“MANAJEMEN ILAHIYAH”, POLA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANBU

     Oleh Hasan Zainuddin

Banjarmasin, 18/6 (ANTARA)- Bersarung, baju koko, berpeci atau berkopiah haji, begitulah pakaian keseharian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu), Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang kini menerapkan manajemen ilahiyah (MI) dalam menjalankan pemerintahannya.
     Tiap hari sebelum kerja pun karyawan yang dipimpin Bupati dr. Zairullah Azhar berzikir satu jam, lalu shalat duha berjemaah, seraya berdoa bagi kesejahteraan warga yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Kotabaru tersebut.
     Sementara waktu luang bekerja, karyawan daerah kaya sumberdaya alam ini diberikan tausiah dan pelajaran agama, fiqih, tauhid oleh ulama.
     Tiap malam Jumat di kediaman bupati digelar majelis taklim menghadirkan ulama terkemuka, bukan saja dari Kalsel, tetapi juga luar Kalsel, diikuti karyawan Pemkab dan masyarakat.
     Silaturahmi pejabat ke masyarakat mendatangi permukiman warga pun dibiasakan, gerakan memakmurkan masjid, surau, dan tempat ibadah suatu keharusan, gerakan amal zakat, infaq, sedekah suatu kewajiban, begitu anjuran pimpinan pemerintah kabupaten baru
yang dibentuk pada 8 April 2003 itu.

 Bupati dr Zairullah Azhar mensosialisasikan manajemen Ilahiyah
     Bupati Zairullah Azhar berharap MI diterapkan secara konsisten di wilayah seluas 5.200 KM dengan 120 desa, 10 kecamatan, dengan 210 ribu jiwa penduduknya itu.
     Melalui MI kebijakan dan tingkah laku aparatur lingkup Pemkab Tanbu dengan motto pembangunan “Bersujud” (bersih, subur, syukur, jujur dan damai), akan mencerminkan nilai keagamaan.
     Saat pertemuan dengan kalangan Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia, pada seminar dan lokakarya (semiloka) nasional di Graha Abdi Persada kantor Gubenur Kalsel, Banjarmasin Sabtu (16/6), Zairullah memaparkan mengenai MI, yang  menjadi model dalam menjalankan pemerintahanya.
     Zairullah diundang khusus jadi pembicara pada pertemuan para guru besar perguruan tinggi Islam setanah air yang dihadiri Dirjen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Departemen Agama (Depag) dan staf ahli Menteri Agama, Prof.DR.Arief Forqun, guna membahas strategi perguruan tinggi agama Islam ke depan dan masalah pengembangan keislaman lainnya.
     Berbagai petanyaan gencar dilancarkan peserta pertemuan itu untuk mengetahui lebih khusus mengenai MI yang disebutkan sebagai sebuah pola baru pemerintahan di tanah air.
     Hampir seluruh peserta mangggut-manggut mendengarkan uraian singkat Bupati tentang MI tersebut, seraya ada yang mengatakan sistem itu akan dibawa sebagai “oleh-oleh” ke daerah asal masing-masing.
     Beberapa Dekan Fakultas Dakwah berharap sistem MI bisa diterapkan di berbagai daerah lain, kalau perlu secara nasional, karena manajemen berlandaskan ketuhanan itu tak mesti hanya dilaksanakan di tengah mayarakat muslim, tapi juga bisa di tengah masyarakat lain yang  mengagungkan nilai kebenaran.
     Manajemen berdasarkan ketuhanan itu diharapkan mampu menjadi rem bagi perilaku menyimpang di kalangan pegawai, khususnya Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN), kata Prof Sarmadani, guru besar dan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Kota Padang, Sumatera Barat yang ikut berbicara saat itu.
     Menurut Zairullah Azhar, sistem MI bukan cari sensasi, tetapi murni ingin mencapai sebuah perubahan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
     Dalam menerapkan MI, Pemkab Tanbu antara lain mendahului pengkhataman Al-qur’an, membaca salawat, berzikir, serta pencerahan, sebelum aktivitas kerja.
     Di samping itu, ada pula pesantren bersujud, majelis taklim, shalat subuh berjamaah, safari Jumat, serta safari pada bulan Ramadhan.
     Majalis taklim digelar tiap malam Jumat di kediaman Bupati Jalan Batu Benawa RT 30 Desa Kampung Baru, diikuti hampir lima ribuan orang jemaah.
     Intensitas silaturahmi kepada masyarakat desa, ulama, tokoh masyarakat pun selalu ditingkatkan, dalam upaya memotivasi seluruh karyawan dan pejabat dalam pembangunan.
     Shalat subuh berjamaah melibatkan aparatur pemerintah daerah, mulai bupati, wakil bupati, pejabat eselon II, III dan IV dan seluruh pegawai yang berstatus PNS dan PTT.
     “Kami seluruh jajaran menghaturkan permohonan maaf, jika sistem yang diterapkan ini jadi beban bagi sebagian orang, tapi itulah cara yang kami gunakan untuk mewujudkan sebuah sistem sesuai dengan ajaran Al-qur’an dan hadist, dengan harapan dapat mengubah diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik,” kata bupati.
     Maksud lain dari MI ini menangkal berbagai budaya dan peradaban yang masuk ke daerah ini, kususnya peradaban barat yang tak sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
     Dalam sistem MI, Pemkab setempat berusaha menjadi pelayan terbaik masyarakat, dengan memberikan insentif kepada seluruh kepala desa, ketua RW, ketua RT, guru-guru, guru mengaji, serta hadiah memberangkatkan ibadah umrah ke tanah suci bagi karyawan yang paling rajin mengikuti pengajian.
     Dalam kaitan ini, tak kurang dari 60 orang telah diberangkatkan Pemkab Tanbu untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun ini juga.
     Seorang staf Pemkab setempat secara terpisah menyatakan Pemkab Tanbu tak main-main menerapkan MI. Karena itu, bagi PNS dan PTT muslim yang tak ikut kegiatan keagamaan tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi administratif, di samping hukuman menulis salawat nabi sebanyak seribu kali dengan tulisan tangan.
     Guna menyempurkan sistem MI itu, Pemkab Tanbu pun menggelar lomba tulisan mengenai MI untuk umum.
            “Tiga pemenangnya kelak akan diberi hadiah jutaan rupiah,” kata Budairi,SH,  staf ahli bupati yang juga ketua panitia lomba itu.
   
                     Tanggapan
Sistem MI yang diterapkan Pemkab Tanbu itu tak urung melahirkan berbagai tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
     Ulama besar Kalsel, KH Bakrie, yang juga pemimpin Pondok Pesantren Mursydul Amin, mengatakan, sistem ini harus diterapkan secara konsisten, karena bakal mampu mengubah akhlak seseorang menjadi lebih baik.
     Sementara berbagai kalangan lain, terutama dari kelopok mahasiswa, justri meragukan kesungguhan Pemkab Tanbu menjalankan sistem MI.
     Dalam lokakarya yang diikuti penggerak kampus se-Kalsel belum lama ini, mahasiswa menduga ada permainan politik penguasa Tanbu dalam menerapkan manajemen baru itu.
           Menurut mahasiswa, sistem MI bisa berarti “politisasi agama,” sementara yang diinginkan mahasiswa adalah “mengagamakan politik”, dan memberikan ruh-ruh spiritual ke sistem manajemen birokrasi.
           Mahasiswa melihat, hingga kini masih ada ketidakpuasan di kalangan warga terhadap sistem pemerintahan di sana, khususnya dalam pengelolaan tambang, hutan, lingkungan, serta pengelolaan dana APBD, yang terkesan tak transparan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: