MENGANGKAT KESEJAHTERAAN MELALUI BANK SAMPAH

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin,21/10 (ANTARA)- Sampah dulu dianggap musuh belakangan justru dinilai berkah lantaran memberikan nilai keuntungan besar setelah adanya program bank sampah.

Seperti terlihat di Kompleks Mahligai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, keberadaan bank sampah mengubah kampung tadinya kotor menjadi sebuah pemukiman yang bersih, indah, dan asri.

Di lokasi itu warga diajak mengumpulkan sampah non organik, setiap barang akan dibeli sesuai harga jual yang berlaku di pengumpul barang bekas.

Misalnya kardus Rp1.000 per kilogram, besi Rp dua ribu per kilogram, kaleng Rp12 ribu per kilogram, botol kaca (kecap) Rp300 per kilogram dan banyak lagi.

Wali Kota Banjarmasin Muhidin saat pencanangan perilaku hidup bersih di lokasi itu mengaku bangga melihat pemukiman bersih dimana terdapat budaya masyarakat mengembangkan bank sampah.

Karenanya ia mengajak seluruh masyarakat membiasakan diri berperilaku hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjadikan sampah sebagai barang ekonomis.

“Saya senang melihat di pemukiman lokasi ini, terdapat bank sampah, seharusnya bank-bank sampah ini diperbanyak saja,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rusmin mengakui bahwa pihaknya memperbanyak lokasi bank sampah, sata ini baru terdapat 20 bank sampah, dan akan bertambah lagi 10 bank sampah dalam waktu dekat ini, hingga akhirnya mencapai 50 bank sampah.

Bank sampah bisa memberikan tambahan penghasilan anggota atau nasabahnya, lingkungan mereka juga terjaga kebersihannya.

Keberadaan bank sampah dinilai penting karena tumpukan sampah rumah tangga bisa dikelola di lokasi tersebut, setiap yang bernilai bisa dijual langsung sementara sampah organik akan dibuat pupuk kompos yang kemudian di paking untuk kemudian dijual pula.

“Daripada membuang sampah tidak jadi apa-apa, lebih baik dikumpulkan di bank sampah. Mengumpulkan sampah diberi uang. Bahkan bisa pinjam uang, bayarnya hanya dengan sampah,” ujarnya.

Setelah masyarakat mengumpulkan barang bekas tersebut ke bank sampah, maka nilai jualnya akan ditulis petugas di buku tabungan khusus.

Mereka yang mengumpulkan bisa mengambil uang hasil penjualan barang bekas tersebut setelah tiga bulan. Dengan cara tersebut, sampah tak lagi dibuang percuma tetapi menghasilkan uang bagi warga setempat.

Saat ini sudah ada beberapa bank sampah yang cukup aktif difungsikan, banyak dimanfaatkan masyarakat seperti terlihat di kompleks Mahligai, Kompleks Malkon Temon, serta di kawasan Sungai Andai.

Sedangkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Banjarmasin Hamdi menyambut gembira keberadaan bank sampah di kota ini, dan itu harus dikembangkan lebih luas lagi.

Di beberapa daerah tanah air keberadaan bank sampah sudah memberikan kesejahteraan masyarakat, sampah tak lagi dianggap masalah tetapi jutru dianggap berkah.

Di beberapa daerah, banyak warga terbantu oleh sampah melalui program bank sampah, mereka pinjan uang bayar dengan sampah, mereka mau barang elektronik bisa bayar dengan sampah, bahkan kredit kendaraan roda dua pun bisa bayar dengan sampah.

“Pokoknya sampah sudah bukan barang mencemari lingkungan lagi, tetapi barang menghasilkan rupiah,” tutur Hamdi saat pelatihan jurnalistik lingkungan di balaikota Banjarmasin.

Di beberapa daerah tanah air belakangan ini mulai ramai dikembangkan bank sampah, konon bank sampah sudah melebihi 800 lokasi secara nasional.

Menurut Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Banjarmasin, Rusmin selain melalui bank sampah penanganan sampah di kota ini juga melalui cara yang disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) “3R” yaitu reuse (menggunakan kembali), reduce (mengurangi), recycle (daur ulang) seperti ditujuh lokasi Banjarmasin.

Tujuh lokasi Banjarmasin itu, TPST 3R Jalan Angsana dan Cemara Raya dan Sungai Andai di wilayah Banjarmasin Utara, Simpang Jagung Banjarmasin Barat, Sungai Lulut Banjarmasin Timur, Sentra Antasari Banjarmasin Tengah, serta TPST 3R Basirih Selatan Banjarmasin Selatan.

Melalui TPST ini juga telah memberikann nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat serta kalangan pemulung.

Upaya lain bahkan Pemkot Banjarmasin menerjunkan 60 petugas pengawas untuk mengawasi pembuangan sampah ke TPS agar tidak berserakan, serta membentuk komunitas warga peduli samnpah.

Jangka panjangnya terus menambah pendanaan, tenaga kerja, peralatan, serta peningkatan tehnologi serta mengelola TPA agar mampu menampung pembuangan sampah secara baik dan benar pula.

Mengenai mengelolaan sampah di Banjarmasin, Rusmin bercerita berbagai kendala mengurus sampah, bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga kekurangan tenaga kerja, minimnya jumlah peralatan, serta kondisi alam, tetapi yang paling memusingkan adalah perilaku masyarakat itu sendiri yang selalu membuang sampah sembarangan di berbagai tempat.

“Kalau hanya mengandalkan pemerintah tanpa dukungan masyarakat sampai hari kiamat pun persoalan sampah tak akan pernah selesai di kota ini,” kata Rusmin lagi.

Sebagai contoh saja, sudah diingatkan warga membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) harus malam hari, nyatanya selalu membuang di siang hari.

Bahkan katanya, setelah tumpukan sampah diangkut pada pagi hari dan TPS sudah bersih, tapi hanya beberapa waktu berselang lokasi itu menggunung lagi sampah.

Bahkan bukan hanya individu warga yang membuang sampah sembarangan tetapi juga berbagai perusahaan besar seperti hotel, restauran, rumah makan, dan perusahaan lainnya yang membuang skala besar secara sembarangan pula.

Padahal sebagian besar dari 117 TPS di kota ini justru di pinggir jalan besar, dan akibatnya sampah terus meluber hingga ke tengah jalan raya dan menganggu warga kota.

“Kalau cara-cara masyarakat seperti itu terus dilakukan siapa pun pasti pusing tujuh keliling mengurus sampah ini,” kata Rusmin lagi.

Apalagi kian waktu produksi sampah volumenya terus meningkat seiring bertambahnya penduduk, dan sekarang terdata 573 ton atau 1.800 meterkubik per hari.

Bagaimana sampah sebanyak itu dibersihkan dengan peralatan dan tenaga yang masih terbatas, dengan jumlah truk angkut sampah hanya 38 buah, tosa (kendaraan roda tiga) t11 buah, padahal idealnya truk sampah minimal 125 buah.

Dengan kondisi terbatas itu maka jumlah sampah yang terangkut ke TPA 200 ton saja, sisa sampah yang tak terangkut tersebut memang ada yang diambil pemulung, dibuang ke sungai oleh oknum warga atau di daur ulang untuk pupuk organik dan sebagainya, tapi masih banyak yang tertinggal dan jumlah itulah yang terus mengotori kota ini.

“Melalui program sampah dan TPST 3R itulah sampah di Banjarmasin bisa tertangani kedepannya,” katanya.

LEBAK SOLUSI ATASI KETAHANAN PANGAN KALSEL

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 13/10 (ANTARA)- Saat daerah lain mengeluh kesulitan beras musim kemarau, justru Kalsel bisa tersenyum,lantaran 150 ribu hektare lahan lebak yang tadinya tergenang air menjadi kering dan sebagian bisa ditanami padi dan subur.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengakui wilayahnya memperoleh berkah memiliki lahan semacam itu. Akibat lahan itu pula wilayahnya tak pernah mengalami defisit beras.

“Kami merasa bangga memiliki lahan lebak yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi dan palawija, berkat lahan itu pula produksi padi Kalsel bisa terus ditingkatkan ” tuturnya.

Dengan memiliki lahan unik itu maka Kalsel dinyatakan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, sehingga diminta menyumbang beras untuk kebutuhan pangan nasional.

“Saya harap beban ini bisa ditanggung bersama-sama oleh kabupaten dan kota, koordinasi harus ditingkatkan, terutama memanfaatkan 500 ribu lahan wasah yang sudah ada, termasuk mencari varietas padi yang sesuai dengan lahan,” katanya.

Salah satu lahan yang bisa dimanfaatkan maksimal adalah lahan lebak yang saat kemarau dapat menguntungkan petani padi di daerah ini, karena bisa tanam padi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aus Al Kausar menambahkan lahan lebak Kalsel potensial meningkatkan produksi padi, seperti contoh Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) seluas delapan ribu hektare yang belum maksimal ditanami padi.

“Dengan kemarau lahan lebak bisa ditanami padi yang mampu memproduksi enam ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektare,” katanya seraya mengatakan padi lebak bisa panen dua kali setahun.

Diakui berbagai upaya dilakukan meningkatkan produksi pangan Kalsel, selain mengandalkan lahan tadah hujan, lahan kering, dan lahan beririgasi, tetapi juga mengandalkan lahan lebak itu tadi.

“Aliran sungai menyebabkan unsur dan zat-zat yang ikut dalam air mengendap sehingga membuat tanah lahan lebak menjadi subur,” katanya.

Kendalanya di lahan seperti itu, air yang mengendap memerlukan waktu cukup lama untuk bisa kering, sehingga diperlukan teknologi untuk mengolahnya, salah satu cara dengan pompa air primer, sekunder, dan tersier dari polder.

Untuk meningkatkan kemampuan lahan lebak itu, maka Kalsel kini sedang merevitalisasi polder Alabio di Kabupaten HSU sebagai sarana mengatur tata air di lahan seperti itu.

Polder Alabio yang dibangun sejak Zaman Belanda itu diperbaiki selesai 2013, meski demikian tahun 2012 ini sistim irigasi pertanian melalui polder itu sudah bisa dimanfaatkan mengairi sawah petani.

Melalui sistem pengaturan air maka diharapkan terjadi peningkatan produksi padi, sekaligus peningkatan intensitas tanam, karena selama ini petani di daerah ini hanya bisa sekali tanam dalam satu tahun.

Polder Alabio akan mampu mengairi empat kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Babirik, dan Danau Panggang.

Polder tersebut mengairi daerah irigasi seluas enam ribu hektare dengan pola tanam padi dan palawija.
Varietas unik
Berdasarkan cacatan, di Kalsel terdapat padi unik yakni padi yang mampu bertahan hidup di lahan lebak, seperti varietas lokal yang disebut dengan “padi rintak,” dan “padi surung.” Varietas padi ini memiliki kelebihan yakni mampu mengikuti perkembangan air.

Wilayah yang banyak mengembangkan varietas padi unik ini terdapat di lahan lebak di Kabupaten HSU.

Padi varietas unik ini bukan hanya di Kabupaten HSU di kembangkan tetapi juga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) serta di wilayah Barito Kuala (Batola).

Padi rintak sudah lama diusahakan untuk pertanian Kalsel, dengan memanfaatkan menyurutnya air lahan lebak.

Memanfaatkan lahan lebak saat kemarau disebut “merintak,” sehingga bertaman padi pada kondisi tersebut dikenal sebagai tanam padi rintak, dan sawahnya adalah “sawah rintak”atau “sawah timur” karena bertiup angin timur.
Sebaliknya kondisi air lebak yang merambat naik atau mendalam pada musim hujan disebut sebagai “menyurung” sehingga bertanam padi lahan lebak pada musim hujan disebut juga sebagai “padi surung.”
Sedang sawahnya disebut “sawah surung” atau “sawah barat” karena pada musim itu bertiup angin barat.

Disebut pula sebagai padi surung lantaran padi ini mampu mengikuti ketinggian air, artinya bila air terus meninggi atau dalam maka batang padinya pun ikut lebih tinggi pula sebatas ketinggian air sehingga padi ini tak pernah tenggelam.

Melihat potensi lahan lebak yang begitu luas disamping adanya varietas padi unik tersebut sebenarnya Kalsel tak khawatir akan penyusutan lahan pertanian ber irigasi yang berada dekat perkotaan.

Menurut keterangan beberapa tahun belakangan banyak lahan pertanian di Kalsel yang beralih fungsi, atau sekitar 19 ribu hektare.

Sebagai salah satu upaya peningkatan produksi padi Kalsel, tersebut adalah mencetaklahan baru sekitar tiga ribu hektare serta pemanfaatkan lahan rawa atau lebak tersebut.

“Dengan bantuan teknologi pertanian, kita juga bisa memanfaatkan lahan lebak atau rawa monoton, untuk menanam padi, yang tingkat produktivitasnya juga cukup baik,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Aus Al Kausar.

Ia mengatakan, hingga saat ini produksi padi di daerah setempat masih surplus, oleh sebab itu, walau lahan pertanian mengalami penyusutan karena alih fungsi, tapi produksi padi terus meningkat dan masih tetap surplus.

Kesempatan lain Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin berpendapat, walau produksi padi di provinsi itu terus meningkat dan surplus, tapi perlu antisipasi dini atas kemungkinan alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran.

“Sebab jika tidak dilakukan antisipasi dini, lambat laun lahan pertanian semakin menyusut, sementara pembukaan sawah atau lahan pertanian baru tidak seimbang dengan penyusutan lahan pertanian di Kalsel,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ia mengemukakan perlunya pengaturan alih fungsi lahan pertanian sebaik mungkin.

“Untuk itu perlu pengaturan atas alih fungsi lahan pertanian, guna mempertahankan lahan pertanian secara abadi dan tetap terwujudnya ketangguhan ketahanan pangan, baik bagi daerah Kalsel maupun nasional,” demikian Ihsanudin.