LAPISAN GAMBUT KALTENG JADI KAWASAN PRODUK IKAN

Oleh Hasan Zainuddin

Siapa sangka lapisan gambut tebal dengan kadar keasaman air tinggi di Desa Garung,  Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berubah jadi kawasan produk ikan patin.
“Itu berkat kemauan kuat masyarakat, memanfaatkan tehnologi sederhana merubah lahan marginal itu menjadi lahan produktif bagi budidaya ikan,” kata Direktur Usaha Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Dr.Lenny Syafei,MS.
Dr.Lenny Syafei, berada di Kalteng, mendampingi Sekjen DKP, Dr Syamsul Maarif panen perdana ikan patin sistem kolam di lahan gambut proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare.
Menurut Lenny Syafei, gambut tak masalah jadi lahan budidaya ikan, tinggal buat kolam kedalaman 2,5 m hingga  menemukan tanah liat, dibubuhi kapur kurangi keasaman, ditaburi pupuk kandang tumbuhkan kehidupan plankton. Bila plankton berkembang ikan bisa hidup, plankton makanan ikan.
Pemberian kapur untuk pengapuran dasar digunakan jenis kapur tohor Ca (OH)2 tujuan basmi penyakit, dan menaikkan pH air dari 3 menjadi 5 atau 6.
Pemberian pupuk kandang dilakukan dengan menebarkan merata di kolam, sebagian diapungkan, seminggu kemudian diberikan pupuk UREA dan NPK yang di berikan secara bersamaan untuk menumbuhkan makanan alami di kolam.
Dipilihnya ikan patin, karena ikan jenis ini dinilai mudah beradaptasi dan mampu  hidup pada perairan yang memiliki kadar DO (Disolved Oxygen) dan pH yang rendah.
Pembudidayaan ikan patin di PLG mulai 2008,  sudah dimanfaatkan pemeliharaan ikan 18 buah, kolam patin 12 buah, nila, dan lele masing-masing tiga kolam.
Melihat keberhasilan merubah lahan gambut jadi lahan produktif ikan itu, maka DKP bersedia berikan dana usaha itu, agar PLG yang sebelumnya diproyeksikan sebagai sentra tanaman pangan menjadi sentra produk ikan.
“Kita ada Rp300 miliar kredit ketahanan pangan bagi pengembangan pembudidayaan ikan di Kalteng ini,” kata Lenny Syafei.
keberhasilan di Desa Garung menjadi contoh pengembangan gambut lainnya di wilayah ini.
Bupati Pulang Pisau, Moh Amur gembira lahan wilayahnya  yang asam itu bisa diolah kolam ikan, maka ia bertekad memperluas kawasan budidaya agar Pulang Pisau jadi sentra produk ikan patin terbesar Kalteng.
“Kita akan terus dorong pembudidaya memperlebar usahanya, kita juga bantu alat berat untuk buat kolam, karena agaknya membuat kolam tak bisa hanya pakai tenaga manusia, maka perlu alat berat,” kata Amur.
Dalam panen ikan patin, beberapa ton ikan ukuran setengah hingga dua kilogram per ekor terangkat, kemudian ikan itu dibagikan ke masyarakat yang ikut menyaksikan keberhasilan tersebut.
Di kolam-kolam lain yang tidak dipanen terlihat banyaknya ikan patin baik kecil dan besar.
Kolam ikan bagian dari Instalasi Budidaya Ikan Lahan Gambut Pulang Pisau, Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin.
Instalasi itu didirikan karena adanya Instruktur Presiden No. 2 tahun 2007 Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG yang dibuka sejak orde baru.
Menurut Sekjen DKP,  empat program harus daksanakan rehabilitasi PLG, konservasi, budidaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tranmigran, serta koordinasi dan evaluasi.
Perikanan salah satu dalam program yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan PLG.
DKP melalui salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin mewujudkan dukungan dengan membangun Instalasi Budidaya Ikan Lahan Gambut di Desa Garung ini.
Adanya instalasi ini diharapkan minat masyarakat dan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan kian meningkat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka.
Jenis budidaya ikan patin, komoditas unggulan di bidang perikanan budidaya yang mempunyai prospek sangat baik.
Ikan patin sebagaimana komoditas ikan budidaya lainnya merupakan sumber omega 3 yang sangat tinggi, bagus bagi pertumbuhan otak manusia.
Mengkonsumsi ikan patin rutin bermanfaat peningkatan gizi dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
Budidaya ikan patin merupakan lapangan usaha sangat menjanjikan, ikan patin dapat diusahakan dengan modal kecil dan dapat keuntungan besar, dibudidayakan intensif, hemat lahan dan air, tutur Sekjen DKP.
Hadir panen ikan itu Dirjen Perikanan Budidaya,Dr Made Nurdjana, beberapa direktur DKP, serta Wakil Gubernur Kalteng, HM Diran.
HM Diran meminta perbankan terlibat pengembangan budidaya, dengan berikan modal kepada pembudidaya agar Kalteng benar-benar bisa menjadi sentra produk budidaya ikan lahan gambut terbesar tanah air.
Dirjen Perikanan Budidaya, Dr Made Nurdjana menambahkan, permintaan ikan dunia kian meningkat, karenaya budidaya berprospek.
Konsumsi ikan dunia meningkat setelah dipercayainya makan ikan menyehatkan, peluang ekspor ikan itu harus dimanfaatkan pembudidaya lahan gambut Kalteng ini.
Made Nurdjana menguraikan permintaan konsumsi ikan patin dunia, terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Eropa.
Pemenuhan ikan patin dunia didominasi Vietnam satu juta ton per tahun, tapi konsumen tak puas hanya satu negara produsen, mereka melirik produksi ikan patin Indonesia, tutur Made Nurdjana.
Hanya diingatkan permintaan ikan patin dunia hanya dagingnya bewarna putih tidak daging merah, budidaya di perairan mengalir.
Daging patin warna merah kurang disukai, padahal daging warna merah biasanya budidaya di air tak mengalir seperti kolam yang ada di Desa Garung Kalteng ini.     Karena itu, Made Nurdjana memberikan tip agar daging ikan warna putih, setelah beberapa bulan di kolam baru dipindahkan ke air mengalir, setelah dua bulan baru panen, maka daging ikan berubah putih.
Ia pun memberikan tip lagi, pembudidayaan ikan harus dipadukan dengan budidaya sayuran, dan hortikulkultura, hingga hasil diperoleh rakyat besar.

Iklan

“MENARA AIR” SUMBER HIDUP 15 JUTA PENDUDUK KALIMANTAN

  Oleh Hasan Zainuddin
        Banjir dan kekeringan bencana silih berganti di wilayah bila kawasan resapan air yang ada di wilayah itu rusak.
        Di Kalimantan (Borneo) terdapat resapan air berhutan lebat berada di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang disebut “menara air.” karena 20 sungai mengaliri keseluruhan, 14 di antaranya behulu di kawasan ini, seperti Sungai Barito, Mahakam, Kapuas, dan sungai besar lainnya.
         Menara air berada di deretan pegunungan membelah bagian tengah Kalimantan melintasi wilayah tiga negara, seluas 20 juta hektare sumber kehidupan 50 suku Dayak atau 15 juta jiwa, terutama untuk penyediaan pangan, obat, ikan, daging, bahan bangunan, dan keperluan lainnya.
         Padahal penelitian tahun 2000-2002, 1,2 juta hektare hutan Kalimantan hilang setiap tahun, dicuri, alih fungsi, serta kebakaran hutan. Akibat dari itu hutan terus berkurang, baik segi luasan maupun kualitasnya.
         Berdasarkan tulisan media World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia, hutan Kalimantan  tersisa tinggal 50 persen, dan terus berkurang pada tingkat makin mengkhawatirkan, bencana pun kian  meluas. Hutan masih baik tinggal di kawasan menara air itu.
         Hutan menara air miliki keanekaragaman hayati, terdapat 40 persen hingga 50 persen jenis  flora dan fauna ada di sini, dan dalam 10 tahun terakhir terdapat 361 species baru ditemukan.
         Pentingnya menara air melahirkan kesepakatan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, pada 12 Pebruari 2007 di Pontinakak Kalbar, untuk melakukan kerjasama multipihak melalui yang disebut Program Heart of Borneo (HoB).
         HoB atau Jantung Kalimantan program konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan di sepakati tiga negara guna mengkonservasi dan mengelola hutan tropis menara air itu.
         HoB program multipihak melibat semua sektor, pemeriuntah, swasta, masyarakat, akademis dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
         Tiga negara menyepakati lima program kolaborasi yakni pengelolaan lintas batas, pengelolaan kawasan yang dilindungi, pengelolaan Sumber daya alam (SDA) berkelanjutan, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kapasitas.
         Koordinator HoB Kalimantan Tengah (Kalteng) Henderik Segah, menyebutkan pembahasan penyelamatan menara air ters dilakukan terakhir pertemuan tingkat negara yang ketiga HoB di Kota Kinabalu, negara bagian Sabah, Malaysia dari tanggal 5-6 Oktober 2009 lalu.
         Masing-masing negara memberikan perkembangan terbaru program HoB dan membicarakan beberapa isu penting seperti Institutional Arrangement and Modalities, mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk program HoB (termasuk opsi program REDD, sebagai salah satu alternatif pendanaan), sistem informasi geografis program HoB serta logo HoB.
         Pertemuan itu dihadiri delegasi negara dari Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Mr. Hj Saidin bin Salleh, Director of Forestry, Forestry Department, Ministry of Industry and Primary Resources, Brunei Darussalam, kata Hendrik Segah.
        Sementara Indonesia, katanya  dipimpin oleh Dr. Samedi, Deputy Director for Protected Areas and Game Parks, Directorate of Area Conservation, Ministry of Forestry, Indonesia dan Malaysia oleh Dr. Penguang Manggil, Permanent Secretary, Ministry of Environment and Public Health Sarawak, Malaysia.
         Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Deputi Menteri Sumberdaya dan Lingkungan, Malaysia.
         Upaya konservasi lintas batas yang telah ada ini merupakan komponen penting yang perlu terus dipertahankan dalam rangka memastikan perlindungan dan konservasi hutan dataran tinggi Borneo, demikian dinyatakan oleh Josep Kuruph.
        Ketiga negara menyampaikan perkembangan program HoB di negara masing-masing pada hari pertama pertemuan tersebut. Brunei telah membentuk Dewan Nasional HoB (Brunei Darussalam HoB National Council) dan HoB Center.
         Indonesia telah memiliki draft final rencana aksi strategis nasional sebagai landasan implementasi Program HoB di Indonesia dan bahwa kawasan HoB oleh pemerintah telah diadopsi sebagai kawasan strategis nasional (KSN).
         Sementara dari sisi Malaysia, perkembangan yang telah terjadi adalah bahwa Program HoB di kawasan Sabah dan Sarawak, merupakan salah satu program penting yang termasuk dalam Ninth Malaysia Plan.
         Bagian esensial dari pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Institutional Arrangements dan Modalities yang merupakan pilar penting dalam implementasi program HoB setelah ketiga negara menyepakati lima program utama pada pertemuan trilateral sebelumnya di Pontianak tahun 2008, tambah Hendrik Segah.
         Draft dokumen yang menjadi bahan diskusi bersama ketiga negara khusus untuk isu ini dipersiapkan oleh Malaysia.
         Dalam pertemuan kemudian disepakati perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap Institutional Arrangements dan Modalities, sehingga setelah pertemuan trilateral di Kota Kinabalu ini, akan segera dibentuk Kelompok Kecil yang dimandatkan untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu tersebut, kata Hendrik Segah.
         Brunei Darussalam bersedia memfasilitasi pertemuan Kelompok Kecil ini dan sekaligus menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan pertemuan ketiga negara keempat yang secara tentatif akan diadakan pada bulan April 2010 tahun depan.
         Indonesia mengusulkan pembahasan isu pendanaan berkelanjutan untuk Program HoB, di dalamnya termasuk pula pertimbangan pentingnya mempromosikan HoB sebagai kawasan prioritas REDD (Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation Mengurangi Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan).
         Ketiga negara menyepakati hal ini dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan trilateral mendatang dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing negara dan dinamika yang berlangsung terkait dengan isu kehutanan dan iklim ini.

KALTENG INGIN WUJUDKAN JALUR REL KERETA API

Oleh Hasan Zainuddin
     Akibat sebagian besar wilayahnya masih terisolir, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum bisa menggarap sebagian besar sumberdaya alamnya.
     Dengan wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, banyak daerah di Kalteng belum terhubung dengan transportasi darart satu sama. Sarana perhubungan yang tersedia hanyalah jalur sungai.
    Melihat kenyataan itu Gubernur Kalteng Teras Narang mencoba mengembangkan jenis transportasi massal yang murah, khususnya untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah.
    Teras Narang mengatakan, sumber daya alam Kalteng yang melimpah tersebut salah satunya  batubara. Berdasarkan data, cadangan batubara di sana sebanyak 4,8 miliar ton, dan 50 persen di antaranya merupakan batubara kalori tinggi.
    Sumber daya alam itu  belum dimanfaatkan karena angkutan dari lokasi tambang ke pelabuhan belum tersedia.
    Ada tiga alternatif angkutan batubara Kalteng, sungai, jalan raya darat, dan kereta api. Menurut Teras, dari hasil kajian, kereta api merupakan pilihan ideal. 
   Angkutan kereta api itu diyakini bisa meningkatkan produksi saat ini yang 1,5 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun atau bahkan lebih.
    Pemprov Kalteng akan membangun rel kereta api angkutan bukan hanya batubara, tapi juga biji besi, zirkon dan semua hasil hutan dan perkebunan, seperti sawit, karet, dan rotan.
    Teras Narang menjamin, proyek rel kereta api itu tak membabat hutan. Menurut dia, rel yang mulai dibangun pada 2010 itu berada di pinggir jalan raya dan sungai yang tak ada lagi berhutan.
   “Kita sudah pikirkan dalam mewujudkan rel KA tidak merusak hutan. Sebab, kalau merusak lingkungan dan hutan maka proyek itu tidak jadi dilaksanakan,” tuturnya menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak.
    Pembangunan rel kereta api itu semata sebagai alternatif angkutan tambang dan jenis angkutan massal lainnya, lantaran alternatif lain sudah tidak ada.
    Angkutan bahan tambang dan komoditi lainnya dengan jumlah besar tidak mungkin melalui jalan darat, karena kapasitas jalan maksimal delapan ton, sementara angkutan tambang khususnya batubara minimal 20 ton.
    “Kalau jalan darat dipaksakan, jelas akan mempercepat kerusakan jalan” tutur Teras Nerang.
    Pilihan kedua, jalan sungai memang relatif mudah dan murah dan mampu mengangkut jumlah tonase yang lebih besar, umpamanya melalui tongkang. Tapi, sungai tidak selalu bisa digunakan.
    “Sungai Kalteng seperti Sungai Barito adalah pasang surut dan hanya empat jam dalam sehari semalam debit air yang bisa dilalui tongkang batubara,” katanya.
    Selain itu sungai-sungai Kalteng juga sering mendangkal, terutama pada musim kemarau.
     Akhirnya sungai tidak bisa menjadi pilihan angkutan tambang dan angkutan komoditi lainnya dengan jumlah besar.
     Pilihan jatuh pada kereta api, yang lebih murah dan cepat waktu angkutannya. Jalur itu diandalkan untuk mengangkut batu bara dari sentra pertambangan ke pelabuhan laut untuk memudahkan ekspor berbagai komoditi pertambangan dan komoditi hasil alam lainnya.
      Pembangunan jalur kereta api itu memperoleh sambutan positip dari berbagai pihak, terutama kalangan investor. Hal itu terlihat dari banyaknya investor negara lain yang berminat menanamkan modal di proyek rel kereta api Kalteng.
     Teras Narang menyebutkan, investor yang berminat itu dari negara China, Jepang, India, Rusia,  dan Inggris.
    “Mereka melihat investasi ini sangat menuntungkan di kemudian hari, sebab setiap perusahaan yang memanfaatkan rel KA tersebut harus membayar fee, sesuai kesepakatan yang menguntungkan,” katanya.
     Menurut Teras, pembangunan rel itu memang membutuhkan biaya tinggi. Kalteng mengusulkan proyek itu dikerjakan melalui  kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS), sebagaimana  diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
    Proyek-proyek terkait perkeretaapian yang diusulkan pendanaannya melalui mekanisme KPS  itu adalah, ruas  Palaci-Puruk Cahu-Bangkuang (tahap 1) sekitar 185 km, kemudian  Bangkuang-Lupak Dalam sekitar 175 km, lalu  Kudangan-Kumai sekitar 195 km.
    Ruas Kuala-Kurun-Pembuang sekitar 466 km, serta ruas Tumbang Samba-Naga Bulik  sekitar 418 km, di samping ruas Puruk Cahu-Kuala Kurun-Palangka Raya-Pulang Pisau- Kuala Kapuas sekitar 390 km.
     Memperhatikan kondisi pengangkutan batubara sekarang dan distribusi potensi batubara yang ada, maka prioritas tahap pertama yaitu ruas rel kerepa api Palaci-Puruk Cahu-Bangkuang sepanjang 185 km , lalu dilanjutkan jaringan lain hingga tahap keempat.
    Ruas itu melewati tiga  kabupaten; Murung Raya, Barito Utara, dan Kabupaten Barito Selatan. Jalur itu meliputi delapan kecamatan; Muara Laung,lahei, Teweh Tengah, Montalaat, Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau, dan Kecamatan Dusun-Hilir.
    Untuk ruas Puruk Cahu-Bangkuang telah dilaksanakan konsultasi publik  pada 23 Mei 2009 dan “market sounding”  pada minggu pertama bulan Agustus  2009 yang dilaksanakan di Palangkaraya.
    Sedangkan proses pelelangan, kata Teras Narang, dilaksanakan Februari-Maret  2010.
    Persetujuan  juga sudah diberikan  Menteri Perhubungan RI, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Pembangunan tanggal 29 April 2009 perihal persetujuan prinsip penetapan trase jalur kereta api angkutan batubara dari Puruk Cahu Bangkuang Kalteng, kata Teras Narang
   Pada 23 Juli, dilakukan Pertemuan antara Pemprov Kalteng dan Tim Pemurus Kebijakan Dukungan Pemerintah (Departemen Keuangan RI) untuk penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPS proyek pembangunan rel KA Puruk Cahu-Bangkuang.
        Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari implementasi pasal 6 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur tentang Tata Cara Evaluasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur yang membutuhkan dukungan pemerintah.