BANDARA INTERNASIONAL SOLUSI LONJAKAN ANGKUTAN UDARA KALSEL

Oleh Hasan Zainuddin

foto_600kantor-cabang-bandar-udara-internasional-syamsuddin-noor-mr-admin-77d4970a39ac632d6d2ed5c0b2e81bf94dc99c01syamsudin-noor
Banjarmasin, 30/9 (Antara) – Perkembangan angkutan udara melalui Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, begitu pesat seiring dengan perkembangan pembangunan dan dunia investasi di wilayah tersebut.

Meningkatnya perkembangan angkutan udara bisa dilihat dari pergerakan pesawat lepas landas dan mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, tahun 2013 sebanyak 32.083 dengan pertumbuhan 14 persen per tahun.

Sementara pergerakan penumpang datang maupun berangkat di Bandara Syamsudin Noor tercatat 3.848.263 orang, kata Kabid Lalu lintas Udara Finas Perhubungan Kalsel Ismail di kantornya Banjarmasin, Selasa.

Dengan jumlah pergerakan penumpang sebanyak itu pada tahun 2013 berarti ada pertumbuhan sebanyak 17,5 persen per tahun.

Melihat pertumbuhan pergerakan pesawat dan penumpang begitu besar di Bandara Syamsudin Noor tersebut menunjukan bahwa kapasitas Bandara tersebut belakangan ini tidak ideal lagi dalam upaya memberikan pelayahan yang baik dan nyaman.

Bandara itu sekarang hanya mampu menampung pergerakan penumpang sekitar satu juta penumpang saja per tahun, tetapi pada tahun 2013 sudah mencapai 3.848.263 orang.

Untuk jumlah masyarakat Kalsel yang ingin beribadah umrah ke Tanah Suci Mekkah saja yang harus melewati Bandara Syamsudin Noor terus meningkat pula.

Data tahun 2014 (Januari hingga Juli) warga yang berangkat umrah melalui Bandara tersebut sudah mencapai 11.598 orang suatu jumlah yang luar biasa banyaknya, atau rata-rata ada 1.656 orang per bulan berangkat umrah melalui lokasi ini.

“Jika diasumsikan mereka yang berangkat umrah sebanyak itu menggunakan pesawat besar jenis Airbus 330, maka dapat melakukan penerbangan lima kali penerbangan setiap bulannya,” katanya.

Belum lagi jumlah penerbangan haji. Jumlah mereka yang sudah mendaftar haji di Kalsel begitu membludak mungkin ratusan ribu orang, bagi yang ingin berangkat haji dan mendaftar sekarang itu antrean atau daftar tunggu hingga 24 tahun kedepan.

Potensi wisata yang juga begitu besar memasuki wilayah Kalsel via Bandara Syamsudin Noor. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Kalsel potensi wisata besar karena jumlah wisatawan dari mancanegara tahun 2013 sebanyak 25.503 orang.

Tentu saja jumlah wisatawan mancanegara tersebut akan lebih meningkat jika adanya rute penerbangan internasional langsung ke Banjarmasin.

Melihat kenyataan tersebut sudah sewajarnya Bandara tersebut Udara dikembangkan lebih luas lagi, terutama berbagai fasilitas, seperti terminal keberangkatan, terminal kedatangan, serta adanya lokasi untuk petugas imigrasi, kepabianan, serta karantina.

Jika semua sudah terwujud dengan baik maka wajar jika Bandara ini menjadi sebuah Bandara internasional.

Bandara internasional

Melihat perkembangan Bandara Syamsudin yang begitu pesat telah melahirkan keprihatinan banyak pihak dan kemudian berkeinginan untuk mengembangkan bandara tersebut dari Bandara domestik menjadi internasional.

Kepala Seksi Penerbangan Udara M Arief Dishub Kalsel menambahkan keinginan untuk menjadikan Bandara Syamsudin Noor menjadi Bandara internasional begitu kuat menyusul meningkatnya jumlah penumpang dan penerbangan, selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas lima persen.

Dasar menjadikan bandara tersebut sebagai bandara internasional bisa dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 11 tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai Bandara Internasional Haji.

Selain itu ada juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan penggunaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai bandara domistik.

Melihat kenyataan tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalse) membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang dirancang dijadikan bandara internasional.

Itu telah disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidupnomor 416 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Rencana induk pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah disahkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomot KP 27 tahun 2012.

Semua itu dilakukan setelah diketahui Bandara ini sejak tahun 2004 menjadi embarkasi haji untuk jemaah haji Kalsel dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Selain itu ada keseriusan Changi Airport Group untuk membuka rute penerbangan Singapura-Banjarmasin dan dinyatakan dengan mengundang pertemuan di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta tanggal 3 September 2014 antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan beberapa airline yang siap menerbangi rute tersebut.

Hal lain adanya keinginan maskapai penerbangan Air Asia yang membuka rute penerbangan langsung Kuala Lumpur- Banjarmasin.

Melihat kenyataan itulah maka PT Angkasa Pura I sudah menjadwalkan pelaksanaan “groundbreaking” pembangunan terminal baru yang direncanakan pada pertengahan bulan Oktober 2014, seiring dalam proses pembangunan kelengkapan fasilitas CIQ (custom, immigration, quarantine) disiapkan dalam terminal transisi (renovasi terminal existing).

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalsel telah pula berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor dan KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin untuk melengkapi fasilitas CIQ, sebagai pendukung menjadi bandara internasional, dimana semuanya menyatakan kesiapannya.

“Kalau terminal kedatangan dan keberangkatan direnovasi dengan standar bandara internasional, ditambah adanya fasilitas CIQ, maka bandara ini sudah bisa dinyatakan bandara internasional,” kata M Arief didampingi staf yang lain Hasby.

Menyinggung rencana pengembangan Bandara Syamsudin Noor disebutkankanya sesuai rencana induk prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 27 tahun 2012 tertanggal 6 Januari 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan rencana pengembangan bandara tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai contoh saja antara lain landasan pacu (runway) eksisting 2010 2500×45 meter fasee I dan pada fese II menjadi 3.000×45 m2. Strip landas pacu (runway strip) 2740×300 m2 fase I dan pad afase II menjadi 3240×300 m2.

Penumpang per tahun internasional 14.990 jadi 26.844, penumpang domistik 2.576.471 m2 pada fase I menjadi 4.865.549 fase II menjadi 6.635.099 penumpang, transit 32.879 fase I 288.410 fase II menjadi 369.189.

Pergerakan pesawat internasional per tahun fase I 375 buah menjadi 671 pada fase II, pesawat domestik eksisting 2010 22.236 fase I 45.159 dan pada fase II 60.237 pesawat, kargo 22.297 ton per tahun pada fase I menjadi 44.000 ton dan fase II 60.000 ton per tahun.

Kemudian pesawat terbesar jenis B 767 fase I dan II bisa didarati B 747, landas hubung (taxiway) eksisting 2010 empat buah, fase I menjadi lima buah dan fase II jadi enam buah.

Bangunan terminal penumpang 9.043 m2 fase I menjadi 6.600 dan fase II jadi 50.00) m2, bangunan VI dari 150 jadi 400 m2, areal parkir publik 4.579 jadi 36,153 m2 dan kemudian fase II jadi 52.554 m2, areal parkir roda dua dari 330 jadi 495 m2, areal parkir taksi 2.764 m2 jadi 3.386 m2, areal parkir bus 1.250 m2, shelter taksi 800 jadi 1.200 m2, shelter bus 800 menjadi 1.200 m2.

Kantor administrasi 776 jadi 2.000 m2, menara pengawas lalu lintas udara 36 m2, kantor operasi 475 jadi 1.100 dan 1.300 m2, balai pertemuan 1.200 m2, fasilitas BMG 72 jadi 1.100 m2, “apron service building” 589 jadi 1.200 m2, “GSE maintenance” 2,800 m2, kantor administrator bandara 600 m2, fasilitas CIQ 2.000 m2, fasilitas ibadah (masjid) 2.500 m2, gardu PLN 200mk2.

Kemudian, gardu Telkom 200 m2, kantin karyawan 300 m2, bangunan sumber air 49 jadi 600 m2, “airport maintenance building” 554 men jadi 600 m2, poliklinik 300 m,2 bengkel kerja mekanikal dan elektrikal 600 m2, bangunan jasa boga (katering) 3.000 m2.

Walau ada keinginan kuat mengubah bandara ini menjadi bandara internasional ternyata pelaksanaannua tak segampang yang dibayangkan. Sebagai contoh, orosesnya terkendala alotnya pembebasan lahan masyarakat. Baru sebagian yang dibebaskan dari luas lahan 108 hektere yang akan dibebaskan.

Kendati adanya berbagai permasalah namun jika semua pihak sepakat untuk menciptakan bandara tersebut sebagai bandara internasional, maka kendala tersebut akan mudah diatasi sehingga daerah ini akan maju dan menjadi diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional.

MENGUAT UPAYA MEMADUKAN KEKUATAN PEMERINTAH DAN KESULTANAN

Oleh Hasan Zainuddin

mawah daud
Banjarmasin, 18/11 (Antara) – Kondisi bangsa Indonesia belakangan ini dinilai tidak maju-maju dibandingkan negara lain dituding sebagai akibat tidak menghormatinya nilai-nilai budaya yang berakar dalam sistem kerajaan atau kesultanan yang sudah lama berkembang di Nusantara.

Seperti yang diutarakan seorang pengamat politik Marwah Daud Ibrahim menilai bangsa Indonesia bisa bangkit dan maju jika menghormati kerajaan dan kesultanan se-Nusantara.

Banyak negara di dunia yang sangat maju karena mereka menghormati kerajaan, kata pengamat yang pernah digelari “bintang dari Timnur” saat berbicara dalam simposium sejarah budaya kerapatan raja sultan se-Borneo dalam rangkaian memperingati Milad Kesultanan Banjar ke-509, Jumat (15/11) lalu.

Ia mencontohkan, Jepang negara maju begitu menghormati kaisarnya, begitu juga Inggris dan Belanda mereka punya ratu dan raja, atau lihat tetangga Malaysia dan Thailand punya Perdana Menteri tapi tetap punya raja yang dihormati.

Marwah Daud Ibrahim mencontohkan bagaimana Jepang atau Inggris menjadi bangsa yang besar dan kerajaannya masih eksis sampai sekarang.
Sistem pemerintah yang masih mempertahankan sistem kerajaan ternyata menjadi kebanggaan dan raja sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya.

Demikian pula dengan Thailand atau Malaysia, oleh karena itu menurut Marwah Daud Ibrahim yang juga sebagai Ketua Presedium ICMI ini perlu dicari format tentang hubungan yang jelas untuk dituangkan dalam ketentuan hukum positif terkait hubungan antara kerajaan dan kesultanan dengan negara.

Di era millenium ini peradaban dunia sangat bergantung pada ide kreatif, maka budaya menjadi satu-satunya pembeda satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Nilai-nilai kehidupan yang dibungkus oleh budaya disamping menjadi pembeda juga menjadi benteng sekaligus sumber inspirasi bagi industri berbasis ide kreatif.

Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan budaya menjadikan keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai pelaku utama dalam pelestarian, pemanfaatan serta pengembangan budaya tersebut.

Untuk itu dalam rangka Milad Kesultanan Banjar 509 menjadi barometer kembalinya pelestarian budaya se-Borneo, katanya.

Dalam kegiatan yang dihadiri kesultanan se-Kalimantan itu, Marwah Daud Ibrahim menyatakan sudah saatnya tokoh kerajaan dan kesultanan Nusantara yang memiliki pengaruh riil di masyarakat diposisikan di tempat yang tepat dan diajak memberikan kontribusi terbaiknya sebagai modal sosial dan budaya bagi bangsa.

“Sudah lama saya berfikir harusnya diupacara kenegaraan, seperti pelantikan presiden, upacara hari kemerdekaan 17 Agustus, rapat paripurna DPR-RI yang dihadiri para teladan, duta besar, dan para veteran pantas pula jika perwakilan para raja dan sultan dan ratu se Nusantara diundang dengan pakaian kebesaran masing-masing,” katanya.

Demikian pula di setiap upacara provinsi dan kabupaten perwakilan kerajaan dan kesultanan setempat diajak hadir dengan pakaian adat kebesarannya. Leluluhur mereka memberikan goresan dan jejak penting dalam kebudayaan dan pengembangan agama dan peradaban Nusantara.

Selain itu, perwakilan kerajaan atau kesultanan sebaiknya juga diikutkan dalam perwakilan pemerintahan.

“Kita perlu melakukan pembicaraan secara baik-baik dengan raja dan sultan Nusantara, untuk membangun pola relasi yang menjadikan mereka subjek terhormat, seperti festival kraton nusantara, dan bukannya sebagai objek penderita.

Menurut dia, bangsa ini akan menjadi jaya pada 2045 jika menghormati budaya dan adat istiadat yang berkembang di dalam kerajaan dan kesultanan serta akar budaya di dalam masyarakat luas.
Apalagi jika bangsa ini akan memadukan tiga hal yakni akar tradisi dari bangsa, agama, serta kemajuan tehnologi.

“Marilah kita belajar dari alam, justru biji harus membusuk dulu, sebelum muncul kecambah baru,” katanya.

Kemudian simaklah kitab suci Al Quran surat Al-Insyirah 5-6, Allah SWT mengingatkan bahwa “sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan.”
“Saya yakin, dengan selalu memikirkan impian besar dan visi cemerlang tentang masa depan bangsa, dengan perjuangan, kerja sama dan kontribusi kita semua, dan atas berkat rahmat Tuhan YME, Insya Allah, Indonesia akan Bangkit Berjaya, bermartabat dan disegani,” katanya.

Keinginan kuat memadukan kekuatan pemerintahan dengan kerajaan di Nusantara juga datang dari wakilkesultanan itu sendiri.

simposium
Wakil Sultan di DPD
Seorang wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan mereka agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diwakili mereka para raja dan sultan yang ada di Nusantara.

“Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan,” kata Harry Gondo Prawiro.

Ia bersama beberapa raja dan sultan se-Borneo berada di Martapura, untuk menghadiri berbagai kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, dan menghadiri simposium mengenai Kesultanan Borneo.

Menurutnya keinginan demikian sudah disampaikan kepada pemerintah, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Bodiono, DPR-RI komisi II, bahkan kepada Presiden SBY.

Menurutnya keinginan tersebut sudah direspon pemerintah dan sekarang sedang diproses, tetapi tidak bisa secepat itu direalisasikan dan perlu pemikiran lagi.

Menurutnya, para sultan dan raja tersebut dilibatkan dalam pemerintahan karena mereka lebih tahu kondisi rakyatnyadi daerah, sementara daerah yang tidak memiliki kesultanan dan raja maka wakil DPD bisa dipilih para tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Kemudian agar para raja atau sultan yang berada di pemerintahan tersebut lebih bermakna, mereka bisa diikutkan dalam Lemhanas, sehingga mengerti tentang kenegaraan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.

Menurutnya, sebuah negara ini akan kuat jika memadukan kekuatan pemerintahan dengan kekuataan kesultanan yang masih mengakar dan menyebar di berbagai daerah Nusantara.

Apalagi jika melihat perjalanan atau perilaku bangsa sekarang seakan sudah tak sesuai lagi dengan ajaran adat istiadat,karena itu untuk kedepan sudah saatnya memadukan kekuatan pemerintahan dengan adat istiadat yang berakar di masyarakat, khsusnya yang berkembang dalam kesultanan atau raja-raja Nusantara.

Simposium tersebut bagian dari kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, yang dimeriahkan aneka kegiatan, termasuk musyawarah agung yang diikuti para raja dan sultan se-Borneo.

Dalam musyarakat agung tersebut berbagai persoalan dibahas dalam upaya memajukan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mencari solusi terbaik agar negara ini bisa setara dengan negara maju di dunia.

Persoalan yang dibahas seperti permasalahan infrastruktur, ekonomi, ketidakadilan politik bagi Pulau Borneo dan kurangnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya.

Melihat persoalan tersebut akhirnya mendorong para raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang Borneo (Gerakan Membangun Borneo Raya).

Dalam musyawarah agung yang dihelat para raja dan sultan se-Borneo sepakat membentuk wadah yang dinamakan “Kerapatan Borneo” dan dengan proses musyawarah maka secara aklamasi,
Dalam musyawarah para sultan dan raja se Borneo memutuskan memilih Sultan Banjar, sultan H Khairul Saleh sebagai sekretaris jenderal kerapatan borneo dengan sebutan “Yang Dipertuan Agung.”
Jabatan tersebut dipercayakan kepada sultan banjar yang juga sebagai Bupati Banjar Kalsel tersebut untuk masa bakti selama dua tahun ke depan.

Sebagai Yang Dipertuan Agung, Sultan Banjar tersebut akan mengkoordinasikan berbagai langkah konsolidasi organisasi maupun aktivitas kerapatan raja atau sultan selanjutnya.

Sultan Banjar sendiri menyatakan segera melaksanakan rapat kerja yang tempatnya akan ditentukan kemudian, akan tetapi untuk sekretariat tetap ditempatkan di Kota Banjarmasin ibukota provinsi Kalimantan Selatan.

kerajaan-banjar

para-raja-borneo

para-taja

kesultanan

MENYELAMATKAN TAHURA SULTAN ADAM SEBAGAI MENARA AIR

Oleh Hasan Zainuddin

1

penulis

riam kanan

riam kanan
Banjarmasin,18/3 (Antara)- Persoalan air minum kini menghantui warga Provinsi Kalimantan Selatan lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Persoalan yang dihadapi beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kalsel sulit mencari sumber bahan baku, andalan air baku selama ini masih terpaku pada air Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus atau wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Padahal kondisi Tahura yang seluas 112 ribu hektare itu belakangan ini kian rusak saja, lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.

Bukti Tahura yang merupakan daerah resapan air tersebut sudah rusak adalah kian berkurangnya volume air yang turun dari wilayah tersebut, sehingga seringkali terjadi intrusi air laut ke Sungai Martapura sebab karena tekanan air dari atas berkurang maka air laut yang asin masuk hingga ke hulu sungai.

“Bila kadar garam air sungai Martapura di atas 200 ppm maka sulit dijadikan air bersih PDAM,” kata Direktur Utama PDAM Banjarmasin, Ir Muslih.

Bukan hanya peroalan keasinan sungai yang dihadapi perusahannya belakangan ini, karena juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat menandakan air sudah tidak bersih lagi setelah adanya kerusakan kawasan di hulu sungainya.

Tingkat kekeruhan yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.

Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.

Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapo juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.

Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah menara air Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.

air

air di mandiangin Tahura

teman

bersama teman
Terjadi Kerusakan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu (16/3) mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.

Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.
“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.

Dalam penanaman bibit penghijauan Tahura tersebut selain di lakukan para pejabat lingkungan Pemkab Banjar juga melibatkan puluhan wartawan yang tergabung dalam komunitas “pena hijau.”
Menurut Ridhani jumlah lahan kritis di kawasan Tahura yang masuk wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar itu merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada 2007.

“Hingga 2010 luasan lahan kritis yang sudah ditanami bibit pohon mencapai 100 hektare dan luasannya akan terus ditingkatkan untuk mengurangi banyaknya lahan kritis,” katanya seraya menyebutkan tanaman yang dikembangkan tersebut adalah jenis buah-buahan dan jenis kayu khas setempat, seperti ulin, kruing, sintuk dan lainnya.

Dijelaskan, terjadinya lahan kritis di kawasan Tahura bukan disebabkan penebangan liar tetapi lebih banyak akibat terjadinya kebakaran hutan sehingga membuat areal sekitarnya kritis karena tidak ditumbuhi pepohonan.

Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.

Dikatakannya, upaya yang dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan melalui program penanaman bibit pohon baik yang dibiayai APBD Provinsi Kalsel, APBN maupun bantuan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang memberikan dana penghijauan di areal yang menjadi kawasan penelitian, pendidikan, dan wisata alam tersebut, selain dari donatur luar negeri juga dari berbagai perusahaan, termasuk dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarmasin.

“Setiap tahun melalui APBD Kalsel dialokasi anggaran untuk rehabilitasi lahan termasuk memanfaatkan dana APBN serta menjaring bantuan dari pihak ketiga terutama kalangan swasta,” ujarnya.

Ditambahkan, penanaman bibit pohon yang dibiayai APBD Kalsel setiap tahun mencapai luasan 10 hektare dan melalui APBN berhasil ditanami bibit pohon dengan luasan mencapai 40 hektare hingga 50 hektare.

“Ke depan kami berupaya memfokuskan bantuan dari pihak ketiga sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap upaya kepedulian lingkungan sehingga luasan lahan yang bisa ditanami lebih besar,” katanya.

Tahura Sultan Adam ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1989 seluas 112.000 Ha dan secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Sejak tahun 2008 telah dibentuk UPT Dinas kehutanan Provinsi Kalsel Taman Hutan Raya Sultan Adam dengan Dasar Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan Pergub Kalsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tahura Sultan Adam.

sultan 1

penanaman bibit

Tahura yang berekosistem hutan hujan tropika ini terdapat aneka flora dan fauna yang beberapa diantaranya spesifik Kalimantan, seperti meranti (Shorea spp), ulin (Eusideroxylon zwageri), kahingai (Santiria tomentosa), damar (Dipterocarpus spp.), pampahi (Ilexsimosa spp.), kuminjah laki (Memecylon leavigatum), keruing (Dipterocarpus grandiflorus), mawai (Caethocarpus grandiflorus), jambukan (Mesia sp.), kasai (Arthocarpus kemando), dan lain-lain.

Sedangkan faunanya terdapat bekantan (Nasalis larvatus), owa-owa (Hylobates muelleri), lutung merah (Presbytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Cervus unicolor), kijang merah (Muntiacus muntjak), kijang mas (Muntiacus atherodes), dan pelanduk (Tragulus javanicus).

Kemudian juga ada hewan landak (Hystrix brachyura), musang air (Cynogale benetti), macan dahan (Neofelis nebulosa), kuau/harui (Argusianus argus), rangkong badak (Buceros rhinoceros), enggang (Berenicornis comatus), elang hitam (Ictinaetus malayensis), elang bondol (Haliastur indus), raja udang sungai (Alcedo atthis), raja udang hutan (Halycon chloris), dan lain-lain
Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, Ridhani menyebutkan terdapat sekitar 7000 jiwa di 12 desa penduduk.

Menurutnya penduduk tersebut sulit direlokasi ke daerah di luar dari kawasan tersebut, masalahnya mereka sudah ada turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.

Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.

“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.

Sudah banyak bibit pohon yang diserahkan kepada masyarakat setempat kemudian ditanam kembali ke areal kawasan tersebut yang mengalami kerusakan.

sultan Aku Bersama Sultan

Walau sebagian kecil mereka juga ada yang melakukan aktivitas pendulangan emas, tetapi skala kecil di bawah pepohonan hutan dengan lubang pendulangan hanya skala kecil pula seperti lubang hanya selebar satumeter lebih dan itu dianggap tak merusak hutan.

Di areal Tahura ini terdapat sebuah bendungan Riam Kanan seluas 5600 hektare yang sudah menjadi reservuar dan airnya menjadi tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , PLN setempat.

Melihat kondisi yang vital demikian maka tidak ada ijin untuk penebangan kayu, pertambangan, dan sejenis yang bisa merusak hutan lindung kecuali ijin wisata di sekitar Mandiangin dan itupun harus menjamin tak merusak lingkungan.

Dengan adanya upaya perbaikan di wilayah yang menjadi banyak tumpuan harapan persediaan air itu , diharapkan akan menghilangkan kekhawatiran akan kelangkaan air di masa-masa mendatang .

BANDARA SYAMSUDIN NOOR DIBAYANGI PENGHENTIAN EMBARKASI HAJI

Oleh Hasan Zainuddin

banjarmasin-syamsudin noor
Banjarmasin, 14/3 (Antara) – Berita terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melarang pesawat berbadan kecil mendarat di Bandara negeri itu selama musim haji mendatang telah melahirkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, masyarakat Kalsel yang dominasi beragama Islam tersebut sudah merasa “bahagia” setelah salah satu bandar udara (Bandara) di wilayah ini, yakni bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sejak tahun 2004 sudah ditetapkan sebagai Bandara embarkasi haji.

Dengan status Embarkasi haji, masyarakat Kalsel yang menunaikan ibadah haji bisa terbang langsung dari Bandara Syamsudin Noor ke Bandara King Abdul Azis, Jenddah Arab Saudi.

landasanpacu

 

Landasan Pacu

Padahal sebelum tahun 2004 warga Kalsel ke tanah suci menunaikan rukun Islam kelima tersebut harus terlebih dahulu terbang dan menginap Ke Bandara Juanda Surabaya, atau Ke Sepinggan Balikpapan, bahkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.

Karena dinilai merepotkan waktu itu berbagai upaya Pemerintah Prmprov Kalsel dan masyarakatnya memperjuangkan Bandara Syamsudin Noor menjadi Embarkasi Haji, tentu dengan memperluas bandara tersebut hingga mampu didarati pesawat dengan penumnpang 350 orang.

Keberhasilan mengubah Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji hingga memancing jemaah calon haji provinsi lain juga ikut terbang di bandara tersebut seperti dari provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya Bandara Syamsudin Noor yang sudah memiliki asrama haji tersebut tiap tahun kian ramai saja.

Tetapi setelah adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut apakah pada musim haji 2013 ini Bandara Syamsudin Noor masih bisa menjadi embarkasi haji?.

Menurut informasi, Pemerintah Saudi Arabia hanya memperbolehkan pesawat berbadan besar semacam air bus untuk mendarat di bandara mereka guna mengurangi intensitas kepadatan di bandara mereka itu.

Sebaliknya, kondisi Syamsudin Noor sendiri belum mampu untuk menampung pesawat berbadan besar tersebut.

Pemerintah Saudi hanya akan mengizinkan pesawat jenis B767-500 dengan kapasitas sekitar 500 seat yang diperbolehkan landing di bandara King Abdul Aziz.

Sementara ini, Bandara Syamsudin Noor dengan kondidi runway (landasan pacu) hanya panjang 2500 meter dengan demikian hanya bisa didarati pesawat pesawat jenis B767-300 dengan kapasitas 326 seat.

Jika rencana pemerintah Arab Saudi tersebut benar-benar terwujud, tentunya pesawat jenis tersebut dilarang landing di King Abdul Aziz.

“Jika ini terjadi, efeknya sangat besar. Kalsel tidak bisa menjadi embarkasi haji lagi. Jamaah Kalsel sendiri kembali harus berangkat melalui bandara lain lagi,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalsel, M Takhim, kepada wartawan.

Menurut dia untuk mengimbangi keinginan pemerintah Arab Saudi tersebut tentu harus diimbangi dengan pengembangan Bandara Syamsudin Noor sendiri, dan itu tergantung sangat tergantung pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

“Setidaknya Bandara Syamsudin Noor memiliki panjang runway minimal panjang 3000 meter, bila itu terwujud maka pesawat berbadan besar sudah bisa mendarat,” katanya.

Selain perpanjangan runway yang juga harus dilakukan di Bandara Syamsudin Noor yang berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat Kota Banjarmasin tersebut itu adalah perbaikan terminal penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan.

Selain itu untuk melayani adanya pesawat berbadan besar maka juga harus ada perpanjangan runway, pembuatan taxiway paralel, perluasan apron, dan lainnya.

Proses pengembangan Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut masih terus berjalan dan saat ini masih berada pada fase pembebasan lahan.

Pemprov Kalsel kini terus berharap kinerja tim pembebasan lahan Kota Banjarbaru untuk berusaha agar seluruh lahan yang diperlukan untuk pengembangan bandara bisa segera dibebaskan.

“Jika lahan sudah semuanya dibebaskan, maka sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pengembangan sisi darat yaitu pembangunan terminal baru dan lahan parkir baru, landasan pacu akan segara dilaksanakan,” katanya.

images
Belum Jelas
Kabar akan dihentikannnya Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji sebenarnya hingga kini belum jelas, dan isu mengenai tersebutpun berhembus setelah adanya kabar mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Untuk memastikan persoalana tersebut Dinas Perhubungan bersama DPRD Kalsel bakal mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menanyakan tentang ancaman penghapusan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi haji.

Kepala Bidang Angkutan Udara Dinas Perhubungan Kalsel, Ismail Iskandar, di Banjarmasin, Selasa (12/3) mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan masalah tersebut.

“Sampai sekarang kami memang belum mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait mengenai persoalan tersebut, namun kita tetap harus antisipasi mumpung masih ada waktu,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel Arsyadi mengatakan menada, pihaknya belum mendapatkan penjelasan dan menerima surat terkait persoalan Bandara Syamsudin Noor yang terancam dihapuskan menjadi embarkasi haji.

Namun, kalau memang benar informasi tersebut, tambah dia, PT Angkasa Pura masih memiliki waktu untuk membangun atau menambah landasan pacu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Waktu sekitar delapan atau tujuh bulan masih sangat memungkinkan untuk membangun tambahan landasan pacu tersebut, tinggal kebijakannya mendukung atau tidak,” katanya.

Menurut Arsyadi, untuk memperjelas persoalan tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pihak DPRD Kalsel sendiri menanggapi serius persoalan tersebut, sehingga meminta Pemprov Kalsel turun tangan dan bergerak cepat untuk menyelesaikan atau mencari solusi agar status embarkasi haji pada Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin tidak jadi dicabut.

“Kalau permasalahan ini tidak ditanggapi serius, jangan salahkan Arab Saudi menentukan kebijakannya,” kata Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel Achmad Bisung.

Ia juga mengingatkan kepada PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Syamsudin Noor segera menindaklanjuti persoalan ini untuk mencari jalan keluar agar status embarkasi haji itu.

Permasalahan pencabutan status ini tentu saja membuat semua kalangan keberatan dan kecewa, karena embarkasi haji di bandara tersebut merupakan kebangaan masyarakat mayoritas Muslim ini.

“Saya tidak setuju kalau status embarkasi haji dicabut. Jadi bagaimana cara PT Angkasa Pura harus memperpanjang runway sesuai dengan permintaan Pemerintah Arab Saudi agar pesawat besar bisa mendarat di Bandara Syamsudin Noor,” cetusnya.

Menurut Bisung, kalau memang PT Angkasa Pura tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, maka lebih baik pengelolaannya diserahkan saja ke Pemprov Kalsel saja.

LEDAKAN PENDUDUK YANG BESAR BERARTI KIAMAT

Oleh Hasan Zainuddin

Kemacetan Simpang Ampat Sungai Andai Banjarmasin
“Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia,” dekian salah satu bait dari lagu ciptaan penyanyi dangdut terkenal,Haji Rhoma Irama yang populer tahun 80 hingga tahun 90-an, rupanya lagu itu tak berlaku lagi di era tahun 2012-an ini.
Pasalnya sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237 juta jiwa yang meningkat hampir dua kali lipat, bahkan sekarang total penduduk Indonesia sesungguhnya melewati angka 240 juta jiwa.
Dari data statistik itu memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu mengkhawatirkan, penduduk yang banyak tanpa diimbangi tingkat kemakmuran negara, hanya menciptakan persoalan sangat besar, dan itu yang terjadi di negara ini.
Berdasarkan sebuah catatan, angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 1,4 persen-1,5 persen per tahun. Pada periode 2000-2005, angka laju pertumbuhan penduduk bahkan berkisar 2 persen per tahun.
Bisa diprediksi dengan dengan tingkat pertumbuhan penduduk stabil di angka 1,5 persen per tahun saja, pada tahun 2057 total penduduk Indonesia sudah lebih dari 475 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar itu akan menjadi celaka bila tanpa diimbangi kemampuan negara memberikan kemakmuran.
Bumi Indonesia penuh sesak dipadati manusia menjadikan ruang gerak terbatas,hingga muncul “berjuta” persoalan berasal dari manusia itu sendiri.
Misalnya saja masalah sampah yang dipastikan akan memukul balik manusia,kemacetan lalu lintas yang membuat kendaraan roda empat menjadi tidak berharga sama sekali, ketersediaan bahan pokok, dituntut menyelesaikan ketersediaan air bersih.
Jelaslah bahwa ledakan penduduk yang tak terkendali akan membuat bumi penuh sesak. Pada gilirannya, keselamatan manusia menjadi terancam. Jika demikian, masih layakkah bumi ini sebagai tempat hunian, yang berarti pula sama saja dengan kiamat.
Melihat kenyataan itulah maka memperlambat pertumbuhan penduduk Indonesia bukanlah sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan.
Tanpa strategi yang tepat dan akurat, pada 2050 Indonesia bakal menghadapi beban ganda. Di satu pihak ada ledakan penduduk usia manula yang diperkirakan sekitar 80 juta jiwa dan di lain pihak jumlah penduduk usia muda juga begitu membludak.
Persoalan yang pasti dirasakan yaitu mampukah negara memenuhi sejumlah kebutuhan dasar bagi warga khususnya, pemenuhan pangan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, perumahan serta segudang persoalan lagi di belakangnya.
Oleh karena itu bisa dibayangkan, betapa repotnya negara mengurus penduduk yang jumlahnya kian membeludak.
Indonesia perlu mewaspadai ledakan penduduk dikarenakan berdampak pada kualitas kehidupan manusia, kata kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, seperti yang dikutif Kantor Berita ANTARA.
“Indonesia saat ini masih dalam posisi peringkat empat besar negara di dunia yang menyumbang jumlah penduduk terbesar,” kata dia dalam seminar nasional tentang kesehatan reproduksi perempuan yang di Yogyakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan ledakan jumlah penduduk di Indonesia setiap 100 tahun naik lima kali lipat kerimbang 100 tahun sebelumnya.
“Pada Tahun 1900 jumlah penduduk mencapai 40 juta, sedangkan pada Tahun 2000 mencapaii 200 juta,” katanya.
Dia mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, pihaknya memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2100 mencapai satu miliar atau naik lima kali lipat ketimbang seratus tahun sebelumnya.
“Kalau jumlah penduduknya bertambah maka akan berdampak pada kebutuhan pangan yang besar. Indonesia bebannya akan semakin besar karena saat ini masih mengimpor beras,” kata dia lagi.
Sementara itu, untuk masalah kesehatan akan berdampak pada tingkat kematian ibu hamil dan beragam persoalan kesehatan, seperti kasus aborsi.
Ia mengatakan menekan jumlah penduduk perlu dilakukan untuk menghemat investasi pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti, pendidikan, kesehatan, gizi, nutrisi, sandang, dan perumahan.
Selain itu, jumlah penduduk yaang bisa ditekan juga akan menghemat biaya perawatan kesehatan saat kehamilan, kelahiran, perawatan bayi dan balita.
Persoalan kesehatan selama ini menyangkut angka kematian ibu yang masih tinggi dan angka kematian balita. Kesehatan reproduksi selama ini menjadi bagian penting dari masalah kependudukan yang sulit diselesaikan.
Untuk aspek lingkungan jumlah penduduk yang bisa ditekan akan mengurangi penyediaan perumahan dan air bersih, daya tampung dan daya dukung lingkungan juga semakin tidak ideal serta bisa menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, kesulitan akses udara atau air bersih serta isu perubahan iklim hingga bencana akibat perusakan alam.
Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit, jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja baru, serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi juga bisa menjadi dampak ledakan penduduk.
Untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk maka diperlukan desain induk kependudukan,katanya.
Desain induk itu akan menjadi acuan kependudukan yang meliputi berbagai aspek diantaranya kualitas, kuantitas, pembangunan keluarga, mobilitas dan administrasi penduduk.
“Desain induk sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk. Pada saat ini desain induk masih pada tahap penyusunan dan pembahasan,” katanya.
Selain itu, untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk juga diperlukan upaya revitalisasi keluarga berencana (KB).

Penduduk Dunia

Berdasarkan sebuah laporan, pertumbuhan penduduk di setiap negara akan berdampak pula terhadap pertumbuhan penduduk dunia secara keseluruhan.
Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang menangani masalah kependudukan melaporkan bahwa pada tahun 2003 jumlah penduduk dunia 6,3 milyar.
Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa ” penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung “.
Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada produksi makanan yang dibutuhkan. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi ledakan penduduk.
Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan hal inipun membuat pemerintah berusaha untuk mengatasinya ledakan penduduk tersebut.
Dampak ledakan penduduk,disebutkannyah pengangguran kian meningkat, kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah, kebutuhan pendidik, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh, terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan, serta tingkat kemiskinan semakin meningkat
Sementara upaya yang harus dilakukan antsipasi ledakan penduduk, antara lain memperluas lapangan kerja melalui industrialisasi, melaksanakan program Keluarga Berencana (KB),meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk, melaksanakan program transmigrasi, serta menambah sarana pendidikan dan perumahan sederhana.
Ledakan penduduk tentu akan mengancam ketersediaan pangan, berdasarkan catatan, konsumsi perkapita beras di Indonesia masih sangat tinggi yakni 139,15 kilogram per kapita per tahun.
Sementara itu konversi lahan di Indonesia terjadi sangat cepat dari persawahan menjadi pemukiman dan lain sebagainya akibat tingginya jumlah pertumbuhan penduduk.
Selain itu, perubahan iklim yang dipicu tingginya jumlah penduduk juga mengakibatkan gagal panen dan lain sebagainya.
Penduduk banyak bisa mempengaruhi perubahan iklim, dan sebaliknya penduduk juga akan terpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi.
Laju pertumbuhan yang tinggi akan mengakibatkan konversi lahan persahawan juga terus meningkat padahal jumlah penduduk yang tinggi juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan konsumsi akan beras.
Untuk menghindari terjadinya ancaman ketersediaan pangan maka laju pertumbuhan penduduk harus ditekan,makanya diperlukan upaya dan langkah konkret guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk melalui berbagai program, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.
Untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk, juga diperlukan upaya revitalisasi Keluarga Berencana.
Revitalisasi program KB
Bagaimana kondisi KB saat ini,sebagai gambaran, prevalensi penggunaan kontrasepsi selama lima tahun (2002-2007) tidak banyak mengalami perubahan.
Hanya naik sedikit dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen. Bahkan unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani) dalam periode yang sama naik dari 8,6 persen menjadi 9,1 persen.
Jika kondisi ini tidak cepat ditangani, ledakan penduduk akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan.
Dari hasil penelitian Sri Moertiningsih Adioetomo (peneliti LD FE UI), program KB telah berhasil mengubah paradigma dalam masyarakat bahwa jumlah anak bukanlah ‘nasib’. Jumlah anak yang lebih sedikit menciptakan peluang yang lebih besar dalam mencapai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Sebelum pemerintah berperan penuh dalam pelaksanaan program KB (1970), pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi. Sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa semua kejadian demografis seperti peristiwa kelahiran dan kematian adalah kuasa Tuhan.
Tidak dikenal jumlah anak ideal, dan jumlah anak bukanlah hal yang pantas untuk didiskusikan.
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Program KB di awal 1970-an telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, dan manfaatnya baru dapat dirasakan di awal 2000.
Indonesia berhasil ‘mencegah’ 80 juta kelahiran bayi. Program KB berhasil mengubah cara pandang masyarakat bahwa jumlah anak lebih sedikit, lebih baik.
Banyak keberhasilan program KB di era Orde Baru. Penggunaan kontrasepsi naik drastis (dari 5 persen menjadi 60 persen), jumlah anak perempuan usia subur turun (dari 5,6 persen menjadi 2,3 persen), rata-rata usia kawin pertama perempuan naik menjadi 19 tahun, menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan, serta masih banyak keberhasilan lainnya.
Program KB jelas memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas penduduk, kesejahteraan, derajat kesehatan, dan pendidikan penduduk.
Penduduk miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak daripada yang tidak miskin.
Program KB dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya, program KB juga jelas berkontribusi terhadap pencapaian target millenium development goals.
Sebagai langkah nyata untuk merespons tingginya pertumbuhan penduduk, itulah maka pemerintah RI perlu segera merealisasikan revitalisasi program KB nasional.
Kata revitalisasi sendiri bermakna bahwa program KB harus dihidupkan kembali dan menjadi prioritas karena memiliki peran vital dalam pembangunan.
Pemerintah harus segera memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Perlu perbaikan kompetensi teknis KB terutama di daerah, mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang memahami teknis program KB. Sehingga, perlu perkuatan institusi KB daerah. Pemerintah harus segera membangun metode komunikasi yang efektif dalam penyebarluasan informasi tentang KB.
Hal ini penting mengingat KB bukan sekadar mengendalikan jumlah penduduk, tetapi juga membangun cara pandang masyarakat terhadap norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.
Pemerintah segera melakukan tindakan nyata untuk pengelolaan penduduk dalam format program KB. Jika pemerintah memiliki anggaran yang terbatas, harus segera melibatkan pihak swasta.
Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak swasta untuk berpartisipasi, serta bentuk partisipasi yang dibutuhkan. Satu hal yang perlu dipahami ialah membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Tetapi pemerintah harus menunjukkan kesungguhan agar tidak sendirian pula dalam menghadapi ancaman ledakan penduduk.

SAMPAH PERSOALAN RUWET BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 28/9 (ANTARA) – Mungkin saja kesan pertama bagi siapa saja yang pertama kali mengunjungi Kota Banjarmasin, ibukota provinsi Kalimantan Selatan adalah “kotor”.

Sebab di beberapa lokasi jalan raya pintu masuk ke dalam kota berpenduduk lebih dari 720 ribu jiwa ini adalah tumpukan sampah yang meluber hingga menyita jalan dan menganggu arus lalu-lintas.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin sendiri pernah berkata kota ini benar-benar kotor dan meminta instansi terkait mencarikan solusi atau formula dalam menangani sampah itu.

“Banjarmasin kini menuju kota metropolitan yang seharusnya menjadikan sampah sebuah persoalan yang serius harus dituntaskan,” katanya.

Ia berharap sampah ke depan tidak lagi menjadi sebuah persoalan tetapi justru menjadi sebuah berkah yang memberikan nilai ekonomis dan lapangan kerja bagi penduduknya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin, Haji Rusmin saat jumpa pers di balaikota mengaku selalu berkerut kening mencari solusi mengatasi sampah itu.

“Seandainya kalian pernah merasakan bagaimana ruwetnya mengurus sampah di Banjarmasin, maka kalian tak akan menyalahkan kami bila melihat kota ini penuh sampah,” kata Rusmin didampingi beberapa stafnya kepada wartawan.

Lalu ia bercerita berbagai kendala mengurus sampah, bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga kekurangan tenaga kerja, minimnya jumlah peralatan, serta kondisi alam, tetapi yang paling memusingkan adalah perilaku masyarakat itu sendiri yang selalu membuang sampah sembarangan di berbagai tempat.

“Kalau hanya mengandalkan pemerintah tanpa dukungan masyarakat sampai hari kiamat pun persoalan sampah tak akan pernah selesai di kota ini,” kata Rusmin lagi.

Sebagai contoh saja, sudah diingatkan warga membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) harus malam hari, nyatanya selalu membuang di siang hari.

Bahkan katanya, setelah tumpukan sampah diangkut pada pagi hari dan TPS sudah bersih, tapi hanya beberapa waktu berselang lokasi itu menggunung lagi sampah.

Bahkan bukan hanya individu warga yang membuang sampah sembarangan tetapi juga berbagai perusahaan besar seperti hotel, restauran, rumah makan, dan perusahaan lainnya yang membuang skala besar secara sembarangan pula.

Padahal sebagian besar dari 117 TPS di kota ini justru di pinggir jalan besar, dan akibatnya sampah terus meluber hingga ke tengah jalan raya dan menganggu warga kota.

“Kalau cara-cara masyarakat seperti itu terus dilakukan siapa pun pasti pusing tujuh keliling mengurus sampah ini,” kata Rusmin lagi.

Apalagi kian waktu produksi sampah volumenya terus meningkat seiring bertambahnya penduduk, dan sekarang terdata 573 ton atau 1.800 meterkubik per hari.

Bagaimana sampah sebanyak itu dibersihkan dengan peralatan dan tenaga yang masih terbatas, dengan jumlah truk angkut sampah hanya 38 buah, tosa (kendaraan roda tiga) t11 buah, padahal idealnya truk sampah minimal 125 buah.

Dengan kondisi terbatas itu maka jumlah sampah yang terangkut ke TPA 200 ton saja, sisa sampah yang tak terangkut tersebut memang ada yang diambil pemulung, dibuang ke sungai oleh oknum warga atau di daur ulang untuk pupuk organik dan sebagainya, tapi masih banyak yang tertinggal dan jumlah itulah yang terus mengotori kota ini.

Kondisi geografis Banjarmasin pun tak mendukung untuk menjadi sebuah kota yang bersih lantaran berada 60 cm berada di bawah permukaan air laut di saat air laut pasang dalam.

Dengan kondisi geografis semacam itu, maka sampah di sungai sering kali masuk ke daratan saat air pasang dalam dan saat air surut sampah tertinggal di daratan akibatnya kotor dimana-mana.

Ketika ditanya mengapa TPS selalu berada di pinggir jalan, Rusmin menyebutkan itu sudah berlangsung sekian lama, mengingat kota ini adalah kota tua yang dibangun tidak dirancang sebagaimana mestinya dan kota ini berkembang secara alamiah.

Dengan kota seluas 98 kilometer persegi itu berkembang seperti itu akhirnya dalam tata kota tak ada lokasi yang khusus untuk sampah, dan sampah berdasarkan kebiasaan selalu ditumpuk TPS pinggir jalan lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bila sekarang TPS pinggir jalan tersebut ingin dipindah ke dalam gang atau agak ke dalam selalu saja, diprotes warga habis-habisan dan kalau itu dipaksakan bila menimbulkan bentrok, akhirnya pemerintah menyerah lagi dengan kondisi seperti itu.


Bank Sampah
Wali Kota Banjarmasin, Muhidin saat pencanangan perilaku hidup bersih di bilangan Kompleks Mahligai Banjarmasin mengakui agak malu untuk ikut berkompetisi merebut piala Adipura bila melihat kondisi kota semacam itu.

Oleh karenanya ia mengajak seluruh masyarakat membiasakan diri berperilaku hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjadikan sampah sebagai barang ekonomis.

“Saya senang melihat di pemukiman lokasi ini, terdapat bank sampah, seharusnya bank-bank sampah ini diperbanyak saja,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rusmin mengakui bahwa pihaknya memperbanyak lokasi bank sampah, sata ini baru terdapat 20 bank sampah, dan akan bertambah lagi 10 bank sampah dalam waktu dekat ini, hingga akhirnya mencapai 50 bank sampah.

Bank sampah bisa memberikan tambahan penghasilan anggota atau nasabahnya, lingkungan mereka juga terjaga kebersihannya.

Keberadaan bank sampah dinilai penting karena tumpukan sampah rumah tangga bisa dikelola di lokasi tersebut, setiap yang bernilai bisa dijual langsung sementara sampah organik akan dibuat pupuk kompos yang kemudian di paking untuk kemudian dijual pula.

“Daripada membuang sampah tidak jadi apa-apa, lebih baik dikumpulkan di bank sampah. Mengumpulkan sampah diberi uang. Bahkan bisa pinjam uang, bayarnya hanya dengan sampah,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan melalui program bank sampah, masyarakat diajak untuk mengumpulkan sampah-sampah non organik. Setiap barang akan dibeli sesuai harga jual yang berlaku di pengumpul barang bekas.

Misalnya kardus Rp 1.000 per kilogram, besi Rp 2 ribu per kilogram, kaleng Rp 12 ribu per kilogram, botol kaca (kecap) Rp 300 per kilogram dan banyak lagi.

Setelah masyarakat mengumpulkan barang bekas tersebut ke bank sampah, maka nilai jualnya akan ditulis petugas di buku tabungan khusus.

Mereka yang mengumpulkan bisa mengambil uang hasil penjualan barang bekas tersebut setelah tiga bulan. Dengan cara tersebut, sampah tak lagi dibuang percuma tetapi menghasilkan uang bagi warga setempat.

Saat ini sudah ada beberapa bank sampah yang cukup aktif difungsikan, banyak dimanfaatkan masyarakat seperti terlihat di kompleks Mahligai, Kompleks Malkon Temon, serta di kawasan Sungai Andai.

Solusi persampahan lainnya melalui program yang disebut Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) “3R” yaitu reuse (menggunakan kembali), reduce (mengurangi), recycle (daur ulang) seperti ditujuh lokasi Banjarmasin.

Tujuh lokasi Banjarmasin itu, TPST 3R Jalan Angsana dan Cemara Raya dan Sungai Andai di wilayah Banjarmasin Utara, Simpang Jagung Banjarmasin Barat, Sungai Lulut Banjarmasin Timur, Sentra Antasari Banjarmasin Tengah, serta TPST 3R Basirih Selatan Banjarmasin Selatan.

Melalui TPST ini juga telah memberikann nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat serta kalangan pemulung.

Upaya lain bahkan Pemkot Banjarmasin menerjunkan 60 petugas pengawas untuk mengawasi pembuangan sampah ke TPS agar tidak berserakan, serta membentuk komunitas warga peduli samnpah.

Jangka panjangnya terus menambah pendanaan, tenaga kerja, peralatan, serta peningkatan tehnologi serta mengelola TPA agar mampu menampung pembuangan sampah secara baik dan benar pula.

“BANJARBAKULA” SOLUSI ATASI KERUWETAN KOTA BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 3/9 (ANTARA) – Dalam beberapa tahun terakhir Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan kian sesak saja, dan hampir dipastikan dimana-mana selalu terjadi kemacetan.

“Itu baru jumlah penduduk 700 ribu jiwa, apalagi kalau sudah 900 ribu jiwa yang diprediksi tahun 2015, pasti kota ini kian sesak lagi,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Banjarmasin, Fajar Desira.

Bagaimana tidak sesak, dengan jumlah penduduk sebesar itu menghuni wilayah yang hanya seluas 98 kilometer persegi.

Dengan kota seluas itu, menjadikan kota Banjarmasin sulit dirancang untuk menjadi sebuah kota yang nyaman sebagai solusi mengatasi keruwetan kota bukan hanya macet, tetapi juga kekumuhan, kebersihan, perparkiran, pemukiman, perkantoran, serta segudang persoalan lain.

Untuk membangun sebuah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saja sampai sekarang Pemkot Banjarmasin belum mampu menyediakannya, padahal RTH sebuah persyaratan untuk kota yang nyaman.

Seperti diakui pula oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Permukiman setempat, Ahmad Fanani banyak persoalan yang menghadang kota ini kedepan kalau tidak dicarikan solusi maka menjadi beban berat bagi masyarakat.

Ia menuturkan saat jumpa pers, selain lahan kota yang sempit 9700 Km2, juga topografinya yang berada 0,20 meter di bawah permukaan laut, sebagian besar lahan rawa dan banyak dialiri sungai.

Luas lahan di kota ini terdiri dari lahan pertanian 4.079 hektare atau 42,77 persen, lahan industri 278,6 hektare 3,87 persen, tanah tanah perusahaan 337 hektare 4,68 haktare, tanah jasa 447,9 hektare, dan tanah perumahan 3.057 hektare atau 42,46 hektare.

Kedepannya dipastikan lahan pertanian kian hilang, padahal wilayah ini juga perlu kesediaan pangan, tambahnya.

Dari wilayah tersebut terdapat kawasan kumuh wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan 46.310 hektare, Banjarmasin Tengah 34.760 hektare, Banjarmasin Barat 37.595 hektare, dan Banjarmasin Timur 40.609 hektare.

Kawasan kumuh itupun diprediksi akan terus meningkat seiring kian besarnya urbanisasi dan pertambahan penduduk lainnya, yang kesemuanya menambah keruwetan kota ini.

Dengan kondisi sedemikian menyebabkan kota ini sudah tidak nyaman yang berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya biaya lainnya.

Melihat kondisi demikian maka harus dicarikan solusi yang terbaik dan dilakukan secara bertahap.

Untuk pemerintahan provinsi sudah mulai dipindahkan ke Kota Banjarbaru, atau berjarak 35 Kilometer dari Banjarmasin, dengan tahap awal ini pemindahan kantor Gubernur Kalsel,yang kemudian disusul oleh pembangunan dinas-dinas di lingkungan Pemrov Kalsel tersebut.

“Mudah-mudahan dengan dipindahnya kegiatan pemerintahan provinsi tersebut bisa memperlonggar Banjarmasin,” kata Fajar Desira.

Tetapi solusi terbaik mengatasi persoalan kota itu, adalah melalui konsep kota metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut atau yang sering disebut “Banjarbakula.” semacam konsep Jabodetabek.

“Belum lama ini kami diundang ke Jakarta oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan tersebut, Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah diakui sebagai salah satu kota metropolitan ke-9 di Indonesia,” ungkap Fajar Desira.

Dengan demikian Banjarbakula menjadi kota metropolitan ke-9 dari 8 kawasan metropolitan lainnya.

Kota metropolitan itu diantaranya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sanggumi-nasa, Takalar), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Kedungsapur (Kendang, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi), dan Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang), dan Bandung Raya.

Banjarbakula diberikan makna saling berkerabat atau berkeluarga antara masyarakat.

Makna Banjar berarti tanah suku Banjar, makna “bakula” berarti berkeluarga. Banjarbakula sama dengan orang Banjar berkeluarga.     Menurut Fajar, pemerintah Pusat memiliki penilaian tersendiri terhadap kawasan Metropolitan Banjarbakula tersebut, dengan memberikan dukungan pembangunan jembatan layan (fly over) serta pembangunan perumahan dan perkantoran.

Langkah awal untuk merealisasikan ini, tuturnya, diantaranya dengan mengadakan sejumlah program layaknya kota-kota metropolitan di provinsi lain, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional yang rencananya dipusatkan di Banjarbaru.

Selain itu pembangunan pasar induk, jalan tol, serta rencana pembangunan rel kereta api.

Rencana lain pembangembangan Bandara Syamsudin Noor, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan pembangunan Jembatan Barito dua.

Berdasarkan catatan konsep Banjarbakula sudah tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Seperti diungkapkan Kasubdit Pengaturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU Azwir Malaon dalam Dialog Tata Ruang TVRI Kalimantan selatan di Banjarmasin, belum lama ini.

Lebih jauh Azwir Malaon menambahkan bahwa Ditjen Penataan Ruang sejak tahun 2006 tanpa terputus telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Kalsel merencanakan Kawasan Strategis Banjarbakula dimulai dari Penyusunan Rencana Tata Ruang, Bantuan Teknis Peningkatan Pelaksanaan Penataan Ruang sampai Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang.

Materi teknis secara keseluruhan telah dibahas sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sekiranya perlu segera memprioritaskan dukungan legalitas agar dapat menjadi referensi resmi dalam mengembangkan Kawasan Banjarbakula.

Ditjen Penataan Ruang juga telah memfasilitasi Persetujuan Substansi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.
Untuk RTRW Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan pembahasan di Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) dan akan segera mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri PU.

Dengan terwujudnya konsep Banjarbakula tersebut diharapkan kian mempercepat pembangunan  lima daerah di Kalsel tersebut sekaligus sebagai solusi memecahkan persoalan perkotaan.