KALTENG “BERGUMUL” PERJUANGKAN TIGA PERSOALAN BESAR

     Oleh Hasan Zainuddin
     Palangkaraya,6/8 ()- Kalimantan Tengah (Kalteng) boleh jadi iri dengan wilayah lain yang maju, hingga berjuang membangun wilayah agar sejajar dengan daerah maju.
     Banyak persoalan dihadapi memajukan wilayah 153.564 Km2 berpenduduk sekitar dua juta jiwa ini.
     Dari sekian persoalan, tiga persoalan dirasa “mengganjal” perasaan rakyat Kalteng.
     “Saya merasa galau, kalau tiga persoalan ini belum selesai,”kata Gubernur Kalteng, Teras Narang di perayaan 4 tahun kepemimpinannya di Palangkaraya, Selasa malam (4/8) lalu.
      Tiga persoalan itu proyek nasional diharapkan mensejahterakan rakyat, yaitu persediaan listrik dijanjikan pemerintah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
65 kali dua mega watt (MW) di Kabupaten Pulang Pisau.
      Proyek lainnya Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare untuk pertanian, wilayah Kabupaten  Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan, serta Kota Palangkraya.
      Tetapi yang paling ditunggu penyelasaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), katanya.
      Gub Kalteng secara terpisah kepada pers pernah mengancam akan mengambil alih proyek PLTU ini.
     “PLTU selesai 2010 melalui janji Dirut PLN, atasi krisis listrik wi wilayah ini, masuk program pembangunan pembangkit 10 ribu MW, tapi tak pernah terealisasi, padahal diketahui warga, seakan janji gubernur, tambahnya.
     Teras Narang melihat vitalnya PLTU, maka itu harus direalaisasikan, karenanya PLN ingkar akan diambil alih, sebab ada investor berminat.
     Ketersediaan listrik Kalteng harus dipenuhi upaya mencukupi kebutuhan energi itu seiring kian bertambahnya penduduk dan kebutuhan industri, serta menarik investasi.
     Mengenai PLG, Teras Narang akui menjadi lahan sejuta masalah.
      Dalam bukunya “membuka isolasi untuk Kesejahteraan rakyat,” disebutkan kawasan PLG alami kerusakan parah, kebakaran musim kemarau, kebanjiran musim hujan.
     Kondisi itu membuat warga di kawasan itu menjadi miskin, sebagian warga transmigran kabur kembali ke kampung halaman, tak tahan hidup kondisi parah itu, yang bertahan 8.487 KK di 43 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
     Awal 1996/1997 penempatan transmigrasi di areal tersebut 14.935 KK atau 60.819 jiwa, asal Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Bali, NTB, NTT, Lampung serta penduduk lokal.
     Masalah lain rusaknya lingkungan kawasan itu, sistem tata air yang dikembangkan menyebabkan terjadinya kondisi “over drain” dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki.
     PLG menyebabkan 400 ribu ha hutan tropis basah (torpical rain forest) menjadi terbuka, pembangunan saluran primer induk 187 KM memotong kubah gambut dinilai kurang tepat, karena jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut lantaran turunnya permukaan air tanah.
     Dengan demikian gambut menjadi kering dan tak balik (Irreversible drying) yang mempermudah terjadinya kebakaran.
     Lahan gambut ekosistem unik dan mudah rusak, lapisan gambut tersusun dari timbunan bahan organik mati yang berisi oksigen dan unsur hara yang rendah, seperti daun, batang, dan akar-akaran yang diperkirakan terakumulasi selama 5-10 ribu tahun.
     Pada bagian atas lapisan gambut hidup berbagai tumbuhan dan satwa liar.
     Jika bahan organik pada lapisan bawah ini musnah, sangat sulit bagi ekosistem ini untuk pulih kembali.
     Karena itu, proyek PLG terbengkalai jadi sumber malapetaka, kebakaran, kebanjiran dan penyumbang terbesar bencana kabut.
     Menurut Teras Narang, pihaknya berjuang keras merehabilitasi PLG ini melalui berbagai cara, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG.
     Kemudian persoalan RTRWP, dikatakannya sesuatu yang paling ditunggu penyelasaiannya, tanpa RTRWP Kalteng sulit membangun wlayah.
     Semua wilayah Kalteng statusnya hutan, saat ingin alih fungsi untuk kebutuhan lain terhambat aturan dengan Departemen Kehutanan.
     “Terus terang saja, hampir seratus persen wilayah Kalteng bersatus wilayah hutan, termasuk kantor Gubernur Kalteng ini,” tuturnya saat menerima audensi pengurus PWI Kalteng.
     Kalau semua wilayah bersatus hutan, dan belum dialihfungsikan sesuai tata ruang, lalu bagaimana Kalteng ingin membangun.
     Masalah RTRWP cukup lama menggantung, sejak tahun 1982, guna mengatasi dibuatlah Perda No 8 tahun 2003, agar Kalteng bisa memanfaatkan lahan, tapi Perda dinilai kalah dengan aturan yang lebih tinggi tentang kehutanan.
     “Seharusnya Dephut dan DPR RI segera bahas RTRWP Kalteng, kemudian mensahkannya agar rakyat bisa lega,” kata Teras Narang.
     Menggantungnya persoalan RTRWP ini memang cukup ‘meradang’ perasaan rakyat Kalteng yang lagi bersemangat mengejar ketertinggalan,termasuk kalangan  tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota DPRD setempat.
    Bahkan kalangan DPRD Kalteng mengancam rame-rame terbang ke Jakarta unjukrasa ke pemerintah pusat menuntut pengesahan RTRWP.
     “Sudah bertahun-tahun proses RTRWP Kalteng ini mengendap di Jakarta, sampai sekarang belum disahkan juga,” kata HM Asera anggota DPRD komisi B yang juga Ketua DPW PKB Kalteng kepada pers di Palangkaraya.
     Tanpa RTRWP sulit investor datang ke Kalteng, padahal banyak minat mereka ke Kalteng, seperti dari Yaman investasi Rp4,5 triliun kebun sawit,dari Jepang, ustralia sektor tambang serta dari Thailand dan China sektor lainnya.
     Padahal nvestor dinanti kelola lahan Kalteng nan luas guna sediakan pekerjaan warga setempat, serta meningkatkan perekonomiannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: