MEMAKNAI PENGUKUHAN PRESIDEN SBY “TATUHA BANUA NANG BATUAH”

Oleh Hasan Zainuddin

sby, tatuha banua
Alunan suara Penyampaikan bacaan ayat Suci Al Qur’an dan syalawat Nabi Muhamad SAW berkumandang di ruangan gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ratusan pasang mata seakan tanpa kedip tertuju pada tiga sosok orang yang berpakaian adat kebesaran Suku Banjar, sebuah suku penghuni terbesar di Kalimantan Selatan.

Ketiga orang itu masing-masing Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY), Ketua Majelis Paripurna Lembaga Adat Budaya Banjar Suryansah Idham, serta Sekretaris Majelis Paripurna Lembaga Adat Budaya Banjar Ajim Ariyadi.

Kemudian terdengar suara Suryansyah Idham yang saat itu bersama SBY dan Ajim Ariyadi berada di lokasi Balai Paandahan (panggung adat) yang berada di ruangan gedung tersebut.

“Kami anugerahkan kepada Yang Mulia Dr Haji Susilo Bambang Yudhoyono gelar Tutuha Banua Nang Batuah,” kata Suryansah.

“Ulun (aku) terima,” jawab Presiden SBY seraya diiringi suara gemuruh tepuk tangan hadirin yang sebagian besar adalah para pejabat dan tetuha adat suku Banjar yang bukan saja asal Kalsel, tetapi juga dari seluruh nusantara bahkan dari Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dengan diterimanya pengukuhan tersebut maka Presiden SBY merupakan tokoh terakhir yang pernah diberikan gelar adat yang dimaknai sebagai tokoh atau orang yang dituakan, yang memiliki pengaruh, yang memiliki wibawa, dan dihormati masyarakat.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, orang yang pernah diberikan gelar tersebut Gubernur Kalsel, Drs Rudy Ariffin, Gubernur Riau, dan Bupati Indragiri Hilir.

Tetapi menurut Sekretaris Majelis Paripurna Lembaga Adat Budaya Banjar,Ajim Ariyadi pemberian kepada Presiden SBY sifatnya lebih luas atau nasional bukan regional.

Karena itu, dalam gelar yang disandangnya disebut “Tatuha Banua Nang Batuah,” sementara tokoh yang sebelumnya sifatnya regional saja, maka gelar tersebut hanya disebut “Tatuha Nang Batuah” tidak ada kata-kata “Banua,” tambah Ajim Ariyadi.

Dengan pengukuhan tersebut maka,kata Ajim Ariyadi lagi, berarti Presiden SBY diakui sebagai bagian dari Suku Banjar.

Dalam acara prosesi pengukuhan yang berlangsung, Kamis (24/10) tersebut diawali upacara Batumbang di Balai Paandahan atau panggung adat. Dalam upacara itu, Presdien SBY berdiri di samping susunan kue tradisional khas setempat “Apam Habang” dan “Apam Putih” yang di dalam pandangan masyarakat Suku banjar, kedua jenis kue tersebut bernilai ritual.

Setelah itu, dilakukan pemasangan tali Wanang oleh teutuha adat yang juga Ketua Majelis Paripurna Lembaga Adat Budaya Banjar Suryansah Idham, dibantu Sekretaris Majelis Paripurna Lembaga Adat Budaya Banjar Hajim Arijadi.

Tali Wanang dipasang di pinggang Kepala Negara diiringi lantunan ayat Al Quran.

Proses pengukuhan dilanjutkan dengan ritual Batapung Tawar, lalu pernyataan pengukuhan gelar kehormatan adat budaya Banjar oleh Suryansah.

Gelar itu diberikan juga dimaknai karena Presiden SBY dianggap berhasil atau berjasa dalam menenteramkan kehidupan masyarakat sehingga menginspirasi bagi terciptanya kehidupan yang saling menghormati atau toleransi.

Dalam pidatonya Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, Lembaga Budaya Banjar meyakini bahwa Presiden SBY terbukti menciptakan kedamaian bagi warga Banjar.

Masyarakat Suku Banjar berharap dengan pemberian gelar ini, mereka bisa diingat sebagai warga yang mencintai kesatuan dan persatuan, kata Rudy Ariffin.

Presiden SBY sendiri dalam sambutannya mengakui rasa bahagianya diberikan gelar Tatuha Banua Nang Batuah oleh Lembaga Adat Banjar, dengan penguhuhan tersebut ia merasa tertantang, terdorong, bahkan bertekad lebih mengabdikan diri bagi rakyat, bangsa dan negara.

Menurut Presiden SBY pemberian gelar tersebut sebagai bukti, bahwa masyarakat dan tokoh suku Banjar berkeinginan kuat untuk memelihara, melestarikan , bahkan mengembangkan budaya Banjar.

“Saya mengenal masyarakat Banjar memiliki nilai budi pekerti luhur dan budaya yang mulia dan tradisi syarat nilai religi,” katanya.

Masyarakat Banjar juga memiliki berbagai budaya seperti adat istiadat, bahasa dan sastra, arsitektur, madam atau merantau hingga budaya kuliner.

Budaya Banjar memiliki basis kuat sebagai budaya dan ekonomi kreatif yang memadukan kreatif seni dan teknologi, tambahnya.

Bahkan Presiden SBY merespon usulan dimasukkannya Budaya Banjar masuk dalam pendidikan sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal sehingga nilai-nilai budaya yang luhur bisa terus terpelihara.

“Saya serahkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan untuk membuat payung hukum tentang budaya banjar, masuk dalam muatan lokal pendidikan sekolah,” katanya.

Di bagian lain Presiden SBY juga berharap, pemerintah selalu memberikan perhatian kepada kelompok permukiman terpencil dan masyarakat pedalaman, untuk berperan aktif dalam melestarikan budaya Banjar.

“Kita tidak boleh membiarkan budaya Banjar tergerus oleh budaya global, sehingga budaya lokal yang positif harus terus dikembangkan sebagai identitas bangsa dan daerah,” katanya.

Masyarakat Banjar memiliki budaya yang khas dan unik, tambah Presiden, akan menjadi nilai unggulan untuk menghadapi serangan budaya global yang makin mengemuka sekarang ini.

Menurut presiden, Indonesia memiliki adat istiadat dan budaya yang luar biasa yang dipengaruhi dari tiga budaya besar dunia, yaitu budaya timur, Islam, dan barat.

Perpaduan ketiga budaya besar tersebut, berkembang dan telah mampu memberikan identitas kepada bangsa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan budaya dan adat istiadat.
Kongres Budaya Banjar
Pengukuhan gelar adat Banjar terhadap Presiden SBY yang dihadiri pula oleh ibu negara Ani Yudhoyono dirangkaikan dengan pembukaan Kongres Budaya Banjar III, bertujuan melestarikan nilai-nilai Budaya Banjar.

Kongres budaya Banjar III, bukan hanya dihadiri oleh warga Kalimantan Selatan di Banjarmasin, tetapi juga warga Banjar yang kini menetap di berbagai daerah di seluruh nusantara bahkan juga dari Brunai Darussalam dan Malaysia.

Dalam acara pengukuhan teresebut juga disajikan atraksi seni budaya Banjar, seperti tari-tarian, seni tutur Madihin, dan Maulid Habsyi.

Kedatangan Presiden ke Kalsel 22-24 Oktober selain menerima pengukuhan sebagai tetuha adat, juga meresmikan atau groundbreaking proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Provinsi Kalsel.

Presiden SBY juga bersilaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2013-2018, serta melakukan penanaman pohon Ulin (kayu besi) di halaman Kantor Gubernur Kalsel.

Iklan

LIKA-LIKU PENGAMBILAN AIR BAKU PDAM BANDARMASIH

Oleh Hasan Zainuddin

muslih

Banjarmasin, 14/10 (Antara) – Tanpa disadari banyak warga Banjarmasin terlihat menyalakan mesin menyedot air ledeng lalu menyemprotkan air bersih produk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pekarangan untuk menyiram tanaman.

Sementara, warga lainnya menyemprotkan air bersih PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu ke beberapa buah mobil saat mencuci mobil di pekarangan rumahnya.

Melihat sikap warga tersebut seakan tak menyadari bahwa adanya air bersih PDAM itu terlahir dari upaya yang sulit bagi perusahaan setempat memperoleh air baku untuk diolah sebagai air bersih.

Dalam perjalanan menyisir beberapa lokasi lokasi pengambilan air baku (intake) PDAM setempat, Sabtu (12/10) lalu dapat disaksikan langsung bahwa ternyata untuk memperoleh air baku itu tak segampang yang dibayangkan, penuh lika-liku.

Pengambilan air baku untuk PDAM Bandarmasih hanya mengandalkan air Sungai Martapura yang berhulu ke Pegunungan Meratus, kata Direktur PDAM Bandarmasih Muslih ketika sama-sama menyisir lokasi intake PDAM itu.

Muslih didampingi Direktur Operasional, Yudha Ahmadi dan Humas Hj Siti Nursiah  mengakui lokasi yang terdekat pengambilan air baku itu adalah Sungai Martapura yakni intake di Desa Sungai Bilu.

Tetapi ketika sekitar 20 orang rombongan wartawan berada di lokasi tersebut memperoleh penjelasan petugas intake Sungai Bilu bahwa intake itu tak bisa beroperasi maksimal 500 liter per detik.

Masalahnya air Sungai Martapura sudah tercemar kadar garam karena intruri air laut, yang membuktikan debit air sungai itu sudah kurang dan air laut masuk ke daratan.

“Sekarang kadar garam sudah 960 miligram per liter di Sungai Martapura, mana mungkin bisa diolah air bersih karena idealnya maksimal 250 miligram per liter,” kata Muslih.

intake

Intake Sungai Tabuk

pematang panjang

Intake Pematang Panjang

Dengan kondisi demikian maka intake Sungai Bilu tak bisa lagi di harapkan untuk pemasok air baku, katanya.

Setelah lokasi tersebut rombongan menyisir lagi ke lokasi intake Pematang Panjang kapasitas 500 liter per detik, ternyata di intake tersebut juga menemui masalah, malah tak dioperasikan.

Masalahnya air baku di Pematang Panjang yang mengandalkan air di saluran Irigasi Riam Kanan mengalami kekeringan hingga setetespun tak bisa diambil air bakunya.

Menurut Direktur Operasional Yudha Ahmadi, keringnya irigasi tersebut lantaran diserang tingkat pendangkalan yang tinggi, ditambah serangan gulma yang merajalela sehingga air limpahan dari Bendungan Riam Kanan tidak sampai ke intake Pematang Panjang yang berjarak sekitar 34 kilometer tersebut.

Melihat kondisi tersebut, maka PDAM Bandarmasih kembali pasrah dan tak bisa pula mengandalkan air Irigasi sebagai air baku.

Menurut Yudha Ahmadi, memang ada sumber air lainnya yakni air tanah tetapi daerah Banjarmasin termnasuk kawasan rawa-rawa sehingga air tanah menjadi sangat asam dan kandungan besi tinggi, maka tak bisa digunakan sebagai air baku.

Andalan satu-satunya air baku adalah di Sungai Martapura di bagian hulu atau berjarak sekitar 20 kilometer dari Intake Sungai Bilu Banjarmasin, yakni berada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Lokasi intake ini kapasitas cukup besar yakni 1700 liter per detik, tetapi biaya pengambilan air ini begitu mahal, kata Yudha Ahmadi.

ahmadi

Ir Yudha Ahmadi (Direktur Operasional) dan Supianor dari Humas

Bayangkan saja dengan jarak sejauh itu berapa mesin pendorong yang digunakan agar air baku sampai ke lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) baik IPA di belakangan kantor pusat PDAM kilometer dua Banjarmasin, maupun IPA Jalan Pramuka.

Oleh karena itu, biaya intake Sungai Tabuk ini begitu mahal hanya untuk membayar listrik saja, tambahnya.

Bukan hanya itu kendala dihadapi intake Sungai Tabuk ini, persoalan lain terjadinya pendangkalan di Sungai Martapura wilayah tersebut, akibatnya air yang disedot pun kadangkala tak bisa maksimal karena terhalang sedemintasi lumpur yang tinggi.

“Coba lihat betapa surutnya sungai di muara intake Sungai Tabuk ini, itu semua menghalangi penyedotan air baku,” kata Yudha Ahmadi kepada penulis saat sama-sama berada di lokasi tersebut.

Menurut Yudha, sedemintasi itu terjadi lantaran hutan resapan air di Pegunungan Meratus sudah rusak aktivitas pembukaan lahan, akibatnya terjadi erosi hingga lumpur berada di gunung mudah meluncur ke sungai kemudian terbawa hingga kekawasan Sungai Tabuk tersebut.

Ke depan untuk mengatasi itu akan dilakukan pengerukan lumpur Sungai Martapura dekat intake Sungai Tabuk itu, kalau tidak maka kemungkinan intake ini tidak akan berfungsi lagi.

“Bila intake Sungai Tabuk sudah tak bisa berfungsi sama saja dengan mematikan PDAM Bandarmasih, akhirnya Banjarmasin kesulitan air bersih dan kota itu pun kemungkinan akan “mati” pula,karena akan ditinggalkan penghuninya” tuturnya mengambarkan kondisi itu.

Menurutnya lagi, kondisi Sungai Martapura tak mungkin membaik selama tak ada rehabilitasi hutan resapan air di bagian hulu sungai, kemungkinan akan lebih memburuk, bukan saja sedemintasi tetapi kemungkinan intrusi air laut pun bisa sampai ke kawasan itu.

“Bila semua itu terjadi maka “tamatlah” riwayat Kota Banjarmasin,” tutur Yudha lagi.

Kapasitas PDAM
Menurut Muslih PDAM Bandarmasih kini meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 2050 liter per detik. Dengan kapasitas sebesar itu maka mampu melayani sedikitnya 200 ribu pelanggan.

Ia menyebutkan pelanggan PDAM sekarang baru tercatat 140 ribu pelanggan dan itu sudah mampu melayani sedikitnya 98 persen warga di perkotaan.

Dengan demikian, berarti masih tersedia sekitar 70 ribu pelanggan baru yang bisa di layani, oleh karena itu tak masalah seandainya kota ini kian berkembang kompleks-kompleks perumahan baru yang memerlukan air bersih dari PDAM.

Bahkan, katanya, PDAM bersedia melayani pemasangan pelanggan baru ke pinggiran kota Banjarmasin sendiri, hingga ke kabupaten tetangga.

PDAM sudah bisa melayani warga yang bermukim kawasan Kabupaten Banjar, dimana wilayanya berdekatan dengan Kota Banjarmasin, seperti Sungai Lulut, Kertak Hanyar.

Kemudian PDAM Bandarmasih juga melayani pelanggan di Kabupaten Barito Kuala, seperti di Handil Bakti dan sekitarnya, kata Muslih.

Dalam upaya memasarkan produk air bersih PDAM tersebut, sekarang juga sudah disalurkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memenuhi kapal keperluan air bersih bagi kapal-kapal yang merapat di pelabuhan tersebut.

Selama ini, kapal penumpang, maupun kapal barang dalam upaya memenuhi keperluan air bersih meminta bantuan dari pihak pengelola air bersih swasta maupun mereka mengisi persediaan saat berada di pelabuhan kota lain.

Tetapi setelah sambungan ke pelabuhan tersedia maka berapapun keperluan air bersih bagi kapal-kapal di pelabuhan sudah bisa dipenuhi, demikian Muslih.

Upaya-upaya PDAM tersebut tentu akan mudah terwujud jika sumber air baku Sungai Martapura tetap terpelihara, tetapi jika kondisi itu berubah maka upaya-upaya itu mungkin hanya tinggal kenangan, demikian Muslih.

 

siti Humas PDAM Hj Siti Nursiah

BANJARMASIN “DIHANTUI” KESULITAN AIR BERSIH

Oleh Hasan Zainuddin

air bersih
Banjarmasin,2/10 (ANTARA)- Banjarmasin sebagai ibukota seribu sungai tidak identik dengan mudahnya warga mendapatkan air bersih, bahkan perkiraan lima tahun kedepan wilayah yang berada di delta Tatas ini memasuki tahapan krisis air bersamaan dengan memburuknya resapan disekitar sungai Martapura.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ir Muslih, di Banjarmasin, Selasa mengakui masalah ketersediaan air bersih jadi pemikiran perusahaannya.

muslih

 

Ir Muslih

 

Ketersediaan air bersih perusahaannya belakangan ini tergantung dengan Sungai Martapura yang berhulu ke Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa.

Padahal kedua sungai itu sudah mengalami pendangkalan akibat erosi setelah kawasan resapan air rusak lantaran banyaknya aktivitas di wilayah tersebut.

Bukti alam sudah rusak bisa dilihat kondisi bendungan Riam Kanan, dimana saat hujan sedikit saja maka sudah mengalami kebanjiran, dan bila kemarau debit air cepat sekali menyusut.

“Kalau alam di sekitar itu masih baik maka turun naik debit air di bendungan itu tidak terlalu besar, musim kemarau atau musim penghujan biasanya debit air tidak terlalu berpengaruh,” tuturnya.

riamkanan_800_600

 

Bendungan Riam Kanan menyusut

 

Tetapi sekarang ini turun naik debit air di bendungan Riam Kanan begitu drastis seakan tak ada lagi wilayah resapan air yang mampu menahan jumlah debit air tersebut.

Kalau kondisi tersebut terus berlanjut maka lima tahun kedepan air bersih akan sulit diperoleh,karena bila debit air di hulu sungai Martapura terus menyusut maka air laut akan masuk kedaratan dan terjadi kontaminasi kadar garam yang tinggi akhirnya air Sungai Martapura tersebut tak bisa diolah air minum.

Bila mengandalkan air tanah untuk wilayah ini tidak bisa diolah air minum karena kandungan besi dan asam terlalu tinggi, tuturnya.

Oleh karena itu, Muslih berharap semua pihak yang merasa prihatin kondisi tersebut, harus ikut memikirkan bagaimana agar resapan air di hulu sungai terpelihara, syukur-syukur kalau direhabilitasi.

Untuk mengatasi persoalan jangka pendek, PDAM Banjarmasin merencanakan membangun embung (penampungan air) skala besar dalam upaya persediaan air di musim kemarau.

Menurutnya rencana sudah cukup lama tetapi kini bertekad untuk direalisasikan, dan PDAM sudah miliki desain mengenai pembangunan embung tersebut dan kini berusaha mencari peluang dana ke pemerintah pusat dalam mewujudkan keinginan tersebut.

Selain berharap bantuan pemerintah PDAM juga mencoba melobi pemerintah provinsi Kalsel disamping mencari dana sendiri untuk kepentingan tersebut.

Bila dana sudah tersedia diharapkan tahun 2014 sudah mulai mengerjakan proyek tersebut dan pada tahun-tahun berikutnya embung yang berlokasi di Sungai Tabuk itu berfungsi sebagaimana mestinya yaitu penyangga kebutuhan air baku.

Kerusakan lingkungan

gue

Aku (penulis) di Tahura Sultan Adam
untuk ketersediaan air Sungai Martapura tergantung dari ketersediaan air di areal Pegunungan Meratus yakni di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam seluas 112 ribu hektare.

Tahura ini diakui sudah mengalami kerusakan lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.

Menurut Muslih kerusakan lingkungan di hulu bisa dilihat dari juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat.

Tingkat kekeruhan air sungai yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 mto per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.

Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.

Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapi juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.

Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah “menara air” Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu belum lama ini mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.

Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.

“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.

Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.

Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, disebutkan terdapat 7000 jiwa di 12 desa penduduk. Penduduk sulit direlokasi ke luar kawasan masalahnya sudah turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.

Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.

“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.

Menurut Muslih untuk mengatasi persoalan air bersih ke depan selain harus dilakukan rehabilitasi kawasan air juga perlu penanganan terhadap Bendungan Riam Kanan yang selama ini menjadi kunci ketersediaan air tawar untuk diproduksi air bersih.

Oleh karena itu ia menyarankan Bendungan Riam Kanan tersebut dikelola badan khusus agar lebih terpelihara dengan baik.

“Jika bendungan Riam Kanan dibiarkan seperti sekarang, debit air di lokasi itu akan terus menyusut, sehingga daerah ini pasti akan kesulitan air,” katanya lagi.

Bendungan Riam Kanan sebaiknya dikelola semacam lembaga atau badan khusus yang fokus menjaga kelestarian lingkungan, misalnya menangani program penghijauan, aliran air, pembangkit listrik dan aspek lain terkait dengan bendungan tersebut.

“Lembaga tersebut bisa saja semacam badan usaha milik daerah (BUMD) atau dikelola badan usaha milik negara (BUMN),” katanya.

Ia mencontohkan di Korea Selatan ada bendungan yang dikelola khusus oleh lembaga semacam BUMN yakni ¿Q-Water¿ dan ternyata bendungan itu bermanfaat dalam penyediaan air di wilayah tersebut.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan lebih serius memikirkan bendungan Riam Kanan, karena masalah air bersih vital bagi kehidupan masyarakat,” katanya.

kantor Kantor PDAM Bandarmasih