PROYEK “SIRING” JADIKAN BANJARMASIN METROPOLIS

Osiring21leh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, 25/9 (Antara) – Dulu era tahun 80-an hingga 90-an orang dengar Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, pasti bayangannya penuh dengan kekumuhan, khususnya di bantaran sungai, terutama di Sungai Martapura yang terlihat jelas di pusat kota ini.
Kesan kumuh itu bukan saja banyaknya tumpukan sampah di bantaran sungai, tetapi begitu banyak bangunan rumah pemukiman penduduk yang terbuat dari kayu beratapkan daun rumbia tak beraturan tempatnya bahkan bangunannya agak ke tengah hingga menyita kawasan sungai.
Belum lagi di sana ini terlihat rumah-rumah lanting untuk home industri dan pemukiman , jugaterdapat jamban-jamban (wc terapung), bahkan tumpukan kayu galam dan kayu gergajian di beberapa lokasi.
Tetapi sejak sepuluh tahun terakhir ini kondisi bantaran sungai tersebut berbalik 190 derajat, dimana terlihat asri,penuh dengan taman-taman dengan aneka bunga, taman bermain, pohon-pohon penghijauan, lampu-lampu hias, toilet wisata, serta aneka fasilitas wisata lainnya termasuk dermaga wisatanya.
Di lokasi itupun terdapat panggung hiburan, lokasi pasar terapung, pusat kuliner aneka khas makanan lokal seperti nasi kuning, pusat jajanan jagung bakar, dan banyak lagi kegiatan yang menggambarkan lokasi itu sebagai objek wisata di kota “seribu sungai” Banjarmasin ini.
Bahkan di lokasi bantaran sungai juga terdapat fasilitas bangunan menara pandang sehingga jika orang nasik ke menara ini akan melihat Kota Banjarmasin berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa ini dari atas.
Pemkot pun melengkapi kawasan bantaran sungai ini dengan monumen kera besar berwarna kuning kemerahan dan berbadan besar yakni monumen Bekantan (Nasalis larvatus).
Semua tersebut tercipta berkat gencarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, melalui kantor Dinas Sumber Daya Air dan Drainase (SDA) membangun proyek siring yang menjadikan kawasan tersebut menjadi wilayah “waterfront city.”
Walau kantor SDA sekarang berdasarkan aturan pemerintah hanya bidang di bawah Dinas PU, tetapi tak menurunkan semangat Pemkot untuk terus membenahi bantaran sungai melalui proyek siring.
Seperti diakui Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat dialog dengan penulis pada acara panderan gardu BanjarTV, pembangunan proyek siring merupakan prioritas untuk menciptakan Banjarmasin sebagai kota metpropolis.
Masalahnya, Banjarmasin tak miliki apa-apa seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian, tapi hanya memiliki sungai, agar kota ini maju bagaimana sungai diolah untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Dengan dasar pemikiran tersebut Pemkot Banjarmasin didukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad membenahi bantaran sungai menjadi wilayah waterfron city.

siring-sudirman
Waterfront city adalah konsep pengembangan kota di tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau.
Pengertian “waterfront” dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan.
Konsep waterfront city dikembangkan mengingat Kota Banjarmasin tergolong kota yang unik dibandingkan kota dimanapun, karena terdapat sungai yang membelah kota ini dengan posisi meliuk-liuk.
Berdasartkan catatan, tak kurang dari 102 sungai membelah kota seluas sekitar 98 km persegi ini, sungai-sungai tersebut merupakan anak dari dua sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Martapura.
Pak Sutjiono warga Jakarta yang pernah ke Banjarmasin dalam kaitan pertemuan dengan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin pernah berkomentar keberadaan sungai di Banjarmasin merupakan berkah.
Menurutnya, sungai di Banjarmasin jika dipelihara selain bisa menjadi sumber air baku untuk air bersih juga menjadi lokasi wisata.
Lihat juga kota Bangkok Thailand, Hongkong, Nederland Belanda, Vinessia Italia, atau Singapura dimana sungai ditata sedemikian rupa hingga menjadi sebuah objek wisata yang menarik telah berhasil menciptakan kota tersebut sebagai kota tujuan wisata dunia.
Melihat kenyataan tersebut sebenarnya Kota Banjarmasin bisa mengejar kemajuan kota kota ternama di dunia tersebut, tentu dengan memanfaatkan sungai dengan sebaik-baiknya.
Apalagi Banjarmasin memiliki jumlah sungai yang melebihi dari kota-kota yang disebut di atas, sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri, tinggal bagaimana pemerintah kota ini menciptakannya lebih menarik lagi.

Mulai 2008
Pembangunan proyek siring untuk mengubah bantaran sungai yang kumuh menjadi asri dan indah tersebut, menuru pak Muryanta mantan Kepala Dinas SDA yang sekarang menjadi kepala kantor perijinan Kota Banjarmasin itu, dimulai sejak jauh-jauh hari. Banjarmasin sudah memikirkan bagaimana kota ini menjadi metropolis dengan mengandalkan sungai tersebut.
Karena itu bertahap membenahi sungai,mulai dengan pembebasan beberapa lokasi bantaran sungai yang kumuh menjadi sebuah kawasan pertamanan yang indah.
“Lihat saja tepian Sungai Martapura, baik yang di Jalan Sudirman, Jalan Piere Tendean, setelah dibebaskan dari pemukiman kumuh, sekarang sudah menjadi kawasan wisata yang menarik dan menjadi ikon kota,”tuturnya.
Kawasan yang akan dijadikan proyek siring di Banjarmasin tersebut sepanjang lima kilometer, kawasan tersebut akan menjadi Water Front City.
Karena di lokasi tersebut akan ditambah dengan fasiltas perkotaan, berupa pusat kuliner, pusat cendramata, pusat informasi wisata, pusat hiburan dan kedai-kedai atau cafe kecil yang menyemakan kota ini.
Kemudian Pemkot Banjarmasin juga bertahap pembebasan tepian Sungai Kerokan, Sungai Teluk Dalam, Sungai Kuripan, Sungai Jalan Veteran dan beberapa lokasi lain yang sudah menghabiskan dana tak sedikit.
Belum lagi pembangunan fasilitas berkaitan dengan kepariwisataan sungai tersebut, seperti penataan bantaran sungai dalam upaya menciptakan keindahan itu.
Pembenahan sungai tersebut karena arah pembangunan berkelanjutan kota ini yang dicanangkan sejak tahun 2009 lalu adalah berbasis sungai.
Menurutnya karena arah pembangunan berkelanjutan berbasis sungai maka tak ada pilihan lain selain bagaimana agar sungai-sungai yang banyak membelah kota ini bisa menjadi daya tarik ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya.
Kemudian Pemkot juga membangun sejumlah dermaga pada titik strategis menghidupkan kepariwisataan sungai tersebut.
Dermaga dimaksud juga mengembalikan kejayaan angkutan sungai Kota Banjarmasin, seperti lokasi siring sungai Jalan Tendean dan Ujung Murung.
“Kalau di Banjarmasin ini terdapat 15 jembatan berarti yang kita bangun dermaga nantinya sebanyak 15 buah,” tutur Muryanta.
Maksudnya dengan adanya dermaga dekat jembatan itu maka akan memudahkan masyarakat bepergian kemana-mana, baik melalui angkutan sungai maupun angkutan darat.
Mereka yang melalui angkutan sungai bisa singgah di dermaga dekat jembatan kemudian bepergian lagi lewat angkutan darat kemana mereka mau, dengan demikian maka menghidupkan angkutan sungai maupun angkutan darat, tambahnya.
Berkat dari upaya tersebut ternyata Banjarmasin sekarang ini sudah menjadi destinasi wisata yang diminati, bahkan tak kurang dari lima ribu pengunjung setiap minggunya mendatangi kawasan bantaran sungai yang dulu kumuh yang menjadi menjadi kawasan wisata sungai dan Pemkot Banjarmasin pun bertekad menjadi kota ini sebagai kota terindah di Indonesia.

BANJARMASIN MENUJU KOTA SUNGAI TERINDAH BERMOTTO “BAIMAN”

sungai banjarmasin.
Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, “Saya tadi ke pasar terapung Lok Baintan, kemudian naik klotok menyusuri sungai, dari arah Banjarmasin, saya lihat sungainya sudah bersih dan indah sekali,” kata Wali Kota Solok, Sumatera Barat, H Zul Elfian saat menemui Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin, Jumat (22/9) tadi.
Wali Kota Solok inipun mengakui penataan sungai di Kota Banjarmasin sangat rapi. Mendengar pujian itu, Ibnu Sina hanya tersenyum. Kemudian menjelaskan, salah satu program Pemkot Banjarmasin sampai tahun 2025 adalah menjadikan Kota Banjarmasin sebagai Kota Sungai Terindah di Indonesia.
Tak hanya itu, orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini juga menerangkan tentang tata cara menjaga dan melestarikan sungai.
“Kami di sini memiliki kapal sapu-sapu. Jadi kalau ada sampah kiriman yang masuk peraiaran sungai Kota Banjarmasin, kapal itu langsung membersihkannya,” jelasnya.
Wali Kota Solok H Zul Elfian, berkunjung ke Kota Banjarmasin untuk melihat langsung keindahan sungai yang ada di kota berslogan Baiman ini.
“Kami ke Banjarmasin untuk sharing dengan Wali Kota Banjarmasin tentang penataan sungai. Di daerah kami juga banyak sungai. Makanya kami mengunjungi Banjarmasin,” ujarnya.
Pujian dari wali kota Solok tersebut merupakan pujian kesekian kalinya dari mereka-mereka yang sudah mengunjungi kota dengan julukan “kota seribu sungai” Banjarmasin tersebut.
Banjarmasin yang seluas sekitar 98 kilometer persegi ini memang memiliki 102 sungai yang membelah wilayah daratannya yang 60 cintemeter di bawah permukaan air laut saat air pasang dalam tersebut.
Tak ada kota lain di manapun di tanah air ini yang memiliki sungai sebanyak itu, apalagi terdapat dua sungai besar Barito dan Sungai Martapura, telah menjadikan wilayah yang dibangun sejak 491 tahun silam tersebut diselimuti oleh perairan. Hari jadi kota ini jatuh per 24 September.
Dengan dipenuhi perairan praktis Kota Banjarmasin tak memiliki sumber daya alam berupa hutan, maupun tambang, yang ada adalah sungai.
Kendati demikian tak membuat Kota Banjarmasin yang kini berpenduduk hampir 800 ribu jiwa tersebut merasa pesimis membangun kota ini, malah sebaliknya perairan yang luas itu dinilai sebagai berkah, makanya oleh Pemkot Banjarmasin yang dikomandani Wali Kota Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Hermansyah bertekad menjadikan sungai-sungai tersebut menjadi magnet ekonomi.
“Kita ingin menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai terindah di Indonesia,” katanya kepada penulis saat dialog panderan gardu BanjarTV, beberapa hari lalu.
Bagaimana caranya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai terindah, salah satunya apa yang sudah dilakukan dengan pembangunan siring bantaran Sungai Martapura baik yang ada di Jalan Pire Tendean maupun di Jalan Sudirman yang sudah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.
Rencananya panjang siring yang berada di pusat kota yang mayoritas penduduk beragama Muslim ini adalah sepanjang lima kilometer, dengan panjang itu maka kawasan tersebut akan jadi semacam “Water Front City.” kata Ibnu Sina.
Untuk mendukung keindahan sungai-sungai tersebut, tambahnya banyak fasilitas yang dibangun dan rencana akan dibangun terus, salah satu yang sudah dibangun adalah dermaga Pasar Terapung Tendean dan terbukti kawasan ini menjadi ikon wisata yang setiap minggu didatangi tak kurang dari lima ribu pengunjung.
Selain terdapat ratusan jukung menjual aneka barang dagangan di pasar terapung yang didominasi oleh pedagang ibu-ibu berpakaian khas bertopi lebar (tanggui) dan berpupur dingin (masker tebal) hingga menjadi daya tarik bagi pendatang juga terdapat pula sedikitnya 80 buah klotok.
Klotok atau perahu bermesin ini menyediakan wisata susur Sungai Martapura dengan tarif relatif murah hanya Rp5000,- per sekali naik, dan jumlah itupun kadangkala tak mencukupi oleh begitu banyaknya permintaan wisatawan lokal dan wisatawan nusantara dan mancanegara untuk ikut susur sungai tersebut.
Kedepannya setiap siring akan dilengkapi pula oleh dermaga untuk turun naik penumpang klotok, tentu saja dermaga kontruksi beton tersebut akan dihubungkan oleh moda transportasi darat, tambah Ibnu Sina.
Hal lain menambah kesemarakan Siring Sungai tersebut setelah dibangunnya monumen kera besar endemik Kalimantan, takni kera Bekantan (Nasalislarvatus) ukuran besar, sehingga bagi siapa saja yang datang ke Banjarmasin lalu berfoto dengan latar belakang monumen Bekantan maka orang akan tahu kalau itu di Banjarmasin.
Kemudian di tepian sungai ini pula dilengkapi oleh rumah lanting- rumah lanting terapung yang diberi cat warna warni hingga bagaikan pelangi, dan begitu pula rumah di bantaran sungai diberi cat warna warni pula, terutama di kawasan kampung Seberang Masjid.
Fasilitas lain yang memperindah sungai setempat adanya kawasan industri kain sasirangan sekaligus lokasi penjualannya sebagai barang cendramata (souvenir) bagi wisatawan seperti yang ada di Sungai Jingah dan Kampung Seberang Masjid.
Tiap-tiap jembatan yang menyeberangi sungai kedepannya akan dibuat melengkung sehingga memudahkan kapal atau klotok hilir mudik menikmati wisata sungai ini,
apalagi di beberapa lokasi juga terdapat pusat-pusat kuliner yang menjajakan makanan khas Banjar “Soto Banjar,” “Nasi Kuning,” dan kue-kue Suku Banjar yang dikenal dengan istilah wadai 41 macam.
Taman-taman kota pun terus dibenahi di bantaran sungai tersebut, serta lampu-lampu hias sehingga menambah kesemarakan di saat malam hari khususnya di kawasan Siring Tendean.
“Lihat saja di kawasan Siring Tendean banyak ruang terbuka hijau yang teduh, sejuk, dan banyak tempat-tempat duduk, sehingga warga bisa bercengkrama seraya membaca buku atau menikmati aneka kuliner yang terdapat di kawasan itu,” kata Wakil Wali Kota Herman Syah menambahkan.
Tepian sungai ini juga terdapat Pusat Pelelangan Ikan (TPI) ikan air tawar dan kedepannya lokasi itu ditambah dengan pusat jajakan ikan bakar, silahkan nantinya bagi pengunjung pilih sendiri ikan di TPI lalu dibakar di lokasi itu, untuk menikmati ikan-ikan sungai seperti ikan haruan, pepuyu, sapat siam, lele, adungan, kelabau, baung, lampam, puyau, jelawat, pipih, patin, bakut, dan aneka ikan lainnya.
Tentu saja hal itu tak akan lengkap jika keamanannya terganggu, makanya kawasan-kawasan yang menjadi destinasi wisata sungai itu harus dijaga 24 jam baik oleh kepolisian, wakar-wakar yang dipilih, atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dengan fasilitas-fasilitas tersebut kini telah mengangkat derajat kepariwisataan sungai Banjarmasin, dan belakangan Banjarmasin sudah menjadi incaran wisatawan, bahkan kegiatan-kegiatan skala nasional baik oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah sudah seringkali digelar di Banjarmasin seraya menikmati wisata susur sungai tersebut.

Baiman

Mengenai Motto kota “Baiman” (barasih dan nyaman) itu sudah menjadi tekad, Pemkot menghendaki kota ini bersih dari sampah, baik di jalan raya, perkantoran, pasar, pemukiman, terutama sungai harus bersih.
Oleh karena itu Pemkot akan mengerahkan segala upaya melalui petugas kebersihan yang disebut “pasukan kuning” untuk selalu siap siaga menyapu kawasan-kawasan tersebut agar bebas dari sampah.
Untuk mendukung kebersihan tersebut Pemkot pun terus membenahi fasilitasnya seperti Tempat Pembungan Akhir (TPA) sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), termasuk menambah personil pasukan kuning dan armada-armada pengangkut sampah seperti truk, maupun armada lainnya.
Bukan itu saja, Pemkot kini berusaha menumbuhkembangkan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang oriantasinya bagaimana kota ini menjadi bersih dan hijau, terutama melalui Forum Komunitas Hijau (FKH), maupun Masyarakat Peduli Sungai (Melingai).
Berkat upaya-upaya yang dilakukan tersebut, akhirnya selama dua tahun terakhir Banjarmasin memperoleh penghargaan kota terbersih Adipura, makanya Pemkot segera akan membangun tugu Adipura itu, kata Herman Syah.
Selain Adipura Banjarmasin juga telah meraih penghargaan kota sehat, lantaran kondisi kota yang bersih, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
Indikator kota sehat, antara lain melibatkan semua potensi masyarakat dalam forum dan Pokja kota sehat sebagai penggerak kegiatan-kegiatan, melakukan advokasi konsep kota sehat kepada penentu kebijakan, mengembangkan kota sehat yang sesuai dengan visi misi serta potensi daerah, mengembangkan informasi dan promosi yang tepat, serta meningkatkan potensi ekonomi.
“Tatanan kota sehat terdapat permukiman, sarana, dan prasarana umum, lalu lintas tertib, dan pelayanan transportasi, hutan sehat, serta kawasan industri dan perkantoran sehat,” tambahnya.
Penghargaan lainnya seperti kota layak anak, kota yang peduli terhadap perlindungan konsumen, kota dengan pelayanan publik yang baik, meraih WTP, pelaporan keuangan yang baik, serta beberapa penghargaan lainnya.
“Bukan saja kota dan lingkungan yang bersih, tetapi hati kita-kita juga harus bersih,” kata Herman Syah berkelakar.
Sementara motto kota yang nyaman, disebutkan oleh Hermansyah, kini terus dibenahi segala macam fasilitas pelayanan publik, dan memcetak PNS yang handal, serta mengedepankan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat di Banjarmasin nyaman dalam berurusan.
Selain itu masyarakat juga akan nyaman ingin beribat, masyaraikat nyaman untuk bersekolah, dan masyarakat juga nyaman dalam berusaha. Dengan upaya-upaya tersebut sehingga Banjarmasin yang bertekad menjadi Kota Sungai Terindah di Indonesia dengan motto “Baiman.” bisa terwujud.

BANDARA INTERNASIONAL SOLUSI LONJAKAN ANGKUTAN UDARA KALSEL

Oleh Hasan Zainuddin

foto_600kantor-cabang-bandar-udara-internasional-syamsuddin-noor-mr-admin-77d4970a39ac632d6d2ed5c0b2e81bf94dc99c01syamsudin-noor
Banjarmasin, 30/9 (Antara) – Perkembangan angkutan udara melalui Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, begitu pesat seiring dengan perkembangan pembangunan dan dunia investasi di wilayah tersebut.

Meningkatnya perkembangan angkutan udara bisa dilihat dari pergerakan pesawat lepas landas dan mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, tahun 2013 sebanyak 32.083 dengan pertumbuhan 14 persen per tahun.

Sementara pergerakan penumpang datang maupun berangkat di Bandara Syamsudin Noor tercatat 3.848.263 orang, kata Kabid Lalu lintas Udara Finas Perhubungan Kalsel Ismail di kantornya Banjarmasin, Selasa.

Dengan jumlah pergerakan penumpang sebanyak itu pada tahun 2013 berarti ada pertumbuhan sebanyak 17,5 persen per tahun.

Melihat pertumbuhan pergerakan pesawat dan penumpang begitu besar di Bandara Syamsudin Noor tersebut menunjukan bahwa kapasitas Bandara tersebut belakangan ini tidak ideal lagi dalam upaya memberikan pelayahan yang baik dan nyaman.

Bandara itu sekarang hanya mampu menampung pergerakan penumpang sekitar satu juta penumpang saja per tahun, tetapi pada tahun 2013 sudah mencapai 3.848.263 orang.

Untuk jumlah masyarakat Kalsel yang ingin beribadah umrah ke Tanah Suci Mekkah saja yang harus melewati Bandara Syamsudin Noor terus meningkat pula.

Data tahun 2014 (Januari hingga Juli) warga yang berangkat umrah melalui Bandara tersebut sudah mencapai 11.598 orang suatu jumlah yang luar biasa banyaknya, atau rata-rata ada 1.656 orang per bulan berangkat umrah melalui lokasi ini.

“Jika diasumsikan mereka yang berangkat umrah sebanyak itu menggunakan pesawat besar jenis Airbus 330, maka dapat melakukan penerbangan lima kali penerbangan setiap bulannya,” katanya.

Belum lagi jumlah penerbangan haji. Jumlah mereka yang sudah mendaftar haji di Kalsel begitu membludak mungkin ratusan ribu orang, bagi yang ingin berangkat haji dan mendaftar sekarang itu antrean atau daftar tunggu hingga 24 tahun kedepan.

Potensi wisata yang juga begitu besar memasuki wilayah Kalsel via Bandara Syamsudin Noor. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Kalsel potensi wisata besar karena jumlah wisatawan dari mancanegara tahun 2013 sebanyak 25.503 orang.

Tentu saja jumlah wisatawan mancanegara tersebut akan lebih meningkat jika adanya rute penerbangan internasional langsung ke Banjarmasin.

Melihat kenyataan tersebut sudah sewajarnya Bandara tersebut Udara dikembangkan lebih luas lagi, terutama berbagai fasilitas, seperti terminal keberangkatan, terminal kedatangan, serta adanya lokasi untuk petugas imigrasi, kepabianan, serta karantina.

Jika semua sudah terwujud dengan baik maka wajar jika Bandara ini menjadi sebuah Bandara internasional.

Bandara internasional

Melihat perkembangan Bandara Syamsudin yang begitu pesat telah melahirkan keprihatinan banyak pihak dan kemudian berkeinginan untuk mengembangkan bandara tersebut dari Bandara domestik menjadi internasional.

Kepala Seksi Penerbangan Udara M Arief Dishub Kalsel menambahkan keinginan untuk menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara internasional begitu kuat menyusul meningkatnya jumlah penumpang dan penerbangan, selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas lima persen.

Dasar menjadikan bandara tersebut sebagai bandara internasional bisa dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 11 tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai Bandara Internasional Haji.

Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai bandara domistik.

Melihat kenyataan tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalse) membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang dirancang dijadikan bandara internasional.

Itu telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidupnomor 416 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Rencana induk pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah disahkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomot KP 27 tahun 2012.

Semua itu dilakukan setelah diketahui Bandara ini sejak tahun 2004 menjadi embarkasi haji untuk jemaah haji Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Selain itu ada keseriusan Changi Airport Group untuk membuka rute penerbangan Singapura-Banjarmasin dan dinyatakan dengan mengundang pertemuan di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta tanggal 3 September 2014 antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan beberapa airline yang siap menerbangi rute tersebut.

Hal lain adanya keinginan maskapai penerbangan Air Asia yang membuka rute penerbangan langsung Kuala Lumpur- Banjarmasin.

Melihat kenyataan itulah maka PT Angkasa Pura I sudah menjadwalkan pelaksanaan “groundbreaking” pembangunan terminal baru yang direncanakan pada pertengahan bulan Oktober 2014, seiring dalam proses pembangunan kelengkapan fasilitas CIQ (custom, immigration, quarantine) disiapkan dalam terminal transisi (renovasi terminal existing).

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalsel telah pula berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor dan KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin untuk melengkapi fasilitas CIQ, sebagai pendukung menjadi bandara internasional, dimana semuanya menyatakan kesiapannya.

“Kalau terminal kedatangan dan keberangkatan direnovasi dengan standar bandara internasional, ditambah adanya fasilitas CIQ, maka bandara ini sudah bisa dinyatakan bandara internasional,” kata M Arief didampingi staf yang lain Hasby.

Menyinggung rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor disebutkankanya sesuai rencana induk prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 27 tahun 2012 tertanggal 6 Januari 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan rencana pengembangan bandara tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai contoh saja antara lain landasan pacu (runway) eksisting 2010 2500×45 meter fasee I dan pada fese II menjadi 3.000×45 m2. Strip landas pacu (runway strip) 2740×300 m2 fase I dan pad afase II menjadi 3240×300 m2.

Penumpang per tahun internasional 14.990 jadi 26.844, penumpang domistik 2.576.471 m2 pada fase I menjadi 4.865.549 fase II menjadi 6.635.099 penumpang, transit 32.879 fase I 288.410 fase II menjadi 369.189.

Pergerakan pesawat internasional per tahun fase I 375 buah menjadi 671 pada fase II, pesawat domestik eksisting 2010 22.236 fase I 45.159 dan pada fase II 60.237 pesawat, kargo 22.297 ton per tahun pada fase I menjadi 44.000 ton dan fase II 60.000 ton per tahun.

Kemudian pesawat terbesar jenis B 767 fase I dan II bisa didarati B 747, landas hubung (taxiway) eksisting 2010 empat buah, fase I menjadi lima buah dan fase II jadi enam buah.

Bangunan terminal penumpang 9.043 m2 fase I menjadi 6.600 dan fase II jadi 50.00) m2, bangunan VI dari 150 jadi 400 m2, areal parkir publik 4.579 jadi 36,153 m2 dan kemudian fase II jadi 52.554 m2, areal parkir roda dua dari 330 jadi 495 m2, areal parkir taksi 2.764 m2 jadi 3.386 m2, areal parkir bus 1.250 m2, shelter taksi 800 jadi 1.200 m2, shelter bus 800 menjadi 1.200 m2.

Kantor administrasi 776 jadi 2.000 m2, menara pengawas lalu lintas udara 36 m2, kantor operasi 475 jadi 1.100 dan 1.300 m2, balai pertemuan 1.200 m2, fasilitas BMG 72 jadi 1.100 m2, “apron service building” 589 jadi 1.200 m2, “GSE maintenance” 2,800 m2, kantor administrator bandara 600 m2, fasilitas CIQ 2.000 m2, fasilitas ibadah (masjid) 2.500 m2, gardu PLN 200mk2.

Kemudian, gardu Telkom 200 m2, kantin karyawan 300 m2, bangunan sumber air 49 jadi 600 m2, “airport maintenance building” 554 men jadi 600 m2, poliklinik 300 m,2 bengkel kerja mekanikal dan elektrikal 600 m2, bangunan jasa boga (katering) 3.000 m2.

Walau ada keinginan kuat mengubah bandara ini menjadi bandara internasional ternyata pelaksanaannua tak segampang yang dibayangkan. Sebagai contoh, orosesnya terkendala alotnya pembebasan lahan masyarakat. Baru sebagian yang dibebaskan dari luas lahan 108 hektere yang akan dibebaskan.

Kendati adanya berbagai permasalah namun jika semua pihak sepakat untuk menciptakan bandara tersebut sebagai bandara internasional, maka kendala tersebut akan mudah diatasi sehingga daerah ini akan maju dan menjadi diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional.

MENGUAT UPAYA MEMADUKAN KEKUATAN PEMERINTAH DAN KESULTANAN

Oleh Hasan Zainuddin

mawah daud
Banjarmasin, 18/11 (Antara) – Kondisi bangsa Indonesia belakangan ini dinilai tidak maju-maju dibandingkan negara lain dituding sebagai akibat tidak menghormatinya nilai-nilai budaya yang berakar dalam sistem kerajaan atau kesultanan yang sudah lama berkembang di Nusantara.

Seperti yang diutarakan seorang pengamat politik Marwah Daud Ibrahim menilai bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju jika menghormati kerajaan dan kesultanan se-Nusantara.

Banyak negara di dunia yang sangat maju karena mereka menghormati kerajaan, kata pengamat yang pernah digelari “bintang dari Timnur” saat berbicara dalam simposium sejarah budaya kerapatan raja sultan se-Borneo dalam rangkaian memperingati Milad Kesultanan Banjar ke-509, Jumat (15/11) lalu.

Ia mencontohkan, Jepang negara maju begitu menghormati kaisarnya, begitu juga Inggris dan Belanda mereka punya ratu dan raja, atau lihat tetangga Malaysia dan Thailand punya Perdana Menteri tapi tetap punya raja yang dihormati.

Marwah Daud Ibrahim mencontohkan bagaimana Jepang atau Inggris menjadi bangsa yang besar dan kerajaannya masih eksis sampai sekarang.
Sistem pemerintah yang masih mempertahankan sistem kerajaan ternyata menjadi kebanggaan dan raja sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya.

Demikian pula dengan Thailand atau Malaysia, oleh karena itu menurut Marwah Daud Ibrahim yang juga sebagai Ketua Presedium ICMI ini perlu dicari format tentang hubungan yang jelas untuk dituangkan dalam ketentuan hukum positif terkait hubungan antara kerajaan dan kesultanan dengan negara.

Di era millenium ini peradaban dunia sangat bergantung pada ide kreatif, maka budaya menjadi satu-satunya pembeda satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Nilai-nilai kehidupan yang dibungkus oleh budaya disamping menjadi pembeda juga menjadi benteng sekaligus sumber inspirasi bagi industri berbasis ide kreatif.

Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan budaya menjadikan keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai pelaku utama dalam pelestarian, pemanfaatan serta pengembangan budaya tersebut.

Untuk itu dalam rangka Milad Kesultanan Banjar 509 menjadi barometer kembalinya pelestarian budaya se-Borneo, katanya.

Dalam kegiatan yang dihadiri kesultanan se-Kalimantan itu, Marwah Daud Ibrahim menyatakan sudah saatnya tokoh kerajaan dan kesultanan Nusantara yang memiliki pengaruh riil di masyarakat diposisikan di tempat yang tepat dan diajak memberikan kontribusi terbaiknya sebagai modal sosial dan budaya bagi bangsa.

“Sudah lama saya berfikir harusnya diupacara kenegaraan, seperti pelantikan presiden, upacara hari kemerdekaan 17 Agustus, rapat paripurna DPR-RI yang dihadiri para teladan, duta besar, dan para veteran pantas pula jika perwakilan para raja dan sultan dan ratu se Nusantara diundang dengan pakaian kebesaran masing-masing,” katanya.

Demikian pula di setiap upacara provinsi dan kabupaten perwakilan kerajaan dan kesultanan setempat diajak hadir dengan pakaian adat kebesarannya. Leluluhur mereka memberikan goresan dan jejak penting dalam kebudayaan dan pengembangan agama dan peradaban Nusantara.

Selain itu, perwakilan kerajaan atau kesultanan sebaiknya juga diikutkan dalam perwakilan pemerintahan.

“Kita perlu melakukan pembicaraan secara baik-baik dengan raja dan sultan Nusantara, untuk membangun pola relasi yang menjadikan mereka subjek terhormat, seperti festival kraton nusantara, dan bukannya sebagai objek penderita.

Menurut dia, bangsa ini akan menjadi jaya pada 2045 jika menghormati budaya dan adat istiadat yang berkembang di dalam kerajaan dan kesultanan serta akar budaya di dalam masyarakat luas.
Apalagi jika bangsa ini akan memadukan tiga hal yakni akar tradisi dari bangsa, agama, serta kemajuan tehnologi.

“Marilah kita belajar dari alam, justru biji harus membusuk dulu, sebelum muncul kecambah baru,” katanya.

Kemudian simaklah kitab suci Al Quran surat Al-Insyirah 5-6, Allah SWT mengingatkan bahwa “sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan.”
“Saya yakin, dengan selalu memikirkan impian besar dan visi cemerlang tentang masa depan bangsa, dengan perjuangan, kerja sama dan kontribusi kita semua, dan atas berkat rahmat Tuhan YME, Insya Allah, Indonesia akan Bangkit Berjaya, bermartabat dan disegani,” katanya.

Keinginan kuat memadukan kekuatan pemerintahan dengan kerajaan di Nusantara juga datang dari wakilkesultanan itu sendiri.

simposium
Wakil Sultan di DPD
Seorang wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan mereka agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diwakili mereka para raja dan sultan yang ada di Nusantara.

“Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan,” kata Harry Gondo Prawiro.

Ia bersama beberapa raja dan sultan se-Borneo berada di Martapura, untuk menghadiri berbagai kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, dan menghadiri simposium mengenai Kesultanan Borneo.

Menurutnya keinginan demikian sudah disampaikan kepada pemerintah, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Bodiono, DPR-RI komisi II, bahkan kepada Presiden SBY.

Menurutnya keinginan tersebut sudah direspon pemerintah dan sekarang sedang diproses, tetapi tidak bisa secepat itu direalisasikan dan perlu pemikiran lagi.

Menurutnya, para sultan dan raja tersebut dilibatkan dalam pemerintahan karena mereka lebih tahu kondisi rakyatnyadi daerah, sementara daerah yang tidak memiliki kesultanan dan raja maka wakil DPD bisa dipilih para tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Kemudian agar para raja atau sultan yang berada di pemerintahan tersebut lebih bermakna, mereka bisa diikutkan dalam Lemhanas, sehingga mengerti tentang kenegaraan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.

Menurutnya, sebuah negara ini akan kuat jika memadukan kekuatan pemerintahan dengan kekuataan kesultanan yang masih mengakar dan menyebar di berbagai daerah Nusantara.

Apalagi jika melihat perjalanan atau perilaku bangsa sekarang seakan sudah tak sesuai lagi dengan ajaran adat istiadat,karena itu untuk kedepan sudah saatnya memadukan kekuatan pemerintahan dengan adat istiadat yang berakar di masyarakat, khsusnya yang berkembang dalam kesultanan atau raja-raja Nusantara.

Simposium tersebut bagian dari kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, yang dimeriahkan aneka kegiatan, termasuk musyawarah agung yang diikuti para raja dan sultan se-Borneo.

Dalam musyarakat agung tersebut berbagai persoalan dibahas dalam upaya memajukan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mencari solusi terbaik agar negara ini bisa setara dengan negara maju di dunia.

Persoalan yang dibahas seperti permasalahan infrastruktur, ekonomi, ketidakadilan politik bagi Pulau Borneo dan kurangnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya.

Melihat persoalan tersebut akhirnya mendorong para raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang Borneo (Gerakan Membangun Borneo Raya).

Dalam musyawarah agung yang dihelat para raja dan sultan se-Borneo sepakat membentuk wadah yang dinamakan “Kerapatan Borneo” dan dengan proses musyawarah maka secara aklamasi,
Dalam musyawarah para sultan dan raja se Borneo memutuskan memilih Sultan Banjar, sultan H Khairul Saleh sebagai sekretaris jenderal kerapatan borneo dengan sebutan “Yang Dipertuan Agung.”
Jabatan tersebut dipercayakan kepada sultan banjar yang juga sebagai Bupati Banjar Kalsel tersebut untuk masa bakti selama dua tahun ke depan.

Sebagai Yang Dipertuan Agung, Sultan Banjar tersebut akan mengkoordinasikan berbagai langkah konsolidasi organisasi maupun aktivitas kerapatan raja atau sultan selanjutnya.

Sultan Banjar sendiri menyatakan segera melaksanakan rapat kerja yang tempatnya akan ditentukan kemudian, akan tetapi untuk sekretariat tetap ditempatkan di Kota Banjarmasin ibukota provinsi Kalimantan Selatan.

kerajaan-banjar

para-raja-borneo

para-taja

kesultanan

MENYELAMATKAN TAHURA SULTAN ADAM SEBAGAI MENARA AIR

Oleh Hasan Zainuddin

1

penulis

riam kanan

riam kanan
Banjarmasin,18/3 (Antara)- Persoalan air minum kini menghantui warga Provinsi Kalimantan Selatan lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Persoalan yang dihadapi beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kalsel sulit mencari sumber bahan baku, andalan air baku selama ini masih terpaku pada air Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus atau wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Padahal kondisi Tahura yang seluas 112 ribu hektare itu belakangan ini kian rusak saja, lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.

Bukti Tahura yang merupakan daerah resapan air tersebut sudah rusak adalah kian berkurangnya volume air yang turun dari wilayah tersebut, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut ke Sungai Martapura sebab karena tekanan air dari atas berkurang maka air laut yang asin masuk hingga ke hulu sungai.

“Bila kadar garam air sungai Martapura di atas 200 ppm maka sulit dijadikan air bersih PDAM,” kata Direktur Utama PDAM Banjarmasin, Ir Muslih.

Bukan hanya peroalan keasinan sungai yang dihadapi perusahannya belakangan ini, karena juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat menandakan air sudah tidak bersih lagi setelah adanya kerusakan kawasan di hulu sungainya.

Tingkat kekeruhan yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.

Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.

Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapo juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.

Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah menara air Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.

air

air di mandiangin Tahura

teman

bersama teman
Terjadi Kerusakan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu (16/3) mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.

Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.
“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.

Dalam penanaman bibit penghijauan Tahura tersebut selain di lakukan para pejabat lingkungan Pemkab Banjar juga melibatkan puluhan wartawan yang tergabung dalam komunitas “pena hijau.”
Menurut Ridhani jumlah lahan kritis di kawasan Tahura yang masuk wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada 2007.

“Hingga 2010 luasan lahan kritis yang sudah ditanami bibit pohon mencapai 100 hektare dan luasannya akan terus ditingkatkan untuk mengurangi banyaknya lahan kritis,” katanya seraya menyebutkan tanaman yang dikembangkan tersebut adalah jenis buah-buahan dan jenis kayu khas setempat, seperti ulin, kruing, sintuk dan lainnya.

Dijelaskan, terjadinya lahan kritis di kawasan Tahura bukan disebabkan penebangan liar tetapi lebih banyak akibat terjadinya kebakaran hutan sehingga membuat areal sekitarnya kritis karena tidak ditumbuhi pepohonan.

Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.

Dikatakannya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan melalui program penanaman bibit pohon baik yang dibiayai APBD Provinsi Kalsel, APBN maupun bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang memberikan dana penghijauan di areal yang menjadi kawasan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tersebut, selain dari donatur luar negeri juga dari berbagai perusahaan, termasuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarmasin.

“Setiap tahun melalui APBD Kalsel dialokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan termasuk memanfaatkan dana APBN serta menjaring bantuan dari pihak ketiga terutama kalangan swasta,” ujarnya.

Ditambahkan, penanaman bibit pohon yang dibiayai APBD Kalsel setiap tahun mencapai luasan 10 hektare dan melalui APBN berhasil ditanami bibit pohon dengan luasan mencapai 40 hektare hingga 50 hektare.

“Ke depan kami berupaya memfokuskan bantuan dari pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap upaya kepedulian lingkungan sehingga luasan lahan yang bisa ditanami lebih besar,” katanya.

Tahura Sultan Adam ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha dan secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Sejak tahun 2008 telah dibentuk UPT Dinas kehutanan Provinsi Kalsel Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan Dasar Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan Pergub Kalsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tahura Sultan Adam.

sultan 1

penanaman bibit

Tahura yang berekosistem hutan hujan tropika ini terdapat aneka flora dan fauna yang beberapa diantaranya spesifik Kalimantan, seperti meranti (Shorea spp), ulin (Eusideroxylon zwageri), kahingai (Santiria tomentosa), damar (Dipterocarpus spp.), pampahi (Ilexsimosa spp.), kuminjah laki (Memecylon leavigatum), keruing (Dipterocarpus grandiflorus), mawai (Caethocarpus grandiflorus), jambukan (Mesia sp.), kasai (Arthocarpus kemando), dan lain-lain.

Sedangkan faunanya terdapat bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates muelleri), lutung merah (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Cervus unicolor), kijang merah (Muntiacus muntjak), kijang mas (Muntiacus atherodes), dan pelanduk (Tragulus javanicus).

Kemudian juga ada hewan landak (Hystrix brachyura), musang air (Cynogale benetti), macan dahan (Neofelis nebulosa), kuau/harui (Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), enggang (Berenicornis comatus), elang hitam (Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliastur indus), raja udang sungai (Alcedo atthis), raja udang hutan (Halycon chloris), dan lain-lain
Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, Ridhani menyebutkan terdapat sekitar 7000 jiwa di 12 desa penduduk.

Menurutnya penduduk tersebut sulit direlokasi ke daerah di luar dari kawasan tersebut, masalahnya mereka sudah ada turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.

Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.

“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.

Sudah banyak bibit pohon yang diserahkan kepada masyarakat setempat kemudian ditanam kembali ke areal kawasan tersebut yang mengalami kerusakan.

sultan Aku Bersama Sultan

Walau sebagian kecil mereka juga ada yang melakukan aktivitas pendulangan emas, tetapi skala kecil di bawah pepohonan hutan dengan lubang pendulangan hanya skala kecil pula seperti lubang hanya selebar satumeter lebih dan itu dianggap tak merusak hutan.

Di areal Tahura ini terdapat sebuah bendungan Riam Kanan seluas 5600 hektare yang sudah menjadi reservuar dan airnya menjadi tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , PLN setempat.

Melihat kondisi yang vital demikian maka tidak ada ijin untuk penebangan kayu, pertambangan, dan sejenis yang bisa merusak hutan lindung kecuali ijin wisata di sekitar Mandiangin dan itupun harus menjamin tak merusak lingkungan.

Dengan adanya upaya perbaikan di wilayah yang menjadi banyak tumpuan harapan persediaan air itu , diharapkan akan menghilangkan kekhawatiran akan kelangkaan air di masa-masa mendatang .

BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIBAYANGI PENGHENTIAN EMBARKASI HAJI

Oleh Hasan Zainuddin

banjarmasin-syamsudin noor
Banjarmasin, 14/3 (Antara) – Berita terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melarang pesawat berbadan kecil mendarat di Bandara negeri itu selama musim haji mendatang telah melahirkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, masyarakat Kalsel yang dominasi beragama Islam tersebut sudah merasa “bahagia” setelah salah satu bandar udara (Bandara) di wilayah ini, yakni bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sejak tahun 2004 sudah ditetapkan sebagai Bandara embarkasi haji.

Dengan status Embarkasi haji, masyarakat Kalsel yang menunaikan ibadah haji bisa terbang langsung dari Bandara Syamsudin Noor ke Bandara King Abdul Azis, Jenddah Arab Saudi.

landasanpacu

 

Landasan Pacu

Padahal sebelum tahun 2004 warga Kalsel ke tanah suci menunaikan rukun Islam kelima tersebut harus terlebih dahulu terbang dan menginap Ke Bandara Juanda Surabaya, atau Ke Sepinggan Balikpapan, bahkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.

Karena dinilai merepotkan waktu itu berbagai upaya Pemerintah Prmprov Kalsel dan masyarakatnya memperjuangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, tentu dengan memperluas bandara tersebut hingga mampu didarati pesawat dengan penumnpang 350 orang.

Keberhasilan mengubah Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji hingga memancing jemaah calon haji provinsi lain juga ikut terbang di bandara tersebut seperti dari provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya Bandara Syamsudin Noor yang sudah memiliki asrama haji tersebut tiap tahun kian ramai saja.

Tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut apakah pada musim haji 2013 ini Bandara Syamsudin Noor masih bisa menjadi embarkasi haji?.

Menurut informasi, Pemerintah Saudi Arabia hanya memperbolehkan pesawat berbadan besar semacam air bus untuk mendarat di bandara mereka guna mengurangi intensitas kepadatan di bandara mereka itu.

Sebaliknya, kondisi Syamsudin Noor sendiri belum mampu untuk menampung pesawat berbadan besar tersebut.

Pemerintah Saudi hanya akan mengizinkan pesawat jenis B767-500 dengan kapasitas sekitar 500 seat yang diperbolehkan landing di bandara King Abdul Aziz.

Sementara ini, Bandara Syamsudin Noor dengan kondidi runway (landasan pacu) hanya panjang 2500 meter dengan demikian hanya bisa didarati pesawat pesawat jenis B767-300 dengan kapasitas 326 seat.

Jika rencana pemerintah Arab Saudi tersebut benar-benar terwujud, tentunya pesawat jenis tersebut dilarang landing di King Abdul Aziz.

“Jika ini terjadi, efeknya sangat besar. Kalsel tidak bisa menjadi embarkasi haji lagi. Jamaah Kalsel sendiri kembali harus berangkat melalui bandara lain lagi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel, M Takhim, kepada wartawan.

Menurut dia untuk mengimbangi keinginan pemerintah Arab Saudi tersebut tentu harus diimbangi dengan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sendiri, dan itu tergantung sangat tergantung pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

“Setidaknya Bandara Syamsudin Noor memiliki panjang runway minimal panjang 3000 meter, bila itu terwujud maka pesawat berbadan besar sudah bisa mendarat,” katanya.

Selain perpanjangan runway yang juga harus dilakukan di Bandara Syamsudin Noor yang berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat Kota Banjarmasin tersebut itu adalah perbaikan terminal penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan.

Selain itu untuk melayani adanya pesawat berbadan besar maka juga harus ada perpanjangan runway, pembuatan taxiway paralel, perluasan apron, dan lainnya.

Proses pengembangan Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut masih terus berjalan dan saat ini masih berada pada fase pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel kini terus berharap kinerja tim pembebasan lahan Kota Banjarbaru untuk berusaha agar seluruh lahan yang diperlukan untuk pengembangan bandara bisa segera dibebaskan.

“Jika lahan sudah semuanya dibebaskan, maka sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pengembangan sisi darat yaitu pembangunan terminal baru dan lahan parkir baru, landasan pacu akan segara dilaksanakan,” katanya.

images
Belum Jelas
Kabar akan dihentikannnya Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji sebenarnya hingga kini belum jelas, dan isu mengenai tersebutpun berhembus setelah adanya kabar mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Untuk memastikan persoalana tersebut Dinas Perhubungan bersama DPRD Kalsel bakal mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tentang ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji.

Kepala Bidang Angkutan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, Ismail Iskandar, di Banjarmasin, Selasa (12/3) mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan masalah tersebut.

“Sampai sekarang kami memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait mengenai persoalan tersebut, namun kita tetap harus antisipasi mumpung masih ada waktu,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan menada, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan menerima surat terkait persoalan Bandara Syamsudin Noor yang terancam dihapuskan menjadi embarkasi haji.

Namun, kalau memang benar informasi tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura masih memiliki waktu untuk membangun atau menambah landasan pacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Waktu sekitar delapan atau tujuh bulan masih sangat memungkinkan untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, tinggal kebijakannya mendukung atau tidak,” katanya.

Menurut Arsyadi, untuk memperjelas persoalan tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak DPRD Kalsel sendiri menanggapi serius persoalan tersebut, sehingga meminta Pemprov Kalsel turun tangan dan bergerak cepat untuk menyelesaikan atau mencari solusi agar status embarkasi haji pada Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin tidak jadi dicabut.

“Kalau permasalahan ini tidak ditanggapi serius, jangan salahkan Arab Saudi menentukan kebijakannya,” kata Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel Achmad Bisung.

Ia juga mengingatkan kepada PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Syamsudin Noor segera menindaklanjuti persoalan ini untuk mencari jalan keluar agar status embarkasi haji itu.

Permasalahan pencabutan status ini tentu saja membuat semua kalangan keberatan dan kecewa, karena embarkasi haji di bandara tersebut merupakan kebangaan masyarakat mayoritas Muslim ini.

“Saya tidak setuju kalau status embarkasi haji dicabut. Jadi bagaimana cara PT Angkasa Pura harus memperpanjang runway sesuai dengan permintaan Pemerintah Arab Saudi agar pesawat besar bisa mendarat di Bandara Syamsudin Noor,” cetusnya.

Menurut Bisung, kalau memang PT Angkasa Pura tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, maka lebih baik pengelolaannya diserahkan saja ke Pemprov Kalsel saja.

LEDAKAN PENDUDUK YANG BESAR BERARTI KIAMAT

Oleh Hasan Zainuddin

Kemacetan Simpang Ampat Sungai Andai Banjarmasin
“Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia,” dekian salah satu bait dari lagu ciptaan penyanyi dangdut terkenal,Haji Rhoma Irama yang populer tahun 80 hingga tahun 90-an, rupanya lagu itu tak berlaku lagi di era tahun 2012-an ini.
Pasalnya sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237 juta jiwa yang meningkat hampir dua kali lipat, bahkan sekarang total penduduk Indonesia sesungguhnya melewati angka 240 juta jiwa.
Dari data statistik itu memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu mengkhawatirkan, penduduk yang banyak tanpa diimbangi tingkat kemakmuran negara, hanya menciptakan persoalan sangat besar, dan itu yang terjadi di negara ini.
Berdasarkan sebuah catatan, angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 1,4 persen-1,5 persen per tahun. Pada periode 2000-2005, angka laju pertumbuhan penduduk bahkan berkisar 2 persen per tahun.
Bisa diprediksi dengan dengan tingkat pertumbuhan penduduk stabil di angka 1,5 persen per tahun saja, pada tahun 2057 total penduduk Indonesia sudah lebih dari 475 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar itu akan menjadi celaka bila tanpa diimbangi kemampuan negara memberikan kemakmuran.
Bumi Indonesia penuh sesak dipadati manusia menjadikan ruang gerak terbatas,hingga muncul “berjuta” persoalan berasal dari manusia itu sendiri.
Misalnya saja masalah sampah yang dipastikan akan memukul balik manusia,kemacetan lalu lintas yang membuat kendaraan roda empat menjadi tidak berharga sama sekali, ketersediaan bahan pokok, dituntut menyelesaikan ketersediaan air bersih.
Jelaslah bahwa ledakan penduduk yang tak terkendali akan membuat bumi penuh sesak. Pada gilirannya, keselamatan manusia menjadi terancam. Jika demikian, masih layakkah bumi ini sebagai tempat hunian, yang berarti pula sama saja dengan kiamat.
Melihat kenyataan itulah maka memperlambat pertumbuhan penduduk Indonesia bukanlah sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan.
Tanpa strategi yang tepat dan akurat, pada 2050 Indonesia bakal menghadapi beban ganda. Di satu pihak ada ledakan penduduk usia manula yang diperkirakan sekitar 80 juta jiwa dan di lain pihak jumlah penduduk usia muda juga begitu membludak.
Persoalan yang pasti dirasakan yaitu mampukah negara memenuhi sejumlah kebutuhan dasar bagi warga khususnya, pemenuhan pangan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, perumahan serta segudang persoalan lagi di belakangnya.
Oleh karena itu bisa dibayangkan, betapa repotnya negara mengurus penduduk yang jumlahnya kian membeludak.
Indonesia perlu mewaspadai ledakan penduduk dikarenakan berdampak pada kualitas kehidupan manusia, kata kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, seperti yang dikutif Kantor Berita ANTARA.
“Indonesia saat ini masih dalam posisi peringkat empat besar negara di dunia yang menyumbang jumlah penduduk terbesar,” kata dia dalam seminar nasional tentang kesehatan reproduksi perempuan yang di Yogyakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik lima kali lipat kerimbang 100 tahun sebelumnya.
“Pada Tahun 1900 jumlah penduduk mencapai 40 juta, sedangkan pada Tahun 2000 mencapaii 200 juta,” katanya.
Dia mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, pihaknya memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2100 mencapai satu miliar atau naik lima kali lipat ketimbang seratus tahun sebelumnya.
“Kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Indonesia bebannya akan semakin besar karena saat ini masih mengimpor beras,” kata dia lagi.
Sementara itu, untuk masalah kesehatan akan berdampak pada tingkat kematian ibu hamil dan beragam persoalan kesehatan, seperti kasus aborsi.
Ia mengatakan menekan jumlah penduduk perlu dilakukan untuk menghemat investasi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti, pendidikan, kesehatan, gizi, nutrisi, sandang, dan perumahan.
Selain itu, jumlah penduduk yaang bisa ditekan juga akan menghemat biaya perawatan kesehatan saat kehamilan, kelahiran, perawatan bayi dan balita.
Persoalan kesehatan selama ini menyangkut angka kematian ibu yang masih tinggi dan angka kematian balita. Kesehatan reproduksi selama ini menjadi bagian penting dari masalah kependudukan yang sulit diselesaikan.
Untuk aspek lingkungan jumlah penduduk yang bisa ditekan akan mengurangi penyediaan perumahan dan air bersih, daya tampung dan daya dukung lingkungan juga semakin tidak ideal serta bisa menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, kesulitan akses udara atau air bersih serta isu perubahan iklim hingga bencana akibat perusakan alam.
Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit, jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja baru, serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi juga bisa menjadi dampak ledakan penduduk.
Untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk maka diperlukan desain induk kependudukan,katanya.
Desain induk itu akan menjadi acuan kependudukan yang meliputi berbagai aspek diantaranya kualitas, kuantitas, pembangunan keluarga, mobilitas dan administrasi penduduk.
“Desain induk sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk. Pada saat ini desain induk masih pada tahap penyusunan dan pembahasan,” katanya.
Selain itu, untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk juga diperlukan upaya revitalisasi keluarga berencana (KB).

Penduduk Dunia

Berdasarkan sebuah laporan, pertumbuhan penduduk di setiap negara akan berdampak pula terhadap pertumbuhan penduduk dunia secara keseluruhan.
Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang menangani masalah kependudukan melaporkan bahwa pada tahun 2003 jumlah penduduk dunia 6,3 milyar.
Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa ” penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung “.
Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada produksi makanan yang dibutuhkan. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi ledakan penduduk.
Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan hal inipun membuat pemerintah berusaha untuk mengatasinya ledakan penduduk tersebut.
Dampak ledakan penduduk,disebutkannyah pengangguran kian meningkat, kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah, kebutuhan pendidik, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh, terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan, serta tingkat kemiskinan semakin meningkat
Sementara upaya yang harus dilakukan antsipasi ledakan penduduk, antara lain memperluas lapangan kerja melalui industrialisasi, melaksanakan program Keluarga Berencana (KB),meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk, melaksanakan program transmigrasi, serta menambah sarana pendidikan dan perumahan sederhana.
Ledakan penduduk tentu akan mengancam ketersediaan pangan, berdasarkan catatan, konsumsi perkapita beras di Indonesia masih sangat tinggi yakni 139,15 kilogram per kapita per tahun.
Sementara itu konversi lahan di Indonesia terjadi sangat cepat dari persawahan menjadi pemukiman dan lain sebagainya akibat tingginya jumlah pertumbuhan penduduk.
Selain itu, perubahan iklim yang dipicu tingginya jumlah penduduk juga mengakibatkan gagal panen dan lain sebagainya.
Penduduk banyak bisa mempengaruhi perubahan iklim, dan sebaliknya penduduk juga akan terpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi.
Laju pertumbuhan yang tinggi akan mengakibatkan konversi lahan persahawan juga terus meningkat padahal jumlah penduduk yang tinggi juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan konsumsi akan beras.
Untuk menghindari terjadinya ancaman ketersediaan pangan maka laju pertumbuhan penduduk harus ditekan,makanya diperlukan upaya dan langkah konkret guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui berbagai program, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.
Untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk, juga diperlukan upaya revitalisasi Keluarga Berencana.
Revitalisasi program KB
Bagaimana kondisi KB saat ini,sebagai gambaran, prevalensi penggunaan kontrasepsi selama lima tahun (2002-2007) tidak banyak mengalami perubahan.
Hanya naik sedikit dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen. Bahkan unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani) dalam periode yang sama naik dari 8,6 persen menjadi 9,1 persen.
Jika kondisi ini tidak cepat ditangani, ledakan penduduk akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan.
Dari hasil penelitian Sri Moertiningsih Adioetomo (peneliti LD FE UI), program KB telah berhasil mengubah paradigma dalam masyarakat bahwa jumlah anak bukanlah ‘nasib’. Jumlah anak yang lebih sedikit menciptakan peluang yang lebih besar dalam mencapai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Sebelum pemerintah berperan penuh dalam pelaksanaan program KB (1970), pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa semua kejadian demografis seperti peristiwa kelahiran dan kematian adalah kuasa Tuhan.
Tidak dikenal jumlah anak ideal, dan jumlah anak bukanlah hal yang pantas untuk didiskusikan.
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Program KB di awal 1970-an telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dan manfaatnya baru dapat dirasakan di awal 2000.
Indonesia berhasil ‘mencegah’ 80 juta kelahiran bayi. Program KB berhasil mengubah cara pandang masyarakat bahwa jumlah anak lebih sedikit, lebih baik.
Banyak keberhasilan program KB di era Orde Baru. Penggunaan kontrasepsi naik drastis (dari 5 persen menjadi 60 persen), jumlah anak perempuan usia subur turun (dari 5,6 persen menjadi 2,3 persen), rata-rata usia kawin pertama perempuan naik menjadi 19 tahun, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan, serta masih banyak keberhasilan lainnya.
Program KB jelas memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas penduduk, kesejahteraan, derajat kesehatan, dan pendidikan penduduk.
Penduduk miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak daripada yang tidak miskin.
Program KB dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya, program KB juga jelas berkontribusi terhadap pencapaian target millenium development goals.
Sebagai langkah nyata untuk merespons tingginya pertumbuhan penduduk, itulah maka pemerintah RI perlu segera merealisasikan revitalisasi program KB nasional.
Kata revitalisasi sendiri bermakna bahwa program KB harus dihidupkan kembali dan menjadi prioritas karena memiliki peran vital dalam pembangunan.
Pemerintah harus segera memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Perlu perbaikan kompetensi teknis KB terutama di daerah, mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang memahami teknis program KB. Sehingga, perlu perkuatan institusi KB daerah. Pemerintah harus segera membangun metode komunikasi yang efektif dalam penyebarluasan informasi tentang KB.
Hal ini penting mengingat KB bukan sekadar mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga membangun cara pandang masyarakat terhadap norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Pemerintah segera melakukan tindakan nyata untuk pengelolaan penduduk dalam format program KB. Jika pemerintah memiliki anggaran yang terbatas, harus segera melibatkan pihak swasta.
Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak swasta untuk berpartisipasi, serta bentuk partisipasi yang dibutuhkan. Satu hal yang perlu dipahami ialah membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Tetapi pemerintah harus menunjukkan kesungguhan agar tidak sendirian pula dalam menghadapi ancaman ledakan penduduk.

SAMPAH PERSOALAN RUWET BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 28/9 (ANTARA) – Mungkin saja kesan pertama bagi siapa saja yang pertama kali mengunjungi Kota Banjarmasin, ibukota provinsi Kalimantan Selatan adalah “kotor”.

Sebab di beberapa lokasi jalan raya pintu masuk ke dalam kota berpenduduk lebih dari 720 ribu jiwa ini adalah tumpukan sampah yang meluber hingga menyita jalan dan menganggu arus lalu-lintas.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin sendiri pernah berkata kota ini benar-benar kotor dan meminta instansi terkait mencarikan solusi atau formula dalam menangani sampah itu.

“Banjarmasin kini menuju kota metropolitan yang seharusnya menjadikan sampah sebuah persoalan yang serius harus dituntaskan,” katanya.

Ia berharap sampah ke depan tidak lagi menjadi sebuah persoalan tetapi justru menjadi sebuah berkah yang memberikan nilai ekonomis dan lapangan kerja bagi penduduknya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, Haji Rusmin saat jumpa pers di balaikota mengaku selalu berkerut kening mencari solusi mengatasi sampah itu.

“Seandainya kalian pernah merasakan bagaimana ruwetnya mengurus sampah di Banjarmasin, maka kalian tak akan menyalahkan kami bila melihat kota ini penuh sampah,” kata Rusmin didampingi beberapa stafnya kepada wartawan.

Lalu ia bercerita berbagai kendala mengurus sampah, bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga kekurangan tenaga kerja, minimnya jumlah peralatan, serta kondisi alam, tetapi yang paling memusingkan adalah perilaku masyarakat itu sendiri yang selalu membuang sampah sembarangan di berbagai tempat.

“Kalau hanya mengandalkan pemerintah tanpa dukungan masyarakat sampai hari kiamat pun persoalan sampah tak akan pernah selesai di kota ini,” kata Rusmin lagi.

Sebagai contoh saja, sudah diingatkan warga membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) harus malam hari, nyatanya selalu membuang di siang hari.

Bahkan katanya, setelah tumpukan sampah diangkut pada pagi hari dan TPS sudah bersih, tapi hanya beberapa waktu berselang lokasi itu menggunung lagi sampah.

Bahkan bukan hanya individu warga yang membuang sampah sembarangan tetapi juga berbagai perusahaan besar seperti hotel, restauran, rumah makan, dan perusahaan lainnya yang membuang skala besar secara sembarangan pula.

Padahal sebagian besar dari 117 TPS di kota ini justru di pinggir jalan besar, dan akibatnya sampah terus meluber hingga ke tengah jalan raya dan menganggu warga kota.

“Kalau cara-cara masyarakat seperti itu terus dilakukan siapa pun pasti pusing tujuh keliling mengurus sampah ini,” kata Rusmin lagi.

Apalagi kian waktu produksi sampah volumenya terus meningkat seiring bertambahnya penduduk, dan sekarang terdata 573 ton atau 1.800 meterkubik per hari.

Bagaimana sampah sebanyak itu dibersihkan dengan peralatan dan tenaga yang masih terbatas, dengan jumlah truk angkut sampah hanya 38 buah, tosa (kendaraan roda tiga) t11 buah, padahal idealnya truk sampah minimal 125 buah.

Dengan kondisi terbatas itu maka jumlah sampah yang terangkut ke TPA 200 ton saja, sisa sampah yang tak terangkut tersebut memang ada yang diambil pemulung, dibuang ke sungai oleh oknum warga atau di daur ulang untuk pupuk organik dan sebagainya, tapi masih banyak yang tertinggal dan jumlah itulah yang terus mengotori kota ini.

Kondisi geografis Banjarmasin pun tak mendukung untuk menjadi sebuah kota yang bersih lantaran berada 60 cm berada di bawah permukaan air laut di saat air laut pasang dalam.

Dengan kondisi geografis semacam itu, maka sampah di sungai sering kali masuk ke daratan saat air pasang dalam dan saat air surut sampah tertinggal di daratan akibatnya kotor dimana-mana.

Ketika ditanya mengapa TPS selalu berada di pinggir jalan, Rusmin menyebutkan itu sudah berlangsung sekian lama, mengingat kota ini adalah kota tua yang dibangun tidak dirancang sebagaimana mestinya dan kota ini berkembang secara alamiah.

Dengan kota seluas 98 kilometer persegi itu berkembang seperti itu akhirnya dalam tata kota tak ada lokasi yang khusus untuk sampah, dan sampah berdasarkan kebiasaan selalu ditumpuk TPS pinggir jalan lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bila sekarang TPS pinggir jalan tersebut ingin dipindah ke dalam gang atau agak ke dalam selalu saja, diprotes warga habis-habisan dan kalau itu dipaksakan bila menimbulkan bentrok, akhirnya pemerintah menyerah lagi dengan kondisi seperti itu.


Bank Sampah
Wali Kota Banjarmasin, Muhidin saat pencanangan perilaku hidup bersih di bilangan Kompleks Mahligai Banjarmasin mengakui agak malu untuk ikut berkompetisi merebut piala Adipura bila melihat kondisi kota semacam itu.

Oleh karenanya ia mengajak seluruh masyarakat membiasakan diri berperilaku hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjadikan sampah sebagai barang ekonomis.

“Saya senang melihat di pemukiman lokasi ini, terdapat bank sampah, seharusnya bank-bank sampah ini diperbanyak saja,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rusmin mengakui bahwa pihaknya memperbanyak lokasi bank sampah, sata ini baru terdapat 20 bank sampah, dan akan bertambah lagi 10 bank sampah dalam waktu dekat ini, hingga akhirnya mencapai 50 bank sampah.

Bank sampah bisa memberikan tambahan penghasilan anggota atau nasabahnya, lingkungan mereka juga terjaga kebersihannya.

Keberadaan bank sampah dinilai penting karena tumpukan sampah rumah tangga bisa dikelola di lokasi tersebut, setiap yang bernilai bisa dijual langsung sementara sampah organik akan dibuat pupuk kompos yang kemudian di paking untuk kemudian dijual pula.

“Daripada membuang sampah tidak jadi apa-apa, lebih baik dikumpulkan di bank sampah. Mengumpulkan sampah diberi uang. Bahkan bisa pinjam uang, bayarnya hanya dengan sampah,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan melalui program bank sampah, masyarakat diajak untuk mengumpulkan sampah-sampah non organik. Setiap barang akan dibeli sesuai harga jual yang berlaku di pengumpul barang bekas.

Misalnya kardus Rp 1.000 per kilogram, besi Rp 2 ribu per kilogram, kaleng Rp 12 ribu per kilogram, botol kaca (kecap) Rp 300 per kilogram dan banyak lagi.

Setelah masyarakat mengumpulkan barang bekas tersebut ke bank sampah, maka nilai jualnya akan ditulis petugas di buku tabungan khusus.

Mereka yang mengumpulkan bisa mengambil uang hasil penjualan barang bekas tersebut setelah tiga bulan. Dengan cara tersebut, sampah tak lagi dibuang percuma tetapi menghasilkan uang bagi warga setempat.

Saat ini sudah ada beberapa bank sampah yang cukup aktif difungsikan, banyak dimanfaatkan masyarakat seperti terlihat di kompleks Mahligai, Kompleks Malkon Temon, serta di kawasan Sungai Andai.

Solusi persampahan lainnya melalui program yang disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) “3R” yaitu reuse (menggunakan kembali), reduce (mengurangi), recycle (daur ulang) seperti ditujuh lokasi Banjarmasin.

Tujuh lokasi Banjarmasin itu, TPST 3R Jalan Angsana dan Cemara Raya dan Sungai Andai di wilayah Banjarmasin Utara, Simpang Jagung Banjarmasin Barat, Sungai Lulut Banjarmasin Timur, Sentra Antasari Banjarmasin Tengah, serta TPST 3R Basirih Selatan Banjarmasin Selatan.

Melalui TPST ini juga telah memberikann nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat serta kalangan pemulung.

Upaya lain bahkan Pemkot Banjarmasin menerjunkan 60 petugas pengawas untuk mengawasi pembuangan sampah ke TPS agar tidak berserakan, serta membentuk komunitas warga peduli samnpah.

Jangka panjangnya terus menambah pendanaan, tenaga kerja, peralatan, serta peningkatan tehnologi serta mengelola TPA agar mampu menampung pembuangan sampah secara baik dan benar pula.

“BANJARBAKULA” SOLUSI ATASI KERUWETAN KOTA BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 3/9 (ANTARA) – Dalam beberapa tahun terakhir Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan kian sesak saja, dan hampir dipastikan dimana-mana selalu terjadi kemacetan.

“Itu baru jumlah penduduk 700 ribu jiwa, apalagi kalau sudah 900 ribu jiwa yang diprediksi tahun 2015, pasti kota ini kian sesak lagi,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Banjarmasin, Fajar Desira.

Bagaimana tidak sesak, dengan jumlah penduduk sebesar itu menghuni wilayah yang hanya seluas 98 kilometer persegi.

Dengan kota seluas itu, menjadikan kota Banjarmasin sulit dirancang untuk menjadi sebuah kota yang nyaman sebagai solusi mengatasi keruwetan kota bukan hanya macet, tetapi juga kekumuhan, kebersihan, perparkiran, pemukiman, perkantoran, serta segudang persoalan lain.

Untuk membangun sebuah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saja sampai sekarang Pemkot Banjarmasin belum mampu menyediakannya, padahal RTH sebuah persyaratan untuk kota yang nyaman.

Seperti diakui pula oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Permukiman setempat, Ahmad Fanani banyak persoalan yang menghadang kota ini kedepan kalau tidak dicarikan solusi maka menjadi beban berat bagi masyarakat.

Ia menuturkan saat jumpa pers, selain lahan kota yang sempit 9700 Km2, juga topografinya yang berada 0,20 meter di bawah permukaan laut, sebagian besar lahan rawa dan banyak dialiri sungai.

Luas lahan di kota ini terdiri dari lahan pertanian 4.079 hektare atau 42,77 persen, lahan industri 278,6 hektare 3,87 persen, tanah tanah perusahaan 337 hektare 4,68 haktare, tanah jasa 447,9 hektare, dan tanah perumahan 3.057 hektare atau 42,46 hektare.

Kedepannya dipastikan lahan pertanian kian hilang, padahal wilayah ini juga perlu kesediaan pangan, tambahnya.

Dari wilayah tersebut terdapat kawasan kumuh wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan 46.310 hektare, Banjarmasin Tengah 34.760 hektare, Banjarmasin Barat 37.595 hektare, dan Banjarmasin Timur 40.609 hektare.

Kawasan kumuh itupun diprediksi akan terus meningkat seiring kian besarnya urbanisasi dan pertambahan penduduk lainnya, yang kesemuanya menambah keruwetan kota ini.

Dengan kondisi sedemikian menyebabkan kota ini sudah tidak nyaman yang berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya biaya lainnya.

Melihat kondisi demikian maka harus dicarikan solusi yang terbaik dan dilakukan secara bertahap.

Untuk pemerintahan provinsi sudah mulai dipindahkan ke Kota Banjarbaru, atau berjarak 35 Kilometer dari Banjarmasin, dengan tahap awal ini pemindahan kantor Gubernur Kalsel,yang kemudian disusul oleh pembangunan dinas-dinas di lingkungan Pemrov Kalsel tersebut.

“Mudah-mudahan dengan dipindahnya kegiatan pemerintahan provinsi tersebut bisa memperlonggar Banjarmasin,” kata Fajar Desira.

Tetapi solusi terbaik mengatasi persoalan kota itu, adalah melalui konsep kota metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut atau yang sering disebut “Banjarbakula.” semacam konsep Jabodetabek.

“Belum lama ini kami diundang ke Jakarta oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan tersebut, Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah diakui sebagai salah satu kota metropolitan ke-9 di Indonesia,” ungkap Fajar Desira.

Dengan demikian Banjarbakula menjadi kota metropolitan ke-9 dari 8 kawasan metropolitan lainnya.

Kota metropolitan itu diantaranya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sanggumi-nasa, Takalar), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Kedungsapur (Kendang, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi), dan Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang), dan Bandung Raya.

Banjarbakula diberikan makna saling berkerabat atau berkeluarga antara masyarakat.

Makna Banjar berarti tanah suku Banjar, makna “bakula” berarti berkeluarga. Banjarbakula sama dengan orang Banjar berkeluarga.     Menurut Fajar, pemerintah Pusat memiliki penilaian tersendiri terhadap kawasan Metropolitan Banjarbakula tersebut, dengan memberikan dukungan pembangunan jembatan layan (fly over) serta pembangunan perumahan dan perkantoran.

Langkah awal untuk merealisasikan ini, tuturnya, diantaranya dengan mengadakan sejumlah program layaknya kota-kota metropolitan di provinsi lain, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional yang rencananya dipusatkan di Banjarbaru.

Selain itu pembangunan pasar induk, jalan tol, serta rencana pembangunan rel kereta api.

Rencana lain pembangembangan Bandara Syamsudin Noor, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan pembangunan Jembatan Barito dua.

Berdasarkan catatan konsep Banjarbakula sudah tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Seperti diungkapkan Kasubdit Pengaturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU Azwir Malaon dalam Dialog Tata Ruang TVRI Kalimantan selatan di Banjarmasin, belum lama ini.

Lebih jauh Azwir Malaon menambahkan bahwa Ditjen Penataan Ruang sejak tahun 2006 tanpa terputus telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Kalsel merencanakan Kawasan Strategis Banjarbakula dimulai dari Penyusunan Rencana Tata Ruang, Bantuan Teknis Peningkatan Pelaksanaan Penataan Ruang sampai Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang.

Materi teknis secara keseluruhan telah dibahas sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sekiranya perlu segera memprioritaskan dukungan legalitas agar dapat menjadi referensi resmi dalam mengembangkan Kawasan Banjarbakula.

Ditjen Penataan Ruang juga telah memfasilitasi Persetujuan Substansi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.
Untuk RTRW Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan pembahasan di Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) dan akan segera mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri PU.

Dengan terwujudnya konsep Banjarbakula tersebut diharapkan kian mempercepat pembangunan  lima daerah di Kalsel tersebut sekaligus sebagai solusi memecahkan persoalan perkotaan.

KIMPRASWIL KALSEL WUJUDKAN INFRASTRUKTUR IMPIAN MASYARAKAT

Gubernur Rudy Arifin dan Kadinas Kimpraswil Kalsel, Ir HM Arsyadi dan Bupati Tanah Bumbu di Jembatan Sungai Lembu

Jembatan Sungai Lembu yang dikerjakan Kimpraswil

Jalan Menuju objek Wisata Takisungg yang diperbaiki Kimpraswil Kalsel

Jembatan Mahe Tabalong

Oleh Hasan Zainuddin

Tak bisa difungkiri berbagai infrastruktur yang tadinya masih berupa angan-angan bagi masyarakat Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini sudah terwujud hingga memudahkan bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas dalam kaitan kegiatan peningkatan ekonomi serta peningkatan kehidupan sosial  budaya.
Infrastruktur yang kini sudah mampu dipersembahkan kantor Dinas Kimpraswil Kalsel bukan hanya sarana transportasi seperti jaringan jalan trans Kalimantan, jalan propinsi, bahkan juga jalan lingkungan disamping jembatan yang menyambung jaringan jalan tersebut.
Berkat dinas Kimpraswil pula, pihak petani yang sebelumnya belum mengenal budidaya bertani dua kali setahun kini sudah bisa menyerap tekhnologi tersebut setelah tersedianya persawahan dengan sistem irigasi teknis maupun irigasi pedesaan karena tersedianya bendungan yang mampu mengatur sistem perairan di persawahan.
Begitu juga kesulitan memperoleh air bersih yang tadinya banyak dialami masyarakat Kalsel belakangan sebagian besar wilayah sudah mampu pula menikmati air bersih, khususnya diperkotaan setelah beberapa fasilitas pengolahan air bersih dikerjakan dinas Kimpraswil Kalsel.
Bidang pemukiman juga terus dibenahi seiring adanya program dinas Kimpraswil Kalsel
melakukan penataan dan merevitalisasi kawasan pemukiman berbagai tempat,penataan bangunan dan lingkungan, serta penyehatan lingkungan pemukiman.
Salah satu infrastruktur yang benar-benar tidak terbayangkan bakal terwujudnya Jembatan Rumpiang yang menyeberangi Sungai Barito di Kabupaten Barito Kuala.
Bila sebelumnya warga Kabupaten Barito Kuala (Batola) harus rela antri untuk masuk kapal fery penyebarangan Sungai Barito guna menuju Kota Banjarmasin, lantaran belum tersedianya  jembatan penyeberangan permanen, namun kini warga setempat sudah mampu tersenyum lantaran sudah tersedianya jembatan Rumpiang itu.
Melalui jerih payak Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota maka telah terjadi perubahan kondisi transportasi tersebut, dari sebuah kesulitan menjadi sebuah kemudahan setelah terwujudnya impian masayarakat memiliki jembatan penyebarangan di kawasan tersebut.

bendungan pitap tahap penyelasaian
Jembatan Rumpiang, suatu angan-angan yang lama dan tak pernah terbayangkan bakal bisa terwujud, itu merupakan kebahagiaan warga Marabahan ibukota Batola dan warga lainnya di kawasan  wilayah yang sebagian besar rawa-rawa tersebut.
Kehadiran jembatan yang menelan dana pembangunan Rp160 miliar itu bukan hanya memudahkan transportasi antara kedua wilayah Batola -Banjarmasin serta wilayah lainnya, tetapi bisa jadi sebagai tonggak awal perkembangan ekonomi dan kemajuan wilayah Batola, karena berbagai produk ekonomi bakal mudah dipasarkan serta akan memancing investasi di wilayah Batola.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, HM Arsyadi,  mengungkapkan dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, masyarakat yang ingin keluar atau masuk daerah Batola bisa langsung melalui jalan darat.
Selain merampungkan jembatan Rumpiang untuk dipersembahkan kepada masyarakat daerah aliran sungai (DAS) barito tersebut tetapi juga jaringan jalan antara wilayah kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain serta antara ibukota kabupaten ke daerah lain di kawasan tersebut.

Gub Kalsel Rudy Arifin dan Kepala Dinas Kimpraswil, HM Arsyadi tinjau proyek Kimpraswil
Bukan hanya jembatan Rumpiang yang dipersembahkan Kimpraswil Kalsel dalam upaya mewujudkan impian lama dan keinginan kuat masyarakat Kalsel dibidang transportasi, tetapi juga kini hampir merampungkan pembangunan proyek Jembatan RK Ilir Banjarmasin.
Kehadiran Jembatan RK Ilir terletak di dalam kota dan akan jelas bisa merubah kota ini ke arah yang lebih teratur dan indah karena jembatan ini menghubungkan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah. Jembatan ini menurut pemerintah merupakan jembatan strategis nasional walaupun tidak terletak pada jalan nasional.
Kahadiran jembatan inipun merupakan mimpi lama warga Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin guna memecah kemacetan dalam kota, lantaran selama ini kawasan pekauman, RK Ilir, Kelayan untuk menuju dalam kota hanya  bisa lewat Jalan kelayan Luar yang sempit, akibatnya selalu terjadi kosentrasi pemakaian lalu lintas disana dan dampaknya bisa dirasakan kemacetan luar biasa setiap hari.
Guna memudahkan warga Banjarmasin serta warga Kalsel lainnnya pihak Kimpraswil Kalsel kinpun sedang berusaha  mewujudkan jaringan jalan di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya agar nantinya tercipta jaringan jalan darat bagaikan sarang laba-laba.
Setelah selesainya jaringan jalan Lingkar Selatan beberapa waktu lalu yang berhasil mewujudkan sebuah jalan alternatif bagi masyarakat, juga berhasil pula merealisasikan jalan lingkar dalam, walau masih belum semuanya rampung setidanya jalan lingkar dalam sudah bisa dinikmati warga khususnya dari bundaran kayu Tangi Banjarmasin hingga perempatan Jalan Gatot Soebroto.
Tinggal melanjutkan pembangunan antara perempatan Jalan Gatoet Soebroto ke arah Jalan Sembilan Oktober Pekauman terus ke Jembatan RK Hilir, lalu ke Jalan Dahlia, terus ke Jalan Jafri zam-zam terus kompleks Cendrawasih terus Kuin Selatan ke Jalan Perdagangan hingga kembali ke bundaran Kayu Tangi.
Jalan Lingkar Dalam yang agaknya masih terkendala pemindahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin dan badan jalan yang belum selesai wilayah Banjarmasin Selatan.
Jaringan jalan lain yang terus dibenahi adalah Jalan Lingkar Utara yang sebagian besar juga sudah rampung tinggal beberapa kilometer saja lagi.       Mengenai   Pembangunan dan perbaikan jalan trans Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan Kalimantan Tengah (Kalteng)- Kalimantan Selatan (Kalsel)- Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkannya tahun 2009 mendatang ditargetkan sudah tersambung dengan baik dan mulus.
Pekerjaan perbaikan jalan trans Kalimantan tersebut sudah dilakukan mulai sekarang dan bila nanti selesai dipekirakan akan menelan dana Rp1 triliun lebih.
Pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan trans Kalimantan yang menjadi harapan masyarakat tersebut akan dibagi menjadi sembilan paket pekerjaan yang setiap paketnya selalu di atas Rp50 miliar bahkan ada yang diatas Rp100 miliar.
“Dengan dana pekerjaan yang begitu besar maka harus dicarikan  kontraktor yang berkualitas dan proyek itupun harus di lelang, serta pemenangnyapun harus memperoleh persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum,” katanya saat acara Coffie Morning yang dihadiri seluruh kepala dinas dan kepala instansi jajaran Pemprop Kalsel yang dipimpin Gubernur Kalsel, Drs.Rudy Ariffin.
Pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan adalah dua paket  yaitu paket jalan trans Kalimantan antara Kintap-Sebamban-Pagatan-Batulicin yang pendanaan perbaikan jalan tersebut memperoleh bantuan dari Bank Pembangunan Asia (ADB).
Sementara tujuh paket lainnya juga segera akan dilakukan peklerjaan setelah dana yang tersedia sudah dikocorkan pemerintah pusat.
Oleh karena itu persiapan untuk pekerjaan tujuh paket tersebut kini sedang dilakukan termasuk evaluasi terhadap kontraktor yang berminat ikut dalam tender proyek besar ini.
Prasarana lain yang berhasil dikerjakan  Pihak kantor Dinas Kimpraswil Kalsel adalah  penyelasaian peningkatan pembangunan tujuh buah jembatan yang termasuk proyek dimulai tahun 2006 lalu.
Seperti penuturan Kepala Sub Dinas Pengembangan Transportasi, Dinas Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus kepada pers di Banjarmasin, ketujuh jembatan tersebut sangat vital baik untuk trasportasi angkutan penunpang, maupun angkutan barang.
Jembatan-jembatan dimaksud seperti pekerjaan peningkatan Jembatan sungai Wayau sepanjang 60 meter, jembaan sungai Tabalong Kiwa atau di desa Mahe sepanjang 80 meter, serta jembatan Sungai Suput 20 meter, yang kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan wlayah paling Utara Propinsi Kalsel.
Sementara pekerjaan peningkatan jembatan gantung di bilangan Sungai Lulut Kabupaten Banjar yang wilayahnya berdekatan dengan Kota Banjarmasin juga berhasil dirampung dengan panjang 120 meter.
Sedangkan pembangunan jembatan yang berhasil diselesaikan antara lain jembatan Sungai Tatah Laban sepanjang 20 meter di Kabupaten ulu sungai Utara (HSU), jembatan tipe pile slab Jalan Sebamban Pagatan sepanjang 350 meter di Kabupaten Tanah Bumbu.
Jembatan terbesar dan termegah yang penyelasaiannya tinggal sedikit lagi adalah Jembatan Rumpiang di Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala (Batola) dengan panjang 750 meter.     Jembatan Rumpiang dengan panjang bentang 753, 8 m .
Menurut Martinus keberadaan jembatan Rumpiang yang dikerjakan PT Hutama Karya itu diharapkan akan mampu mengembangkan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan.
Perbaikan dan pembangunan jembatan itu merupakan obsesi dinas Kimpraswil kalsel karena 542 jembatan yang ada di ruas Jalan Trans-Kalimantan, sebanyak 113 rusak. Di ruas jalan provinsi dari 809 jembatan, sebanyak 285 juga rusak.

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air(SDA) yang dikelola Kimpraswil Kalsel 2005-2007 melakukan berbagai p-embangunan guna mewujudkan keinginan masyarakat.
Menurut Kepala Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, Sarudji Ismail pekerjaan yang dilakukan antara lain pembangunan Daerah Irigasi (DI) atau bendungan Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.  Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp. 128.706.177.000,-.
Data-data teknis perencanaan DI. Batang Alai,lokasi Desa Batu Kijang, Kec. Batang Alai, Tipe   Bendung Beton, Debit Banjir Rencana : 903 m3/dt (Q100 th), Lebar Total Bendung 72 m, Lebar Bendung 63 m,Elevasi Bendung El. 27 m, Elevasi Air Banjir: El. 30.5 m, Elevasi Air Normal : El. 22.65 m, Pintu Pembilas   : 2 x 3.2 m (W) x 4.0 m (h), Pintu Pengambilan  : 3 x 1.6 m (W) x 3.0 m (h), Debit Air Pengambilan 8.53 m3/dt.
Saluran induk DI Batang Alai Saluran Induk Wawai (19.15 km), Saluran Sekunder  Kiri (37.8 km), Saluran Sekunder  Kanan (21.9 km), serta bangunan Pelengkap : 114 buah.
Sedangkan DI Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tahap pertama (TA 2004, Rp. 11.827.605.000,00) dilaksanakan sebagian tubuh bendung, dan lantai belakang.
Tahap kedua (TA 2005, Rp. 14.845.000.000,00) dilaksanakan tubuh bendung s/d elv + 31.00, bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap Ketiga (TA 2006, Rp. 22.179.635.000,00) penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas. Tahap Keempat (TA 2007, Rp.19.000.000.000,00) penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran
Untuk TA. 2008, direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp. 75.600.000.000,00.
Data-data teknis perencanaan DI. Pitap Lebar Bendung Total 60 m, panjang bendung 55,70 m, elevasi mercu bendung El. 33,70, elevasi Pintu Bilas:El. 25,50, Elavasi Dasar Sungai: El. 25,00, Pintu Pembilas 2 bh, Pintu Intake 3 bh, Debit Banjir Rencana 815 m3/dt (Q100 th), Debit Air Pengambilan 6,54 m3/dt, Saluran Induk :854 m,saluran sekunder  37.330 m
Bendungan besar lain yang lama jadi impian dan kini terealisasi adalah DI. Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan, direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505).
Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp. 25.300.000.000,00.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp. 34.698.423.000,00.
Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp. 54.000.000.000,-.
Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp. 28.000.000.000,-
Data-data teknis perencanaan DI. Amandit, Sumber air Sungai Amandit, lokasi bendung Desa Malutu, tipe mercu bendung type Ogee, lebar efektif bendung 57 m, debit rencana 9,975 m3/dt,pintu pengambilan 5 bh  x  2,20 m  x  2,80 m, pintu Penguras 3 bh  x  1,40 m  x  2,20 m, bangunan transportasi / Luncuran Bambu: 3,00 m di tubuh bendung.
Pekerjaan lain di bagian SDA Kimpraswil Kalsel adalah pengaman Pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu terletak di bagian pesisir timur Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan akses jalan yang menghubungkan kota Banjarmasin menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kawasan sempadan pantai telah berubah menjadi tambak rakyat, selain itu pergerakan pesisir pantai  mengakibatkan erosi bahu jalan dan mundurnya garis pantai sepanjang ± 1 km
Upaya yang dilakukan untuk pengaman pantai dilakukan pembangunan pelindung Pantai Sungai Loban dengan konstruksi tembok laut pasangan batu dan beton (dengan wave reflector) yang dikombinasikan dengan groin series.
Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan pembangunan tembok laut tanpa groin sepanjang 100m’ dengan dana Rp. 681.487.000,- dari APBN.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp. 4 M dari APBN.  Tahun Anggaran 2008 ini direncanakan dibangun tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp.7,1 M juga dari APBN. Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pengaman pantai Sungai Loban ini Rp. 11,78 M.
Kemudian penanggulangan Banjir Kota Amuntai di lakukan karena banjir setiap tahun selalu menggenangi kota Amuntai dan sekitarnya sehingga mengganggu sarana dan prasarana kota.  Hal ini disebabkan oleh adanya pertemuan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong dan meandering S. Balangan serta S. Negara tidak mampu menampung debit banjir dari kedua sungai tersebut.
Pengendalian banjir S. Tabalong, S. Balangan dan S. Negara harus menjadi perhatian karena banyak areal permukiman penduduk, prasarana jalan dan potensial areal pertanian yang harus dilindungi.
Proses pengendalian banjir mengacu pada “One River One Plan One Management dan Cooperation” , dimana perencanaan, pengelolaan merupakan kerjasama yang berkesinambungan antara pengguna (masyarakat), pengelola dan pemilik air.
BIDANG BINA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Sementara di bidang Bina Pengembangan Pemukiman (keciptakaryaan) Kimpraswil kalsel kini sedang sibuk membenahi pekerjaan pembangunan pemindahan proyek kantor Gubernur Kalsel, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sekitar 40 Kilometer Utara Banjarmasin.
Kepala Sub Dinas Pengembangan Permukiman (cipta karya) Kimpraswil Kalsel, Ir Arpiyani  ketika dihubungi mengakui instansinya dipercayakan mengelola pekerjaan proyek pemindahan kantor Gubernur Kalsel tersebut.
“Bukan hanya kantor Gubernur Kalsel yang bakal di bangun di lokasi baru, kawasan Cempaka Banjarbaru itu, tetapi juga  seluruh kantor dinas, badan, dan instansi jajaran Pemprop Kalsel termasuk gedung DPRD Kalsel,” kata Arpiyani didampingi stafnya Hendro.
Menurut Arpiyani terdapat lahan di lokasi baru itu sekitar 500 hektare dalam upaya pembangunan pusat kantor Pemprop Kalsel, dalam upaya mewujudkan misi dan visi Gubernur Kalsel sekarang Drs.Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rosehan NB yang berkeinginan memindahkan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Masalahnya Kota Banjarmasin  yang hanya seluas 72 kilometer persegi dianggap terlalu padat, sebagai kota pemerintahan, kota perdagangan, kota industri, kota pelabuhan dan kota pariwisata.
Guna meringankan beban Kota Banjarmasin yang kini berpenduduk sekitar 700 ribu jiwa tersebut maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Banjarbaru, bahkan kedepan bila memungkinkan akan dipindahkan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, mengingat  lahan di banjarbaru masih luas serta berdataran tinggi , sementara di Banjarmasin selain sempit juga berupa lahan rawa hingga sulit untuk bangunan bertingkat.
Memulai pekerjaan tahun 2008 ini APBD kalsel baru menganggarkan Rp2,5 miliar  untuk jalan, dan Rp3 miliar untuk kantor Gubernur Kalsel. Tapi melihat dana yang baru sedikit itu paling banter hanya mampu membangun pondasi kantor serta sebagian jalan saja untuk kebutuhan proyek.
Masalahnya kalau melihat luas areal serta jumlah perkantoran yang harus didirikan di lokasi kemungkinan membutuhkan dan triliunan rupiah, makanya harus bertahap dan tidak ada target dalam pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
Ia mengakui pekerjaan yang bisa dilakukan itu mungkin saja baru sebatas rencana tapak, artinya untuk menentukan dimana lokasi yang tepat untuk letak kantor gubernur, kantor dinas, kantor badan, gedung DPRD, masjid, fasilitas umum, serta sarana ruang terbuka hijau dan pertamanan.
Namun yang jelas dari luas 500 hektare lahan yang dicadangkan tersebut, hanya 40 persen bagi kebutuhan bangunan fisik perkantoran selebihnya 60 persen adalah ruang tertbuka hijau, taman, serta fasilitas jalan dan fasilitas umum lainnya.
Pekerjaan lain disektor ini antara lain pembangunan prasarana agropolitan seperti peningkatan Jalan Poros Desa, peningkatan Jalan Usaha Tani, dan pembuatan Dermaga serta pembuatan Siring Jalan Poros Desa, pembuatan pasar desa serta pelataran parkirnya, dan pembuatan siring jalan poros desa, jembatan ulin, pembuatan pintu air, rehabilitasi jembatan. menggunakan dana APBN di Kab Tanah Laut, Batola, HST.
Kemudian pula ada pekerjaan pisik penataan dan revitalisasi kawasan antara lain di Banjarmasin, Hulu Sungai Utara (HSU), antara lain pekerjaan itu penataan kawasan kota Lama Sei Jingah pembuatan saluran, peninggian halaman masjid Jami pembuatan dermaga Museum Wasaka  siring museum Wasaka, peninggian halaman museum Wasaka dan pembuatan kios souvener.
Kalau pekerjaan di HSU penataan kawasan Candi Agung Amuntai,plaza sekeliling Candi, pembuatan Rumah Penjaga tempat pemandian, kios souvener.
Kemudian Kimpraswil Kalsel juga melakukan pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Utara, antara lain TPA Basirih, pembuatan komposting  pembangunan jaringan Sanimas.
Untuk pekerjaan penataan bangunan dan lingkungan antara lain pembangunan balai Adat Malaris, peningkatan jalan lingkungan dan setapak, titian Ulin, siring jalan,jalan lingkungan, setapak dan drainase, perbaikan jembatan, dan banyak lagi pekerjaan yang lain.
Bidang pengelolaan air minum Kimpraswil Kalsel juga banyak melakukan pekerjaan agar masyarakat bisa memanfaatkan air minum dengan baik dan sehat, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau hedran umum di kotabaru, pemasangan pipa dan hedran umum di Banjarbaru, pembuatan boster  dan pemasangan pipa dan hedran umum di paringin Kabupaten Balangan, pemasangan pipa hedran umum  di awayan Balangan, pemasangan pipa dan hedran umum serta pembuatan ground reservoir di limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pemasangan pipa
dan hedran umum  serta pembuatan ground reservoir dimuara tapus HSU.
Lalu juga ada pekerjaan pengembangan kawasan pemukiman pedesaan seperti  pembuatan jalan Poros desa beberapa tempat di Tala, HST, HSU, Batola, Tabalong dan lokasi lain guna perekonomian perdesaan, serta peningkatan prasarana desa tertinggal.
Pekerjaan yang monumental dilakukan Kimpraswil selama pemerintahan Rudy Ariffin dan Rosehan NB itu selain yang tertera di atas juga ada perbaikan anjungan taman mini, perbaikan asrama mahasiswa Rawabangun, gedung PKK, dan gedung serbaguna di Kabupaten Balangan.
PELAKSANAAN  KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2005-2007

A. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan bidang ke PU an di Propinsi Kalimantan Selatan.  Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ingin mewujudkan kawasan terbangun berupa kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu dengan penatagunaan ruang, pembangunan prasarana dan sarana ke PU an, pendayagunaan sumber daya air yang berhasil guna dan berdaya guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjamin persatuan dan kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta dan keswadayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut Pemerintah Propinsi Kalsel melalui Dinas Kimpraswil Subdin Bina Pengembangan Prasarana Pengairan (BPPP) dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air di wilayah Kalsel.
B. POTENSI SDA KALIMANTAN SELATAN

Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan ± 37.000 km2, terdapat 1 juta hektar lahan yang dapat diupayakan menjadi daerah pertanian, terdiri dari ±200.000 Ha daerah pasang surut, rawa monoton ± 600.000 Ha dan ±200.000 Ha alluvial dan dari luas tersebut ±383.400 Ha telah dijadikan sawah tadah hujan maupun sawah dengan sistim irigasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pemerintah melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 14.490 ha dan daerah rawa 106.573 ha, pemerintah provinsi melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 11.503 ha dan daerah rawa 77.322 ha, kabupaten/kota melaksanakan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 ha yaitu untuk daerah irigasi 18.183 ha dan daerah rawa 100.831 ha.

C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SDA

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan :

1. Tahun Anggaran 2005
– Amdal Waduk Batu Licin dan Tapin
– Review desain DI. Pitap 4.000 Ha
– Detail desain DI. Bakar  1.500 Ha

2. Tahun Anggaran 2006
– Masterplan pengembangan Daerah Rawa Barito Kuala seluas 328.400 Ha dengan dana Rp. 567.000.000,-
– Detail Desain Pengembangan Rawa Kusan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 8.000 Ha dengan dana Rp. 684.000.000,-
– Detail Desain Waduk Jaro seluas 1.500 Ha dengan dana Rp.480.000.000,-
– Kajian pemanfaatan air DI Riam Kanan seluas 24.000 Ha dengan dana Rp. 700.000.000,-
– Detail Desain Waduk Batu Licin seluas 3.000 Ha dengan dana Rp. 396.000.000,-
–  Detail Desain Waduk Tapin seluas 3.000 Ha dengan dana
Rp. 396.000.000,-

3. Tahun Anggaran 2007
– Amdal Waduk Jaro 1.500 Ha dengan dana  Rp. 372.000.000,-
– Sertifikasi Waduk Tapin 1 buah dengan dana Rp. 336.000.000,-
– Sertifikasi Waduk Batu Licin dan Segumbang 2 buah dengan dana Rp. 336.000.000,-
D. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SDA
1. Pembangunan Prasarana SDA
a. DI. Batang Alai

DI. Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.  Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp. 128.706.177.000,-.
Data-data teknis perencanaan DI. Batang Alai:
– Bendung
Bendung  : Bendung Batang Alai
Lokasi  :Desa Batu Kijang, Kec. Batang Alai
Tipe  : Bendung Beton
Debit Banjir Rencana : 903 m3/dt (Q100 th)
Lebar Total Bendung : 72 m
Lebar Bendung  : 63 m
Elevasi Bendung : El. 27 m
Elevasi Air Banjir   : El. 30.5 m
Elevasi Air Normal : El. 22.65 m
Pintu Pembilas   : 2 x 3.2 m (W) x 4.0 m (h)
Pintu Pengambilan  : 3 x 1.6 m (W) x 3.0 m (h)
Debit Air Pengambilan : 8.53 m3/dt

– Saluran
a.  Saluran Induk Wawai (19.15 km)
b.  Saluran Sekunder  Kiri (37.8 km)
b.  Saluran Sekunder  Kanan (21.9 km)
c.  Bangunan Pelengkap : 114 buah

. DI. Pitap

DI. Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tahap pertama (TA 2004, Rp. 11.827.605.000,00) dilaksanakan sebagian tubuh bendung, dan lantai belakang. Tahap kedua (TA 2005, Rp. 14.845.000.000,00) dilaksanakan tubuh bendung s/d elv + 31.00, bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap Ketiga (TA 2006, Rp. 22.179.635.000,00) penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas. Tahap Keempat (TA 2007, Rp.19.000.000.000,00) penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran
Untuk TA. 2008, direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp. 75.600.000.000,00.
Data-data teknis perencanaan DI. Pitap:

– Bendung :
– Lebar Bendung Total  : 60 m
– Panjang Bendung  : 55,70 m
– Elevasi Mercu Bendung : El. 33,70
– Elevasi Pintu Bilas  : El. 25,50
– Elavasi Dasar Sungai  : El. 25,00
– Pintu Pembilas   : 2 bh
– Pintu Intake   : 3 bh
– Debit Banjir Rencana  : 815 m3/dt (Q100 th)
– Debit Air Pengambilan  : 6,54 m3/dt
– Saluran
– Saluran Induk    :  854 m
– Saluran Sekunder   :  37.330 m

d. DI. Amandit

DI. Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan, direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505). Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp. 25.300.000.000,00.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp. 34.698.423.000,00.  Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp. 54.000.000.000,-.  Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp. 28.000.000.000,-
Data-data teknis perencanaan DI. Amandit:

 Sumber air   :Sungai Amandit
 Lokasi Bendung  :Desa Malutu
 Tipe Mercu Bendung : Type Ogee
 Lebar efektif Bendung : 57 m
 Debit rencana   :9,975 m3/dt
 Pintu Pengambilan : 5 bh  x  2,20 m  x  2,80 m
 Pintu Penguras  :3 bh  x  1,40 m  x  2,20 m
Bangunan Transportasi / Luncuran Bambu: 3,00 m di Tubuh bendung
e. Pengaman Pantai Sungai Loban

Pantai Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terletak di bagian pesisir timur Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan akses jalan yang menghubungkan kota Banjarmasin menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kawasan sempadan pantai telah berubah menjadi tambak rakyat, selain itu pergerakan pesisir pantai  mengakibatkan erosi bahu jalan dan mundurnya garis pantai sepanjang ± 1 km
Upaya yang dilakukan untuk pengaman pantai dilakukan pembangunan pelindung Pantai Sungai Loban dengan konstruksi tembok laut pasangan batu dan beton (dengan wave reflector) yang dikombinasikan dengan groin series.
Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan pembangunan tembok laut tanpa groin sepanjang 100m’ dengan dana Rp. 681.487.000,- dari APBN.  Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp. 4 M dari APBN.  Tahun Anggaran 2008 ini direncanakan dibangun tembok laut dengan groin series sepanjang 400 m’ dengan dana Rp.7,1 M juga dari APBN.
Total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pengaman pantai Sungai Loban ini Rp. 11,78 M.

Lokasi dan Desain Konstruksi pengaman Sungai Loban.
f. Penanggulangan Banjir Kota Amuntai

Banjir setiap tahun selalu menggenangi kota Amuntai dan sekitarnya sehingga mengganggu sarana dan prasarana kota.  Hal ini disebabkan oleh adanya pertemuan Sungai Balangan dan Sungai Tabalong dan meandering S. Balangan serta S. Negara tidak mampu menampung debit banjir dari kedua sungai tersebut.
Pengendalian banjir S. Tabalong, S. Balangan dan S. Negara harus menjadi perhatian karena banyak areal permukiman penduduk, prasarana jalan dan potensial areal pertanian yang harus dilindungi.
Proses pengendalian banjir mengacu pada “One River One Plan One Management dan Cooperation” , dimana perencanaan, pengelolaan merupakan kerjasama yang berkesinambungan antara pengguna (masyarakat), pengelola dan pemilik air.
Tahun Anggaran 2008 direncanakan kegiatan:
– Perkuatan tebing S. Tabalong sepanjang 500 m’ dengan dana Rp. 2,75 M dari APBN
– Perkuatan tebing S. Balangan sepanjang 200 m’ dengan dana Rp. 1,1 M dari APBN
– Normalisasi S. Babirik sepanjang 10.000 m’ dengan dana Rp.7,5 M

2. Pengelolaan Prasarana SDA

Pengelolaan prasarana SDA terbagi atas kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan operasi pemeliharaan.  Kegiatan pengelolaan prasarana SDA dilakukan baik melalui dana APBD dan APBN

a. Rehabilitasi  TA 2005

1. APBN:
– Saluran SSSB DI. Riam Kanan 500 Ha
– Bendung & jaringan Ds. Sei Kupang 1.500 Ha
– Polder Alabio 6.000 Ha
– Bendung dan jaringan irigasi DI. Batu Licin 2.895 Ha
– Handil Birayang 1.500 Ha Kabupaten Tala
– Jaringan DI, Sei Beras 1.200 Ha Kabupaten Tala
– Jaringan Irigasi DI. Batu Mandi 400 Ha Kabupaten Balangan

2. APBD:
– Normalisasi S. Tirta Bahalayung sep. 750 m Kabupaten HSS
– Pembuatan drainase di jalan lingkar selatan (liang anggang – trisakti) Kabupaten Banjar
– Perbaikan tabat dan saluran DI. Tapin sepanjang 1.500 m Kabupaten Tapin
– Pembuatan gorong-gorong saluran pembuang irigasi tambak di Ds. Sebanti Kab. Tanah Bumbu
– Penanggulangan darurat akibat bencana alam
Rehabilitasi TA 2006

1. APBN:
– Saluran sekunder Bincau 500 Ha Kabupaten Banjar
– Saluran irigasi DI. Tapin Kabupaten Tapin
– Saluran irigasi DI Telaga Langsat 3.018 Ha Kabupaten HSS
– Polder Alabio 6.000 Ha Kab HSU
– Saluran Desa Kurau Utara 1.200 Ha Kabupaten Tala
– Saluran Desa Ambungan 1.200 Ha Kabupaten Tala
– DI. Raden 800 Ha Kab Tala
– Bendung dan jaringan DI. Batu Licin 2.895 Ha Kab. Tanah Bumbu
– DI. Langsat Besar 500 Ha  Kabupaten Tala
– Bendung dan Jaringan DI. Jaro 800 Ha Kab.Tabalong
– Jaringan Rawa unit Tabunganen Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Jelapat Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Belawang Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Jejangkit Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Terantang Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Sakalagun  Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Tabunganen Kab. Batola
– Jaringan Rawa unit Rawa Muning Kab. Tapin
– Normalisasi S. Tabanio Kab. Tala
– Normalisasi S. Negara Kab.HSS

2. APBD:
– Normalisasi Saluran Desa Atu-Atu sepanjang 4  Kec. Kurau Kab Tala
– Saluran beringin sep. 7 km
– Normalisasi S. Luuk sep. 8 km Kec. LU Kota Banjarbaru
– Normalisasi S. Banyu Hirang sep. 10 km Kec. Cempaka Kab Banjar
– Penanggulangan darurat akibat bencana alam
Rehabilitasi TA 2007

1. APBN:
– Saluran SS BK DI. Riam Kanan 500 Ha
– Saluran dan penggantian pintu air DI. Tapin 5.472 Ha Kab. Tapin
– Saluran primer kiri dan kanan DI. Telaga Langsat 3.018 Ha Kab. HSS
– Sal. Sekunder Pakuan DI. Telaga Langsat 3.018 Ha Kab.HSS
– Saluran dan bangunan embung Langsat Besar 800 Ha Kab. Tala
– Bendung dan saluran DI. S. Bungur 3.600 Ha Kab. Kotabaru
– Jaringan dan bangunan DI.Jaro 800 Ha Kab. Tabalong
– Polder Alabio 6.000 Ha Kab.HSU
– DR. Batola unit Belawang 2.400 Ha Kab. Batola

2. APBD:
– Normalisasi S. Rimba Ds. S. Salai dan S. Hilir Kab. Tapin
– Normalisasi saluran dan pembuatan pintu air Ds. Bekambit Kab. Kotabaru
Penanggulangan darurat akibat bencana alam

b. Peningkatan TA 2005

1. APBN:
– Jaringan rawa Unit  Sakalagun (1.000 Ha) Kab.Batola
– Jaringan rawa Unit  Tabunganen (1.000 Ha) Kab.Batola
– Jaringan rawa Unit  Balandean dan jembatan kayu 22bh (1.000 Ha) Kab.Batola
– Jaringan rawa Unit  Jejangkit (1.000 Ha) Kab.Batola
– Jaringan rawa Unit  Tamban (1.000 Ha) Kab.Batola
– Bendung dan jaringan irigasi DI. Srikandi 1.200 Ha Kab. Tala

2. APBD:

Peningkatan TA 2006

1. APBN:
– Perkuatan tebing S. Barito Kab. Batola
– Perkuatan tebing S. Halong Kab. Balangan
– Perkuatan tebing S. Awayan Kab. Balangan
– Perkuatan tebing S. Tabalong Kab.Tabalong
– Perkuatan tebing S. Batang Alai Kab. HST
– Pengaman Pantai S.Loban Kab. Tambu
c. Operasi dan Pemeliharaan TA 2005

1. APBN:
– O&P daerah rawa dan daerah irigasi (tersebar)
– O&P Sungai (tersebar)
– Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar)

2. APBD:
– O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
– O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
– Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
–  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

Operasi  dan Pemeliharaan TA 2006

1. APBN:
– O&P daerah rawa (tersebar)
– O&P Sungai (tersebar)
– Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar

2. APBD:

– O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
– O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
– Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
–  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

Operasi  dan Pemeliharaan TA 2007

1. APBN:
– O&P daerah rawa Batola dan Polder Alabio
– O&P Sungai (tersebar)
– Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A (15 angkatan/tersebar

2. APBD:

– O & P DI. Riam Kanan 24.000 Ha Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru
– O & P DI dan DR tersebar di Kalsel
– Pengembangan dan Pengelolaan pengairan
–  Pembinaan P3A dan Lomba P3A

3. Outcome Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana SDA

Pembangunan prasarana SDA yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.  Untuk pembangunan areal irigasi teknis diharapkan adanya peningkatan produksi 5-6 Ton/Ha padi unggul dari yang sebelum adanya pembangunan hanya 3 Ton/Ha padi lokal.
Begitu pengelolaan daerah rawa, diharapkan adanya peningkatan produksi menjadi 4-5 Ton/Ha padi unggul dari 2,5 T/Ha padi local.

4. Penutup

Pembangunan dan pengelolaan prasarana SDA yang sudah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Kalimantan dengan berprinsif kearifan lokal masyarakat setempat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani.

APRIL PEMBANGUNAN JEMBATAN MARTAPURA DENGAN DANA RP17 M DIMULAI
Banjarmasin, 27/2 (ANTARA) – Pembangunan jembatan Martapura I dan II Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Kalsel) segera dimulai sekitar awal April 2008 dengan total dana Rp17 miliar.
Wakil Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Tajjudin Noor, Rabu, mengungkapkan, pada saat ini, rencana pembangunan jembatan tersebut dalam proses evaluasi lelang.
Selanjutnya, akan ditentuakan perusahaan pemenang pembangunan jembatan Trans Kalimantan yang merupakan satu-satunya penghubung antara Provinsi Kalsel, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Selama pembangunan jembatan Martapura I dan II berlangsung, tambahnya, jalur transportasi akan dipindahkan melewati jembatan Pekauaman yang kini juga sudah selesai pembangunannya.
“Jembatan Pekauman, yang sengaja dibangun untuk mengalihkan arus transportasi pada saat pembangunan jembatan Martapura I dan II dimulai, kini sudah selesai,” katanya.
Namun, demikian, tambahnya, kendati jembatan Pekauman merupakan jembatan baru, kapasitas muatan terutama batu bara, maksimal harus enam ton, sesuai dengan kelas dan kemampuan jembatan.
“Kita akan tetap memberikan pengawasan yang ketat, jangan sampai truk angkutan batu bara mengangkut melebihi kapasitas yang ditentukan,” katanya.
Menurut Tajudin, saat ini panitia pembangunan menemukan beberapa kendala dalam rencana pembangunan jembatan tersebut, diantaranya yaitu, dekat jembatan terdapat beberapa rumah dan pondok pesantren.
Hal tersebut dikhawatirkan, secara teknis akan mengganggu proses pembangunan maupun keamanan dari rumah maupun pondok pesantren terkait.
Selain itu, dibawah jembatan terbesar di Banjar tersebut merupakan arus transportasi kapal-kapal kecil seperti kelotok dan lainnya, baik untuk mengangkut penumpang maupun berjualan berbagai macam sayuran.
“Namun demikian, kita akan tetap memikirkan cara paling aman, sehingga sama-sama tidak merugikan masyarakat maupun kontraktor,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pada saat ini kondisi jembatan Martapura I dan II semakin memprihatinkan, beberapa bagian pondasi jembatan sudah banyak yang rusak dan retak-retak.
Sewaktu-waktu, jembatan tersebut bisa ambruk ketika dilewati truk yang membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Parahnya kerusakan jembatan tersebut, membuat Pemprov membuat aturan melarang truk batu bara yang memuat lebih dari enam ton, dan berjalan secara beriringan atau bersama-sama diatas jembatan.

KIMPRASWIL KALSEL BERENCANA BANGUN WADUK
Banjarmasin,16/3 (ANTARA)- Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kalimantan Selatan (Kalsel) kedepannya merencanakan membangun beberapa buah waduk dalam upaya mengendalikan wilayah resapan air agar wilayah ini tidak kebanjiran saat hujan dan tidak kekeringan saat musim kemarau.
Kepala Sub Dinas Pengembangan Prasarana Pengairan, kantor Dinas Kimpraswil Kalsel, Sarudji Ismail kepada ANTARA di Banjarmasin, seperti dilaporkan Minggu menyebutkan Kalsel ini baru memiliki satu waduk yakni waduk Riam Kanan, padahal idealnya memiliki beberapa waduk khususnya di sungai bagian dari anak Sungai Barito, dan paling minimal terdapat tiga waduk.
Dengan tersedianya waduk maka bukan saja bisa mengatur permukaan air agar memiliki wilayah resapan air sekaligus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, umpamanya saja sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Menurutnya salah satu lokasi yang sudah dalam pengkajian,serta pembuatan desain adalah  pembangunan waduk Sungai Tapin,  karena lokasi itu dianggap memungkinkan dan bermanfaatkan dalam upaya menormalkan persediaan air di wilayah itu.
Bila nanti waduk itu terwujud maka setidaknya  Kalsel memiliki tambahan waduk untuk PLTA walau tak sebesar Riam Kanan, katanya.
Setelah itu kedepannya lagi yang paling memungkinkan pula pembangunan waduk adalah di Sungai Riam Kiwa, dan rencana itu juga sudah begitu lama, tapi untuk mewujudkan Riam Kiwa juga baru baru wacana, setelah itu nanti sungai lainnya.
Untuk mewujudkan keberadaan waduk ini maka terlebih dahulu dibuatkan bendungan, bukan bendung, karena proyek yang sekarang sedang di kerjakan seperti di Sungai Pitap, Sungai Amandit itu baru bendung, bukan bendungan, karena sifatnya hanya bisa untuk menormalkan permukaan air tidak bisa dijadikan pembangkit listrik.
“Kalau bendungan baru ada di sungai Riam Kanan, yang ada PLTA Riam Kanan, ini harus dimegerti karena sering salah pengertian di masyarakat,”katanya.
Mengenai proyek bendung yang sedang dikerjakan sekarang, ia menyebutkan terdapat di tiga  lokasi masing-masing bendung Batang Alai terletak di desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST),
Bendung ini direncanakan mampu mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 di sebelah kanan dan areal 3.397 di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada tahun anggaran (TA) 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder.
Pembangunan DI Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada tahun anggaran 2008 akan menyerap dana Rp128,7 miliar.
Bendung lain yang dikerjakan adalah bendung Sungai Pitap terletak di desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap.
Bendung dan Jaringan D.I Pitap dibiayai secara patungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk pembebasan lahannya dan untuk konstruksi dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
Tahap pertama pertama pembangunan sarana ini adalah tahun anggaran 2004 Rp11,8 miliar dilaksanakan untuk pembangunan sebagian tubuh bendung dan lantai belakang.
Tahap kedua anggaran 2005 Rp14,8 miliar dilaksanakan tubuh bendung bagian apron, dinding hilir bendung, pondasi dinding hulu, pondasi intake dan bangunan pembilas Tahap      Tahap Ketiga TA 2006 Rp22,1 miliar penyelesaian mercu bendung, sand trap, proteksi sungai belakang, dinding hulu, bangunan intake dan pembilas, tanggul penutup bendung, serta pintu intake dan bilas.
Tahap Keempat TA 2007 Rp19 miliar penyelesaian bendung, penyelesaian hidromekanikal, tanggul penutup dan pengalihan aliran, sedangkan tahun 2008 direncanakan untuk pembangunan tanggul penutup, saluran induk dan bangunan serta pembangunan sandtrap dengan total pagu anggaran Rp75,6 miliar, tambahnya.
Bendung lain yang lama jadi impian dan kini terealisasi adalah bendung Sungai Amandit terletak di desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) direncanakan mampu mengairi areal 5.472 ha, sumber air berasal dari Sungai Amandit, mampu mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang.
Pembangunan konstruksi Bendung dan Jaringan D.I Amandit serta pembebasan lahannya dibiayai oleh Loan JBIC (IP 505).
Tahun Anggaran 2005, dilaksananakan pembangunan bendung, dan saluran sekunder dengan dana Rp25,3 miliar, tahun Anggaran 2006 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung dan jaringan utama dengan dana Rp34,6 miliar.
Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan pembangunan lanjutan tubuh bendung, tanggul penutup, saluran primer dan sekunder (lanjutan) dan bangunan air (lanjutan) dengan dana Rp54 miliar.
Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan pembangunan penyelesaian bendung, saluran primer dan sekunder dan bangunan air dengan dan Rp28 miliar, demikian Sarudji Ismail.

KALSEL KEMBANGKAN JALAN SISTEM BETON ATASI KELABIHAN TANAH
Banjarmasin,18/3 (ANTARA)- Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) setempat akan lebih mengembangkan jalan sistem rigit (beton) dalam upaya mengatasi kelabihan tanah yang ada di wilayah ini.
“Maunya kita,  hampir semua jalan yang berada di kondisi lahan yang labil, karena berawa-rawa itu terbuat dari kontruksi beton, tetapi karena dananya terbatas, maka yang dikerjakan seperti itu baru sebagian kecil lokasi,”kata Kepala Sub dinas Bina Pengembangan Transportasi Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus kepada ANTARA di Banjarmasin, Selasa.
Menurutnya, bila pekerjaan pembangunan jalan di lahan yang labil maka akan terjadi pemeliharaan yang secara rutin dilakukan, setidaknya setiap tahun mengalami kerusakan akhirya setiap tahun pula selalu diperbaiki, sehingga sebenarnya akhirnya dana untuk memelihara jalan itupun begitu besar.
Sementara kalau dibangun jalan sistem rigit, memang pada awalnya dana pembangunan begitu besar tetapi tidak ada lagi biaya  pemeliharaan bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun.
Di Kalsel  sendiri sudah terdapat beberapa jalan sistem rigit tersebut, seperti pembangunan baru-baru ini adalah jalan sistem rigi di Desa Sawang, Kabupaten Tapin sepanjang 2,2 kilometer, kemudian di kawasan Sebamban Pagatan, Kabupaten tanah Bumbu sepanjang 3,2 kilometer.
Di dalam Kota Banjarmasin sendiri jalan sistem rigit terdapat di jalan Sultan Adam sepanjang 0,3 kilometer di bilangan Jalan Sultan Adam.
“Coba saja lihat jalan sistem rigit yang sudah puluhan tahun tetap bertahan di seperti di kawasan Liang Anggang Bati-Bati Tanah Laut, atau Jalan Pangeran Antasari (jalan jati) kota Banjarmasin, makanya semakin banyak jalan sistem ini maka semakin baik,” tuturnya.
Menurut Martinus, kawasan jalan yang seharusnya segera dibangunkan lagi sistem rigit lantaran kondisi lahan labil itu, antara lain Simpang Empat, Matraman Kabupaten Banjar sekitar empat kilometer, ruas Jalan antara Amuntai-ke Pantai Hambawang sekitar tiga kilometer, serta jalan antara Binuang dan Sungkai sekitar dua kilometer.
Jalan antara Binuang-Sungkai ini seharusnya dibangun jalan sistem rigit selain tanahnya lembeng juga sering terjadi longsor, makanya jalan itu sering mengalami miring ke kiri, miring ke kanan, bergelombang, dan degradasi akibatnya seringpula digenangi air hujan.
Pembangunan jalan sistem rigit ini diutamakan di ruas jalan nasional yang untk wilayah Kalsel ruas jalan nasional itu 876 kilometer, sedangkan jalan propinsi sepan jang 1056 kilometer.
Oleh karena itu, pihaknya akan berjuang memperoleh dana APBN dalam upaya meningkatkan jalan nasional dari sistem aspal hotmik kejalan sistem rigit itu, tambahnya.

MENTERI PU SETUJUI LIMA PAKET PEMBANGUNAN JALAN TRANS KALIMANTAN
Banjarmasin, 30/4 (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum akhirnya menyetujui lima paket pembangunan jalan Trans Kalimantan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menelan dana lebih dari Rp400 miliar.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Arisyadi, Rabu, mengungkapkan, surat persetujuan lima paket pembangunan jalan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan ke pihaknya beberapa hari lalu.
“Surat persetujuan pembangunan jalan dari menteri sudah saya terima, Juli, pembangunan jalan sudah bisa dikerjakan,” katanya.
Ke lima paket pembangunan jalan tersebut, yaitu, Jalan perbatasan Kapuas menuju Liang Anggang, kemudian dari Liang Anggang menuju Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Selanjutnya, jalan dari Pelaihari menuju Asam-Asam, dan dari Asam-Asam menuju Kintap, dan terakhir paker dari Batulicin hingga Sungai Kupang.
Sementara, itu dua paket yang hingga kini masih dalam proses penilaian dari Kementerian PU, yaitu paket dari Sungai Kupang ke Manggala dan dari Manggala hingga perbatasan Kaltim.
“Total jalan yang dibangun seluruhnya tujuh paket atau sepanjang 500 kilometer, dan seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada 2009 nanti,” katanya.
Menurutnya, seluruh pekerjaan pembangunan jalan tersebut terpaksa harus menunggu izin atau persetujuan menteri terlebih dahuli, karena total proyek masing-masing jalan berada diatas Rp50 miliar, yang sesuai ketentuan harus izin menteri,” katanya.
Kondisi jalan trans Kalimantan sampai saat ini semakin memprihatinkan, terutama jalan dari Pelaihari hingga Batulicin Kabupan Tanah Bumbu.
Kondisi paling parah di daerah perbatasan Kalsel dan Kaltim, jalan dan jembatan hampir putus, karena hampir setiap hari dilewati truk pengangkut kelapa sawit.
“Menyelesaikan pembangunan jalan trans Kalimantan maksimal 2010 sudah menjadi komitmen empat provinsi, semoga saja tidak ada kendala,” tambah Arsyadi.

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan masyarakat, sejalan dengan tuntutan agar mampu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penyelenggara negara dengan tekad untuk mewujudkan tertib administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance yang antaranya mewujudkan keterbukaan dan transparansi.

Sarana yang dimaksud adalah media informasi melalui website http://www kalselprov.go.id yang diharapkan masyarakat maupun berbagai praktisi dapat memanfaatkan guna berbagai kebutuhan.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya adalah peranan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam tugas pokok dengan fungsinya dijabarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0283 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan yang dalam melaksanakan penyediaan public goods and services yang merupakan urusan wajib sebagaimana diuraikan dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan penatausahaan administrasi Kepegawaian, organisasi dan tata laksana kerja, teknik keuangan administrasi, barang milik/kekayaan daerah dan melaksanakan koordinasi dengan peringkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah
B. Fungsi

Perumusan kebijakan teknis, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan dan koordinasi program Pengembangan Wilayah
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Pras. Transportasi.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pengairan.
Pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan konstruksi serta profesi penyedia jasa.
Pengelolaan urusan Ketatausahaan
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas)
III. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi harapan yang ingin dicapai adalah

“Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera.”

B. Misi

Guna mencapai cita-cita dimaksud visi dijabarkan kedalam misi:

Melaksanakan tugas umum pemerintah dalam pengaturan pelayanan, pemberdayaan serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan prasarana dan sarana kimpraswil.

Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana dasar transportasi, permukiman dan pengairan berwawasan lingkungan, berkeadilan berkelanjutan dilandasi pada penataan ruang dan pengembangan wilayah menuju masyarakat sejahtera.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta standardisasi bidang Kimpraswil.

Melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi. dan peningkatan sumber daya manusia menuju kemandirian dan keswadayaan.

IV. KEGIATAN UNGGULAN/POTENSIAL, TERMASUK PRESTASI YANG DICAPAI (TAHUN 2007 DAN 2008)

A. Pengairan (Sumberdaya Air)

Pemeliharaan/Perbaikan Polder Alabio

Pembangunan Bendung Amandit, Batang Alai, Pitap, Tapin

Normalisasi Sungai Tabalong, Amandit, Tapin

Normalisasi Saluran Jaringan Irigasi/Rawa Kalsel

Pemeliharaan/perbaikan tebing sungai/pantai

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sedikitnya terdapat sejuta hektar potensi lahan yang dapat diupayakan menjadi daerah pertanian, terdiri dari lebih kurang 200.000 hektar daerah pasang surut, 600.000 hektar rawa monoton, dan sekitar 200.000 hektar aluvial. Luas lahan pertanian yang terdata 459.601 hektar terdiri atas 181.242 ha irigasi/irigasi dalam, 184.351 ha Rawa, 62.113 lahan tadah hujan dan 31,895 ha lahan kering.

Hingga 2007 telah dilaksanakan program pembangunan irigasi perdesaan melalui dana APBD Provinsi dan APBN seluas lebih dari 55.000 ha dari luas yang terinventarisasi 148.270 ha atau 37,09 %. Untuk tahun 2008 menyelesaikan kegiatan kontrak multiyears dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa.

B. Bina Marga (Transportasi)

Penuntasan Lintas Kalimantan Poros Selatan

Pembangunan Jalan/Jembatan Lingkar Dalam Selatan-Gatot Subroto- Sultan Adam-Adhiyaksa

Pembangunan Jembatan Rumpiang, Barito Kuala

Pembangunan Jembatan RE Martadinata, Banjarmasin

Jembatan Martapura I dan II

Penuntasan Lingkar Utara – Km.17 A.Yani

Ruas Marabahan – Margasari

Pemeliharaan jalan dan jembatan rutin maupun berkala

Sub Dinas Bina Pengembangan Prasarana Transportasi selaku unsur lini yang merupakan bagian dari perangkat dinas yang bertugas:

Pembangunan dan peningkakatan jaringan jalan dan jembatan

Pemeliharaan rutian dan berkala jaringan jalan dan jembatan

Panjang Jalan Provinsi di wilayah Kalimantan Selatan yaitu 1.056,38 km menjadi tanggung jawab pemeliharaan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai Surat Keputusan Menteri PU Nomor: 369/KPTS/M, panjang Jalan Nasional di wilayah Kalimantan Selatan adalah 876 Km yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum.

C. Cipta Karya (Permukiman)

Renovasi/pemugaran Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin
Renovasi/pemugaran Masjid Jami Sungai Jingah, Banjarmasin
Renovasi Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
Pembangunan Kompleks Perkantoran
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Drainase
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penataan Lingkungan Komunitas Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Gedung Pramuka, KNPI, PKK Provinsi dan Kesenian
Pembangunan/Rehabilitasi asrama Kalsel di Jakarta dan Yogyakarta
Rehabilitasi Gedung Legiun Veteran RI
Pembangunan Prasarana dan Sarana Masyarakat Tertinggal
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan
VI. HARAPAN/KEBIJAKAN KE DEPAN

Kebijakan yang diterapkan ke depan selaras dengan visi Dinas Kimpraswil Provinsi Kalimantan Selatan, yakni:
“Terwujudnya infrastruktur yang handal, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera.”

Setiap hasil pembangunan sarana dan prasarana memiliki nilai handal bermakna efektif terhadap sasaran dan efisien terhadap pembiayaan. Berkeadilan bermakna pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah sebagai perwujudan aspirasi serta berkelanjutan memiliki arti tanpa berhenti hingga mencapai tujuan sesuai program dengan menjunjung wawasan lingkungan demi generasi mendatang.

Dengan harapan prasarana dan sarana dasar lingkup ke-PU-an dapat memberikan layanan dan tingkat kenyamanan optimal kepada penguna jasa atau masyarakat secara keseluruhan.

Banjarmasin, April 2008

Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan

KIMPRASWIL RESMIKAN 6 PAKET PEMBANGUNAN TRANS KALSEL
Banjarmasin, 21/8 (ANTARA) – Dinas Permukiman dan prasarana wilayah (Kimpraswil) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meresmikan enam paket rencana pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Ramadhan.
Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, Arsyadi, Kamis, mengatakan, pembangunan jalan Trans Kalimantan poros selatan Kalsel sepanjang 466 kilometer dilakukan dalam sembilan paket, dimulai dari paket Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala (batola) hingga Liang Anggang.
Dilanjutkan dengan paket ke dua, Liang Anggang hingga Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Tala), kemudian dari Pelaihari dilanjutkan hingga Asam-Asam. Paket ke empat, dari Asam-Asam hingga Kintap, kemudian dilanjutkan hingga Sebamban dan Sebamban-Batulicin.
Paket ke tujuh, dari Batulicin dilanjutkan ke Sungai Kupang, kemudian ke Manggalau dan dari Manggalau hingga perbatasan Kaltim.
Ke-sembilan paket tersebut seluruhnya telah selesai proses pelelangan dan tanda tangan kontrak, sehingga tinggal menunggu waktu tepat untuk kembali dibuka sesuai masing-masing daerah.
Tiga paket yaitu paket 1,2 dan 3 selesai diluncurkan dan mulai dilakukan pekerjaan. Enam paket lainnya akan kembali diluncurkan paling lambat puasa. Khusus pembangunan paket ke dua dan ketiga, yang merupakan paket kontrak multiyear seluruhnya dibiayai APBN tahun anggaran 2008-2009. Untuk proyek pemeliharaan berkala jalan Liang Anggang-Pelaihari sepanjang 51,52 km dan pelebaran satu buah jembatan.
Sementara untuk pembiayaan 2008 nilai Dipa/Pagu untuk pembangunan Liang Anggang-Pelaihari mencapai Rp23,7 miliar dari nilai kontrak termasuk PPN mencapai Rp77,2 miliar yang dikerjakan  kontraktor PT.Wijaya Karya dan R.Soeprapto.
Sedangkan untuk ruas jalan Pelaihari Asam-Asam sepanjang 48,22 km dan pelebaran empat jembatan dengan nilai kontrak induk sebesar Rp96 miliar dan nilai kontrak anak sebesar Rp22 miliar dikerjakan PT.Pembangunan Perumahan dan PT.Hutama Karya.
Ke sembilan paket pembangunan jalan Trans Kalimantan poros selatan Kalsel, sesuai dengan kesepakatan empat gubernur di Kalimantan yakni Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalimantan Barat ditargetkan selesai akhir 2009.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengharapkan pembangunan jalan trans tersebut jangan sampai molor dari jadwal yang ditetapkan.
Sementara Bupati Tanah Laut (Tala) Ardiansyah mengungkapkan, dengan pembangunan berbagai infrastruktur terutama jalan Trans di Tala akan mempermudah arus barang dan jasa, seiring dengan dicanangkannya Kabupaten Tala sebagai pusat industri.

berita-berita

———————-

Proyek Trans Kalimantan ‘Luput’ Pemangkasan

Banjarmasin, KP – Proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan luput dari ancaman pemangkasan anggaran, terkait menyediakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Kondisi ini memungkinkan pengerjaan proyek yang melibatkan empat provinsi di kawasan Kalimantan ini bisa rampung sesuai rencana pada 2009 mendatang, sehingga bisa dilintasi lewat jalur darat.

Kepala Dinad Kimpraswil Kalsel, HM Arsyadi, yang dikonfirmasiwartawan, di sela serah terima jabatan Kepala BPKP Kalsel, Rabu(26/11), di Banjarmasin mengakui, proyek jalan Trans Kalimantan tidak terganggu dengan adanya sejumlah pemangkasan proyek di lingkungan Pekerjaan Umum (PU).

“Bahkan hal ini telah dikonsultasikan dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto, yang menjamin tidak akan memangkas proyek yang menghubungkan provinsi di Kalimantan ini,” katanya.

Jika memang ada proyek yang harus dipangkas, menurut Arsyadi, akan dilakukan pada proyek lainnya, asalkan tidak menunda penyelesaian pembangunan jalan Trans Kalimantan, terutama poros Selatan.

“Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin juga telah memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek Trans Kalimantan, agar mereka tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu,” ujar Arsyadi.

Arsyadi mengungkapkan, perbaikan jalan Trans Kalimantan poros Selatan tersebut menggunakan sistem multiyears, dengan target penyelesaian pada akhir 2009, atau paling lambat pada Januari 2010.

“Jadi kalau tidak bisa dibayarkan pada 2009, diharapkan masih bisa dituntaskan pada tahun 2010, karena pengerjaannya memakan waktu cukup panjang,” tambahnya, mengingat Pemprov mengupayakan mencari solusi dana penyelesaian jalan Trans Kalimantan tersebut.

Diakui, proyek yang dibiayai dari APBN tersebut mulai dikerjakan pada 2008 lalu, termasuk dua proyek perbaikan jalan yang dibiayai loan ADB pada 2007 dari Kintap, Sebamban hingga Batulicin yang kondisinya rusak parah.

“Saat ini, pembayaran untuk pengerjaan proyek Trans Kalimantan yang telah direalisasikan hingga kini baru mencapai 23 persen, sehingga masih cukup banyak yang harus dibayarkan melalui APBN,” ujar Arsyadi.

Padahal alokasi anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan jalan Trans Kalimantan tersebut mencapai Rp650 miliar, dan terbagi atas sembilan proyek perbaikan jalan, mulai dari Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu hingga perbatasan Kabupaten Pasir, Kaltim.

Proyek Trans Kalimantan Selatan

Proyek perbaikan jalan Trans Kalimantan poros Selatan mulai dikerjakan, menyuysul disetujuainya bebrapa paket proyek yang akan dihubungkan empat provinsi di kawasan Kalimantan.

Pengerjaan jalan ditandai dengan adanya syukuran pelaksanaan paker pengerjaan jalan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas Kalteng, Lintas Selatan Kalsel oleh Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin Senin (18/8) di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten  Barito Kuala yang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Batola, Hasanuddin Murad dan Sukardi, Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel, H M Arsyadidan unsur muspida lainnya.

Diwakili acara, Arsyadi menjelaskan proyek yang telah disetujui oleh Menteri PU ini, merupakan Proyek perbaikan jalan trans Kalimantan mulai perbatasan dengan Kapuas, Kalteng hingga Liang Anggang, dilanjutkan LIang Anggang hingga Pelaihari, Pelaihari Asam-asam, kemudian  dilanjutkan dari Asam-asam ke Kintap sampai Kaltim.

Arsyadi menambahkan, pemenang tender paket proyek perbaikan jalan Trans Kalimantan ini merupakan kontraktor swasta nasional, baik BUMN ataupun swasta murni, mengingat pekerjaan ini cukup berat.

Jalan Trans Kalimantan tidak hanya diperbaiki semata, namun juga dilebarkan untuk mendukung arus lalu lintas yang akan melewati arus tersebut.

Ditempat yang sama, Kasubdin Bina Pengembangan Sarana Transportasi Kimpraswil Kalsel, Ir Martinus menambahkan, pengerjaan ruas jalan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas KAlteng merupakan penghubung utama dari Kalsel ke Kalteng dari ruas utama jalan trans Kalimantan.

Proyek tersebut meliputi empat yakni Liang Anggang – Banjarmasin sepanjang 12,125 meter, A Yani Km 17 – Simpang Anjir Serapat sepanjang 5,300 meter, dan Banjarmasin – Batas KAlteng sepanjang 25,800 meter ditambah over lay dan bahu jalan pada ruang Jembatan Alalak – Jembatan Barito.

“Biaya total pekerjaan mencapai Rp85 miliar dari APBN tahun anggaran 2008 – 2009 dan akan dicairkan dalam dua tahap,” jelasnya.

Dihadapan warga Batola yang hadir, Gubernur menyatakan apa yang telah dicapai saat ini yaitu dapat dimulainya pengerjaan proyek jalan, merupakan keinginan empat Gubernur di Kaimantan yang sudah ada.

Keinginan  merampungkan jalan lintas  Trans Kalimantan dengan prioritas ruas Selatan bersama dukungan dana APBN, disampaikan ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmato dan akhirnya mendapat persetujuan.

“Bila pengerjaan proyek ini selesai sesuai target tahun 2009, berarti 2010 kita sudah bisa diakses hingga ke Pontianak,” ujarnya.

Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat agar pihak kontraktor yang sedang mengerjakan proyek sehingga pekerjaan bisa berlangsung lancar.

Adapun proyek jalan Trans Kalimantan Liang Anggang – Banjarmasin – Batas Kalteng, Lintas Selatan Kalsel dikerjakan kontraktor PT Nindya Karya bekerja sama dengan Lampiri, Jo.
Soeharto Berjasa Wujudkan Trans Kalsel-Teng

Banjarmasin ( Berita ) :  Kepergian mantan Presiden H.M.Soeharto akan tetap dikenang warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalsel-Teng) atas jasa beliau dalam mewujudkan pembangunan jalan trans Kalsel-Teng.

Dari banyak karya Soeharto ketika menjabat sebagai Presiden RI ke-2 di Kalsel-Teng diantaranya yang cukup monumental yaitu pembangunan jalan trans Kalimantan, kata anggota DPRD Provinsi Kalsel Drs.H.Djumaderi Masrun, di Banjarmasin, Senin [28/01] .

Ide awal pembangunan jalan trans Kalimantan tersebut dari mendiang Presiden Pertama RI Soekarno yang ketika itu disebut “Proyek Jalan Kalimantan (Projakal)” yang terhenti karena situasi dan kondisi kenegaraan pada 1965.

Namaun semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan nasional H.M.Soeharto, pembangunan jalan trans Kalimantan tersebut berlanjut, dan dapat menghubungkan Palangka Raya, ibukota Kalteng dengan Banjarmasin, ibukota Kalsel yang pemungsian prasarana perhubungan itu ditandai dengan peresmian Jembatan Barito tahun 1995. “Jembatan Barito yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini merupakan saksi sejarah yang cukup monomental atas jasa dan perjuangan mantan Presiden Soeharto, sehingga hubungan masyarakat antara dua provinsi bertetangga atau ‘bersaudara’ tersebut, kini berjalan lancar,” lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu.

Selain itu, terbangunnya jalan darat antara Banjarmasin hingga kabupaten dimudik Sungai Barito Kalteng, sehingga lebih memudahkan perhubungan antara daerah pedalaman “Bumi Isen Mulang” Kalteng dengan ibukota Kalsel yang merupakan provinsi tertua di daratan Kalimantan. “Dengan terbangunnya jalan darat, baik antara Palangka Raya dengan Banjarmasin maupun antara sejumlah kota di pedalaman Barito dengan Banjarmasin, tak lagi harus naik bus air yang memakan waktu perjalanan sekitar 18 jam. Tapi lewat angkutan darat cukup makan waktu relatif singkat,” tutur wakil rakyat dari PAN yang juga punya hubungan kekeluargaan dengan Kalteng.

Sebagai contoh dengan angkutan darat kecepatan sedang dari Palangka Raya – Banjarmasin atau sebeliknya cuma makan waktu sekitar 3,5 jam, dan Banjarmasin – Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalteng atau sebaliknya hanya makan waktu berkisar antara 8 – 10 jam, demikian Djumaderi.

Sementara Hj. Nurul (55), seorang warga Banjarmasin yang pernah menetap di Palangka Raya, mengaku, tak pernah membayangkan bakal ada jalan darat yang memperlancar hubungan antara kedua ibukota provinsi bertetangga tersebut.

Karena sebelumnya atau hingga Tahun 1990, untuk bepergian, baik dari Banjarmasin ke Palangka Raya atau sebaliknya mau tidak mau harus menggunakan angkutan air, seperti bus air dengan waktu perjalanan sekitar 18 jam dan naik speedboat (perahu bermotor cepat) sekitar 5 – 6 jam, menelusuri Sungai Barito, serta Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan Kalteng.

Angkutan air seperti bus air hanya satu kali dalam sehari yang pada umumnya keberangkatan siang hari dan tiba di tempat tujuan subuh atau pagi hari, dan jika naik speedboat berangkat pada waktu pagi, tiba di tempat tujuan siang hari kalau tak ada kemacetan motor (mesin) atau tidak terjebak air yang sedang surut, karena kelancaran tergantung kondisi air pasang-surut. (ant )
2010, JALAN TRANS DI KALIMANTAN SELATAN MULUS

Jalan Trans Selatan Kalimantan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki panjang 462 Km. Sebanyak 7 paket kontrak multiyears tahun 2008-2009 telah ditandatangani untuk meningkatkan kondisi jalan yang menghubungkan dua kota perdagangan terbesar di Provinsi tersebut yakni Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Alokasi dana APBN untuk penanganan jalan nasional di provinsi ini pada tahun 2008 sebesar Rp 373,79 miliar dan pada tahun 2009 menjadi Rp452,2 miliar atau naik 21 persen.

Diharapkan pada tahun 2010, masyarakat sudah dapat menikmati jalan trans selatan di Kalimantan Selatan dengan lebar jalan 6 meter, bahu jalan 2,5 meter dan lapisan aspal mulus (lapisan ACWC).

Jalan Trans Selatan ini juga menjadi urat nadi pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang tengah tumbuh seiring banyaknya perusahaan-perusahaan batubara di daerah tersebut. Para pekerja berseragam salah satu perusahaan pertambangan batu bara besar PT. Arutmin di Kecamatan Satui, Tanah Bumbu banyak ditemui di sepanjang pertokoan di kanan kiri jalan berkonstruksi beton (rigid pavement), lengkap dengan median jalan dan lampu penerangan jalan.

Kehadiran perusahaan-perusahaan batubara dan kelapa memang menjadi pendorong perekonomian daerah. Namun banyaknya truk truk warga yang disewa untuk mengangkut batubara dan kelapa sawit milik perusahaan dengan muatan berlebih akan mempercepat umur jalan yag semula dirancang 10 tahun menjadi hanya 3 tahun. Padahal jalan dibangun memakan biaya besar.

Keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan  Perkebunan diharapkan dapat mencegah truk-truk overloading melewati jalan negara. Peraturan yang baru mulai berlaku pada bulan Juni 2009, juga memuat ancaman pidana selama enam bulan dan denda.

Menindaklanjuti Perda tersebut sebanyak 14 underpass/flyover akan dibangun oleh perusahaan batu bara menggantikan perlintasan yang ada di sepanjang jalan trans selatan Kalimantan Selatan. Truk-truk mengangkut batu bara dari tambang ke tempat penampungan batu bara (stock pile). Untuk menuju ke penampungan, Truk-truk yang jumlahnya ratusan harus melintasi jalan negara sehingga cukup membahayakan pengguna jalan lainnya. Sementara truk-truk pengangkut tandan sawit milik masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan perkebunan, dalam Perda tersebut masih tetap dapat melintas jalan umum namun dengan tonase sesuai kelas jalan. (gt)
Penyelesaian Trans Kalimantan Serentak

Empat provinsi se-Kalimantan diharapkan serentak menuntaskan pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan sepanjang 2.900 kilometer pada akhir tahun ini.
“Komitmen empat gubernur se-Kalimantan adalah untuk menyelesaikan Trans Kalimantan pada tahun 2009, ini harus dipegang bersama,” tegas Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, di sela acara Silaturahmi Kerukukan Warga Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Palangka Raya, Selasa (10/3).
Dijelaskannya, Trans Kalimantan yang menghubungkan empat propinsi tidak bisa dibangun sejak masa kemerdekaan karena kendala keterbatasan anggaran. Selain itu, kata Rudy, kondisi medan yang berat berupa rawa, tanah lunak, serta melintasi sejumlah sungai besar.
Menurutnya, empat provinsi yakni Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kaltim, saat ini tengah bekerja meningkatkan pembangunan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Ia berharap, jalan Trans Kalimantan itu dapat mulai digunakan secara efektif untuk menghubungkan empat propinsi pada tahun 2009.
Khusus di Kalsel, lanjutnya, pembangunannya dipacu di sepanjang jalan Barito Kuala-Banjarmasin-Tanah Laut-Tanah Bumbu-Kotabaru-hingga perbatasan Kalsel dengan Kalimantan Timur. Rudy menambahkan, semua ruas Trans Kalimantan di wilayahnya telah selesai dilelang dan saat ini pengerjaannya mulai dilaksanakan di lapangan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, mengemukakan, pembangunan jalan Trans Kalimantan saat ini masih menyisakan pekerjaan berat di perbatasan Kalteng dan Kalbar. “Ruas-ruas lain relatif telah lebih baik, hanya kami minta kepada Kalsel agar memperbaiki ruas jalan di perbatasan Kalsel – Kalteng di wilayah Anjir yang mengalami kerusakan,” paparnya.
Sekadar mengingatkan, program penyelesaian jalan Trans Kalimantan ini sebelumnya telah disetujui Departemen Pekerjaan Umum dengan total anggaran senilai Rp 3,1 triliun, dan dilaksanakan dari 2008 hingga 2009. (ant)