji, serta hadiah memberangkatkan ibadah umrah ke tanah suci bagi karyawan yang paling rajin mengikuti pengajian.
     Dalam kaitan ini, tak kurang dari 60 orang telah diberangkatkan Pemkab Tanbu untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun ini juga.
     Seorang staf Pemkab setempat secara terpisah menyatakan Pemkab Tanbu tak main-main menerapkan MI. Karena itu, bagi PNS dan PTT muslim yang tak ikut kegiatan keagamaan tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administratif, di samping hukuman menulis salawat nabi sebanyak seribu kali dengan tulisan tangan.
     Guna menyempurkan sistem MI itu, Pemkab Tanbu pun menggelar lomba tulisan mengenai MI untuk umum.
            “Tiga pemenangnya kelak akan diberi hadiah jutaan rupiah,” kata Budairi,SH,  staf ahli bupati yang juga ketua panitia lomba itu.
   
                     Tanggapan
Sistem MI yang diterapkan Pemkab Tanbu itu tak urung melahirkan berbagai tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
     Ulama besar Kalsel, KH Bakrie, yang juga pemimpin Pondok Pesantren Mursydul Amin, mengatakan, sistem ini harus diterapkan secara konsisten, karena bakal mampu mengubah akhlak seseorang menjadi lebih baik.
     Sementara berbagai kalangan lain, terutama dari kelopok mahasiswa, justri meragukan kesungguhan Pemkab Tanbu menjalankan sistem MI.
     Dalam lokakarya yang diikuti penggerak kampus se-Kalsel belum lama ini, mahasiswa menduga ada permainan politik penguasa Tanbu dalam menerapkan manajemen baru itu.
           Menurut mahasiswa, sistem MI bisa berarti “politisasi agama,” sementara yang diinginkan mahasiswa adalah “mengagamakan politik”, dan memberikan ruh-ruh spiritual ke sistem manajemen birokrasi.
           Mahasiswa melihat, hingga kini masih ada ketidakpuasan di kalangan warga terhadap sistem pemerintahan di sana, khususnya dalam pengelolaan tambang, hutan, lingkungan, serta pengelolaan dana APBD, yang terkesan tak transparan.

TRANS KALIMANTAN SEBUAH MIMPI LAMA BELASAN JUTA JIWA WARGA KALIMANTAN

      Oleh Hasan Zainuddin
Bajarmasin,17/6 (ANTARA)- Bila warga di Pulau Jawa ingin ke manapun di Pulau Jawa tak perlu khawatir akan sarana transportasi darat, karena seluruh wilayah itu sudah tersambung jaringan intas Jawa, begitu juga warga di Pulau sumatera merasakan hal serupa.
     Tetapi warga tinggal di Pulau Kalimantan, ingin ke suatu wilayah di pulau tersebut bisa jadi tak kesampaian bila hanya mengandalkan transportasi darat.
     Contohnya, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) ingin ke Pontianak  Kalimantan Barat (Kalbar) rela mengeluarkan biaya besar menggunakan pesawat terbang.
     Padahal penerbangan langsung Banjarmasin-Pontianak jarang sekali tersedia, walaupun tersedia menggunakan pesawat kecil dan transit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng).
     Guna menempuh perjalanan dua kota itu maka dari Banjarmasin terbang dulu ke Jakarta, baru melanjutkan penerbangan Jakarta- Pontianak.
     Begitu merananya warga Kalimantan, hanya untuk mengunjungi satu saudara di daratan yang sama mesti harus ke Pulau Jawa dulu, demikian gumam beberapa warga Banjarmasin.
     Melihat kenyataan itu, sekitar 12,5 juta penduduk pulau terbesar tanah air  ini memimpikan sekali Trans Kalimantan atau lintas Borneo.
     Gubernur Kalsel Rudy Ariffin saat penandatanganan kontrak pekerjaan perbaikan jalan trans Kalimantan Poros Selatan di kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin Senin (16/7)  mengakui dambaan masyarakat terhadap tersambungnya jalan trans Kalimantan itu begitu lama.
     Perjuangan mewujudkan mimpi itu terus dilakukan melalui berbagai kesempatan serta lobi baik dilakukan antara pejabat, atau melalui wakil rakyat di Jakarta, bahkan melalui kerjasama empat gubernur di Kalimantan.
     Setiap pertemuan kerjasama empat gubernur Kalimantan, masalah   Trans Kalimantan selalu menjadi agenda utama yang dibicarakan.
     Ketertinggalan Kalimantan dibandingkan wilayah lain di tanah air penyebab utama  minimnya transportasi darat itu, padahal sumberdaya alam (SDA) yang melimpah di wilayah ini bisa digali bagi kemakmuran rakyat seandainya sarana transportasi darat tersebut tersedia.
     Kegetiran keterisolasian wilayah Kalimantan itu juga diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang,SH ketika seminar dan lokakarya (semiloka) pembangunan Kalimantan di Banjarmasin belum lama ini.
     Teras Narang yang juga ketua forum kerjasama antar empat wilayah Propinsi kalimantan tersebut berjanji akan berjuang keras menuntaskan masalah trans Kalimantan.
     “Menuntaskan Trans Kalmantan merupakan janji Menteri PU,” kata Teras Narang yang dikenal seorang politisi muda dari PDI-P dan mantan anggota DPR-RI itu.
     “Janji itu harus ditagih terus, agar pemerintah pusat tidak main-main membuat janji,” tambahnya di hadapan ratusan peserta semiloka dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), HM Taufik Effendi.
         Berdasarkan janji tak kurang dari Rp3,1 triliun dana yang akan digulirkan dalam percepatan penyelasaian trans Kalimantan tersebut.
         Percepatan trans Kalimantan 2008-2009 melintasi Kalsel sepanjang 393,83 KM, Kalteng an 820,20 KM, Kalbar 736,29 KM, serta Kaltim 664,56 KMa atau total 2.615,58 KM, disamping pembangunan jembatan.
          Selain Penuntasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan Poros Selatan, juga Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan Poros Tengah, serta poros Utara.
          Diperlukan pula rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Lintas Kalimantan poros tengah dan poros Utara.
     Menurut Teras Narang percepatan pembangunan Trans Kalimantan suatu yang tak bisa ditawar lagi guna mengejar ketertinggalan.
           Wilayah seluas 507.412 KM (27,27 persen dari luas wilayah RI) dengan jumlah 52 Kabupaten/Kota di empat provinsi berpenduduk sebanyak 12,583 juta (5,76% dari total penduduk Indonesia) kemiskinan masih terasa.
         Angka kemiskinan masih cukup tinggi, yakni 25,14 persen dari total penduduk pulau Kalimantan, memiliki potensi SDA yang besar namun karena keterbatasan infrastruktur belum bisa dikelola secara optimal.
         Dari tiga jalan lintas yang ada yakni poros Utara, poros tengah dan poros Selatan tidak satupun yang selesai. Progres penyelesaian jalan berjalan sangat lamban bahkan terkesan jalan ditempat, demikian Teras Narang.
     Kegelisahan warga Kalimantan atas minimnya transportasi darat tersebut kini sudah direspon positip pihak pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum.
     Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seperti yang dilansir media mengatakan departemennya lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan-jalan trans nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan percepatan pembangunan daerah.
“Kini memantapkan pembangunan jalan trans, jalan trans Timur Sumatera, trans Kalimantan, trans Barat Sulawesi, trans pulau-pulau kecil di Maluku Utara hingga ke Maluku, dari Pulau Bali, NTB sampai Pulau NTT, serta pembangunan sebelas ruas utama di Papua,” kata Djoko Kirmanto, saat peresmian Jembatan Kapuas II dan tiga proyek lainnya di Pontianak.
     Terwujudnya Trans Kalimantan akan mampu meningkatkan ketahanan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, tambahnya.
     Sementara pejabat Departemen PU lain di Jakarta seperti pemberitaan baru-baru ini mengatakan untuk menyelesaikan seluruh Lintas Kalimantan hingga 2009 dibutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun.
     Untuk 2008 Departemen PU menyediakan Rp 1,6 triliun dan sisanya akan dipenuhi 2009. kata  Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Sri Apriantini Soekardi kepada pers.
     perincian anggaran tersebut, menurut Sri Apriantini yaitu, Lintas Utara Rp430 miliar, Lintas Tengah Rp630 miliar dan Lintas Selatan Rp2,9 triliun hingga akhir 2009. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Departemen PU, akhir 2009 Trans Kalimantan secara fungsional dapat terwujud.
     Trans Kalimantan terdiri dari tiga poros yaitu poros Utara 1.500 km, tengah 1.400 km dan Selatan 2.900 km. Dari ketiga ruas itu poros Selatan mendapatkan prioritas untuk ditangani.
     ?Sasaran dua tahun kedepan, Lintas Selatan Kalimantan  dapat segera difungsikan sesuai standar jalan. Begitu pula dibagian utara yang lebih mengarah ke kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,? tutur Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga.
     Melihat kesungguhan tersebtu maka Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin  memastikan tahun 2010 antara Malaysia dengan wilayahnya dapat ditempuh dengan jalan darat dalam kondisi mulus.
           Dengan selesainya akses jalan Kalteng-Pontianak pada 2010 nanti, jalinan hubungan perekonomian di Kalimantan seperti yang selama ini telah terjalin dengan tiga provinsi di Kalimantan lainnya, juga akan bisa dirasakan oleh Provinsi Kalimantan Barat.
         “Makanya jangan kaget bila pada tahun 2010 mobil-mobil dari Malaysia akan banyak yang datang ke Kalsel, itu sebagai imbas selesainya pembangunan trans Kalimantan,” katanya.
         Bukan hanya mobil beberapa barang mewah maupun kebutuhan sehari-hari baik itu, sandang dan pangan dari berbagai negara tetangga juga akan dengan mudah masuk ke Kalsel, tambahnya.

“RCF” BANJARMASIN CERMINKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

     Oleh Hasan Zainuddin

    Banjarmasin, 4/10 (ANTARA)- Di antara orang berjilbab, berkopiah dan berbaju koko, tak sedikit pengunjung Ramadhan Cake Fair (RCF/Pasar Wadai Ramadhan) Kota Banjarmasin yang bermata sipit dan berkulit putih datang membeli penganan di lokasi tersebut.
         Belum lagi, kadangkala kedatangan pembeli berbaju biarawati ikut berjubel di tengah ribuan pengunjung pasar yang hanya muncul setiap bulan Ramadhan itu.
        Selain itu, kedatangan sekelompok wisatawan bule yang dipandu para peramuwisata yang seringkali berbaur di tengah keramaian pasar penganan itu, membuktikan bahwa RCF bukanlah untuk kepentingan satu golongan agama saja.
        “Dari pembeli kue bingka yang saya jual, tak sedikit dari mereka adalah orang-orang China,” kata Ibu Wardah, seorang dari 128 pemilik kios dagangan di pasar wadai Ramadhan yang berada di bilangan Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) itu.
         “Orang China biasanya berani membeli mahal dagangan saya, sehingga saya bisa untung lebih besar,” kata Ibu Wardah.
         Kebanyakan orang China yang berbelanja ke pasar wadai tersebut didengar dari bicaranya adalah mereka yang tinggal di Banjarmasin, serta kota-kota lain di Kalsel, umumnya mereka adalah orang kaya dan dari kalangan pedagang.
         Namun, berdasarkan keterangan, mereka orang China itu tak sedikit mengajak keluarga mereka dari Pulau Jawa serta daerah lain khusus datang menikmati penganan khas Kalsel di pasar tersebut.
         Sementara kedatangan kalangan wisatawan mancanegara (Wisman) yang mengenakan pakaian celana pendek, kaos senglet, kaos oblong, baik wisman pria dan wanita tak masalah berada di lokasi ini.
        Bahkan ada dari mereka setelah membeli penganan langsung menyantap di lokasi itu juga, tidak mengerti bahwa saat itu lagi bulan puasa, namun oleh masyarakat setempat hal itu dimaklumi.
         Menurut para pedagang, akibat banyaknya pendatang non-muslim di lokasi itu menyebabkan harga penganan dan masakan lebih mahal dibandingkan di tempat lain, dan berapa pun banyaknya barang dagangan hampir bisa dipastikan akan habis terjual.
         Deodora (35), warga Banjarmasin yang beragama Kresten, mengaku dia selalu menunggu kehadiran pasar Ramadhan ini, karena momen ini benar-benar memberikan kesenangan bagi keluarganya.
        “Keluarga kami hampir tiap hari membeli makanan di pasar Ramadhan tersebut, banyak pilihan makanan, begitu juga penganan aneka ragam, sulit didapati hari lain,” kata Deodora yang dikenal sebagai seorang PNS di lingkngan Pemko Banjarmasin tersebut.
         Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, Hesly Junianto, mengakui bahwa keberadaan RCF bukan semata untuk umat Islam, tetapi diciptakan untuk semua golongan, bahkan dijadikan kalender kepariwisataan tahunan yang terus dipublikasikan ke dunia luar sebagai andalan kepariwisataan Kalsel.
         Banyak fungsi di pasar ini selain sebagai objek wisata, juga sebagai lokasi ngabuburit (menunggu bedug berbuka puasa), serta sebagai sarana pelestarian budaya.
         Karena itu, tak heran bila ada sekelompok muda mudi berjalan santai sambil bercanda gurau berada di sana hanya untuk ngabuburit.
    Atau, sekelompok wisman begitu asyik membidik-bidikan kamera ke para pedagang atau pembeli yang sedang bertransaksi di lokasi itu, sedangkan yang lain ikut berjubel begitu asyik mencari-cari kue-kue tradisional yang juga hanya muncul pada saat digelarnya pasar tersebut.
         Selain penganan dan makanan di sana terdapat sekitar 41 macam kue khas dan tradisonal Suku Banjar, bahkan banyak di antaranya sebenarnya adalah kue-kue yang langka.
         Sebagai objek wisata maka keberadaan pasar ini pun diciptakan sedemikian rupa bernuansa budaya Suku Banjar yang merupakan suku terbesar di daratan Kalsel. 
    Menurut penuturan Hesly Junianto, pasar ramadhan ini sudah ada di Banjarmasin sejak tahun 70-an. Saat itu hanya kelompok-kelompok kecil saja, hingga kurang teratur dan mengganggu keindahan kota.
         Mulai tahun 80-an oleh Pemko Banjarmasin pedagang itu dikumpulkan di satu lokasi, lalu dinamakan Ramadhan Cake Fair. Sejak itu pula lokasi ini dinyatakan sebagai atraksi wisata tahunan.       
    Untuk memperkuat lokasi ini sebagai objek wisata maka digelar pula berbagai pertunjukan rakyat, seperti kesenian tradisional, seperti madihin, lamut, rebana, jepin, dan tarian serta seni-seni tradisi lainnya.
         Setiap pertunjukan selalu saja memperoleh sambutan hangat dari masyarakat, terutama kawula muda yang berdatangan bukan saja dari Kota Banjarmasin sendiri tetapi dari kota sekitarnya. Seperti tahun ini, lokasi pertunjukan persis di tengah pasar sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati seni tradisi tersebut.
         Sementara itu Kepala Bidang Pariwisata dan Budaya Dinas Pariwisata Banjarmasin, Noor Hasan, kegiatan ini tidak hanya  dimaksudkan untuk melestarikan seni budaya setempat, tetapi juga untuk melestarikan penganan tradisional khas Sulsel.
         “Banyak penganan (kue) yang hampir punah lantaran jarang ditemui di hari biasa, bisa ditemukan pada saat pegelaan pasar Ramdahan ini, yang membuktikan kegiatan tahunan ini mampu melestarikan budaya membuat penganan tersebut,” kata Noor Hasan.    
    Masyarakat suku Banjar yang tinggal di Kalsel dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kekayaan budaya khususnya penganan tradisional, namun beberapa jenis penganan tersebut kini nyaris punah.
         Menurut Noor Hasan, terdapat 41 macam penganan tradisional Suku Banjar yang dikenal selama ini, tetapi tak sedikit penganan tradisional itu yang tak lagi terdata dan diketahui.
         Dari 41 macam itu saja mungkin belasan yang nyaris punah, dan penganan itu muncul bila ada hajatan, kenduri, atau acara ritual lainnya di masyarakat Suku Banjar.
         Penganan tradisional yang nyaris punah itu antara lain seperti kue kelalapon, kue kakikicak, sasagon, cucur, wajik, cangkarok batu, bubur habang, bubur putih, apam habang, apam putih, bingka barandam, garigit, ilat sapi, dan wadai satu.
         Di antara penganan tersebut seringkali dibuat hanya kebutuhan ritual atau kebutuhan kenduri karena diyakini kue-kue itu kalau dimakan diyakini akan membawa berkah.
         Penganan itu hilang setelah kian banyaknya penganan modern dan makanan kecil siap saji bermunculan, tetapi juga akibat kue-kue kering dan makanan kecil yang diproduksi perusahaan besar di Pulau Jawa.
         “Lihat saja makanan kecil, kue kering, snack, mie instan, kacang-kacang keluaran perusahaan besar seperti PT Indofood menyebar hingga ke pelosok pedesaan yang mendesak makanan khas asli daerah setempat,” kata Aminah, pedagang kue tradisional di Banjarmasin.
         Makanan modern tersebut datang melalui pedagang eceran menawarkan dengan harga sangat murah. Ada satu bungkus kue kering keluaran PT Indofood dijual hanya Rp250 per bungkus, sedangkan kue tradisional dijual Rp500 per buah.
         Karena lebih murah dan punya kemasan serta tahan lama maka kue modern dari perusahaan besar itu benar-benar menjadi pilihan masyarakat, akibatnya kue tradisional kurang dihiraukan lagi.
         Melihat kenyataan tersebut maka kehadiran pasar Ramadhan disambut hangat masyarakat, bukan saja sarana hiburan, atau lokasi ngabuburit serta objek wisata, tetapi sebagai sarana pelestarian penganan khas Kalsel tersebut.

SEJUTA KELUHAN BAGI LAYANAN LISTRIK KALSELTENG

     Oleh Hasan Zainuddin

   Banjarmasin, 15/3 (ANTARA)- Pekan ini, poling pesan pendek (SMS) sebuah surat kabar Banjarmasin “overload”, tak sanggup menampung keluhan warga Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng).
        Aneka perasaan warga disampaikan lewat layanan pesan pendek itu. Isinya sebagian besar berupa kecaman, kekecewaan, protes, bahkan “gugatan” atas ketidakbecusan layanan PT PLN di pulau nan kaya tambang batubara itu.
        “Saya 36 th, tinggal di Banjarmasin sejak kecil sampai punya dua anak, pelayanan PLN tak becus. Alasan selalu pemeliharaan mesin (overhaul),”  protes seorang warga.
        Komentar lain, “saya pernah tinggal di kota lain, seharipun tak pernah ada pemadaman listrik baik hujan ataupun panas. Di Banjarmasin, tak kenal panas ataupun hujan, pemadaman sering terjadi. Apakah peralatan listrik di sini (kabel, travo, dan alat lain) terbuat dari plastik, benang ataupun kayu?”
   “PLN jangan banyak buat alasan, kalau  kekurangan daya katakan kekurangan, upayakan ditambah, kalau tak ditambah daya, sampai dunia kiamat selalu ada pemadaman.”
   SMS buruknya layanan PLN juga datang dari Wakil Gubernur Kalsel Rosehan NB yang berharap PLN bisa melakukan perubahan manajemen.
        Keluhan Rosehan NB juga disampaikan saat perayaan Maulid Nabi belum lama ini. Gara-gara listrik “byar pet byar pet”, masyarakat tidak bisa merayakan Maulid Nabi dengan lancar dan khusyu.
        Celakanya, setelah perayan itu usai, layanan listrik tidak bertambah baik, sampai kini.
        10 Mei 2007 lalu, General Manajer PLN Kalselteng, Ir Ari Agus Salim melalui media massa mengumumkan bakal terjadi pemadaman serentak di Kalselteng. Sontak, kebijakan itu kembali memunculkan protes masyarakat.
        Komentar bukan hanya masyarakat umum tetapi datang dari DPRD, pegacara, LSM, pengusaha, organisasi massa, dan Yayasan Lembaga Konsmen Indonesia (YLKI).
        Seringnya pemadaman listrik, membuat seluruh sendi perekonomian di Kalsel dan Kalteng terhambat. Pemadaman itu membaut industri berkurang produktivitasnya, peralatan elektronik cepat rusak, menyebabkan semakin seringnya musibah kebakaran, dan aktivitas masyarakat terganggu.
        Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel, Arpawi Ramon mengatakan, PLN adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
        “Jika PLN sering melakukan pemadaman dengan berbagai alasan, itu artinya kepercayaan yang diberikan tidak dijalankan dengan baik,” katanya.
        Masyarakat, sudah memenuhi kewajiban dengan membayar rekening tagihan listrik setiap bulannya. Jika sering dilakukan pemadaman maka masyarakat telah dirugikan.
        Dia juga menyayangkan Banjarmasin belum berdiri Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). “Jika saja BPSK sudah didirikan di Banjarmasin, kemungkinan besar YLKI akan menggugat PLN dan pemerintah.”

                         Kurang daya
   PT PLN Wilayah Kerja Kalselteng menyatakan untuk sementara pemadaman listrik bergilir di wilayah ini akan tetap ada selama kebutuhan listrik tetap lebih tinggi dibandingkan kemampuan suplai listrik yang ada.
        “Akibat kekurangan daya listrik, pemadaman listrik di wilayah Kalselteng dilakukan tiga kali dalam setahun,” kata Manajer Transmisi dan Distribusi PT PLN Kalselteng, Suharto.
        Ketika berbicara dalam acara “Gerakan Sosialisasi Penghematan Listrik dan Pemanfatan Peralatan Listrik secara Baik dan Benar” di Balaikota Banjarmasin, Suharto menyebutkan pemadaman dilakukan karena kondisi pembangkit yang ada tidak mencukupi kebutuhan listrik masyarakat.
        “Pemadaman pada Januari 2007 berkaitan debit air waduk Pangeran Muhamad Noor, Banjar yang mengalami pendangkalan.”
   Pedangkalan itu membuat turbin PLTA Muhammad Noor, tidak bekerja maksimal. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat  debit air tak mampu memutar turbin PLTA.
        Februari 2007 kembali pemadaman dilakukan, bukan karena PLTA dangkal, melainkan saat itu jadual pemeliharaan periodik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-asam unit satu, sehingga daya listrik berkurang.
        Pemadaman ketiga kembali dilakukan pada November 2007 mendatang, merupakan jadual pemeliharaan periodik PLTU unit empat.
        “Kasus pemadaman semacam ini sudah terjadwal, harus diketahui dan dimaklumi” katanya.
        Namun, pemadaman bisa saja dilakukan diluar jadwal itu, seperti jika terjadi kerusakan jaringan, kerusakan peralatan, gangguan alam seperti pohon tumbang, petir, banjir, tanah longsor, kekurangan BBM atau kekurangan batubara.
        Listrik Kalselteng saat ini disuplai oleh dua unit PLTU Asam-asam berkapasitas 126 mega watt (MW), tiga unit turbin PLTA Riam Kanan berkapasitas 28,50 MW, serta 29 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 86,45 MW.
        PLN Kalselteng juga memndapat pasokan dari listrik swasta sebesar 10,50 MW dan membeli kelebihan listrik perusahaan sebesar 9,5 MW.
        Sejumlah perusahaan kayu di Kalsel mempunyai pembangkit sendiri, sehingga kelebihan suplainya bisa dimanfaatkan PLN.
        Dengan demikian kapasitas yang dikelola PLN Kalselteng saat ini sekitar 260,95 MW. Jika saat normal, kapasitas sebesar itu tidak masalah, karena pada saat beban puncak, kebutuhan listrik Kalselteng hanya 252,59 MW, tapi saat salah satu pembangkit tidak beroperasi, maka terjadi defisit listrik, dan akhirnya terjadilah pemadaman.
   
               Atasi krisis
   “PLN bukannya tidak berupaya mengatasi persoalan itu, kami tengah membangun pembangkit baru serta membangun jaringan interkoneksi ke Kalimantan Timur,” kata General Manajer PT PLN Kalselteng, Ari Agus Salim.
        Rencana jangka pendek mengatasi krisis kelistrikan di Kalselteng juga dilakukan, antara lain dengan tambahan sewa pembangkit 20 MW serta pengendalian beban puncak.
        Sementara rencana jangka panjangnya adalah pembangunan PLTU yang dijadwalkan beroperasi 2010 mendatang, katanya.
        PLTU baru yang akan dibangun meliputi PLTU Asam-asam unit 3 dan 4 berkapasitas 2 kali 65 MW di Kabupaten Tanah Laut (Kalsel), PLTU Pulang Pisau unit 1 dan 2 berkapasitas 2 kali 60 MW di Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng), serta PLTU Tanjung unit 1 dan 2 Kabupaten Tabalong (Kalsel) berkapasitas 2 kali 65 MW.
        Dengan kapasitas yang ada ditambah tiga proyek PLTU baru, kapasitas listrik Klaselteng mencapai 610 MW, suatu jumlah sangat cukup untuk melistriki daerah itu.
        Bila itu benar-benar terealisasi, diharapkan keluhan krisis listrik tidak akan terdengar lagi.
   
 PLN KALSELTENG TAK BISA HENTIKAN PEMADAMAN BERGILIRAN
     Banjarmasin, 13/12 (ANTARA) – Manajemen PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) tak bisa memenuhi tuntutan warga masyarakat agar menghentikan sistim pemadaman listrik bergirilan di kedua provinsi itu, termasuk di Kota Banjarmasin yang menjadi ibukota Kalsel.
     “Bagaimana kami mau menghentikan pemadaman bergiliran, dalam keadaan daya terbatas, bahkan sangat kurang pada saat ini, karena salah satu unit Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Asam-Asam masih dalam perawatan (pemeliharaan),” ujar General Manager (GM) PT.PLN Kalselteng, Ari Agus Salim ketika dihubungi lewat telepon selular, Kamis.
     Begitu pula terhadap tuntutan masyarakat agar Perusahaan Listrik Negara itu mengurangi atau memberikan potongan (keringanan) sebesar 50% dari tarif rekening yang semestinya bayar selama sistim pemadaman bergiliran di wilayah Kalselteng berlangsung, sejak minggu kedua November lalu yang dijadwalkan hingga 19 Desember 2007, pihak PLN tak bisa memenuhi tuntutan tersebut.
     GM PT. PLN Kalselteng mengemukakan itu saat berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) atas pertanyaan ANTARA Banjarmasin, sehubungan tuntutan sejumlah elemen mahasiswa dan warga masyarakat Kalsel saat demo 4 Desember lalu yang minta Perusahaan Listrik Negara itu menghentikan sistim pemadaman bergiliran serta potongan tarif 50% selama pemadaman bergiliran berlangsung.
     Namun para pendemo itu nampaknya tak mau tahu alasan dari pihak PLN tersebut, karenanya mereka kembali menjadwalkan unjukrasa, Kamis (13/12) dengan jumlah massa lebih banyak lagi dari demo 4 Desember lalu yang mau menyegel kantor PLN Cabang Banjarmasin untuk melakukan tuntutan serupa dan menagih janji Manajer PLN Cabang Banjarmasin, Ida Bagus Ari Wadhana.
     Pasalnya saat demo 4 Desember lalu, Manajer PLN Banjarmasin berjanji membicarakan tuntutan potongan tarif 50% tersebut dengan pihak manajemen yang lebih atas, dan ketika itu meminta waktu kepada pengunjukrasa selama sepakan, tapi Ari Wardhana tak berjanji tuntutan tersebut bisa terpenuhi.
     Ketika itu, Manajer PLN Banjarmasin menerangkan, pihaknya terpaksa melakukan pemadaman listrik bergiliran karena daya yang tersedia pada November – Desember 2007 atau selama masa pemeliharaan mengalami defisit 66,28 Mega Watt (MW) terutama saat beban puncak sekitar pukul 18.00 – 24.00 Wita.
     Persoalannya salah satu unit pada PLTU Asam-Asam (125 Km timur Banjarmasin) di Kabaupaten Tanah Laut, Kalsel sedang dalam pemeliharaan (overhaul), sehingga pembangkit listrik tersebut yang semestinya secara keseluruhan dapat menghasilkan 2 X 65 MW, kini cuma tinggal seperduanya saja lagi.
     “Pemeliharaan itu mau tidak mau harus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan kelistrikan di Kalselteng yang lebih parah lagi. Oleh sebab itulah mau tak mau pula harus dilakukan sistim pemadaman bergiliran terutama saat beban puncak,” tandasnya.
     Mengenai tarif, dia menerangkan, sesuai peraturan PLN, pihaknya bisa membrikan potong sebesar 10% kepada pelanggang bila terjadi pemadaman listrik selama tiga hari (3 X 24 jam) berturut-turut. “Potonan itupun hanya dari bea beban, bukan tarif atas pemakaian,” demikian Ari Wardhana.
     Data PT.PLN Kalselteng menunjukkan, untuk kebutuhan daya listrik pada kedua wilayah tersebut selama ini PLTU dua unit (2 X 65 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tiga unit (3 X 10 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Desiel (PLTD) 29 unit, dan menyewa 10,50 MW serta beli KWH 9,50 MW.
     Namun dari semua itu, walau dalam keadaan normal daya mampu listrik untuk Kalselteng seluruhnya 260,95 MW termasuk sewa dan beli KWH tersebut. Tapi pada Nov/Des 2007 karena ada pemeliharaan satu unit di PLTU Asam-Asam, sehingga daya tersedia cuma 202,85 MW, sedangkan kebutuhan saat beban puncak 269,13 MW sehingga defisit 66,28 MW.