SPAM REGIONAL “BANJARBAKULA” SOLUSI AIR MINUM KALSEL

Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin, 25/9 (ANTARA) – Persoalan air minum kini menghantui warga Provinsi Kalimantan Selatan, lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto saat kunjungan ke Banjarmasin, Senin (24/9) menyatakan pihaknya telah mencermati kondisi pelayanan air minum di wilayah paling selatan Pulau Kalimantan ini.

Menurut dia, capaian pelayanan air minum di Kalsel sampai dengan penghujung tahun 2011, tingkat akses aman air minum masyarakat wilayah ini baru mencapai 51,79 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 53,26 persen.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, berarti penduduk yang belum memiliki akses aman air minum di Provinsi Kalsel sebanyak 1,7 juta jiwa.

Di sisi lain, sasaran MDGs tahun 2015 untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah tingkat akses aman air minum sebesar 70 persen.

Dengan demikian, dalam kurun waktu 2,5 (dua setengah) tahun ke depan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Kalsel perlu menyediakan tambahan akses aman air minum bagi 600 ribu jiwa.

Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan kerja keras antara pemerintah daerah di Kalsel untuk melakukan tambahan pelayanan air minum tersebut.

“Sistem penyediaan air minum untuk Kota Banjarmasin dan lima Instalasi air Ibukota Kecamatan (IKK) di Kalsel yang akan kita resmikan pemanfaatannya hari ini akan menambah kapasitas produksi air minum sebesar 600 liter per detik,” katanya saat meresmikian proyek air bersih Kalsel di Banjarmasin tersebut.

Proyek air diresmikan SPAM Banjarmasin 500 liter per detik (l/D) menjadi 1000 l/d, IKK Paringin Selatan, Kabupaten Balangan 20 l/d, IKK Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 20 l/d, IKK Babirik HSU 20 l/d, IKK Hatungun Kabupaten Tapin 20 l/d dan IKK Hantakan Kabupaten HST 20 l/d.

Kedatangan Menteri PU didampingi Dirjen Cipta Karya selain meresmikan proyek air bersih sekaligus menghadiri peringatan puncak hari jadi Kota Banjarmasin ke-486 di halaman balaikota setempat.

Menurut Menteri PU, adanya penambahan fasilitas air minum 600 liter per detik tersebut berarti akan menyumbang peningkatan pelayanan air minum sampai dengan 48.000 sambungan rumah atau tambahan pelayanan bagi 240.000 jiwa.

Dengan target MDGs Provinsi Kalsel sebesar 600 ribu jiwa, tambahan pelayanan tersebut masih jauh dari sasaran. Oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih serius guna percepatan peningkatan pelayanan air minum ke depan.

“Kami yakin apabila ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah hal tersebut bisa terwujud.” katanya didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

Sebagai contoh nyata adalah Kota Banjarmasin yang saat ini pelayanan air minumnya sudah mencapai 98,7 persen, keberhasilan itu tak terlepas dari tingginya komitmen pemerintah setempat dalam meningkatkan pelayanan air minum yang tercermin dari komitmen pendanaan dari daerah baik melalui alokasi pendanaan APBD maupun memanfaatkan pinjaman perbankan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Saat ini telah ada komitmen dari Perbankan Nasional sebesar Rp4,36 triliun, katanya lagi.

“Saya mengapresiasi komitmen PDAM Bandarmasih yang didukung Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarmasin untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan hasil pembangunannya akan kita resmikan hari ini,” tuturnya.

Ini adalah contoh yang baik bagi 13 pemerintah kabupaten dan kota lain di Kalsel sebagai pembelajaran dalam pelayanan air minum di masing-masing wilayah.

Ia juga berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih dapat berbagi pengalaman kepada pemerintah daerah dan PDAM lain khususnya di Provinsi Kalsel.

PDAM Bandarmasih diharapkan dapat berperan aktif sebagai “Center Of Excellence” di Kalsel untuk dapat memacu kinerja pelayanan air minum oleh PDAM di provinsi ini.


SPAM Regional
Kehadiran Menteri PU bersama rombongan tersebut sekaligus juga menyaksikan penandatangan MoU lima pimpinan daerah di Kalsel untuk mengerjakan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Regonal “Banjarbakula.”
Banjarbakula singkatan dari Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

Menteri PU Joko Kirmanto sendiri mendukung inisiatif mengembangkan SPAM regional Banjarbakula.

Menurut Joko Kirmanto, untuk pemenuhan kebutuhan air minum diperlukan jaminan ketersediaan air baku dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan hal tersebut melalui langkah operasional yang meliputi perlindungan daerah tangkapan air, manajemen terpadu daerah aliran sungai, serta mengendalikan pencemaran air.

Penertiban izin penggunaan air serta upaya antisipasi penyediaan sumber air baku untuk masa yang akan datang, katanya.

Dengan keterbatasan air baku yang tersedia di masing-masing Kabupaten dan kota maka pemerintah pusat sangat mendukung adanya inisiatif untuk mengembangkan SPAM regional Banjarbakula.

Semua itu untuk menjawab pemenuhan kebutuhan air minum yang lebih merata dengan pemanfaatan bersama sumber air baku di wilayah ini.

Ia berharap agar Pemerintah provinsi berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan memberikan kontribusi APBD untuk mewujudkan SPAM regional dimaksud.

Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan sendiri mmenyebutkan kerjasama regional melalui SPAM memperoleh dukungan penuh Pemprov Kalsel, karena itu segera akan direalisasikan.

Hanya saja ia belum bisa menyebutkan di mana tempat SPAM tersebut dibangun, yang jelas bukan di Banjarmasin dan kemungkinan di Kabupaten Banjar lantaran di sana ada Bendungan dan Irigasi Riam Kanan sebagai penyedia air baku.

Menurut dia, SPAM tersebut akan dikelola Pemprov Kalsel, tetapi dalam pendistribusian air minum curah akan dilakukan oleh PDAM di lima daerah masing-masing.

Dengan adanya SPAM diharapkan penyediaan air minum di lima daerah Kalsel tersebut lebih merata, tidak lagi seperti sekarang hanya didominasi Banjarmasin.

Menurut Rudy Resnawan, tanpa SPAM, Banjarmasin yang sekarang pelayanan air minum pun dalam lima dan 10 tahun ke depan akan kesulitan mencari air baku, karena persoalan utama adalah bagaimana air baku yang terus tersedia.

Berbagai kalangan menilai walau SPAM terbentuk tetapi kalau tidak adanya pemeliharaan wilayah resapan air maka SPAM pun tak akan berhasil.

Salah satu cara terpelihara resapan air di kawasan Bendungan Riam Kanan adalah bagaimana menyelamatkan hutan kawasan bendungan yang masuk Hutan Pegunungan Meratus yang belakangan ini kian rusak saja akibat adanya pemukiman penduduk, penebangan hutan, dan pertambangan batubara.

Oleh karena itu ada saran agar Bendungan Riam Kanan dikelola secara profesional, oleh semacam lembaga khusus atau badan, tanpa pemeliharaan bendungan maka semua keinginan itu akan sia-sia belaka.

Iklan

“BANJARBAKULA” SOLUSI ATASI KERUWETAN KOTA BANJARMASIN

Oleh Hasan Zainuddin


Banjarmasin, 3/9 (ANTARA) – Dalam beberapa tahun terakhir Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan kian sesak saja, dan hampir dipastikan dimana-mana selalu terjadi kemacetan.

“Itu baru jumlah penduduk 700 ribu jiwa, apalagi kalau sudah 900 ribu jiwa yang diprediksi tahun 2015, pasti kota ini kian sesak lagi,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Banjarmasin, Fajar Desira.

Bagaimana tidak sesak, dengan jumlah penduduk sebesar itu menghuni wilayah yang hanya seluas 98 kilometer persegi.

Dengan kota seluas itu, menjadikan kota Banjarmasin sulit dirancang untuk menjadi sebuah kota yang nyaman sebagai solusi mengatasi keruwetan kota bukan hanya macet, tetapi juga kekumuhan, kebersihan, perparkiran, pemukiman, perkantoran, serta segudang persoalan lain.

Untuk membangun sebuah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saja sampai sekarang Pemkot Banjarmasin belum mampu menyediakannya, padahal RTH sebuah persyaratan untuk kota yang nyaman.

Seperti diakui pula oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Permukiman setempat, Ahmad Fanani banyak persoalan yang menghadang kota ini kedepan kalau tidak dicarikan solusi maka menjadi beban berat bagi masyarakat.

Ia menuturkan saat jumpa pers, selain lahan kota yang sempit 9700 Km2, juga topografinya yang berada 0,20 meter di bawah permukaan laut, sebagian besar lahan rawa dan banyak dialiri sungai.

Luas lahan di kota ini terdiri dari lahan pertanian 4.079 hektare atau 42,77 persen, lahan industri 278,6 hektare 3,87 persen, tanah tanah perusahaan 337 hektare 4,68 haktare, tanah jasa 447,9 hektare, dan tanah perumahan 3.057 hektare atau 42,46 hektare.

Kedepannya dipastikan lahan pertanian kian hilang, padahal wilayah ini juga perlu kesediaan pangan, tambahnya.

Dari wilayah tersebut terdapat kawasan kumuh wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan 46.310 hektare, Banjarmasin Tengah 34.760 hektare, Banjarmasin Barat 37.595 hektare, dan Banjarmasin Timur 40.609 hektare.

Kawasan kumuh itupun diprediksi akan terus meningkat seiring kian besarnya urbanisasi dan pertambahan penduduk lainnya, yang kesemuanya menambah keruwetan kota ini.

Dengan kondisi sedemikian menyebabkan kota ini sudah tidak nyaman yang berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya biaya lainnya.

Melihat kondisi demikian maka harus dicarikan solusi yang terbaik dan dilakukan secara bertahap.

Untuk pemerintahan provinsi sudah mulai dipindahkan ke Kota Banjarbaru, atau berjarak 35 Kilometer dari Banjarmasin, dengan tahap awal ini pemindahan kantor Gubernur Kalsel,yang kemudian disusul oleh pembangunan dinas-dinas di lingkungan Pemrov Kalsel tersebut.

“Mudah-mudahan dengan dipindahnya kegiatan pemerintahan provinsi tersebut bisa memperlonggar Banjarmasin,” kata Fajar Desira.

Tetapi solusi terbaik mengatasi persoalan kota itu, adalah melalui konsep kota metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut atau yang sering disebut “Banjarbakula.” semacam konsep Jabodetabek.

“Belum lama ini kami diundang ke Jakarta oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan tersebut, Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah diakui sebagai salah satu kota metropolitan ke-9 di Indonesia,” ungkap Fajar Desira.

Dengan demikian Banjarbakula menjadi kota metropolitan ke-9 dari 8 kawasan metropolitan lainnya.

Kota metropolitan itu diantaranya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sanggumi-nasa, Takalar), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Kedungsapur (Kendang, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi), dan Mebidang (Medan, Binjai dan Deli Serdang), dan Bandung Raya.

Banjarbakula diberikan makna saling berkerabat atau berkeluarga antara masyarakat.

Makna Banjar berarti tanah suku Banjar, makna “bakula” berarti berkeluarga. Banjarbakula sama dengan orang Banjar berkeluarga.     Menurut Fajar, pemerintah Pusat memiliki penilaian tersendiri terhadap kawasan Metropolitan Banjarbakula tersebut, dengan memberikan dukungan pembangunan jembatan layan (fly over) serta pembangunan perumahan dan perkantoran.

Langkah awal untuk merealisasikan ini, tuturnya, diantaranya dengan mengadakan sejumlah program layaknya kota-kota metropolitan di provinsi lain, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional yang rencananya dipusatkan di Banjarbaru.

Selain itu pembangunan pasar induk, jalan tol, serta rencana pembangunan rel kereta api.

Rencana lain pembangembangan Bandara Syamsudin Noor, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan pembangunan Jembatan Barito dua.

Berdasarkan catatan konsep Banjarbakula sudah tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Seperti diungkapkan Kasubdit Pengaturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian PU Azwir Malaon dalam Dialog Tata Ruang TVRI Kalimantan selatan di Banjarmasin, belum lama ini.

Lebih jauh Azwir Malaon menambahkan bahwa Ditjen Penataan Ruang sejak tahun 2006 tanpa terputus telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Kalsel merencanakan Kawasan Strategis Banjarbakula dimulai dari Penyusunan Rencana Tata Ruang, Bantuan Teknis Peningkatan Pelaksanaan Penataan Ruang sampai Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang.

Materi teknis secara keseluruhan telah dibahas sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sekiranya perlu segera memprioritaskan dukungan legalitas agar dapat menjadi referensi resmi dalam mengembangkan Kawasan Banjarbakula.

Ditjen Penataan Ruang juga telah memfasilitasi Persetujuan Substansi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.
Untuk RTRW Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan pembahasan di Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) dan akan segera mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri PU.

Dengan terwujudnya konsep Banjarbakula tersebut diharapkan kian mempercepat pembangunan  lima daerah di Kalsel tersebut sekaligus sebagai solusi memecahkan persoalan perkotaan.