MENYELAMATKAN TAHURA SULTAN ADAM SEBAGAI MENARA AIR

Oleh Hasan Zainuddin

1

penulis

riam kanan

riam kanan
Banjarmasin,18/3 (Antara)- Persoalan air minum kini menghantui warga Provinsi Kalimantan Selatan lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Persoalan yang dihadapi beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kalsel sulit mencari sumber bahan baku, andalan air baku selama ini masih terpaku pada air Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus atau wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Padahal kondisi Tahura yang seluas 112 ribu hektare itu belakangan ini kian rusak saja, lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.

Bukti Tahura yang merupakan daerah resapan air tersebut sudah rusak adalah kian berkurangnya volume air yang turun dari wilayah tersebut, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut ke Sungai Martapura sebab karena tekanan air dari atas berkurang maka air laut yang asin masuk hingga ke hulu sungai.

“Bila kadar garam air sungai Martapura di atas 200 ppm maka sulit dijadikan air bersih PDAM,” kata Direktur Utama PDAM Banjarmasin, Ir Muslih.

Bukan hanya peroalan keasinan sungai yang dihadapi perusahannya belakangan ini, karena juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat menandakan air sudah tidak bersih lagi setelah adanya kerusakan kawasan di hulu sungainya.

Tingkat kekeruhan yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.

Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.

Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapo juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.

Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah menara air Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.

air

air di mandiangin Tahura

teman

bersama teman
Terjadi Kerusakan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu (16/3) mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.

Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.
“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.

Dalam penanaman bibit penghijauan Tahura tersebut selain di lakukan para pejabat lingkungan Pemkab Banjar juga melibatkan puluhan wartawan yang tergabung dalam komunitas “pena hijau.”
Menurut Ridhani jumlah lahan kritis di kawasan Tahura yang masuk wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada 2007.

“Hingga 2010 luasan lahan kritis yang sudah ditanami bibit pohon mencapai 100 hektare dan luasannya akan terus ditingkatkan untuk mengurangi banyaknya lahan kritis,” katanya seraya menyebutkan tanaman yang dikembangkan tersebut adalah jenis buah-buahan dan jenis kayu khas setempat, seperti ulin, kruing, sintuk dan lainnya.

Dijelaskan, terjadinya lahan kritis di kawasan Tahura bukan disebabkan penebangan liar tetapi lebih banyak akibat terjadinya kebakaran hutan sehingga membuat areal sekitarnya kritis karena tidak ditumbuhi pepohonan.

Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.

Dikatakannya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan melalui program penanaman bibit pohon baik yang dibiayai APBD Provinsi Kalsel, APBN maupun bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang memberikan dana penghijauan di areal yang menjadi kawasan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tersebut, selain dari donatur luar negeri juga dari berbagai perusahaan, termasuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarmasin.

“Setiap tahun melalui APBD Kalsel dialokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan termasuk memanfaatkan dana APBN serta menjaring bantuan dari pihak ketiga terutama kalangan swasta,” ujarnya.

Ditambahkan, penanaman bibit pohon yang dibiayai APBD Kalsel setiap tahun mencapai luasan 10 hektare dan melalui APBN berhasil ditanami bibit pohon dengan luasan mencapai 40 hektare hingga 50 hektare.

“Ke depan kami berupaya memfokuskan bantuan dari pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap upaya kepedulian lingkungan sehingga luasan lahan yang bisa ditanami lebih besar,” katanya.

Tahura Sultan Adam ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha dan secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Sejak tahun 2008 telah dibentuk UPT Dinas kehutanan Provinsi Kalsel Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan Dasar Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan Pergub Kalsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tahura Sultan Adam.

sultan 1

penanaman bibit

Tahura yang berekosistem hutan hujan tropika ini terdapat aneka flora dan fauna yang beberapa diantaranya spesifik Kalimantan, seperti meranti (Shorea spp), ulin (Eusideroxylon zwageri), kahingai (Santiria tomentosa), damar (Dipterocarpus spp.), pampahi (Ilexsimosa spp.), kuminjah laki (Memecylon leavigatum), keruing (Dipterocarpus grandiflorus), mawai (Caethocarpus grandiflorus), jambukan (Mesia sp.), kasai (Arthocarpus kemando), dan lain-lain.

Sedangkan faunanya terdapat bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates muelleri), lutung merah (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Cervus unicolor), kijang merah (Muntiacus muntjak), kijang mas (Muntiacus atherodes), dan pelanduk (Tragulus javanicus).

Kemudian juga ada hewan landak (Hystrix brachyura), musang air (Cynogale benetti), macan dahan (Neofelis nebulosa), kuau/harui (Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), enggang (Berenicornis comatus), elang hitam (Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliastur indus), raja udang sungai (Alcedo atthis), raja udang hutan (Halycon chloris), dan lain-lain
Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, Ridhani menyebutkan terdapat sekitar 7000 jiwa di 12 desa penduduk.

Menurutnya penduduk tersebut sulit direlokasi ke daerah di luar dari kawasan tersebut, masalahnya mereka sudah ada turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.

Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.

“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.

Sudah banyak bibit pohon yang diserahkan kepada masyarakat setempat kemudian ditanam kembali ke areal kawasan tersebut yang mengalami kerusakan.

sultan Aku Bersama Sultan

Walau sebagian kecil mereka juga ada yang melakukan aktivitas pendulangan emas, tetapi skala kecil di bawah pepohonan hutan dengan lubang pendulangan hanya skala kecil pula seperti lubang hanya selebar satumeter lebih dan itu dianggap tak merusak hutan.

Di areal Tahura ini terdapat sebuah bendungan Riam Kanan seluas 5600 hektare yang sudah menjadi reservuar dan airnya menjadi tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , PLN setempat.

Melihat kondisi yang vital demikian maka tidak ada ijin untuk penebangan kayu, pertambangan, dan sejenis yang bisa merusak hutan lindung kecuali ijin wisata di sekitar Mandiangin dan itupun harus menjamin tak merusak lingkungan.

Dengan adanya upaya perbaikan di wilayah yang menjadi banyak tumpuan harapan persediaan air itu , diharapkan akan menghilangkan kekhawatiran akan kelangkaan air di masa-masa mendatang .

HARGA BAWANG RISAUKAN WARGA BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin

bawang2
Banjarmasin,17/3 (Antara)- “Berapa harga bawang merah ini,” kata seorang pembeli kepada seorang pedagang sayuran di bilangan Pasar Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

“Rp14 ribu, seperempat kilogram,” kata pedagang tersebut, “wah tetap mahal ya berarti Rp56 ribu per kilogram” kata pembeli lagi.

Harga bawang merah mahal di kota berpenduduk sekitar 700 ribu jiwa tersebut memang sudah berlaku sepekan belakangan ini, dan itu melahirkan berbagai kerisauan banyak pihak, terutama kalangan ibu rumah tangga dan pedagang makanan di kota setempat.

Pasalnya, sudah hampir dipastikan bawang merah selalu menjadi bahan untuk bumbu masak makanan khas setempat, seperti soto Banjar, lontong, nasi kuning, rawon, ketupat kandangan,laksa, dan makanan khas Banjar lainnya.

Salah satu jenis makanan yang wajib menggunakan bawang merah adalah sambal terasi, tanpa bawang merah maka makanan ini benar-benar seperti tidak berarti apa-apa.

bawang1

“Nih gara-gara harga bawang merah mahal,kami terpaksa menyajikan sambal terasi tidak sebanyak biasanya kepada para konsumen kami, guna menekan kerugian,” kata Mahmudah seorang pemilik warung makanan khas Banjar di bilangan Kayu Tangi Banjarmasin.

Dalam makanan khas Banjar, seperti makanan ikan bakar seperti papuyu baubar, paisan patin, haruan panggang, gangan asam haruan, yang disajikan bersama gangan waluh, gangan humbut, gangan tungkul, tarung bajarang dan pucuk gumbili bajarang wajib ada sambal terasi.

Dengan mahalnya harga bahan yang didatangkan dari Pulau Jawa tersebut membuat persoalan baru di kalangan para pedagang makanan yang berada di wilayah yang berjuluk “kota seribu sungai” tersebut.

Persoalan juga dihadapai kalangan ibu rumah tangga, setelah harga bawang merah mahal maka porsi uang yang akan dibelikan ke bahan lain menjadi berkurang.

“Repot juga ya, setelah harga bawang merah naik maka porsi beli ikan dikurangi, sebab mau tak mau kita tetap beli bawang,” kata Nor Aida ibu rumah tangga di ilangan Sungai Andai.

Kenaikan harga bawang tersebut telah membuka mata banyak pihak bahwa komoditi tersebut begitu sangat berarti yang harus dicarikan solusi dalam pembudidayannya agar tidak terpaku pada produksi daerah tertentu saja.

Apalagi lahan untuk pembudidayaan bawang merah sebanarnya begitu luas di berbagai daerah tinggal bagaimana masyarakat dengan dorongan pemerintah bisa berkomitmen mengembangkan komoditi tersebut.

Di wilayah Kalimantan Selatan sendiri memang belum terdengar adanya petani mengembangkan pertanian tersebut, karena selama ini terjebak oleh kebiasaan membeli bawang dari Pulau Jawa khususnya brebes atau dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Padahal alam Kalsel berdasarkan keterangan relatif ideal untuk tanaman yang disebut sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno sejak 5.000 tahun silam itu.

Sebagai contoh saja, lahan di Kapuas Murung Kalimantan Tengah yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Banjarmasin berbahasil mengembangkan bawang merah.

Kepala Seksi Pengembangan Buah dan Sayuran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distantura) Kabupaten Kapuas, Teguh Setio Utomo di Kuala Kapuas, mengatakan hasil inisiasi yang telah dilakukan di wilayah setempat memiliki lahan yang cocok untuk tanaman bawang merah ((Allium ascolonicum L).

“Agroklimat di Kecamatan Kapuas Murung cocok untuk bawang merah, karena tanahnya hampir sama pada sentra bawang merah di Brebes Jawa Tengah dengan produktivitas bawang merah yang cukup bagus dalam setiap hektarnya antara 6-7 ton per hektar,” katanya.

Hanya saja, katanya, karena bawang merah ini merupakan produk sayuran yang tidak tahan lama disimpan karena kadar air tinggi maka dalam pengembangannya masih banyak terdapat kendala.

Kendala yang dihadapi oleh petani di Kecamatan Kapuas Murung yakni teknologi penyimpanan bawang merah masih sederhana karena hanya melalui proses penjemuran untuk pengeringan dan disimpan.

“Yang lebih parahnya, produktivitas bawang merah akan turun jika penanamannya dilakukan pada musim hujan, karena tidak tahan terhadap hama dan penyakit yakni layu daun sehingga ini yang menyebabkan budidayanya cukup rumit untuk dikerjakan oleh petani,” katanya.

Ia juga mengatakan tanah di Kabupaten Kapuas memang cocok untuk budidaya bawang merah serta bawang daun, namun tidak cocok untuk budidaya bawang putih.

Sehingga untuk mencukupi kebutuhan bawang merah maupun bawang putih maka dipasok dari luar daerah yang dampaknya ketika terjadi lonjakan harga tidak dapat distabilkan dari produksi bawang merah yang ada di Kabupaten Kapuas karena sifatnya masih inisiasi dan tidak dalam skala besar.

Lain lagi cerita di Desa Sungai Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, atau sekitar 140 Km dari Banjarmasin dimana petani setempat mencoba mengembangkan bawang merah ternyata berhasil dengan produksi hampir 10 ton per hektare setiap tahun.

Melihat keberhasilan itu bisa menjadi inspirasi warga lainnya yang alam sama termasuk Kalsel yang memiliki lahan terlantar sekitar 500 ribu hektare mengembangkan komoditi tersebut.
Distribusi

310306-18-Tiga petani pilih bawang merah untuk jadikan benih
Berdasarkan sebuah tulisan karya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, Kalsel menjadi salah satu daerah yang saat ini terus dikembangkan, dengan luas sekitar 3.753.052 hektare atau 37.530 km2.

Dengan luas demikian sangatlah potensial terutama sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek besar untuk meningkatkan ekonomi daerah selain pertambangan dan perdagangan.

Namun meskipun potensial, dari sisi pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas saat ini masih menempati jajaran belakang yang artinya
penyediaan akan komoditas tersebut masih tergantung dengan daerah lain khususnya Jawa, misalnya untuk kebutuhan sayur-sayuran jenis bawang.

Di Kalsel pada tahun 2008 rata-rata pengeluaran masyarakat untuk
sayuran termasuk juga bawang sebesar Rp13.704,- per kapita per bulan.
Jumlah tersebut naik 9,04 persen dari tahun 2007 yang sebesar Rp 12.465,- per kapita per bulan.

Dibandingkan pengeluaran masyarkat terhadap bahan konsumsi yang lain misalnya daging, rata-rata per kapita per bulannya pada tahun 2008 di Kalsel hanya Rp5.875,- dan buah-buahan Rp12.322,-.

Selama ini pasokan bawang merah yang masuk ke Kalsel berasal
dari Bima dan Jawa. Di Jawa sentra-sentra produksi bawang merah adalah Brebes, Cirebon, Kendal, Nganjuk dan Probolingo.

Hasil survei tahun 2010, responden menyatakan pengiriman selain dari Bima juga dari surabaya. Sedangkan bawang putih dipasok terutama dari Wonosobo dan Malang lewat Surabaya.

Bawang merah yang diperdagangkan di wilayah Banjarmasin khususnya dan Kalsel pada umumnya dipasok dari Jawa (Surabaya) dan Nusa Tenggara Barat (Bima).

Dari Banjarmasin inilah komoditas tersebut menyebar ke seluruh wilayah Kalsel.

Pembelian bawang merah yang di lakukan oleh pedagang besar
di Banjarmasin berkisar antara 27,83 – 36,13 ton per bulan.
Tingginya permintaan bawang merah di masyarakat selain memang untuk bumbu dapur juga untuk kesehatan.

Penelitian kesehatan menyebutkan bawang merah bisa mencegah kanker karena kandungan sulfurnya. Umbi lapisnya mengandung zat-zat seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1 dan C.

Bawang merah mengandung kalori, karbohidrat, lemak, protein, dan serat makanan. Serat makanan dalam bawang merah adalah serat makanan yang larut dalam air, disebut oligofruktosa.

Kandungan vitamin bawang merah adalah vitamin A, vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (G, riboflavin), vitamin B3 (niasin), dan vitamin C. Bawang merah juga memiliki kandungan mineral di antaranya adalah belerang, besi, klor, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, silikon, iodium, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan zat vital nongizi yang disebut air.

BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIBAYANGI PENGHENTIAN EMBARKASI HAJI

Oleh Hasan Zainuddin

banjarmasin-syamsudin noor
Banjarmasin, 14/3 (Antara) – Berita terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melarang pesawat berbadan kecil mendarat di Bandara negeri itu selama musim haji mendatang telah melahirkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, masyarakat Kalsel yang dominasi beragama Islam tersebut sudah merasa “bahagia” setelah salah satu bandar udara (Bandara) di wilayah ini, yakni bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sejak tahun 2004 sudah ditetapkan sebagai Bandara embarkasi haji.

Dengan status Embarkasi haji, masyarakat Kalsel yang menunaikan ibadah haji bisa terbang langsung dari Bandara Syamsudin Noor ke Bandara King Abdul Azis, Jenddah Arab Saudi.

landasanpacu

 

Landasan Pacu

Padahal sebelum tahun 2004 warga Kalsel ke tanah suci menunaikan rukun Islam kelima tersebut harus terlebih dahulu terbang dan menginap Ke Bandara Juanda Surabaya, atau Ke Sepinggan Balikpapan, bahkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.

Karena dinilai merepotkan waktu itu berbagai upaya Pemerintah Prmprov Kalsel dan masyarakatnya memperjuangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, tentu dengan memperluas bandara tersebut hingga mampu didarati pesawat dengan penumnpang 350 orang.

Keberhasilan mengubah Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji hingga memancing jemaah calon haji provinsi lain juga ikut terbang di bandara tersebut seperti dari provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya Bandara Syamsudin Noor yang sudah memiliki asrama haji tersebut tiap tahun kian ramai saja.

Tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut apakah pada musim haji 2013 ini Bandara Syamsudin Noor masih bisa menjadi embarkasi haji?.

Menurut informasi, Pemerintah Saudi Arabia hanya memperbolehkan pesawat berbadan besar semacam air bus untuk mendarat di bandara mereka guna mengurangi intensitas kepadatan di bandara mereka itu.

Sebaliknya, kondisi Syamsudin Noor sendiri belum mampu untuk menampung pesawat berbadan besar tersebut.

Pemerintah Saudi hanya akan mengizinkan pesawat jenis B767-500 dengan kapasitas sekitar 500 seat yang diperbolehkan landing di bandara King Abdul Aziz.

Sementara ini, Bandara Syamsudin Noor dengan kondidi runway (landasan pacu) hanya panjang 2500 meter dengan demikian hanya bisa didarati pesawat pesawat jenis B767-300 dengan kapasitas 326 seat.

Jika rencana pemerintah Arab Saudi tersebut benar-benar terwujud, tentunya pesawat jenis tersebut dilarang landing di King Abdul Aziz.

“Jika ini terjadi, efeknya sangat besar. Kalsel tidak bisa menjadi embarkasi haji lagi. Jamaah Kalsel sendiri kembali harus berangkat melalui bandara lain lagi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel, M Takhim, kepada wartawan.

Menurut dia untuk mengimbangi keinginan pemerintah Arab Saudi tersebut tentu harus diimbangi dengan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sendiri, dan itu tergantung sangat tergantung pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

“Setidaknya Bandara Syamsudin Noor memiliki panjang runway minimal panjang 3000 meter, bila itu terwujud maka pesawat berbadan besar sudah bisa mendarat,” katanya.

Selain perpanjangan runway yang juga harus dilakukan di Bandara Syamsudin Noor yang berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat Kota Banjarmasin tersebut itu adalah perbaikan terminal penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan.

Selain itu untuk melayani adanya pesawat berbadan besar maka juga harus ada perpanjangan runway, pembuatan taxiway paralel, perluasan apron, dan lainnya.

Proses pengembangan Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut masih terus berjalan dan saat ini masih berada pada fase pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel kini terus berharap kinerja tim pembebasan lahan Kota Banjarbaru untuk berusaha agar seluruh lahan yang diperlukan untuk pengembangan bandara bisa segera dibebaskan.

“Jika lahan sudah semuanya dibebaskan, maka sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pengembangan sisi darat yaitu pembangunan terminal baru dan lahan parkir baru, landasan pacu akan segara dilaksanakan,” katanya.

images
Belum Jelas
Kabar akan dihentikannnya Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji sebenarnya hingga kini belum jelas, dan isu mengenai tersebutpun berhembus setelah adanya kabar mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Untuk memastikan persoalana tersebut Dinas Perhubungan bersama DPRD Kalsel bakal mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tentang ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji.

Kepala Bidang Angkutan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, Ismail Iskandar, di Banjarmasin, Selasa (12/3) mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan masalah tersebut.

“Sampai sekarang kami memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait mengenai persoalan tersebut, namun kita tetap harus antisipasi mumpung masih ada waktu,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan menada, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan menerima surat terkait persoalan Bandara Syamsudin Noor yang terancam dihapuskan menjadi embarkasi haji.

Namun, kalau memang benar informasi tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura masih memiliki waktu untuk membangun atau menambah landasan pacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Waktu sekitar delapan atau tujuh bulan masih sangat memungkinkan untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, tinggal kebijakannya mendukung atau tidak,” katanya.

Menurut Arsyadi, untuk memperjelas persoalan tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak DPRD Kalsel sendiri menanggapi serius persoalan tersebut, sehingga meminta Pemprov Kalsel turun tangan dan bergerak cepat untuk menyelesaikan atau mencari solusi agar status embarkasi haji pada Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin tidak jadi dicabut.

“Kalau permasalahan ini tidak ditanggapi serius, jangan salahkan Arab Saudi menentukan kebijakannya,” kata Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel Achmad Bisung.

Ia juga mengingatkan kepada PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Syamsudin Noor segera menindaklanjuti persoalan ini untuk mencari jalan keluar agar status embarkasi haji itu.

Permasalahan pencabutan status ini tentu saja membuat semua kalangan keberatan dan kecewa, karena embarkasi haji di bandara tersebut merupakan kebangaan masyarakat mayoritas Muslim ini.

“Saya tidak setuju kalau status embarkasi haji dicabut. Jadi bagaimana cara PT Angkasa Pura harus memperpanjang runway sesuai dengan permintaan Pemerintah Arab Saudi agar pesawat besar bisa mendarat di Bandara Syamsudin Noor,” cetusnya.

Menurut Bisung, kalau memang PT Angkasa Pura tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, maka lebih baik pengelolaannya diserahkan saja ke Pemprov Kalsel saja.