KIMPRASWIL KALSEL WUJUDKAN INFRASTRUKTUR IMPIAN MASYARAKAT

Gubernur Rudy Arifin dan Kadinas Kimpraswil Kalsel, Ir HM Arsyadi dan Bupati Tanah Bumbu di Jembatan Sungai Lembu

Jembatan Sungai Lembu yang dikerjakan Kimpraswil

Jalan Menuju objek Wisata Takisungg yang diperbaiki Kimpraswil Kalsel

Jembatan Mahe Tabalong

Oleh Hasan Zainuddin

Tak bisa difungkiri berbagai infrastruktur yang tadinya masih berupa angan-angan bagi masyarakat Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini sudah terwujud hingga memudahkan bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas dalam kaitan kegiatan peningkatan ekonomi serta peningkatan kehidupan sosial  budaya.
Infrastruktur yang kini sudah mampu dipersembahkan kantor Dinas Kimpraswil Kalsel bukan hanya sarana transportasi seperti jaringan jalan trans Kalimantan, jalan propinsi, bahkan juga jalan lingkungan disamping jembatan yang menyambung jaringan jalan tersebut.
Berkat dinas Kimpraswil pula, pihak petani yang sebelumnya belum mengenal budidaya bertani dua kali setahun kini sudah bisa menyerap tekhnologi tersebut setelah tersedianya persawahan dengan sistem irigasi teknis maupun irigasi pedesaan karena tersedianya bendungan yang mampu mengatur sistem perairan di persawahan.
Begitu juga kesulitan memperoleh air bersih yang tadinya banyak dialami masyarakat Kalsel belakangan sebagian besar wilayah sudah mampu pula menikmati air bersih, khususnya diperkotaan setelah beberapa fasilitas pengolahan air bersih dikerjakan dinas Kimpraswil Kalsel.
Bidang pemukiman juga terus dibenahi seiring adanya program dinas Kimpraswil Kalsel
melakukan penataan dan merevitalisasi kawasan pemukiman berbagai tempat,penataan bangunan dan lingkungan, serta penyehatan lingkungan pemukiman.
Salah satu infrastruktur yang benar-benar tidak terbayangkan bakal terwujudnya Jembatan Rumpiang yang menyeberangi Sungai Barito di Kabupaten Barito Kuala.
Bila sebelumnya warga Kabupaten Barito Kuala (Batola) harus rela antri untuk masuk kapal fery penyebarangan Sungai Barito guna menuju Kota Banjarmasin, lantaran belum tersedianya  jembatan penyeberangan permanen, namun kini warga setempat sudah mampu tersenyum lantaran sudah tersedianya jembatan Rumpiang itu.
Melalui jerih payak Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota maka telah terjadi perubahan kondisi transportasi tersebut, dari sebuah kesulitan menjadi sebuah kemudahan setelah terwujudnya impian masayarakat memiliki jembatan penyebarangan di kawasan tersebut.

bendungan pitap tahap penyelasaian
Jembatan Rumpiang, suatu angan-angan yang lama dan tak pernah terbayangkan bakal bisa terwujud, itu merupakan kebahagiaan warga Marabahan ibukota Batola dan warga lainnya di kawasan  wilayah yang sebagian besar rawa-rawa tersebut.
Kehadiran jembatan yang menelan dana pembangunan Rp160 miliar itu bukan hanya memudahkan transportasi antara kedua wilayah Batola -Banjarmasin serta wilayah lainnya, tetapi bisa jadi sebagai tonggak awal perkembangan ekonomi dan kemajuan wilayah Batola, karena berbagai produk ekonomi bakal mudah dipasarkan serta akan memancing investasi di wilayah Batola.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, HM Arsyadi,  mengungkapkan dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, masyarakat yang ingin keluar atau masuk daerah Batola bisa langsung melalui jalan darat.
Selain merampungkan jembatan Rumpiang untuk dipersembahkan kepada masyarakat daerah aliran sungai (DAS) barito tersebut tetapi juga jaringan jalan antara wilayah kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain serta antara ibukota kabupaten ke daerah lain di kawasan tersebut.

Gub Kalsel Rudy Arifin dan Kepala Dinas Kimpraswil, HM Arsyadi tinjau proyek Kimpraswil
Bukan hanya jembatan Rumpiang yang dipersembahkan Kimpraswil Kalsel dalam upaya mewujudkan impian lama dan keinginan kuat masyarakat Kalsel dibidang transportasi, tetapi juga kini hampir merampungkan pembangunan proyek Jembatan RK Ilir Banjarmasin.
Kehadiran Jembatan RK Ilir terletak di dalam kota dan akan jelas bisa merubah kota ini ke arah yang lebih teratur dan indah karena jembatan ini menghubungkan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah. Jembatan ini menurut pemerintah merupakan jembatan strategis nasional walaupun tidak terletak pada jalan nasional.
Kahadiran jembatan inipun merupakan mimpi lama warga Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin guna memecah kemacetan dalam kota, lantaran selama ini kawasan pekauman, RK Ilir, Kelayan untuk menuju dalam kota hanya  bisa lewat Jalan kelayan Luar yang sempit, akibatnya selalu terjadi kosentrasi pemakaian lalu lintas disana dan dampaknya bisa dirasakan kemacetan luar biasa setiap hari.
Guna memudahkan warga Banjarmasin serta warga Kalsel lainnnya pihak Kimpraswil Kalsel kinpun sedang berusaha  mewujudkan jaringan jalan di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya agar nantinya tercipta jaringan jalan darat bagaikan sarang laba-laba.
Setelah selesainya jaringan jalan Lingkar Selatan beberapa waktu lalu yang berhasil mewujudkan sebuah jalan alternatif bagi masyarakat, juga berhasil pula merealisasikan jalan lingkar dalam, walau masih belum semuanya rampung setidanya jalan lingkar dalam sudah bisa dinikmati warga khususnya dari bundaran kayu Tangi Banjarmasin hingga perempatan Jalan Gatot Soebroto.
Tinggal melanjutkan pembangunan antara perempatan Jalan Gatoet Soebroto ke arah Jalan Sembilan Oktober Pekauman terus ke Jembatan RK Hilir, lalu ke Jalan Dahlia, terus ke Jalan Jafri zam-zam terus kompleks Cendrawasih terus Kuin Selatan ke Jalan Perdagangan hingga kembali ke bundaran Kayu Tangi.
Jalan Lingkar Dalam yang agaknya masih terkendala pemindahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin dan badan jalan yang belum selesai wilayah Banjarmasin Selatan.
Jaringan jalan lain yang terus dibenahi adalah Jalan Lingkar Utara yang sebagian besar juga sudah rampung tinggal beberapa kilometer saja lagi.       Mengenai   Pembangunan dan perbaikan jalan trans Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan Kalimantan Tengah (Kalteng)- Kalimantan Selatan (Kalsel)- Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkannya tahun 2009 mendatang ditargetkan sudah tersambung dengan baik dan mulus.
Pekerjaan perbaikan jalan trans Kalimantan tersebut sudah dilakukan mulai sekarang dan bila nanti selesai dipekirakan akan menelan dana Rp1 triliun lebih.
Pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan trans Kalimantan yang menjadi harapan masyarakat tersebut akan dibagi menjadi sembilan paket pekerjaan yang setiap paketnya selalu di atas Rp50 miliar bahkan ada yang diatas Rp100 miliar.
“Dengan dana pekerjaan yang begitu besar maka harus dicarikan  kontraktor yang berkualitas dan proyek itupun harus di lelang, serta pemenangnyapun harus memperoleh persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum,” katanya saat acara Coffie Morning yang dihadiri seluruh kepala dinas dan kepala instansi jajaran Pemprop Kalsel yang dipimpin Gubernur Kalsel, Drs.Rudy Ariffin.
Pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan adalah dua paket  yaitu paket jalan trans Kalimantan antara Kintap-Sebamban-Pagatan-Batulicin yang pendanaan perbaikan jalan tersebut memperoleh bantuan dari Bank Pembangunan Asia (ADB).
Sementara tujuh paket lainnya juga segera akan dilakukan peklerjaan setelah dana yang tersedia sudah dikocorkan pemerintah pusat.
Oleh karena itu persiapan untuk pekerjaan tujuh paket tersebut kini sedang dilakukan termasuk evaluasi terhadap kontraktor yang berminat ikut dalam tender proyek besar ini.
Prasarana lain yang berhasil dikerjakan  Pihak kantor Dinas Kimpraswil Kalsel adalah  penyelasaian peningkatan pembangunan tujuh buah jembatan yang termasuk proyek dimulai tahun 2006 lalu.
Seperti penuturan Kepala Sub Dinas Pengembangan Transportasi, Dinas Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus kepada pers di Banjarmasin, ketujuh jembatan tersebut sangat vital baik untuk trasportasi angkutan penunpang, maupun angkutan barang.
Jembatan-jembatan dimaksud seperti pekerjaan peningkatan Jembatan sungai Wayau sepanjang 60 meter, jembaan sungai Tabalong Kiwa atau di desa Mahe sepanjang 80 meter, serta jembatan Sungai Suput 20 meter, yang kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan wlayah paling Utara Propinsi Kalsel.
Sementara pekerjaan peningkatan jembatan gantung di bilangan Sungai Lulut Kabupaten Banjar yang wilayahnya berdekatan dengan Kota Banjarmasin juga berhasil dirampung dengan panjang 120 meter.
Sedangkan pembangunan jembatan yang berhasil diselesaikan antara lain jembatan Sungai Tatah Laban sepanjang 20 meter di Kabupaten ulu sungai Utara (HSU), jembatan tipe pile slab Jalan Sebamban Pagatan sepanjang 350 meter di Kabupaten Tanah Bumbu.
Jembatan terbesar dan termegah yang penyelasaiannya tinggal sedikit lagi adalah Jembatan Rumpiang di Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan panjang 750 meter.     Jembatan Rumpiang dengan panjang bentang 753, 8 m .
Menurut Martinus keberadaan jembatan Rumpiang yang dikerjakan PT Hutama Karya itu diharapkan akan mampu mengembangkan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan.
Perbaikan dan pembangunan jembatan itu merupakan obsesi dinas Kimpraswil kalsel karena 542 jembatan yang ada di ruas Jalan Trans-Kalimantan, sebanyak 113 rusak. Di ruas jalan provinsi dari 809 jembatan, sebanyak 285 juga rusak.

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air(SDA) yang dikelola Kimpraswil Kalsel 2005-2007 melakukan berbagai p-embangunan guna mewujudkan keinginan masyarakat.
Menurut Kepala Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, Sarudji Ismail pekerjaan yang dilakukan antara lain pembangunan Daerah Irigasi (DI) atau bendungan Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.  Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp. 128.706.177.000,-.
Data-data teknis perencanaan DI. Batang Alai,lokasi Desa Batu Kijang, Kec. Batang Alai, Tipe   Bendung Beton, Debit Banjir Rencana : 903 m3/dt (Q100 th), Lebar Total Bendung 72 m, Lebar Bendung 63 m,Elevasi Bendung El. 27 m, Elevasi Air Banjir: El. 30.5 m, Elevasi Air Normal : El. 22.65 m, Pintu Pembilas   : 2 x 3.2 m (W) x 4.0 m (h), Pintu Pengambilan  : 3 x 1.6 m (W) x 3.0 m (h), Debit Air Pengambilan 8.53 m3/dt.
Saluran induk DI Batang Alai Saluran Induk Wawai (19.15 km), Saluran Sekunder  Kiri (37.8 km), Saluran Sekunder  Kanan (21.9 km), serta bangunan Pelengkap : 114 buah.
Sedangkan DI Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tahap pertama (TA 2004, Rp. 11.827.605.000,00) dilaksanakan sebagian tubuh bendung, dan lantai belakang.
Tahap kedua (TA 2005, Rp. 14.845.000.000,00) dilaksanakan tubuh bendung s/d elv + 31.00, bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap Ketiga (TA 2006, Rp. 22.179.635.000,00) penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas. Tahap Keempat (TA 2007, Rp.19.000.000.000,00) penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran
Untuk TA. 2008, direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp. 75.600.000.000,00.
Data-data teknis perencanaan DI. Pitap Lebar Bendung Total 60 m, panjang bendung 55,70 m, elevasi mercu bendung El. 33,70, elevasi Pintu Bilas:El. 25,50, Elavasi Dasar Sungai: El. 25,00, Pintu Pembilas 2 bh, Pintu Intake 3 bh, Debit Banjir Rencana 815 m3/dt (Q100 th), Debit Air Pengambilan 6,54 m3/dt, Saluran Induk :854 m,saluran sekunder  37.330 m
Bendungan besar lain yang lama jadi impian dan kini terealisasi adalah DI. Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan, direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505).
Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp. 25.300.000.000,00.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp. 34.698.423.000,00.
Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp. 54.000.000.000,-.
Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp. 28.000.000.000,-
Data-data teknis perencanaan DI. Amandit, Sumber air Sungai Amandit, lokasi bendung Desa Malutu, tipe mercu bendung type Ogee, lebar efektif bendung 57 m, debit rencana 9,975 m3/dt,pintu pengambilan 5 bh  x  2,20 m  x  2,80 m, pintu Penguras 3 bh  x  1,40 m  x  2,20 m, bangunan transportasi / Luncuran Bambu: 3,00 m di tubuh bendung.
Pekerjaan lain di bagian SDA Kimpraswil Kalsel adalah pengaman Pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu terletak di bagian pesisir timur Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan akses jalan yang menghubungkan kota Banjarmasin menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kawasan sempadan pantai telah berubah menjadi tambak rakyat, selain itu pergerakan pesisir pantai  mengakibatkan erosi bahu jalan dan mundurnya garis pantai sepanjang ± 1 km
Upaya yang dilakukan untuk pengaman pantai dilakukan pembangunan pelindung Pantai Sungai Loban dengan konstruksi tembok laut pasangan batu dan beton (dengan wave reflector) yang dikombinasikan dengan groin series.
Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan pembangunan tembok laut tanpa groin sepanjang 100m’ dengan dana Rp. 681.487.000,- dari APBN.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp. 4 M dari APBN.  Tahun Anggaran 2008 ini direncanakan dibangun tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp.7,1 M juga dari APBN. Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pengaman pantai Sungai Loban ini Rp. 11,78 M.
Kemudian penanggulangan Banjir Kota Amuntai di lakukan karena banjir setiap tahun selalu menggenangi kota Amuntai dan sekitarnya sehingga mengganggu sarana dan prasarana kota.  Hal ini disebabkan oleh adanya pertemuan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong dan meandering S. Balangan serta S. Negara tidak mampu menampung debit banjir dari kedua sungai tersebut.
Pengendalian banjir S. Tabalong, S. Balangan dan S. Negara harus menjadi perhatian karena banyak areal permukiman penduduk, prasarana jalan dan potensial areal pertanian yang harus dilindungi.
Proses pengendalian banjir mengacu pada “One River One Plan One Management dan Cooperation” , dimana perencanaan, pengelolaan merupakan kerjasama yang berkesinambungan antara pengguna (masyarakat), pengelola dan pemilik air.
BIDANG BINA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Sementara di bidang Bina Pengembangan Pemukiman (keciptakaryaan) Kimpraswil kalsel kini sedang sibuk membenahi pekerjaan pembangunan pemindahan proyek kantor Gubernur Kalsel, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sekitar 40 Kilometer Utara Banjarmasin.
Kepala Sub Dinas Pengembangan Permukiman (cipta karya) Kimpraswil Kalsel, Ir Arpiyani  ketika dihubungi mengakui instansinya dipercayakan mengelola pekerjaan proyek pemindahan kantor Gubernur Kalsel tersebut.
“Bukan hanya kantor Gubernur Kalsel yang bakal di bangun di lokasi baru, kawasan Cempaka Banjarbaru itu, tetapi juga  seluruh kantor dinas, badan, dan instansi jajaran Pemprop Kalsel termasuk gedung DPRD Kalsel,” kata Arpiyani didampingi stafnya Hendro.
Menurut Arpiyani terdapat lahan di lokasi baru itu sekitar 500 hektare dalam upaya pembangunan pusat kantor Pemprop Kalsel, dalam upaya mewujudkan misi dan visi Gubernur Kalsel sekarang Drs.Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rosehan NB yang berkeinginan memindahkan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Masalahnya Kota Banjarmasin  yang hanya seluas 72 kilometer persegi dianggap terlalu padat, sebagai kota pemerintahan, kota perdagangan, kota industri, kota pelabuhan dan kota pariwisata.
Guna meringankan beban Kota Banjarmasin yang kini berpenduduk sekitar 700 ribu jiwa tersebut maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Banjarbaru, bahkan kedepan bila memungkinkan akan dipindahkan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, mengingat  lahan di banjarbaru masih luas serta berdataran tinggi , sementara di Banjarmasin selain sempit juga berupa lahan rawa hingga sulit untuk bangunan bertingkat.
Memulai pekerjaan tahun 2008 ini APBD kalsel baru menganggarkan Rp2,5 miliar  untuk jalan, dan Rp3 miliar untuk kantor Gubernur Kalsel. Tapi melihat dana yang baru sedikit itu paling banter hanya mampu membangun pondasi kantor serta sebagian jalan saja untuk kebutuhan proyek.
Masalahnya kalau melihat luas areal serta jumlah perkantoran yang harus didirikan di lokasi kemungkinan membutuhkan dan triliunan rupiah, makanya harus bertahap dan tidak ada target dalam pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
Ia mengakui pekerjaan yang bisa dilakukan itu mungkin saja baru sebatas rencana tapak, artinya untuk menentukan dimana lokasi yang tepat untuk letak kantor gubernur, kantor dinas, kantor badan, gedung DPRD, masjid, fasilitas umum, serta sarana ruang terbuka hijau dan pertamanan.
Namun yang jelas dari luas 500 hektare lahan yang dicadangkan tersebut, hanya 40 persen bagi kebutuhan bangunan fisik perkantoran selebihnya 60 persen adalah ruang tertbuka hijau, taman, serta fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya.
Pekerjaan lain disektor ini antara lain pembangunan prasarana agropolitan seperti peningkatan Jalan Poros Desa, peningkatan Jalan Usaha Tani, dan pembuatan Dermaga serta pembuatan Siring Jalan Poros Desa, pembuatan pasar desa serta pelataran parkirnya, dan pembuatan siring jalan poros desa, jembatan ulin, pembuatan pintu air, rehabilitasi jembatan. menggunakan dana APBN di Kab Tanah Laut, Batola, HST.
Kemudian pula ada pekerjaan pisik penataan dan revitalisasi kawasan antara lain di Banjarmasin, Hulu Sungai Utara (HSU), antara lain pekerjaan itu penataan kawasan kota Lama Sei Jingah pembuatan saluran, peninggian halaman masjid Jami pembuatan dermaga Museum Wasaka  siring museum Wasaka, peninggian halaman museum Wasaka dan pembuatan kios souvener.
Kalau pekerjaan di HSU penataan kawasan Candi Agung Amuntai,plaza sekeliling Candi, pembuatan Rumah Penjaga tempat pemandian, kios souvener.
Kemudian Kimpraswil Kalsel juga melakukan pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Utara, antara lain TPA Basirih, pembuatan komposting  pembangunan jaringan Sanimas.
Untuk pekerjaan penataan bangunan dan lingkungan antara lain pembangunan balai Adat Malaris, peningkatan jalan lingkungan dan setapak, titian Ulin, siring jalan,jalan lingkungan, setapak dan drainase, perbaikan jembatan, dan banyak lagi pekerjaan yang lain.
Bidang pengelolaan air minum Kimpraswil Kalsel juga banyak melakukan pekerjaan agar masyarakat bisa memanfaatkan air minum dengan baik dan sehat, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau hedran umum di kotabaru, pemasangan pipa dan hedran umum di Banjarbaru, pembuatan boster  dan pemasangan pipa dan hedran umum di paringin Kabupaten Balangan, pemasangan pipa hedran umum  di awayan Balangan, pemasangan pipa dan hedran umum serta pembuatan ground reservoir di limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pemasangan pipa
dan hedran umum  serta pembuatan ground reservoir dimuara tapus HSU.
Lalu juga ada pekerjaan pengembangan kawasan pemukiman pedesaan seperti  pembuatan jalan Poros desa beberapa tempat di Tala, HST, HSU, Batola, Tabalong dan lokasi lain guna perekonomian perdesaan, serta peningkatan prasarana desa tertinggal.
Pekerjaan yang monumental dilakukan Kimpraswil selama pemerintahan Rudy Ariffin dan Rosehan NB itu selain yang tertera di atas juga ada perbaikan anjungan taman mini, perbaikan asrama mahasiswa Rawabangun, gedung PKK, dan gedung serbaguna di Kabupaten Balangan.
PELAKSANAAN  KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2005-2007

A. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan bidang ke PU an di Propinsi Kalimantan Selatan.  Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ingin mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu dengan penatagunaan ruang, pembangunan prasarana dan sarana ke PU an, pendayagunaan sumber daya air yang berhasil guna dan berdaya guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjamin persatuan dan kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta dan keswadayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut Pemerintah Propinsi Kalsel melalui Dinas Kimpraswil Subdin Bina Pengembangan Prasarana Pengairan (BPPP) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air di wilayah Kalsel.
B. POTENSI SDA KALIMANTAN SELATAN

Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan ± 37.000 km2, terdapat 1 juta hektar lahan yang dapat diupayakan menjadi daerah pertanian, terdiri dari ±200.000 Ha daerah pasang surut, rawa monoton ± 600.000 Ha dan ±200.000 Ha alluvial dan dari luas tersebut ±383.400 Ha telah dijadikan sawah tadah hujan maupun sawah dengan sistim irigasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pemerintah melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 14.490 ha dan daerah rawa 106.573 ha, pemerintah provinsi melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 11.503 ha dan daerah rawa 77.322 ha, kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 18.183 ha dan daerah rawa 100.831 ha.

C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SDA

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan :

1. Tahun Anggaran 2005
- Amdal Waduk Batu Licin dan Tapin
- Review desain DI. Pitap 4.000 Ha
- Detail desain DI. Bakar  1.500 Ha

2. Tahun Anggaran 2006
- Masterplan pengembangan Daerah Rawa Barito Kuala seluas 328.400 Ha dengan dana Rp. 567.000.000,-
- Detail Desain Pengembangan Rawa Kusan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 8.000 Ha dengan dana Rp. 684.000.000,-
- Detail Desain Waduk Jaro seluas 1.500 Ha dengan dana Rp.480.000.000,-
- Kajian pemanfaatan air DI Riam Kanan seluas 24.000 Ha dengan dana Rp. 700.000.000,-
- Detail Desain Waduk Batu Licin seluas 3.000 Ha dengan dana Rp. 396.000.000,-
-  Detail Desain Waduk Tapin seluas 3.000 Ha dengan dana
Rp. 396.000.000,-

3. Tahun Anggaran 2007
- Amdal Waduk Jaro 1.500 Ha dengan dana  Rp. 372.000.000,-
- Sertifikasi Waduk Tapin 1 buah dengan dana Rp. 336.000.000,-
- Sertifikasi Waduk Batu Licin dan Segumbang 2 buah dengan dana Rp. 336.000.000,-
D. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SDA
1. Pembangunan Prasarana SDA
a. DI. Batang Alai

DI. Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.  Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp. 128.706.177.000,-.
Data-data teknis perencanaan DI. Batang Alai:
- Bendung
Bendung  : Bendung Batang Alai
Lokasi  :Desa Batu Kijang, Kec. Batang Alai
Tipe  : Bendung Beton
Debit Banjir Rencana : 903 m3/dt (Q100 th)
Lebar Total Bendung : 72 m
Lebar Bendung  : 63 m
Elevasi Bendung : El. 27 m
Elevasi Air Banjir   : El. 30.5 m
Elevasi Air Normal : El. 22.65 m
Pintu Pembilas   : 2 x 3.2 m (W) x 4.0 m (h)
Pintu Pengambilan  : 3 x 1.6 m (W) x 3.0 m (h)
Debit Air Pengambilan : 8.53 m3/dt

- Saluran
a.  Saluran Induk Wawai (19.15 km)
b.  Saluran Sekunder  Kiri (37.8 km)
b.  Saluran Sekunder  Kanan (21.9 km)
c.  Bangunan Pelengkap : 114 buah

. DI. Pitap

DI. Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tahap pertama (TA 2004, Rp. 11.827.605.000,00) dilaksanakan sebagian tubuh bendung, dan lantai belakang. Tahap kedua (TA 2005, Rp. 14.845.000.000,00) dilaksanakan tubuh bendung s/d elv + 31.00, bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap Ketiga (TA 2006, Rp. 22.179.635.000,00) penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas. Tahap Keempat (TA 2007, Rp.19.000.000.000,00) penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran
Untuk TA. 2008, direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp. 75.600.000.000,00.
Data-data teknis perencanaan DI. Pitap:

- Bendung :
- Lebar Bendung Total  : 60 m
- Panjang Bendung  : 55,70 m
- Elevasi Mercu Bendung : El. 33,70
- Elevasi Pintu Bilas  : El. 25,50
- Elavasi Dasar Sungai  : El. 25,00
- Pintu Pembilas   : 2 bh
- Pintu Intake   : 3 bh
- Debit Banjir Rencana  : 815 m3/dt (Q100 th)
- Debit Air Pengambilan  : 6,54 m3/dt
- Saluran
- Saluran Induk    :  854 m
- Saluran Sekunder   :  37.330 m

d. DI. Amandit

DI. Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan, direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505). Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp. 25.300.000.000,00.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp. 34.698.423.000,00.  Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp. 54.000.000.000,-.  Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp. 28.000.000.000,-
Data-data teknis perencanaan DI. Amandit:

 Sumber air   :Sungai Amandit
 Lokasi Bendung  :Desa Malutu
 Tipe Mercu Bendung : Type Ogee
 Lebar efektif Bendung : 57 m
 Debit rencana   :9,975 m3/dt
 Pintu Pengambilan : 5 bh  x  2,20 m  x  2,80 m
 Pintu Penguras  :3 bh  x  1,40 m  x  2,20 m
Bangunan Transportasi / Luncuran Bambu: 3,00 m di Tubuh bendung
e. Pengaman Pantai Sungai Loban

Pantai Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terletak di bagian pesisir timur Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan akses jalan yang menghubungkan kota Banjarmasin menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kawasan sempadan pantai telah berubah menjadi tambak rakyat, selain itu pergerakan pesisir pantai  mengakibatkan erosi bahu jalan dan mundurnya garis pantai sepanjang ± 1 km
Upaya yang dilakukan untuk pengaman pantai dilakukan pembangunan pelindung Pantai Sungai Loban dengan konstruksi tembok laut pasangan batu dan beton (dengan wave reflector) yang dikombinasikan dengan groin series.
Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan pembangunan tembok laut tanpa groin sepanjang 100m’ dengan dana Rp. 681.487.000,- dari APBN.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp. 4 M dari APBN.  Tahun Anggaran 2008 ini direncanakan dibangun tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp.7,1 M juga dari APBN.
Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pengaman pantai Sungai Loban ini Rp. 11,78 M.

Lokasi dan Desain Konstruksi pengaman Sungai Loban.
f. Penanggulangan Banjir Kota Amuntai

Banjir setiap tahun selalu menggenangi kota Amuntai dan sekitarnya sehingga mengganggu sarana dan prasarana kota.  Hal ini disebabkan oleh adanya pertemuan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong dan meandering S. Balangan serta S. Negara tidak mampu menampung debit banjir dari kedua sungai tersebut.
Pengendalian banjir S. Tabalong, S. Balangan dan S. Negara harus menjadi perhatian karena banyak areal permukiman penduduk, prasarana jalan dan potensial areal pertanian yang harus dilindungi.
Proses pengendalian banjir mengacu pada “One River One Plan One Management dan Cooperation” , dimana perencanaan, pengelolaan merupakan kerjasama yang berkesinambungan antara pengguna (masyarakat), pengelola dan pemilik air.
Tahun Anggaran 2008 direncanakan kegiatan:
- Perkuatan tebing S. Tabalong sepanjang 500 m’ dengan dana Rp. 2,75 M dari APBN
- Perkuatan tebing S. Balangan sepanjang 200 m’ dengan dana Rp. 1,1 M dari APBN
- Normalisasi S. Babirik sepanjang 10.000 m’ dengan dana Rp.7,5 M

2. Pengelolaan Prasarana SDA

Pengelolaan prasarana SDA terbagi atas kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan operasi pemeliharaan.  Kegiatan pengelolaan prasarana SDA dilakukan baik melalui dana APBD dan APBN

a. Rehabilitasi  TA 2005

1. APBN:
- Saluran SSSB DI. Riam Kanan 500 Ha
- Bendung & jaringan Ds. Sei Kupang 1.500 Ha
- Polder Alabio 6.000 Ha
- Bendung dan jaringan irigasi DI. Batu Licin 2.895 Ha
- Handil Birayang 1.500 Ha Kabupaten Tala
- Jaringan DI, Sei Beras 1.200 Ha Kabupaten Tala
- Jaringan Irigasi DI. Batu Mandi 400 Ha Kabupaten Balangan

2. APBD:
- Normalisasi S. Tirta Bahalayung sep. 750 m Kabupaten HSS
- Pembuatan drainase di jalan lingkar selatan (liang anggang – trisakti) Kabupaten Banjar
- Perbaikan tabat dan saluran DI. Tapin sepanjang 1.500 m Kabupaten Tapin
- Pembuatan gorong-gorong saluran pembuang irigasi tambak di Ds. Sebanti Kab. Tanah Bumbu
- Penanggulangan darurat akibat bencana alam
Rehabilitasi TA 2006

1. APBN:
- Saluran sekunder Bincau 500 Ha Kabupaten Banjar
- Saluran irigasi DI. Tapin Kabupaten Tapin
- Saluran irigasi DI Telaga Langsat 3.018 Ha Kabupaten HSS
- Polder Alabio 6.000 Ha Kab HSU
- Saluran Desa Kurau Utara 1.200 Ha Kabupaten Tala
- Saluran Desa Ambungan 1.200 Ha Kabupaten Tala
- DI. Raden 800 Ha Kab Tala
- Bendung dan jaringan DI. Batu Licin 2.895 Ha Kab. Tanah Bumbu
- DI. Langsat Besar 500 Ha  Kabupaten Tala
- Bendung dan Jaringan DI. Jaro 800 Ha Kab.Tabalong
- Jaringan Rawa unit Tabunganen Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Jelapat Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Belawang Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Jejangkit Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Terantang Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Sakalagun  Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Tabunganen Kab. Batola
- Jaringan Rawa unit Rawa Muning Kab. Tapin
- Normalisasi S. Tabanio Kab. Tala
- Normalisasi S. Negara Kab.HSS

2. APBD:
- Normalisasi Saluran Desa Atu-Atu sepanjang 4  Kec. Kurau Kab Tala
- Saluran beringin sep. 7 km
- Normalisasi S. Luuk sep. 8 km Kec. LU Kota Banjarbaru
- Normalisasi S. Banyu Hirang sep. 10 km Kec. Cempaka Kab Banjar
- Penanggulangan darurat akibat bencana alam
Rehabilitasi TA 2007

1. APBN:
- Saluran SS BK DI. Riam Kanan 500 Ha
- Saluran dan penggantian pintu air DI. Tapin 5.472 Ha Kab. Tapin
- Saluran primer kiri dan kanan DI. Telaga Langsat 3.018 Ha Kab. HSS
- Sal. Sekunder Pakuan DI. Telaga Langsat 3.018 Ha Kab.HSS
- Saluran dan bangunan embung Langsat Besar 800 Ha Kab. Tala
- Bendung dan saluran DI. S. Bungur 3.600 Ha Kab. Kotabaru
- Jaringan dan bangunan DI.Jaro 800 Ha Kab. Tabalong
- Polder Alabio 6.000 Ha Kab.HSU
- DR. Batola unit Belawang 2.400 Ha Kab. Batola

2. APBD:
- Normalisasi S. Rimba Ds. S. Salai dan S. Hilir Kab. Tapin
- Normalisasi saluran dan pembuatan pintu air Ds. Bekambit Kab. Kotabaru
Penanggulangan darurat akibat bencana alam

b. Peningkatan TA 2005

1. APBN:
- Jaringan rawa Unit  Sakalagun (1.000 Ha) Kab.Batola
- Jaringan rawa Unit  Tabunganen (1.000 Ha) Kab.Batola
- Jaringan rawa Unit  Balandean dan jembatan kayu 22bh (1.000 Ha) Kab.Batola
- Jaringan rawa Unit  Jejangkit (1.000 Ha) Kab.Batola
- Jaringan rawa Unit  Tamban (1.000 Ha) Kab.Batola
- Bendung dan jaringan irigasi DI. Srikandi 1.200 Ha Kab. Tala

2. APBD:

Peningkatan TA 2006

1. APBN:
- Perkuatan tebing S. Barito Kab. Batola
- Perkuatan tebing S. Halong Kab. Balangan
- Perkuatan tebing S. Awayan Kab. Balangan
- Perkuatan tebing S. Tabalong Kab.Tabalong
- Perkuatan tebing S. Batang Alai Kab. HST
- Pengaman Pantai S.Loban Kab. Tambu
c. Operasi dan Pemeliharaan TA 2005

1. APBN:
- O&P daerah rawa dan daerah irigasi (tersebar)
- O&P Sungai (tersebar)
- Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar)

2. APBD:
- O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
- O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
- Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
-  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

Operasi  dan Pemeliharaan TA 2006

1. APBN:
- O&P daerah rawa (tersebar)
- O&P Sungai (tersebar)
- Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar

2. APBD:

- O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
- O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
- Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
-  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

Operasi  dan Pemeliharaan TA 2007

1. APBN:
- O&P daerah rawa Batola dan Polder Alabio
- O&P Sungai (tersebar)
- Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar

2. APBD:

- O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
- O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
- Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
-  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

3. Outcome Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana SDA

Pembangunan prasarana SDA yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.  Untuk pembangunan areal irigasi teknis diharapkan adanya peningkatan produksi 5-6 Ton/Ha padi unggul dari yang sebelum adanya pembangunan hanya 3 Ton/Ha padi lokal.
Begitu pengelolaan daerah rawa, diharapkan adanya peningkatan produksi menjadi 4-5 Ton/Ha padi unggul dari 2,5 T/Ha padi local.

4. Penutup

Pembangunan dan pengelolaan prasarana SDA yang sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Kalimantan dengan berprinsif kearifan lokal masyarakat setempat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani.

APRIL PEMBANGUNAN JEMBATAN MARTAPURA DENGAN DANA RP17 M DIMULAI
Banjarmasin, 27/2 (ANTARA) – Pembangunan jembatan Martapura I dan II Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel) segera dimulai sekitar awal April 2008 dengan total dana Rp17 miliar.
Wakil Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Tajjudin Noor, Rabu, mengungkapkan, pada saat ini, rencana pembangunan jembatan tersebut dalam proses evaluasi lelang.
Selanjutnya, akan ditentuakan perusahaan pemenang pembangunan jembatan Trans Kalimantan yang merupakan satu-satunya penghubung antara Provinsi Kalsel, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Selama pembangunan jembatan Martapura I dan II berlangsung, tambahnya, jalur transportasi akan dipindahkan melewati jembatan Pekauaman yang kini juga sudah selesai pembangunannya.
“Jembatan Pekauman, yang sengaja dibangun untuk mengalihkan arus transportasi pada saat pembangunan jembatan Martapura I dan II dimulai, kini sudah selesai,” katanya.
Namun, demikian, tambahnya, kendati jembatan Pekauman merupakan jembatan baru, kapasitas muatan terutama batu bara, maksimal harus enam ton, sesuai dengan kelas dan kemampuan jembatan.
“Kita akan tetap memberikan pengawasan yang ketat, jangan sampai truk angkutan batu bara mengangkut melebihi kapasitas yang ditentukan,” katanya.
Menurut Tajudin, saat ini panitia pembangunan menemukan beberapa kendala dalam rencana pembangunan jembatan tersebut, diantaranya yaitu, dekat jembatan terdapat beberapa rumah dan pondok pesantren.
Hal tersebut dikhawatirkan, secara teknis akan mengganggu proses pembangunan maupun keamanan dari rumah maupun pondok pesantren terkait.
Selain itu, dibawah jembatan terbesar di Banjar tersebut merupakan arus transportasi kapal-kapal kecil seperti kelotok dan lainnya, baik untuk mengangkut penumpang maupun berjualan berbagai macam sayuran.
“Namun demikian, kita akan tetap memikirkan cara paling aman, sehingga sama-sama tidak merugikan masyarakat maupun kontraktor,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pada saat ini kondisi jembatan Martapura I dan II semakin memprihatinkan, beberapa bagian pondasi jembatan sudah banyak yang rusak dan retak-retak.
Sewaktu-waktu, jembatan tersebut bisa ambruk ketika dilewati truk yang membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Parahnya kerusakan jembatan tersebut, membuat Pemprov membuat aturan melarang truk batu bara yang memuat lebih dari enam ton, dan berjalan secara beriringan atau bersama-sama diatas jembatan.

KIMPRASWIL KALSEL BERENCANA BANGUN WADUK
Banjarmasin,16/3 (ANTARA)- Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalimantan Selatan (Kalsel) kedepannya merencanakan membangun beberapa buah waduk dalam upaya mengendalikan wilayah resapan air agar wilayah ini tidak kebanjiran saat hujan dan tidak kekeringan saat musim kemarau.
Kepala Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, kantor Dinas Kimpraswil Kalsel, Sarudji Ismail kepada ANTARA di Banjarmasin, seperti dilaporkan Minggu menyebutkan Kalsel ini baru memiliki satu waduk yakni waduk Riam Kanan, padahal idealnya memiliki beberapa waduk khususnya di sungai bagian dari anak Sungai Barito, dan paling minimal terdapat tiga waduk.
Dengan tersedianya waduk maka bukan saja bisa mengatur permukaan air agar memiliki wilayah resapan air sekaligus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, umpamanya saja sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Menurutnya salah satu lokasi yang sudah dalam pengkajian,serta pembuatan desain adalah  pembangunan waduk Sungai Tapin,  karena lokasi itu dianggap memungkinkan dan bermanfaatkan dalam upaya menormalkan persediaan air di wilayah itu.
Bila nanti waduk itu terwujud maka setidaknya  Kalsel memiliki tambahan waduk untuk PLTA walau tak sebesar Riam Kanan, katanya.
Setelah itu kedepannya lagi yang paling memungkinkan pula pembangunan waduk adalah di Sungai Riam Kiwa, dan rencana itu juga sudah begitu lama, tapi untuk mewujudkan Riam Kiwa juga baru baru wacana, setelah itu nanti sungai lainnya.
Untuk mewujudkan keberadaan waduk ini maka terlebih dahulu dibuatkan bendungan, bukan bendung, karena proyek yang sekarang sedang di kerjakan seperti di Sungai Pitap, Sungai Amandit itu baru bendung, bukan bendungan, karena sifatnya hanya bisa untuk menormalkan permukaan air tidak bisa dijadikan pembangkit listrik.
“Kalau bendungan baru ada di sungai Riam Kanan, yang ada PLTA Riam Kanan, ini harus dimegerti karena sering salah pengertian di masyarakat,”katanya.
Mengenai proyek bendung yang sedang dikerjakan sekarang, ia menyebutkan terdapat di tiga  lokasi masing-masing bendung Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),
Bendung ini direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada tahun anggaran (TA) 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.
Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada tahun anggaran 2008 akan menyerap dana Rp128,7 miliar.
Bendung lain yang dikerjakan adalah bendung Sungai Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Tahap pertama pertama pembangunan sarana ini adalah tahun anggaran 2004 Rp11,8 miliar dilaksanakan untuk pembangunan sebagian tubuh bendung dan lantai belakang.
Tahap kedua anggaran 2005 Rp14,8 miliar dilaksanakan tubuh bendung bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap      Tahap Ketiga TA 2006 Rp22,1 miliar penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas.
Tahap Keempat TA 2007 Rp19 miliar penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran, sedangkan tahun 2008 direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp75,6 miliar, tambahnya.
Bendung lain yang lama jadi impian dan kini terealisasi adalah bendung Sungai Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang.
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505).
Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp25,3 miliar, tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp34,6 miliar.
Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp54 miliar.
Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp28 miliar, demikian Sarudji Ismail.

KALSEL KEMBANGKAN JALAN SISTEM BETON ATASI KELABIHAN TANAH
Banjarmasin,18/3 (ANTARA)- Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) setempat akan lebih mengembangkan jalan sistem rigit (beton) dalam upaya mengatasi kelabihan tanah yang ada di wilayah ini.
“Maunya kita,  hampir semua jalan yang berada di kondisi lahan yang labil, karena berawa-rawa itu terbuat dari kontruksi beton, tetapi karena dananya terbatas, maka yang dikerjakan seperti itu baru sebagian kecil lokasi,”kata Kepala Sub dinas Bina Pengembangan Transportasi Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus kepada ANTARA di Banjarmasin, Selasa.
Menurutnya, bila pekerjaan pembangunan jalan di lahan yang labil maka akan terjadi pemeliharaan yang secara rutin dilakukan, setidaknya setiap tahun mengalami kerusakan akhirya setiap tahun pula selalu diperbaiki, sehingga sebenarnya akhirnya dana untuk memelihara jalan itupun begitu besar.
Sementara kalau dibangun jalan sistem rigit, memang pada awalnya dana pembangunan begitu besar tetapi tidak ada lagi biaya  pemeliharaan bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun.
Di Kalsel  sendiri sudah terdapat beberapa jalan sistem rigit tersebut, seperti pembangunan baru-baru ini adalah jalan sistem rigi di Desa Sawang, Kabupaten Tapin sepanjang 2,2 kilometer, kemudian di kawasan Sebamban Pagatan, Kabupaten tanah Bumbu sepanjang 3,2 kilometer.
Di dalam Kota Banjarmasin sendiri jalan sistem rigit terdapat di jalan Sultan Adam sepanjang 0,3 kilometer di bilangan Jalan Sultan Adam.
“Coba saja lihat jalan sistem rigit yang sudah puluhan tahun tetap bertahan di seperti di kawasan Liang Anggang Bati-Bati Tanah Laut, atau Jalan Pangeran Antasari (jalan jati) kota Banjarmasin, makanya semakin banyak jalan sistem ini maka semakin baik,” tuturnya.
Menurut Martinus, kawasan jalan yang seharusnya segera dibangunkan lagi sistem rigit lantaran kondisi lahan labil itu, antara lain Simpang Empat, Matraman Kabupaten Banjar sekitar empat kilometer, ruas Jalan antara Amuntai-ke Pantai Hambawang sekitar tiga kilometer, serta jalan antara Binuang dan Sungkai sekitar dua kilometer.
Jalan antara Binuang-Sungkai ini seharusnya dibangun jalan sistem rigit selain tanahnya lembeng juga sering terjadi longsor, makanya jalan itu sering mengalami miring ke kiri, miring ke kanan, bergelombang, dan degradasi akibatnya seringpula digenangi air hujan.
Pembangunan jalan sistem rigit ini diutamakan di ruas jalan nasional yang untk wilayah Kalsel ruas jalan nasional itu 876 kilometer, sedangkan jalan propinsi sepan jang 1056 kilometer.
Oleh karena itu, pihaknya akan berjuang memperoleh dana APBN dalam upaya meningkatkan jalan nasional dari sistem aspal hotmik kejalan sistem rigit itu, tambahnya.

MENTERI PU SETUJUI LIMA PAKET PEMBANGUNAN JALAN TRANS KALIMANTAN
Banjarmasin, 30/4 (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum akhirnya menyetujui lima paket pembangunan jalan Trans Kalimantan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menelan dana lebih dari Rp400 miliar.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Arisyadi, Rabu, mengungkapkan, surat persetujuan lima paket pembangunan jalan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan ke pihaknya beberapa hari lalu.
“Surat persetujuan pembangunan jalan dari menteri sudah saya terima, Juli, pembangunan jalan sudah bisa dikerjakan,” katanya.
Ke lima paket pembangunan jalan tersebut, yaitu, Jalan perbatasan Kapuas menuju Liang Anggang, kemudian dari Liang Anggang menuju Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Selanjutnya, jalan dari Pelaihari menuju Asam-Asam, dan dari Asam-Asam menuju Kintap, dan terakhir paker dari Batulicin hingga Sungai Kupang.
Sementara, itu dua paket yang hingga kini masih dalam proses penilaian dari Kementerian PU, yaitu paket dari Sungai Kupang ke Manggala dan dari Manggala hingga perbatasan Kaltim.
“Total jalan yang dibangun seluruhnya tujuh paket atau sepanjang 500 kilometer, dan seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada 2009 nanti,” katanya.
Menurutnya, seluruh pekerjaan pembangunan jalan tersebut terpaksa harus menunggu izin atau persetujuan menteri terlebih dahuli, karena total proyek masing-masing jalan berada diatas Rp50 miliar, yang sesuai ketentuan harus izin menteri,” katanya.
Kondisi jalan trans Kalimantan sampai saat ini semakin memprihatinkan, terutama jalan dari Pelaihari hingga Batulicin Kabupan Tanah Bumbu.
Kondisi paling parah di daerah perbatasan Kalsel dan Kaltim, jalan dan jembatan hampir putus, karena hampir setiap hari dilewati truk pengangkut kelapa sawit.
“Menyelesaikan pembangunan jalan trans Kalimantan maksimal 2010 sudah menjadi komitmen empat provinsi, semoga saja tidak ada kendala,” tambah Arsyadi.

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan masyarakat, sejalan dengan tuntutan agar mampu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penyelenggara negara dengan tekad untuk mewujudkan tertib administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance yang antaranya mewujudkan keterbukaan dan transparansi.

Sarana yang dimaksud adalah media informasi melalui website http://www kalselprov.go.id yang diharapkan masyarakat maupun berbagai praktisi dapat memanfaatkan guna berbagai kebutuhan.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya adalah peranan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam tugas pokok dengan fungsinya dijabarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0283 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan yang dalam melaksanakan penyediaan public goods and services yang merupakan urusan wajib sebagaimana diuraikan dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan penatausahaan administrasi Kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, teknik keuangan administrasi, barang milik/kekayaan daerah dan melaksanakan koordinasi dengan peringkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah
B. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan dan koordinasi program Pengembangan Wilayah
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Pras. Transportasi.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pengairan.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan konstruksi serta profesi penyedia jasa.
Pengelolaan urusan Ketatausahaan
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas)
III. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi harapan yang ingin dicapai adalah

“Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera.”

B. Misi

Guna mencapai cita-cita dimaksud visi dijabarkan kedalam misi:

Melaksanakan tugas umum pemerintah dalam pengaturan pelayanan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan prasarana dan sarana kimpraswil.

Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dasar transportasi, permukiman dan pengairan berwawasan lingkungan, berkeadilan berkelanjutan dilandasi pada penataan ruang dan pengembangan wilayah menuju masyarakat sejahtera.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta standardisasi bidang Kimpraswil.

Melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi. dan peningkatan sumber daya manusia menuju kemandirian dan keswadayaan.

IV. KEGIATAN UNGGULAN/POTENSIAL, TERMASUK PRESTASI YANG DICAPAI (TAHUN 2007 DAN 2008)

A. Pengairan (Sumberdaya Air)

Pemeliharaan/Perbaikan Polder Alabio

Pembangunan Bendung Amandit, Batang Alai, Pitap, Tapin

Normalisasi Sungai Tabalong, Amandit, Tapin

Normalisasi Saluran Jaringan Irigasi/Rawa Kalsel

Pemeliharaan/perbaikan tebing sungai/pantai

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sedikitnya terdapat sejuta hektar potensi lahan yang dapat diupayakan menjadi daerah pertanian, terdiri dari lebih kurang 200.000 hektar daerah pasang surut, 600.000 hektar rawa monoton, dan sekitar 200.000 hektar aluvial. Luas lahan pertanian yang terdata 459.601 hektar terdiri atas 181.242 ha irigasi/irigasi dalam, 184.351 ha Rawa, 62.113 lahan tadah hujan dan 31,895 ha lahan kering.

Hingga 2007 telah dilaksanakan program pembangunan irigasi perdesaan melalui dana APBD Provinsi dan APBN seluas lebih dari 55.000 ha dari luas yang terinventarisasi 148.270 ha atau 37,09 %. Untuk tahun 2008 menyelesaikan kegiatan kontrak multiyears dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa.

B. Bina Marga (Transportasi)

Penuntasan Lintas Kalimantan Poros Selatan

Pembangunan Jalan/Jembatan Lingkar Dalam Selatan-Gatot Subroto- Sultan Adam-Adhiyaksa

Pembangunan Jembatan Rumpiang, Barito Kuala

Pembangunan Jembatan RE Martadinata, Banjarmasin

Jembatan Martapura I dan II

Penuntasan Lingkar Utara – Km.17 A.Yani

Ruas Marabahan – Margasari

Pemeliharaan jalan dan jembatan rutin maupun berkala

Sub Dinas Bina Pengembangan Prasarana Transportasi selaku unsur lini yang merupakan bagian dari perangkat dinas yang bertugas:

Pembangunan dan peningkakatan jaringan jalan dan jembatan

Pemeliharaan rutian dan berkala jaringan jalan dan jembatan

Panjang Jalan Provinsi di wilayah Kalimantan Selatan yaitu 1.056,38 km menjadi tanggung jawab pemeliharaan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai Surat Keputusan Menteri PU Nomor: 369/KPTS/M, panjang Jalan Nasional di wilayah Kalimantan Selatan adalah 876 Km yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum.

C. Cipta Karya (Permukiman)

Renovasi/pemugaran Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin
Renovasi/pemugaran Masjid Jami Sungai Jingah, Banjarmasin
Renovasi Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
Pembangunan Kompleks Perkantoran
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Drainase
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penataan Lingkungan Komunitas Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Gedung Pramuka, KNPI, PKK Provinsi dan Kesenian
Pembangunan/Rehabilitasi asrama Kalsel di Jakarta dan Yogyakarta
Rehabilitasi Gedung Legiun Veteran RI
Pembangunan Prasarana dan Sarana Masyarakat Tertinggal
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan
VI. HARAPAN/KEBIJAKAN KE DEPAN

Kebijakan yang diterapkan ke depan selaras dengan visi Dinas Kimpraswil Provinsi Kalimantan Selatan, yakni:
“Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera.”

Setiap hasil pembangunan sarana dan prasarana memiliki nilai handal bermakna efektif terhadap sasaran dan efisien terhadap pembiayaan. Berkeadilan bermakna pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah sebagai perwujudan aspirasi serta berkelanjutan memiliki arti tanpa berhenti hingga mencapai tujuan sesuai program dengan menjunjung wawasan lingkungan demi generasi mendatang.

Dengan harapan prasarana dan sarana dasar lingkup ke-PU-an dapat memberikan layanan dan tingkat kenyamanan optimal kepada penguna jasa atau masyarakat secara keseluruhan.

Banjarmasin, April 2008

Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan

KIMPRASWIL RESMIKAN 6 PAKET PEMBANGUNAN TRANS KALSEL
Banjarmasin, 21/8 (ANTARA) – Dinas Permukiman dan prasarana wilayah (Kimpraswil) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meresmikan enam paket rencana pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Ramadhan.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Arsyadi, Kamis, mengatakan, pembangunan jalan Trans Kalimantan poros selatan Kalsel sepanjang 466 kilometer dilakukan dalam sembilan paket, dimulai dari paket Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (batola) hingga Liang Anggang.
Dilanjutkan dengan paket ke dua, Liang Anggang hingga Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala), kemudian dari Pelaihari dilanjutkan hingga Asam-Asam. Paket ke empat, dari Asam-Asam hingga Kintap, kemudian dilanjutkan hingga Sebamban dan Sebamban-Batulicin.
Paket ke tujuh, dari Batulicin dilanjutkan ke Sungai Kupang, kemudian ke Manggalau dan dari Manggalau hingga perbatasan Kaltim.
Ke-sembilan paket tersebut seluruhnya telah selesai proses pelelangan dan tanda tangan kontrak, sehingga tinggal menunggu waktu tepat untuk kembali dibuka sesuai masing-masing daerah.
Tiga paket yaitu paket 1,2 dan 3 selesai diluncurkan dan mulai dilakukan pekerjaan. Enam paket lainnya akan kembali diluncurkan paling lambat puasa. Khusus pembangunan paket ke dua dan ketiga, yang merupakan paket kontrak multiyear seluruhnya dibiayai APBN tahun anggaran 2008-2009. Untuk proyek pemeliharaan berkala jalan Liang Anggang-Pelaihari sepanjang 51,52 km dan pelebaran satu buah jembatan.
Sementara untuk pembiayaan 2008 nilai Dipa/Pagu untuk pembangunan Liang Anggang-Pelaihari mencapai Rp23,7 miliar dari nilai kontrak termasuk PPN mencapai Rp77,2 miliar yang dikerjakan  kontraktor PT.Wijaya Karya dan R.Soeprapto.
Sedangkan untuk ruas jalan Pelaihari Asam-Asam sepanjang 48,22 km dan pelebaran empat jembatan dengan nilai kontrak induk sebesar Rp96 miliar dan nilai kontrak anak sebesar Rp22 miliar dikerjakan PT.Pembangunan Perumahan dan PT.Hutama Karya.
Ke sembilan paket pembangunan jalan Trans Kalimantan poros selatan Kalsel, sesuai dengan kesepakatan empat gubernur di Kalimantan yakni Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalimantan Barat ditargetkan selesai akhir 2009.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengharapkan pembangunan jalan trans tersebut jangan sampai molor dari jadwal yang ditetapkan.
Sementara Bupati Tanah Laut (Tala) Ardiansyah mengungkapkan, dengan pembangunan berbagai infrastruktur terutama jalan Trans di Tala akan mempermudah arus barang dan jasa, seiring dengan dicanangkannya Kabupaten Tala sebagai pusat industri.

berita-berita

———————-

Proyek Trans Kalimantan ‘Luput’ Pemangkasan

Banjarmasin, KP – Proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan luput dari ancaman pemangkasan anggaran, terkait menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Kondisi ini memungkinkan pengerjaan proyek yang melibatkan empat provinsi di kawasan Kalimantan ini bisa rampung sesuai rencana pada 2009 mendatang, sehingga bisa dilintasi lewat jalur darat.

Kepala Dinad Kimpraswil Kalsel, HM Arsyadi, yang dikonfirmasiwartawan, di sela serah terima jabatan Kepala BPKP Kalsel, Rabu(26/11), di Banjarmasin mengakui, proyek jalan Trans Kalimantan tidak terganggu dengan adanya sejumlah pemangkasan proyek di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).

“Bahkan hal ini telah dikonsultasikan dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto, yang menjamin tidak akan memangkas proyek yang menghubungkan provinsi di Kalimantan ini,” katanya.

Jika memang ada proyek yang harus dipangkas, menurut Arsyadi, akan dilakukan pada proyek lainnya, asalkan tidak menunda penyelesaian pembangunan jalan Trans Kalimantan, terutama poros Selatan.

“Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin juga telah memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek Trans Kalimantan, agar mereka tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu,” ujar Arsyadi.

Arsyadi mengungkapkan, perbaikan jalan Trans Kalimantan poros Selatan tersebut menggunakan sistem multiyears, dengan target penyelesaian pada akhir 2009, atau paling lambat pada Januari 2010.

“Jadi kalau tidak bisa dibayarkan pada 2009, diharapkan masih bisa dituntaskan pada tahun 2010, karena pengerjaannya memakan waktu cukup panjang,” tambahnya, mengingat Pemprov mengupayakan mencari solusi dana penyelesaian jalan Trans Kalimantan tersebut.

Diakui, proyek yang dibiayai dari APBN tersebut mulai dikerjakan pada 2008 lalu, termasuk dua proyek perbaikan jalan yang dibiayai loan ADB pada 2007 dari Kintap, Sebamban hingga Batulicin yang kondisinya rusak parah.

“Saat ini, pembayaran untuk pengerjaan proyek Trans Kalimantan yang telah direalisasikan hingga kini baru mencapai 23 persen, sehingga masih cukup banyak yang harus dibayarkan melalui APBN,” ujar Arsyadi.

Padahal alokasi anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan jalan Trans Kalimantan tersebut mencapai Rp650 miliar, dan terbagi atas sembilan proyek perbaikan jalan, mulai dari Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu hingga perbatasan Kabupaten Pasir, Kaltim.

Proyek Trans Kalimantan Selatan

Proyek perbaikan jalan Trans Kalimantan poros Selatan mulai dikerjakan, menyuysul disetujuainya bebrapa paket proyek yang akan dihubungkan empat provinsi di kawasan Kalimantan.

Pengerjaan jalan ditandai dengan adanya syukuran pelaksanaan paker pengerjaan jalan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas Kalteng, Lintas Selatan Kalsel oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin Senin (18/8) di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten  Barito Kuala yang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Batola, Hasanuddin Murad dan Sukardi, Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, H M Arsyadidan unsur muspida lainnya.

Diwakili acara, Arsyadi menjelaskan proyek yang telah disetujui oleh Menteri PU ini, merupakan Proyek perbaikan jalan trans Kalimantan mulai perbatasan dengan Kapuas, Kalteng hingga Liang Anggang, dilanjutkan LIang Anggang hingga Pelaihari, Pelaihari Asam-asam, kemudian  dilanjutkan dari Asam-asam ke Kintap sampai Kaltim.

Arsyadi menambahkan, pemenang tender paket proyek perbaikan jalan Trans Kalimantan ini merupakan kontraktor swasta nasional, baik BUMN ataupun swasta murni, mengingat pekerjaan ini cukup berat.

Jalan Trans Kalimantan tidak hanya diperbaiki semata, namun juga dilebarkan untuk mendukung arus lalu lintas yang akan melewati arus tersebut.

Ditempat yang sama, Kasubdin Bina Pengembangan Sarana Transportasi Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus menambahkan, pengerjaan ruas jalan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas KAlteng merupakan penghubung utama dari Kalsel ke Kalteng dari ruas utama jalan trans Kalimantan.

Proyek tersebut meliputi empat yakni Liang Anggang – Banjarmasin sepanjang 12,125 meter, A Yani Km 17 – Simpang Anjir Serapat sepanjang 5,300 meter, dan Banjarmasin – Batas KAlteng sepanjang 25,800 meter ditambah over lay dan bahu jalan pada ruang Jembatan Alalak – Jembatan Barito.

“Biaya total pekerjaan mencapai Rp85 miliar dari APBN tahun anggaran 2008 – 2009 dan akan dicairkan dalam dua tahap,” jelasnya.

Dihadapan warga Batola yang hadir, Gubernur menyatakan apa yang telah dicapai saat ini yaitu dapat dimulainya pengerjaan proyek jalan, merupakan keinginan empat Gubernur di Kaimantan yang sudah ada.

Keinginan  merampungkan jalan lintas  Trans Kalimantan dengan prioritas ruas Selatan bersama dukungan dana APBN, disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmato dan akhirnya mendapat persetujuan.

“Bila pengerjaan proyek ini selesai sesuai target tahun 2009, berarti 2010 kita sudah bisa diakses hingga ke Pontianak,” ujarnya.

Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat agar pihak kontraktor yang sedang mengerjakan proyek sehingga pekerjaan bisa berlangsung lancar.

Adapun proyek jalan Trans Kalimantan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas Kalteng, Lintas Selatan Kalsel dikerjakan kontraktor PT Nindya Karya bekerja sama dengan Lampiri, Jo.
Soeharto Berjasa Wujudkan Trans Kalsel-Teng

Banjarmasin ( Berita ) :  Kepergian mantan Presiden H.M.Soeharto akan tetap dikenang warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalsel-Teng) atas jasa beliau dalam mewujudkan pembangunan jalan trans Kalsel-Teng.

Dari banyak karya Soeharto ketika menjabat sebagai Presiden RI ke-2 di Kalsel-Teng diantaranya yang cukup monumental yaitu pembangunan jalan trans Kalimantan, kata anggota DPRD Provinsi Kalsel Drs.H.Djumaderi Masrun, di Banjarmasin, Senin [28/01] .

Ide awal pembangunan jalan trans Kalimantan tersebut dari mendiang Presiden Pertama RI Soekarno yang ketika itu disebut “Proyek Jalan Kalimantan (Projakal)” yang terhenti karena situasi dan kondisi kenegaraan pada 1965.

Namaun semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional H.M.Soeharto, pembangunan jalan trans Kalimantan tersebut berlanjut, dan dapat menghubungkan Palangka Raya, ibukota Kalteng dengan Banjarmasin, ibukota Kalsel yang pemungsian prasarana perhubungan itu ditandai dengan peresmian Jembatan Barito tahun 1995. “Jembatan Barito yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini merupakan saksi sejarah yang cukup monomental atas jasa dan perjuangan mantan Presiden Soeharto, sehingga hubungan masyarakat antara dua provinsi bertetangga atau ‘bersaudara’ tersebut, kini berjalan lancar,” lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu.

Selain itu, terbangunnya jalan darat antara Banjarmasin hingga kabupaten dimudik Sungai Barito Kalteng, sehingga lebih memudahkan perhubungan antara daerah pedalaman “Bumi Isen Mulang” Kalteng dengan ibukota Kalsel yang merupakan provinsi tertua di daratan Kalimantan. “Dengan terbangunnya jalan darat, baik antara Palangka Raya dengan Banjarmasin maupun antara sejumlah kota di pedalaman Barito dengan Banjarmasin, tak lagi harus naik bus air yang memakan waktu perjalanan sekitar 18 jam. Tapi lewat angkutan darat cukup makan waktu relatif singkat,” tutur wakil rakyat dari PAN yang juga punya hubungan kekeluargaan dengan Kalteng.

Sebagai contoh dengan angkutan darat kecepatan sedang dari Palangka Raya – Banjarmasin atau sebeliknya cuma makan waktu sekitar 3,5 jam, dan Banjarmasin – Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalteng atau sebaliknya hanya makan waktu berkisar antara 8 – 10 jam, demikian Djumaderi.

Sementara Hj. Nurul (55), seorang warga Banjarmasin yang pernah menetap di Palangka Raya, mengaku, tak pernah membayangkan bakal ada jalan darat yang memperlancar hubungan antara kedua ibukota provinsi bertetangga tersebut.

Karena sebelumnya atau hingga Tahun 1990, untuk bepergian, baik dari Banjarmasin ke Palangka Raya atau sebaliknya mau tidak mau harus menggunakan angkutan air, seperti bus air dengan waktu perjalanan sekitar 18 jam dan naik speedboat (perahu bermotor cepat) sekitar 5 – 6 jam, menelusuri Sungai Barito, serta Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan Kalteng.

Angkutan air seperti bus air hanya satu kali dalam sehari yang pada umumnya keberangkatan siang hari dan tiba di tempat tujuan subuh atau pagi hari, dan jika naik speedboat berangkat pada waktu pagi, tiba di tempat tujuan siang hari kalau tak ada kemacetan motor (mesin) atau tidak terjebak air yang sedang surut, karena kelancaran tergantung kondisi air pasang-surut. (ant )
2010, JALAN TRANS DI KALIMANTAN SELATAN MULUS

Jalan Trans Selatan Kalimantan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki panjang 462 Km. Sebanyak 7 paket kontrak multiyears tahun 2008-2009 telah ditandatangani untuk meningkatkan kondisi jalan yang menghubungkan dua kota perdagangan terbesar di Provinsi tersebut yakni Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Alokasi dana APBN untuk penanganan jalan nasional di provinsi ini pada tahun 2008 sebesar Rp 373,79 miliar dan pada tahun 2009 menjadi Rp452,2 miliar atau naik 21 persen.

Diharapkan pada tahun 2010, masyarakat sudah dapat menikmati jalan trans selatan di Kalimantan Selatan dengan lebar jalan 6 meter, bahu jalan 2,5 meter dan lapisan aspal mulus (lapisan ACWC).

Jalan Trans Selatan ini juga menjadi urat nadi pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang tengah tumbuh seiring banyaknya perusahaan-perusahaan batubara di daerah tersebut. Para pekerja berseragam salah satu perusahaan pertambangan batu bara besar PT. Arutmin di Kecamatan Satui, Tanah Bumbu banyak ditemui di sepanjang pertokoan di kanan kiri jalan berkonstruksi beton (rigid pavement), lengkap dengan median jalan dan lampu penerangan jalan.

Kehadiran perusahaan-perusahaan batubara dan kelapa memang menjadi pendorong perekonomian daerah. Namun banyaknya truk truk warga yang disewa untuk mengangkut batubara dan kelapa sawit milik perusahaan dengan muatan berlebih akan mempercepat umur jalan yag semula dirancang 10 tahun menjadi hanya 3 tahun. Padahal jalan dibangun memakan biaya besar.

Keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan  Perkebunan diharapkan dapat mencegah truk-truk overloading melewati jalan negara. Peraturan yang baru mulai berlaku pada bulan Juni 2009, juga memuat ancaman pidana selama enam bulan dan denda.

Menindaklanjuti Perda tersebut sebanyak 14 underpass/flyover akan dibangun oleh perusahaan batu bara menggantikan perlintasan yang ada di sepanjang jalan trans selatan Kalimantan Selatan. Truk-truk mengangkut batu bara dari tambang ke tempat penampungan batu bara (stock pile). Untuk menuju ke penampungan, Truk-truk yang jumlahnya ratusan harus melintasi jalan negara sehingga cukup membahayakan pengguna jalan lainnya. Sementara truk-truk pengangkut tandan sawit milik masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan perkebunan, dalam Perda tersebut masih tetap dapat melintas jalan umum namun dengan tonase sesuai kelas jalan. (gt)
Penyelesaian Trans Kalimantan Serentak

Empat provinsi se-Kalimantan diharapkan serentak menuntaskan pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan sepanjang 2.900 kilometer pada akhir tahun ini.
“Komitmen empat gubernur se-Kalimantan adalah untuk menyelesaikan Trans Kalimantan pada tahun 2009, ini harus dipegang bersama,” tegas Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, di sela acara Silaturahmi Kerukukan Warga Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Palangka Raya, Selasa (10/3).
Dijelaskannya, Trans Kalimantan yang menghubungkan empat propinsi tidak bisa dibangun sejak masa kemerdekaan karena kendala keterbatasan anggaran. Selain itu, kata Rudy, kondisi medan yang berat berupa rawa, tanah lunak, serta melintasi sejumlah sungai besar.
Menurutnya, empat provinsi yakni Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kaltim, saat ini tengah bekerja meningkatkan pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Ia berharap, jalan Trans Kalimantan itu dapat mulai digunakan secara efektif untuk menghubungkan empat propinsi pada tahun 2009.
Khusus di Kalsel, lanjutnya, pembangunannya dipacu di sepanjang jalan Barito Kuala-Banjarmasin-Tanah Laut-Tanah Bumbu-Kotabaru-hingga perbatasan Kalsel dengan Kalimantan Timur. Rudy menambahkan, semua ruas Trans Kalimantan di wilayahnya telah selesai dilelang dan saat ini pengerjaannya mulai dilaksanakan di lapangan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, mengemukakan, pembangunan jalan Trans Kalimantan saat ini masih menyisakan pekerjaan berat di perbatasan Kalteng dan Kalbar. “Ruas-ruas lain relatif telah lebih baik, hanya kami minta kepada Kalsel agar memperbaiki ruas jalan di perbatasan Kalsel – Kalteng di wilayah Anjir yang mengalami kerusakan,” paparnya.
Sekadar mengingatkan, program penyelesaian jalan Trans Kalimantan ini sebelumnya telah disetujui Departemen Pekerjaan Umum dengan total anggaran senilai Rp 3,1 triliun, dan dilaksanakan dari 2008 hingga 2009. (ant)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 38 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: