PROYEK “SIRING” JADIKAN BANJARMASIN METROPOLIS

Osiring21leh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, 25/9 (Antara) – Dulu era tahun 80-an hingga 90-an orang dengar Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, pasti bayangannya penuh dengan kekumuhan, khususnya di bantaran sungai, terutama di Sungai Martapura yang terlihat jelas di pusat kota ini.
Kesan kumuh itu bukan saja banyaknya tumpukan sampah di bantaran sungai, tetapi begitu banyak bangunan rumah pemukiman penduduk yang terbuat dari kayu beratapkan daun rumbia tak beraturan tempatnya bahkan bangunannya agak ke tengah hingga menyita kawasan sungai.
Belum lagi di sana ini terlihat rumah-rumah lanting untuk home industri dan pemukiman , jugaterdapat jamban-jamban (wc terapung), bahkan tumpukan kayu galam dan kayu gergajian di beberapa lokasi.
Tetapi sejak sepuluh tahun terakhir ini kondisi bantaran sungai tersebut berbalik 190 derajat, dimana terlihat asri,penuh dengan taman-taman dengan aneka bunga, taman bermain, pohon-pohon penghijauan, lampu-lampu hias, toilet wisata, serta aneka fasilitas wisata lainnya termasuk dermaga wisatanya.
Di lokasi itupun terdapat panggung hiburan, lokasi pasar terapung, pusat kuliner aneka khas makanan lokal seperti nasi kuning, pusat jajanan jagung bakar, dan banyak lagi kegiatan yang menggambarkan lokasi itu sebagai objek wisata di kota “seribu sungai” Banjarmasin ini.
Bahkan di lokasi bantaran sungai juga terdapat fasilitas bangunan menara pandang sehingga jika orang nasik ke menara ini akan melihat Kota Banjarmasin berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa ini dari atas.
Pemkot pun melengkapi kawasan bantaran sungai ini dengan monumen kera besar berwarna kuning kemerahan dan berbadan besar yakni monumen Bekantan (Nasalis larvatus).
Semua tersebut tercipta berkat gencarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, melalui kantor Dinas Sumber Daya Air dan Drainase (SDA) membangun proyek siring yang menjadikan kawasan tersebut menjadi wilayah “waterfront city.”
Walau kantor SDA sekarang berdasarkan aturan pemerintah hanya bidang di bawah Dinas PU, tetapi tak menurunkan semangat Pemkot untuk terus membenahi bantaran sungai melalui proyek siring.
Seperti diakui Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat dialog dengan penulis pada acara panderan gardu BanjarTV, pembangunan proyek siring merupakan prioritas untuk menciptakan Banjarmasin sebagai kota metpropolis.
Masalahnya, Banjarmasin tak miliki apa-apa seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian, tapi hanya memiliki sungai, agar kota ini maju bagaimana sungai diolah untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Dengan dasar pemikiran tersebut Pemkot Banjarmasin didukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bertekad membenahi bantaran sungai menjadi wilayah waterfron city.

siring-sudirman
Waterfront city adalah konsep pengembangan kota di tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau.
Pengertian “waterfront” dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan.
Konsep waterfront city dikembangkan mengingat Kota Banjarmasin tergolong kota yang unik dibandingkan kota dimanapun, karena terdapat sungai yang membelah kota ini dengan posisi meliuk-liuk.
Berdasartkan catatan, tak kurang dari 102 sungai membelah kota seluas sekitar 98 km persegi ini, sungai-sungai tersebut merupakan anak dari dua sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Martapura.
Pak Sutjiono warga Jakarta yang pernah ke Banjarmasin dalam kaitan pertemuan dengan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin pernah berkomentar keberadaan sungai di Banjarmasin merupakan berkah.
Menurutnya, sungai di Banjarmasin jika dipelihara selain bisa menjadi sumber air baku untuk air bersih juga menjadi lokasi wisata.
Lihat juga kota Bangkok Thailand, Hongkong, Nederland Belanda, Vinessia Italia, atau Singapura dimana sungai ditata sedemikian rupa hingga menjadi sebuah objek wisata yang menarik telah berhasil menciptakan kota tersebut sebagai kota tujuan wisata dunia.
Melihat kenyataan tersebut sebenarnya Kota Banjarmasin bisa mengejar kemajuan kota kota ternama di dunia tersebut, tentu dengan memanfaatkan sungai dengan sebaik-baiknya.
Apalagi Banjarmasin memiliki jumlah sungai yang melebihi dari kota-kota yang disebut di atas, sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri, tinggal bagaimana pemerintah kota ini menciptakannya lebih menarik lagi.

Mulai 2008
Pembangunan proyek siring untuk mengubah bantaran sungai yang kumuh menjadi asri dan indah tersebut, menuru pak Muryanta mantan Kepala Dinas SDA yang sekarang menjadi kepala kantor perijinan Kota Banjarmasin itu, dimulai sejak jauh-jauh hari. Banjarmasin sudah memikirkan bagaimana kota ini menjadi metropolis dengan mengandalkan sungai tersebut.
Karena itu bertahap membenahi sungai,mulai dengan pembebasan beberapa lokasi bantaran sungai yang kumuh menjadi sebuah kawasan pertamanan yang indah.
“Lihat saja tepian Sungai Martapura, baik yang di Jalan Sudirman, Jalan Piere Tendean, setelah dibebaskan dari pemukiman kumuh, sekarang sudah menjadi kawasan wisata yang menarik dan menjadi ikon kota,”tuturnya.
Kawasan yang akan dijadikan proyek siring di Banjarmasin tersebut sepanjang lima kilometer, kawasan tersebut akan menjadi Water Front City.
Karena di lokasi tersebut akan ditambah dengan fasiltas perkotaan, berupa pusat kuliner, pusat cendramata, pusat informasi wisata, pusat hiburan dan kedai-kedai atau cafe kecil yang menyemakan kota ini.
Kemudian Pemkot Banjarmasin juga bertahap pembebasan tepian Sungai Kerokan, Sungai Teluk Dalam, Sungai Kuripan, Sungai Jalan Veteran dan beberapa lokasi lain yang sudah menghabiskan dana tak sedikit.
Belum lagi pembangunan fasilitas berkaitan dengan kepariwisataan sungai tersebut, seperti penataan bantaran sungai dalam upaya menciptakan keindahan itu.
Pembenahan sungai tersebut karena arah pembangunan berkelanjutan kota ini yang dicanangkan sejak tahun 2009 lalu adalah berbasis sungai.
Menurutnya karena arah pembangunan berkelanjutan berbasis sungai maka tak ada pilihan lain selain bagaimana agar sungai-sungai yang banyak membelah kota ini bisa menjadi daya tarik ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya.
Kemudian Pemkot juga membangun sejumlah dermaga pada titik strategis menghidupkan kepariwisataan sungai tersebut.
Dermaga dimaksud juga mengembalikan kejayaan angkutan sungai Kota Banjarmasin, seperti lokasi siring sungai Jalan Tendean dan Ujung Murung.
“Kalau di Banjarmasin ini terdapat 15 jembatan berarti yang kita bangun dermaga nantinya sebanyak 15 buah,” tutur Muryanta.
Maksudnya dengan adanya dermaga dekat jembatan itu maka akan memudahkan masyarakat bepergian kemana-mana, baik melalui angkutan sungai maupun angkutan darat.
Mereka yang melalui angkutan sungai bisa singgah di dermaga dekat jembatan kemudian bepergian lagi lewat angkutan darat kemana mereka mau, dengan demikian maka menghidupkan angkutan sungai maupun angkutan darat, tambahnya.
Berkat dari upaya tersebut ternyata Banjarmasin sekarang ini sudah menjadi destinasi wisata yang diminati, bahkan tak kurang dari lima ribu pengunjung setiap minggunya mendatangi kawasan bantaran sungai yang dulu kumuh yang menjadi menjadi kawasan wisata sungai dan Pemkot Banjarmasin pun bertekad menjadi kota ini sebagai kota terindah di Indonesia.

Iklan

BANJARMASIN MENUJU KOTA SUNGAI TERINDAH BERMOTTO “BAIMAN”

sungai banjarmasin.
Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, “Saya tadi ke pasar terapung Lok Baintan, kemudian naik klotok menyusuri sungai, dari arah Banjarmasin, saya lihat sungainya sudah bersih dan indah sekali,” kata Wali Kota Solok, Sumatera Barat, H Zul Elfian saat menemui Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin, Jumat (22/9) tadi.
Wali Kota Solok inipun mengakui penataan sungai di Kota Banjarmasin sangat rapi. Mendengar pujian itu, Ibnu Sina hanya tersenyum. Kemudian menjelaskan, salah satu program Pemkot Banjarmasin sampai tahun 2025 adalah menjadikan Kota Banjarmasin sebagai Kota Sungai Terindah di Indonesia.
Tak hanya itu, orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini juga menerangkan tentang tata cara menjaga dan melestarikan sungai.
“Kami di sini memiliki kapal sapu-sapu. Jadi kalau ada sampah kiriman yang masuk peraiaran sungai Kota Banjarmasin, kapal itu langsung membersihkannya,” jelasnya.
Wali Kota Solok H Zul Elfian, berkunjung ke Kota Banjarmasin untuk melihat langsung keindahan sungai yang ada di kota berslogan Baiman ini.
“Kami ke Banjarmasin untuk sharing dengan Wali Kota Banjarmasin tentang penataan sungai. Di daerah kami juga banyak sungai. Makanya kami mengunjungi Banjarmasin,” ujarnya.
Pujian dari wali kota Solok tersebut merupakan pujian kesekian kalinya dari mereka-mereka yang sudah mengunjungi kota dengan julukan “kota seribu sungai” Banjarmasin tersebut.
Banjarmasin yang seluas sekitar 98 kilometer persegi ini memang memiliki 102 sungai yang membelah wilayah daratannya yang 60 cintemeter di bawah permukaan air laut saat air pasang dalam tersebut.
Tak ada kota lain di manapun di tanah air ini yang memiliki sungai sebanyak itu, apalagi terdapat dua sungai besar Barito dan Sungai Martapura, telah menjadikan wilayah yang dibangun sejak 491 tahun silam tersebut diselimuti oleh perairan. Hari jadi kota ini jatuh per 24 September.
Dengan dipenuhi perairan praktis Kota Banjarmasin tak memiliki sumber daya alam berupa hutan, maupun tambang, yang ada adalah sungai.
Kendati demikian tak membuat Kota Banjarmasin yang kini berpenduduk hampir 800 ribu jiwa tersebut merasa pesimis membangun kota ini, malah sebaliknya perairan yang luas itu dinilai sebagai berkah, makanya oleh Pemkot Banjarmasin yang dikomandani Wali Kota Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Hermansyah bertekad menjadikan sungai-sungai tersebut menjadi magnet ekonomi.
“Kita ingin menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai terindah di Indonesia,” katanya kepada penulis saat dialog panderan gardu BanjarTV, beberapa hari lalu.
Bagaimana caranya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota sungai terindah, salah satunya apa yang sudah dilakukan dengan pembangunan siring bantaran Sungai Martapura baik yang ada di Jalan Pire Tendean maupun di Jalan Sudirman yang sudah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.
Rencananya panjang siring yang berada di pusat kota yang mayoritas penduduk beragama Muslim ini adalah sepanjang lima kilometer, dengan panjang itu maka kawasan tersebut akan jadi semacam “Water Front City.” kata Ibnu Sina.
Untuk mendukung keindahan sungai-sungai tersebut, tambahnya banyak fasilitas yang dibangun dan rencana akan dibangun terus, salah satu yang sudah dibangun adalah dermaga Pasar Terapung Tendean dan terbukti kawasan ini menjadi ikon wisata yang setiap minggu didatangi tak kurang dari lima ribu pengunjung.
Selain terdapat ratusan jukung menjual aneka barang dagangan di pasar terapung yang didominasi oleh pedagang ibu-ibu berpakaian khas bertopi lebar (tanggui) dan berpupur dingin (masker tebal) hingga menjadi daya tarik bagi pendatang juga terdapat pula sedikitnya 80 buah klotok.
Klotok atau perahu bermesin ini menyediakan wisata susur Sungai Martapura dengan tarif relatif murah hanya Rp5000,- per sekali naik, dan jumlah itupun kadangkala tak mencukupi oleh begitu banyaknya permintaan wisatawan lokal dan wisatawan nusantara dan mancanegara untuk ikut susur sungai tersebut.
Kedepannya setiap siring akan dilengkapi pula oleh dermaga untuk turun naik penumpang klotok, tentu saja dermaga kontruksi beton tersebut akan dihubungkan oleh moda transportasi darat, tambah Ibnu Sina.
Hal lain menambah kesemarakan Siring Sungai tersebut setelah dibangunnya monumen kera besar endemik Kalimantan, takni kera Bekantan (Nasalislarvatus) ukuran besar, sehingga bagi siapa saja yang datang ke Banjarmasin lalu berfoto dengan latar belakang monumen Bekantan maka orang akan tahu kalau itu di Banjarmasin.
Kemudian di tepian sungai ini pula dilengkapi oleh rumah lanting- rumah lanting terapung yang diberi cat warna warni hingga bagaikan pelangi, dan begitu pula rumah di bantaran sungai diberi cat warna warni pula, terutama di kawasan kampung Seberang Masjid.
Fasilitas lain yang memperindah sungai setempat adanya kawasan industri kain sasirangan sekaligus lokasi penjualannya sebagai barang cendramata (souvenir) bagi wisatawan seperti yang ada di Sungai Jingah dan Kampung Seberang Masjid.
Tiap-tiap jembatan yang menyeberangi sungai kedepannya akan dibuat melengkung sehingga memudahkan kapal atau klotok hilir mudik menikmati wisata sungai ini,
apalagi di beberapa lokasi juga terdapat pusat-pusat kuliner yang menjajakan makanan khas Banjar “Soto Banjar,” “Nasi Kuning,” dan kue-kue Suku Banjar yang dikenal dengan istilah wadai 41 macam.
Taman-taman kota pun terus dibenahi di bantaran sungai tersebut, serta lampu-lampu hias sehingga menambah kesemarakan di saat malam hari khususnya di kawasan Siring Tendean.
“Lihat saja di kawasan Siring Tendean banyak ruang terbuka hijau yang teduh, sejuk, dan banyak tempat-tempat duduk, sehingga warga bisa bercengkrama seraya membaca buku atau menikmati aneka kuliner yang terdapat di kawasan itu,” kata Wakil Wali Kota Herman Syah menambahkan.
Tepian sungai ini juga terdapat Pusat Pelelangan Ikan (TPI) ikan air tawar dan kedepannya lokasi itu ditambah dengan pusat jajakan ikan bakar, silahkan nantinya bagi pengunjung pilih sendiri ikan di TPI lalu dibakar di lokasi itu, untuk menikmati ikan-ikan sungai seperti ikan haruan, pepuyu, sapat siam, lele, adungan, kelabau, baung, lampam, puyau, jelawat, pipih, patin, bakut, dan aneka ikan lainnya.
Tentu saja hal itu tak akan lengkap jika keamanannya terganggu, makanya kawasan-kawasan yang menjadi destinasi wisata sungai itu harus dijaga 24 jam baik oleh kepolisian, wakar-wakar yang dipilih, atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dengan fasilitas-fasilitas tersebut kini telah mengangkat derajat kepariwisataan sungai Banjarmasin, dan belakangan Banjarmasin sudah menjadi incaran wisatawan, bahkan kegiatan-kegiatan skala nasional baik oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah sudah seringkali digelar di Banjarmasin seraya menikmati wisata susur sungai tersebut.

Baiman

Mengenai Motto kota “Baiman” (barasih dan nyaman) itu sudah menjadi tekad, Pemkot menghendaki kota ini bersih dari sampah, baik di jalan raya, perkantoran, pasar, pemukiman, terutama sungai harus bersih.
Oleh karena itu Pemkot akan mengerahkan segala upaya melalui petugas kebersihan yang disebut “pasukan kuning” untuk selalu siap siaga menyapu kawasan-kawasan tersebut agar bebas dari sampah.
Untuk mendukung kebersihan tersebut Pemkot pun terus membenahi fasilitasnya seperti Tempat Pembungan Akhir (TPA) sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), termasuk menambah personil pasukan kuning dan armada-armada pengangkut sampah seperti truk, maupun armada lainnya.
Bukan itu saja, Pemkot kini berusaha menumbuhkembangkan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang oriantasinya bagaimana kota ini menjadi bersih dan hijau, terutama melalui Forum Komunitas Hijau (FKH), maupun Masyarakat Peduli Sungai (Melingai).
Berkat upaya-upaya yang dilakukan tersebut, akhirnya selama dua tahun terakhir Banjarmasin memperoleh penghargaan kota terbersih Adipura, makanya Pemkot segera akan membangun tugu Adipura itu, kata Herman Syah.
Selain Adipura Banjarmasin juga telah meraih penghargaan kota sehat, lantaran kondisi kota yang bersih, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
Indikator kota sehat, antara lain melibatkan semua potensi masyarakat dalam forum dan Pokja kota sehat sebagai penggerak kegiatan-kegiatan, melakukan advokasi konsep kota sehat kepada penentu kebijakan, mengembangkan kota sehat yang sesuai dengan visi misi serta potensi daerah, mengembangkan informasi dan promosi yang tepat, serta meningkatkan potensi ekonomi.
“Tatanan kota sehat terdapat permukiman, sarana, dan prasarana umum, lalu lintas tertib, dan pelayanan transportasi, hutan sehat, serta kawasan industri dan perkantoran sehat,” tambahnya.
Penghargaan lainnya seperti kota layak anak, kota yang peduli terhadap perlindungan konsumen, kota dengan pelayanan publik yang baik, meraih WTP, pelaporan keuangan yang baik, serta beberapa penghargaan lainnya.
“Bukan saja kota dan lingkungan yang bersih, tetapi hati kita-kita juga harus bersih,” kata Herman Syah berkelakar.
Sementara motto kota yang nyaman, disebutkan oleh Hermansyah, kini terus dibenahi segala macam fasilitas pelayanan publik, dan memcetak PNS yang handal, serta mengedepankan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat di Banjarmasin nyaman dalam berurusan.
Selain itu masyarakat juga akan nyaman ingin beribat, masyaraikat nyaman untuk bersekolah, dan masyarakat juga nyaman dalam berusaha. Dengan upaya-upaya tersebut sehingga Banjarmasin yang bertekad menjadi Kota Sungai Terindah di Indonesia dengan motto “Baiman.” bisa terwujud.

BANDARA INTERNASIONAL SOLUSI LONJAKAN ANGKUTAN UDARA KALSEL

Oleh Hasan Zainuddin

foto_600kantor-cabang-bandar-udara-internasional-syamsuddin-noor-mr-admin-77d4970a39ac632d6d2ed5c0b2e81bf94dc99c01syamsudin-noor
Banjarmasin, 30/9 (Antara) – Perkembangan angkutan udara melalui Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, begitu pesat seiring dengan perkembangan pembangunan dan dunia investasi di wilayah tersebut.

Meningkatnya perkembangan angkutan udara bisa dilihat dari pergerakan pesawat lepas landas dan mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, tahun 2013 sebanyak 32.083 dengan pertumbuhan 14 persen per tahun.

Sementara pergerakan penumpang datang maupun berangkat di Bandara Syamsudin Noor tercatat 3.848.263 orang, kata Kabid Lalu lintas Udara Finas Perhubungan Kalsel Ismail di kantornya Banjarmasin, Selasa.

Dengan jumlah pergerakan penumpang sebanyak itu pada tahun 2013 berarti ada pertumbuhan sebanyak 17,5 persen per tahun.

Melihat pertumbuhan pergerakan pesawat dan penumpang begitu besar di Bandara Syamsudin Noor tersebut menunjukan bahwa kapasitas Bandara tersebut belakangan ini tidak ideal lagi dalam upaya memberikan pelayahan yang baik dan nyaman.

Bandara itu sekarang hanya mampu menampung pergerakan penumpang sekitar satu juta penumpang saja per tahun, tetapi pada tahun 2013 sudah mencapai 3.848.263 orang.

Untuk jumlah masyarakat Kalsel yang ingin beribadah umrah ke Tanah Suci Mekkah saja yang harus melewati Bandara Syamsudin Noor terus meningkat pula.

Data tahun 2014 (Januari hingga Juli) warga yang berangkat umrah melalui Bandara tersebut sudah mencapai 11.598 orang suatu jumlah yang luar biasa banyaknya, atau rata-rata ada 1.656 orang per bulan berangkat umrah melalui lokasi ini.

“Jika diasumsikan mereka yang berangkat umrah sebanyak itu menggunakan pesawat besar jenis Airbus 330, maka dapat melakukan penerbangan lima kali penerbangan setiap bulannya,” katanya.

Belum lagi jumlah penerbangan haji. Jumlah mereka yang sudah mendaftar haji di Kalsel begitu membludak mungkin ratusan ribu orang, bagi yang ingin berangkat haji dan mendaftar sekarang itu antrean atau daftar tunggu hingga 24 tahun kedepan.

Potensi wisata yang juga begitu besar memasuki wilayah Kalsel via Bandara Syamsudin Noor. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Kalsel potensi wisata besar karena jumlah wisatawan dari mancanegara tahun 2013 sebanyak 25.503 orang.

Tentu saja jumlah wisatawan mancanegara tersebut akan lebih meningkat jika adanya rute penerbangan internasional langsung ke Banjarmasin.

Melihat kenyataan tersebut sudah sewajarnya Bandara tersebut Udara dikembangkan lebih luas lagi, terutama berbagai fasilitas, seperti terminal keberangkatan, terminal kedatangan, serta adanya lokasi untuk petugas imigrasi, kepabianan, serta karantina.

Jika semua sudah terwujud dengan baik maka wajar jika Bandara ini menjadi sebuah Bandara internasional.

Bandara internasional

Melihat perkembangan Bandara Syamsudin yang begitu pesat telah melahirkan keprihatinan banyak pihak dan kemudian berkeinginan untuk mengembangkan bandara tersebut dari Bandara domestik menjadi internasional.

Kepala Seksi Penerbangan Udara M Arief Dishub Kalsel menambahkan keinginan untuk menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara internasional begitu kuat menyusul meningkatnya jumlah penumpang dan penerbangan, selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas lima persen.

Dasar menjadikan bandara tersebut sebagai bandara internasional bisa dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 11 tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai Bandara Internasional Haji.

Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai bandara domistik.

Melihat kenyataan tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalse) membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang dirancang dijadikan bandara internasional.

Itu telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidupnomor 416 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Rencana induk pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah disahkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomot KP 27 tahun 2012.

Semua itu dilakukan setelah diketahui Bandara ini sejak tahun 2004 menjadi embarkasi haji untuk jemaah haji Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Selain itu ada keseriusan Changi Airport Group untuk membuka rute penerbangan Singapura-Banjarmasin dan dinyatakan dengan mengundang pertemuan di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta tanggal 3 September 2014 antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan beberapa airline yang siap menerbangi rute tersebut.

Hal lain adanya keinginan maskapai penerbangan Air Asia yang membuka rute penerbangan langsung Kuala Lumpur- Banjarmasin.

Melihat kenyataan itulah maka PT Angkasa Pura I sudah menjadwalkan pelaksanaan “groundbreaking” pembangunan terminal baru yang direncanakan pada pertengahan bulan Oktober 2014, seiring dalam proses pembangunan kelengkapan fasilitas CIQ (custom, immigration, quarantine) disiapkan dalam terminal transisi (renovasi terminal existing).

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalsel telah pula berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor dan KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin untuk melengkapi fasilitas CIQ, sebagai pendukung menjadi bandara internasional, dimana semuanya menyatakan kesiapannya.

“Kalau terminal kedatangan dan keberangkatan direnovasi dengan standar bandara internasional, ditambah adanya fasilitas CIQ, maka bandara ini sudah bisa dinyatakan bandara internasional,” kata M Arief didampingi staf yang lain Hasby.

Menyinggung rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor disebutkankanya sesuai rencana induk prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 27 tahun 2012 tertanggal 6 Januari 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan rencana pengembangan bandara tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai contoh saja antara lain landasan pacu (runway) eksisting 2010 2500×45 meter fasee I dan pada fese II menjadi 3.000×45 m2. Strip landas pacu (runway strip) 2740×300 m2 fase I dan pad afase II menjadi 3240×300 m2.

Penumpang per tahun internasional 14.990 jadi 26.844, penumpang domistik 2.576.471 m2 pada fase I menjadi 4.865.549 fase II menjadi 6.635.099 penumpang, transit 32.879 fase I 288.410 fase II menjadi 369.189.

Pergerakan pesawat internasional per tahun fase I 375 buah menjadi 671 pada fase II, pesawat domestik eksisting 2010 22.236 fase I 45.159 dan pada fase II 60.237 pesawat, kargo 22.297 ton per tahun pada fase I menjadi 44.000 ton dan fase II 60.000 ton per tahun.

Kemudian pesawat terbesar jenis B 767 fase I dan II bisa didarati B 747, landas hubung (taxiway) eksisting 2010 empat buah, fase I menjadi lima buah dan fase II jadi enam buah.

Bangunan terminal penumpang 9.043 m2 fase I menjadi 6.600 dan fase II jadi 50.00) m2, bangunan VI dari 150 jadi 400 m2, areal parkir publik 4.579 jadi 36,153 m2 dan kemudian fase II jadi 52.554 m2, areal parkir roda dua dari 330 jadi 495 m2, areal parkir taksi 2.764 m2 jadi 3.386 m2, areal parkir bus 1.250 m2, shelter taksi 800 jadi 1.200 m2, shelter bus 800 menjadi 1.200 m2.

Kantor administrasi 776 jadi 2.000 m2, menara pengawas lalu lintas udara 36 m2, kantor operasi 475 jadi 1.100 dan 1.300 m2, balai pertemuan 1.200 m2, fasilitas BMG 72 jadi 1.100 m2, “apron service building” 589 jadi 1.200 m2, “GSE maintenance” 2,800 m2, kantor administrator bandara 600 m2, fasilitas CIQ 2.000 m2, fasilitas ibadah (masjid) 2.500 m2, gardu PLN 200mk2.

Kemudian, gardu Telkom 200 m2, kantin karyawan 300 m2, bangunan sumber air 49 jadi 600 m2, “airport maintenance building” 554 men jadi 600 m2, poliklinik 300 m,2 bengkel kerja mekanikal dan elektrikal 600 m2, bangunan jasa boga (katering) 3.000 m2.

Walau ada keinginan kuat mengubah bandara ini menjadi bandara internasional ternyata pelaksanaannua tak segampang yang dibayangkan. Sebagai contoh, orosesnya terkendala alotnya pembebasan lahan masyarakat. Baru sebagian yang dibebaskan dari luas lahan 108 hektere yang akan dibebaskan.

Kendati adanya berbagai permasalah namun jika semua pihak sepakat untuk menciptakan bandara tersebut sebagai bandara internasional, maka kendala tersebut akan mudah diatasi sehingga daerah ini akan maju dan menjadi diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional.

MENGUAT UPAYA MEMADUKAN KEKUATAN PEMERINTAH DAN KESULTANAN

Oleh Hasan Zainuddin

mawah daud
Banjarmasin, 18/11 (Antara) – Kondisi bangsa Indonesia belakangan ini dinilai tidak maju-maju dibandingkan negara lain dituding sebagai akibat tidak menghormatinya nilai-nilai budaya yang berakar dalam sistem kerajaan atau kesultanan yang sudah lama berkembang di Nusantara.

Seperti yang diutarakan seorang pengamat politik Marwah Daud Ibrahim menilai bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju jika menghormati kerajaan dan kesultanan se-Nusantara.

Banyak negara di dunia yang sangat maju karena mereka menghormati kerajaan, kata pengamat yang pernah digelari “bintang dari Timnur” saat berbicara dalam simposium sejarah budaya kerapatan raja sultan se-Borneo dalam rangkaian memperingati Milad Kesultanan Banjar ke-509, Jumat (15/11) lalu.

Ia mencontohkan, Jepang negara maju begitu menghormati kaisarnya, begitu juga Inggris dan Belanda mereka punya ratu dan raja, atau lihat tetangga Malaysia dan Thailand punya Perdana Menteri tapi tetap punya raja yang dihormati.

Marwah Daud Ibrahim mencontohkan bagaimana Jepang atau Inggris menjadi bangsa yang besar dan kerajaannya masih eksis sampai sekarang.
Sistem pemerintah yang masih mempertahankan sistem kerajaan ternyata menjadi kebanggaan dan raja sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya.

Demikian pula dengan Thailand atau Malaysia, oleh karena itu menurut Marwah Daud Ibrahim yang juga sebagai Ketua Presedium ICMI ini perlu dicari format tentang hubungan yang jelas untuk dituangkan dalam ketentuan hukum positif terkait hubungan antara kerajaan dan kesultanan dengan negara.

Di era millenium ini peradaban dunia sangat bergantung pada ide kreatif, maka budaya menjadi satu-satunya pembeda satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Nilai-nilai kehidupan yang dibungkus oleh budaya disamping menjadi pembeda juga menjadi benteng sekaligus sumber inspirasi bagi industri berbasis ide kreatif.

Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan budaya menjadikan keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai pelaku utama dalam pelestarian, pemanfaatan serta pengembangan budaya tersebut.

Untuk itu dalam rangka Milad Kesultanan Banjar 509 menjadi barometer kembalinya pelestarian budaya se-Borneo, katanya.

Dalam kegiatan yang dihadiri kesultanan se-Kalimantan itu, Marwah Daud Ibrahim menyatakan sudah saatnya tokoh kerajaan dan kesultanan Nusantara yang memiliki pengaruh riil di masyarakat diposisikan di tempat yang tepat dan diajak memberikan kontribusi terbaiknya sebagai modal sosial dan budaya bagi bangsa.

“Sudah lama saya berfikir harusnya diupacara kenegaraan, seperti pelantikan presiden, upacara hari kemerdekaan 17 Agustus, rapat paripurna DPR-RI yang dihadiri para teladan, duta besar, dan para veteran pantas pula jika perwakilan para raja dan sultan dan ratu se Nusantara diundang dengan pakaian kebesaran masing-masing,” katanya.

Demikian pula di setiap upacara provinsi dan kabupaten perwakilan kerajaan dan kesultanan setempat diajak hadir dengan pakaian adat kebesarannya. Leluluhur mereka memberikan goresan dan jejak penting dalam kebudayaan dan pengembangan agama dan peradaban Nusantara.

Selain itu, perwakilan kerajaan atau kesultanan sebaiknya juga diikutkan dalam perwakilan pemerintahan.

“Kita perlu melakukan pembicaraan secara baik-baik dengan raja dan sultan Nusantara, untuk membangun pola relasi yang menjadikan mereka subjek terhormat, seperti festival kraton nusantara, dan bukannya sebagai objek penderita.

Menurut dia, bangsa ini akan menjadi jaya pada 2045 jika menghormati budaya dan adat istiadat yang berkembang di dalam kerajaan dan kesultanan serta akar budaya di dalam masyarakat luas.
Apalagi jika bangsa ini akan memadukan tiga hal yakni akar tradisi dari bangsa, agama, serta kemajuan tehnologi.

“Marilah kita belajar dari alam, justru biji harus membusuk dulu, sebelum muncul kecambah baru,” katanya.

Kemudian simaklah kitab suci Al Quran surat Al-Insyirah 5-6, Allah SWT mengingatkan bahwa “sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan.”
“Saya yakin, dengan selalu memikirkan impian besar dan visi cemerlang tentang masa depan bangsa, dengan perjuangan, kerja sama dan kontribusi kita semua, dan atas berkat rahmat Tuhan YME, Insya Allah, Indonesia akan Bangkit Berjaya, bermartabat dan disegani,” katanya.

Keinginan kuat memadukan kekuatan pemerintahan dengan kerajaan di Nusantara juga datang dari wakilkesultanan itu sendiri.

simposium
Wakil Sultan di DPD
Seorang wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan mereka agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diwakili mereka para raja dan sultan yang ada di Nusantara.

“Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan,” kata Harry Gondo Prawiro.

Ia bersama beberapa raja dan sultan se-Borneo berada di Martapura, untuk menghadiri berbagai kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, dan menghadiri simposium mengenai Kesultanan Borneo.

Menurutnya keinginan demikian sudah disampaikan kepada pemerintah, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Bodiono, DPR-RI komisi II, bahkan kepada Presiden SBY.

Menurutnya keinginan tersebut sudah direspon pemerintah dan sekarang sedang diproses, tetapi tidak bisa secepat itu direalisasikan dan perlu pemikiran lagi.

Menurutnya, para sultan dan raja tersebut dilibatkan dalam pemerintahan karena mereka lebih tahu kondisi rakyatnyadi daerah, sementara daerah yang tidak memiliki kesultanan dan raja maka wakil DPD bisa dipilih para tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Kemudian agar para raja atau sultan yang berada di pemerintahan tersebut lebih bermakna, mereka bisa diikutkan dalam Lemhanas, sehingga mengerti tentang kenegaraan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.

Menurutnya, sebuah negara ini akan kuat jika memadukan kekuatan pemerintahan dengan kekuataan kesultanan yang masih mengakar dan menyebar di berbagai daerah Nusantara.

Apalagi jika melihat perjalanan atau perilaku bangsa sekarang seakan sudah tak sesuai lagi dengan ajaran adat istiadat,karena itu untuk kedepan sudah saatnya memadukan kekuatan pemerintahan dengan adat istiadat yang berakar di masyarakat, khsusnya yang berkembang dalam kesultanan atau raja-raja Nusantara.

Simposium tersebut bagian dari kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, yang dimeriahkan aneka kegiatan, termasuk musyawarah agung yang diikuti para raja dan sultan se-Borneo.

Dalam musyarakat agung tersebut berbagai persoalan dibahas dalam upaya memajukan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mencari solusi terbaik agar negara ini bisa setara dengan negara maju di dunia.

Persoalan yang dibahas seperti permasalahan infrastruktur, ekonomi, ketidakadilan politik bagi Pulau Borneo dan kurangnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya.

Melihat persoalan tersebut akhirnya mendorong para raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang Borneo (Gerakan Membangun Borneo Raya).

Dalam musyawarah agung yang dihelat para raja dan sultan se-Borneo sepakat membentuk wadah yang dinamakan “Kerapatan Borneo” dan dengan proses musyawarah maka secara aklamasi,
Dalam musyawarah para sultan dan raja se Borneo memutuskan memilih Sultan Banjar, sultan H Khairul Saleh sebagai sekretaris jenderal kerapatan borneo dengan sebutan “Yang Dipertuan Agung.”
Jabatan tersebut dipercayakan kepada sultan banjar yang juga sebagai Bupati Banjar Kalsel tersebut untuk masa bakti selama dua tahun ke depan.

Sebagai Yang Dipertuan Agung, Sultan Banjar tersebut akan mengkoordinasikan berbagai langkah konsolidasi organisasi maupun aktivitas kerapatan raja atau sultan selanjutnya.

Sultan Banjar sendiri menyatakan segera melaksanakan rapat kerja yang tempatnya akan ditentukan kemudian, akan tetapi untuk sekretariat tetap ditempatkan di Kota Banjarmasin ibukota provinsi Kalimantan Selatan.

kerajaan-banjar

para-raja-borneo

para-taja

kesultanan

MENYELAMATKAN TAHURA SULTAN ADAM SEBAGAI MENARA AIR

Oleh Hasan Zainuddin

1

penulis

riam kanan

riam kanan
Banjarmasin,18/3 (Antara)- Persoalan air minum kini menghantui warga Provinsi Kalimantan Selatan lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Persoalan yang dihadapi beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kalsel sulit mencari sumber bahan baku, andalan air baku selama ini masih terpaku pada air Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus atau wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Padahal kondisi Tahura yang seluas 112 ribu hektare itu belakangan ini kian rusak saja, lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.

Bukti Tahura yang merupakan daerah resapan air tersebut sudah rusak adalah kian berkurangnya volume air yang turun dari wilayah tersebut, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut ke Sungai Martapura sebab karena tekanan air dari atas berkurang maka air laut yang asin masuk hingga ke hulu sungai.

“Bila kadar garam air sungai Martapura di atas 200 ppm maka sulit dijadikan air bersih PDAM,” kata Direktur Utama PDAM Banjarmasin, Ir Muslih.

Bukan hanya peroalan keasinan sungai yang dihadapi perusahannya belakangan ini, karena juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat menandakan air sudah tidak bersih lagi setelah adanya kerusakan kawasan di hulu sungainya.

Tingkat kekeruhan yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.

Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.

Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapo juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.

Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah menara air Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.

air

air di mandiangin Tahura

teman

bersama teman
Terjadi Kerusakan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu (16/3) mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.

Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.
“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.

Dalam penanaman bibit penghijauan Tahura tersebut selain di lakukan para pejabat lingkungan Pemkab Banjar juga melibatkan puluhan wartawan yang tergabung dalam komunitas “pena hijau.”
Menurut Ridhani jumlah lahan kritis di kawasan Tahura yang masuk wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada 2007.

“Hingga 2010 luasan lahan kritis yang sudah ditanami bibit pohon mencapai 100 hektare dan luasannya akan terus ditingkatkan untuk mengurangi banyaknya lahan kritis,” katanya seraya menyebutkan tanaman yang dikembangkan tersebut adalah jenis buah-buahan dan jenis kayu khas setempat, seperti ulin, kruing, sintuk dan lainnya.

Dijelaskan, terjadinya lahan kritis di kawasan Tahura bukan disebabkan penebangan liar tetapi lebih banyak akibat terjadinya kebakaran hutan sehingga membuat areal sekitarnya kritis karena tidak ditumbuhi pepohonan.

Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.

Dikatakannya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan melalui program penanaman bibit pohon baik yang dibiayai APBD Provinsi Kalsel, APBN maupun bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang memberikan dana penghijauan di areal yang menjadi kawasan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tersebut, selain dari donatur luar negeri juga dari berbagai perusahaan, termasuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarmasin.

“Setiap tahun melalui APBD Kalsel dialokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan termasuk memanfaatkan dana APBN serta menjaring bantuan dari pihak ketiga terutama kalangan swasta,” ujarnya.

Ditambahkan, penanaman bibit pohon yang dibiayai APBD Kalsel setiap tahun mencapai luasan 10 hektare dan melalui APBN berhasil ditanami bibit pohon dengan luasan mencapai 40 hektare hingga 50 hektare.

“Ke depan kami berupaya memfokuskan bantuan dari pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap upaya kepedulian lingkungan sehingga luasan lahan yang bisa ditanami lebih besar,” katanya.

Tahura Sultan Adam ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha dan secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Sejak tahun 2008 telah dibentuk UPT Dinas kehutanan Provinsi Kalsel Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan Dasar Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan Pergub Kalsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tahura Sultan Adam.

sultan 1

penanaman bibit

Tahura yang berekosistem hutan hujan tropika ini terdapat aneka flora dan fauna yang beberapa diantaranya spesifik Kalimantan, seperti meranti (Shorea spp), ulin (Eusideroxylon zwageri), kahingai (Santiria tomentosa), damar (Dipterocarpus spp.), pampahi (Ilexsimosa spp.), kuminjah laki (Memecylon leavigatum), keruing (Dipterocarpus grandiflorus), mawai (Caethocarpus grandiflorus), jambukan (Mesia sp.), kasai (Arthocarpus kemando), dan lain-lain.

Sedangkan faunanya terdapat bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates muelleri), lutung merah (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Cervus unicolor), kijang merah (Muntiacus muntjak), kijang mas (Muntiacus atherodes), dan pelanduk (Tragulus javanicus).

Kemudian juga ada hewan landak (Hystrix brachyura), musang air (Cynogale benetti), macan dahan (Neofelis nebulosa), kuau/harui (Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), enggang (Berenicornis comatus), elang hitam (Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliastur indus), raja udang sungai (Alcedo atthis), raja udang hutan (Halycon chloris), dan lain-lain
Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, Ridhani menyebutkan terdapat sekitar 7000 jiwa di 12 desa penduduk.

Menurutnya penduduk tersebut sulit direlokasi ke daerah di luar dari kawasan tersebut, masalahnya mereka sudah ada turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.

Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.

“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.

Sudah banyak bibit pohon yang diserahkan kepada masyarakat setempat kemudian ditanam kembali ke areal kawasan tersebut yang mengalami kerusakan.

sultan Aku Bersama Sultan

Walau sebagian kecil mereka juga ada yang melakukan aktivitas pendulangan emas, tetapi skala kecil di bawah pepohonan hutan dengan lubang pendulangan hanya skala kecil pula seperti lubang hanya selebar satumeter lebih dan itu dianggap tak merusak hutan.

Di areal Tahura ini terdapat sebuah bendungan Riam Kanan seluas 5600 hektare yang sudah menjadi reservuar dan airnya menjadi tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , PLN setempat.

Melihat kondisi yang vital demikian maka tidak ada ijin untuk penebangan kayu, pertambangan, dan sejenis yang bisa merusak hutan lindung kecuali ijin wisata di sekitar Mandiangin dan itupun harus menjamin tak merusak lingkungan.

Dengan adanya upaya perbaikan di wilayah yang menjadi banyak tumpuan harapan persediaan air itu , diharapkan akan menghilangkan kekhawatiran akan kelangkaan air di masa-masa mendatang .

BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIBAYANGI PENGHENTIAN EMBARKASI HAJI

Oleh Hasan Zainuddin

banjarmasin-syamsudin noor
Banjarmasin, 14/3 (Antara) – Berita terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melarang pesawat berbadan kecil mendarat di Bandara negeri itu selama musim haji mendatang telah melahirkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, masyarakat Kalsel yang dominasi beragama Islam tersebut sudah merasa “bahagia” setelah salah satu bandar udara (Bandara) di wilayah ini, yakni bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sejak tahun 2004 sudah ditetapkan sebagai Bandara embarkasi haji.

Dengan status Embarkasi haji, masyarakat Kalsel yang menunaikan ibadah haji bisa terbang langsung dari Bandara Syamsudin Noor ke Bandara King Abdul Azis, Jenddah Arab Saudi.

landasanpacu

 

Landasan Pacu

Padahal sebelum tahun 2004 warga Kalsel ke tanah suci menunaikan rukun Islam kelima tersebut harus terlebih dahulu terbang dan menginap Ke Bandara Juanda Surabaya, atau Ke Sepinggan Balikpapan, bahkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.

Karena dinilai merepotkan waktu itu berbagai upaya Pemerintah Prmprov Kalsel dan masyarakatnya memperjuangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, tentu dengan memperluas bandara tersebut hingga mampu didarati pesawat dengan penumnpang 350 orang.

Keberhasilan mengubah Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji hingga memancing jemaah calon haji provinsi lain juga ikut terbang di bandara tersebut seperti dari provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya Bandara Syamsudin Noor yang sudah memiliki asrama haji tersebut tiap tahun kian ramai saja.

Tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut apakah pada musim haji 2013 ini Bandara Syamsudin Noor masih bisa menjadi embarkasi haji?.

Menurut informasi, Pemerintah Saudi Arabia hanya memperbolehkan pesawat berbadan besar semacam air bus untuk mendarat di bandara mereka guna mengurangi intensitas kepadatan di bandara mereka itu.

Sebaliknya, kondisi Syamsudin Noor sendiri belum mampu untuk menampung pesawat berbadan besar tersebut.

Pemerintah Saudi hanya akan mengizinkan pesawat jenis B767-500 dengan kapasitas sekitar 500 seat yang diperbolehkan landing di bandara King Abdul Aziz.

Sementara ini, Bandara Syamsudin Noor dengan kondidi runway (landasan pacu) hanya panjang 2500 meter dengan demikian hanya bisa didarati pesawat pesawat jenis B767-300 dengan kapasitas 326 seat.

Jika rencana pemerintah Arab Saudi tersebut benar-benar terwujud, tentunya pesawat jenis tersebut dilarang landing di King Abdul Aziz.

“Jika ini terjadi, efeknya sangat besar. Kalsel tidak bisa menjadi embarkasi haji lagi. Jamaah Kalsel sendiri kembali harus berangkat melalui bandara lain lagi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel, M Takhim, kepada wartawan.

Menurut dia untuk mengimbangi keinginan pemerintah Arab Saudi tersebut tentu harus diimbangi dengan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sendiri, dan itu tergantung sangat tergantung pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

“Setidaknya Bandara Syamsudin Noor memiliki panjang runway minimal panjang 3000 meter, bila itu terwujud maka pesawat berbadan besar sudah bisa mendarat,” katanya.

Selain perpanjangan runway yang juga harus dilakukan di Bandara Syamsudin Noor yang berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat Kota Banjarmasin tersebut itu adalah perbaikan terminal penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan.

Selain itu untuk melayani adanya pesawat berbadan besar maka juga harus ada perpanjangan runway, pembuatan taxiway paralel, perluasan apron, dan lainnya.

Proses pengembangan Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut masih terus berjalan dan saat ini masih berada pada fase pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel kini terus berharap kinerja tim pembebasan lahan Kota Banjarbaru untuk berusaha agar seluruh lahan yang diperlukan untuk pengembangan bandara bisa segera dibebaskan.

“Jika lahan sudah semuanya dibebaskan, maka sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pengembangan sisi darat yaitu pembangunan terminal baru dan lahan parkir baru, landasan pacu akan segara dilaksanakan,” katanya.

images
Belum Jelas
Kabar akan dihentikannnya Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji sebenarnya hingga kini belum jelas, dan isu mengenai tersebutpun berhembus setelah adanya kabar mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Untuk memastikan persoalana tersebut Dinas Perhubungan bersama DPRD Kalsel bakal mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tentang ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji.

Kepala Bidang Angkutan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, Ismail Iskandar, di Banjarmasin, Selasa (12/3) mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan masalah tersebut.

“Sampai sekarang kami memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait mengenai persoalan tersebut, namun kita tetap harus antisipasi mumpung masih ada waktu,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan menada, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan menerima surat terkait persoalan Bandara Syamsudin Noor yang terancam dihapuskan menjadi embarkasi haji.

Namun, kalau memang benar informasi tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura masih memiliki waktu untuk membangun atau menambah landasan pacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Waktu sekitar delapan atau tujuh bulan masih sangat memungkinkan untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, tinggal kebijakannya mendukung atau tidak,” katanya.

Menurut Arsyadi, untuk memperjelas persoalan tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak DPRD Kalsel sendiri menanggapi serius persoalan tersebut, sehingga meminta Pemprov Kalsel turun tangan dan bergerak cepat untuk menyelesaikan atau mencari solusi agar status embarkasi haji pada Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin tidak jadi dicabut.

“Kalau permasalahan ini tidak ditanggapi serius, jangan salahkan Arab Saudi menentukan kebijakannya,” kata Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel Achmad Bisung.

Ia juga mengingatkan kepada PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Syamsudin Noor segera menindaklanjuti persoalan ini untuk mencari jalan keluar agar status embarkasi haji itu.

Permasalahan pencabutan status ini tentu saja membuat semua kalangan keberatan dan kecewa, karena embarkasi haji di bandara tersebut merupakan kebangaan masyarakat mayoritas Muslim ini.

“Saya tidak setuju kalau status embarkasi haji dicabut. Jadi bagaimana cara PT Angkasa Pura harus memperpanjang runway sesuai dengan permintaan Pemerintah Arab Saudi agar pesawat besar bisa mendarat di Bandara Syamsudin Noor,” cetusnya.

Menurut Bisung, kalau memang PT Angkasa Pura tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, maka lebih baik pengelolaannya diserahkan saja ke Pemprov Kalsel saja.

LEDAKAN PENDUDUK YANG BESAR BERARTI KIAMAT

Oleh Hasan Zainuddin

Kemacetan Simpang Ampat Sungai Andai Banjarmasin
“Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia,” dekian salah satu bait dari lagu ciptaan penyanyi dangdut terkenal,Haji Rhoma Irama yang populer tahun 80 hingga tahun 90-an, rupanya lagu itu tak berlaku lagi di era tahun 2012-an ini.
Pasalnya sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237 juta jiwa yang meningkat hampir dua kali lipat, bahkan sekarang total penduduk Indonesia sesungguhnya melewati angka 240 juta jiwa.
Dari data statistik itu memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu mengkhawatirkan, penduduk yang banyak tanpa diimbangi tingkat kemakmuran negara, hanya menciptakan persoalan sangat besar, dan itu yang terjadi di negara ini.
Berdasarkan sebuah catatan, angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 1,4 persen-1,5 persen per tahun. Pada periode 2000-2005, angka laju pertumbuhan penduduk bahkan berkisar 2 persen per tahun.
Bisa diprediksi dengan dengan tingkat pertumbuhan penduduk stabil di angka 1,5 persen per tahun saja, pada tahun 2057 total penduduk Indonesia sudah lebih dari 475 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar itu akan menjadi celaka bila tanpa diimbangi kemampuan negara memberikan kemakmuran.
Bumi Indonesia penuh sesak dipadati manusia menjadikan ruang gerak terbatas,hingga muncul “berjuta” persoalan berasal dari manusia itu sendiri.
Misalnya saja masalah sampah yang dipastikan akan memukul balik manusia,kemacetan lalu lintas yang membuat kendaraan roda empat menjadi tidak berharga sama sekali, ketersediaan bahan pokok, dituntut menyelesaikan ketersediaan air bersih.
Jelaslah bahwa ledakan penduduk yang tak terkendali akan membuat bumi penuh sesak. Pada gilirannya, keselamatan manusia menjadi terancam. Jika demikian, masih layakkah bumi ini sebagai tempat hunian, yang berarti pula sama saja dengan kiamat.
Melihat kenyataan itulah maka memperlambat pertumbuhan penduduk Indonesia bukanlah sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan.
Tanpa strategi yang tepat dan akurat, pada 2050 Indonesia bakal menghadapi beban ganda. Di satu pihak ada ledakan penduduk usia manula yang diperkirakan sekitar 80 juta jiwa dan di lain pihak jumlah penduduk usia muda juga begitu membludak.
Persoalan yang pasti dirasakan yaitu mampukah negara memenuhi sejumlah kebutuhan dasar bagi warga khususnya, pemenuhan pangan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, perumahan serta segudang persoalan lagi di belakangnya.
Oleh karena itu bisa dibayangkan, betapa repotnya negara mengurus penduduk yang jumlahnya kian membeludak.
Indonesia perlu mewaspadai ledakan penduduk dikarenakan berdampak pada kualitas kehidupan manusia, kata kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, seperti yang dikutif Kantor Berita ANTARA.
“Indonesia saat ini masih dalam posisi peringkat empat besar negara di dunia yang menyumbang jumlah penduduk terbesar,” kata dia dalam seminar nasional tentang kesehatan reproduksi perempuan yang di Yogyakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik lima kali lipat kerimbang 100 tahun sebelumnya.
“Pada Tahun 1900 jumlah penduduk mencapai 40 juta, sedangkan pada Tahun 2000 mencapaii 200 juta,” katanya.
Dia mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, pihaknya memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2100 mencapai satu miliar atau naik lima kali lipat ketimbang seratus tahun sebelumnya.
“Kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Indonesia bebannya akan semakin besar karena saat ini masih mengimpor beras,” kata dia lagi.
Sementara itu, untuk masalah kesehatan akan berdampak pada tingkat kematian ibu hamil dan beragam persoalan kesehatan, seperti kasus aborsi.
Ia mengatakan menekan jumlah penduduk perlu dilakukan untuk menghemat investasi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti, pendidikan, kesehatan, gizi, nutrisi, sandang, dan perumahan.
Selain itu, jumlah penduduk yaang bisa ditekan juga akan menghemat biaya perawatan kesehatan saat kehamilan, kelahiran, perawatan bayi dan balita.
Persoalan kesehatan selama ini menyangkut angka kematian ibu yang masih tinggi dan angka kematian balita. Kesehatan reproduksi selama ini menjadi bagian penting dari masalah kependudukan yang sulit diselesaikan.
Untuk aspek lingkungan jumlah penduduk yang bisa ditekan akan mengurangi penyediaan perumahan dan air bersih, daya tampung dan daya dukung lingkungan juga semakin tidak ideal serta bisa menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, kesulitan akses udara atau air bersih serta isu perubahan iklim hingga bencana akibat perusakan alam.
Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit, jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja baru, serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi juga bisa menjadi dampak ledakan penduduk.
Untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk maka diperlukan desain induk kependudukan,katanya.
Desain induk itu akan menjadi acuan kependudukan yang meliputi berbagai aspek diantaranya kualitas, kuantitas, pembangunan keluarga, mobilitas dan administrasi penduduk.
“Desain induk sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk. Pada saat ini desain induk masih pada tahap penyusunan dan pembahasan,” katanya.
Selain itu, untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk juga diperlukan upaya revitalisasi keluarga berencana (KB).

Penduduk Dunia

Berdasarkan sebuah laporan, pertumbuhan penduduk di setiap negara akan berdampak pula terhadap pertumbuhan penduduk dunia secara keseluruhan.
Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang menangani masalah kependudukan melaporkan bahwa pada tahun 2003 jumlah penduduk dunia 6,3 milyar.
Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa ” penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung “.
Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada produksi makanan yang dibutuhkan. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi ledakan penduduk.
Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan hal inipun membuat pemerintah berusaha untuk mengatasinya ledakan penduduk tersebut.
Dampak ledakan penduduk,disebutkannyah pengangguran kian meningkat, kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah, kebutuhan pendidik, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh, terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan, serta tingkat kemiskinan semakin meningkat
Sementara upaya yang harus dilakukan antsipasi ledakan penduduk, antara lain memperluas lapangan kerja melalui industrialisasi, melaksanakan program Keluarga Berencana (KB),meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk, melaksanakan program transmigrasi, serta menambah sarana pendidikan dan perumahan sederhana.
Ledakan penduduk tentu akan mengancam ketersediaan pangan, berdasarkan catatan, konsumsi perkapita beras di Indonesia masih sangat tinggi yakni 139,15 kilogram per kapita per tahun.
Sementara itu konversi lahan di Indonesia terjadi sangat cepat dari persawahan menjadi pemukiman dan lain sebagainya akibat tingginya jumlah pertumbuhan penduduk.
Selain itu, perubahan iklim yang dipicu tingginya jumlah penduduk juga mengakibatkan gagal panen dan lain sebagainya.
Penduduk banyak bisa mempengaruhi perubahan iklim, dan sebaliknya penduduk juga akan terpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi.
Laju pertumbuhan yang tinggi akan mengakibatkan konversi lahan persahawan juga terus meningkat padahal jumlah penduduk yang tinggi juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan konsumsi akan beras.
Untuk menghindari terjadinya ancaman ketersediaan pangan maka laju pertumbuhan penduduk harus ditekan,makanya diperlukan upaya dan langkah konkret guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui berbagai program, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.
Untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk, juga diperlukan upaya revitalisasi Keluarga Berencana.
Revitalisasi program KB
Bagaimana kondisi KB saat ini,sebagai gambaran, prevalensi penggunaan kontrasepsi selama lima tahun (2002-2007) tidak banyak mengalami perubahan.
Hanya naik sedikit dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen. Bahkan unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani) dalam periode yang sama naik dari 8,6 persen menjadi 9,1 persen.
Jika kondisi ini tidak cepat ditangani, ledakan penduduk akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan.
Dari hasil penelitian Sri Moertiningsih Adioetomo (peneliti LD FE UI), program KB telah berhasil mengubah paradigma dalam masyarakat bahwa jumlah anak bukanlah ‘nasib’. Jumlah anak yang lebih sedikit menciptakan peluang yang lebih besar dalam mencapai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Sebelum pemerintah berperan penuh dalam pelaksanaan program KB (1970), pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa semua kejadian demografis seperti peristiwa kelahiran dan kematian adalah kuasa Tuhan.
Tidak dikenal jumlah anak ideal, dan jumlah anak bukanlah hal yang pantas untuk didiskusikan.
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Program KB di awal 1970-an telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dan manfaatnya baru dapat dirasakan di awal 2000.
Indonesia berhasil ‘mencegah’ 80 juta kelahiran bayi. Program KB berhasil mengubah cara pandang masyarakat bahwa jumlah anak lebih sedikit, lebih baik.
Banyak keberhasilan program KB di era Orde Baru. Penggunaan kontrasepsi naik drastis (dari 5 persen menjadi 60 persen), jumlah anak perempuan usia subur turun (dari 5,6 persen menjadi 2,3 persen), rata-rata usia kawin pertama perempuan naik menjadi 19 tahun, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan, serta masih banyak keberhasilan lainnya.
Program KB jelas memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas penduduk, kesejahteraan, derajat kesehatan, dan pendidikan penduduk.
Penduduk miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak daripada yang tidak miskin.
Program KB dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya, program KB juga jelas berkontribusi terhadap pencapaian target millenium development goals.
Sebagai langkah nyata untuk merespons tingginya pertumbuhan penduduk, itulah maka pemerintah RI perlu segera merealisasikan revitalisasi program KB nasional.
Kata revitalisasi sendiri bermakna bahwa program KB harus dihidupkan kembali dan menjadi prioritas karena memiliki peran vital dalam pembangunan.
Pemerintah harus segera memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Perlu perbaikan kompetensi teknis KB terutama di daerah, mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang memahami teknis program KB. Sehingga, perlu perkuatan institusi KB daerah. Pemerintah harus segera membangun metode komunikasi yang efektif dalam penyebarluasan informasi tentang KB.
Hal ini penting mengingat KB bukan sekadar mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga membangun cara pandang masyarakat terhadap norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Pemerintah segera melakukan tindakan nyata untuk pengelolaan penduduk dalam format program KB. Jika pemerintah memiliki anggaran yang terbatas, harus segera melibatkan pihak swasta.
Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak swasta untuk berpartisipasi, serta bentuk partisipasi yang dibutuhkan. Satu hal yang perlu dipahami ialah membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Tetapi pemerintah harus menunjukkan kesungguhan agar tidak sendirian pula dalam menghadapi ancaman ledakan penduduk.