LAPISAN GAMBUT KALTENG JADI KAWASAN PRODUK IKAN

Oleh Hasan Zainuddin

Siapa sangka lapisan gambut tebal dengan kadar keasaman air tinggi di Desa Garung,  Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berubah jadi kawasan produk ikan patin.
“Itu berkat kemauan kuat masyarakat, memanfaatkan tehnologi sederhana merubah lahan marginal itu menjadi lahan produktif bagi budidaya ikan,” kata Direktur Usaha Budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Dr.Lenny Syafei,MS.
Dr.Lenny Syafei, berada di Kalteng, mendampingi Sekjen DKP, Dr Syamsul Maarif panen perdana ikan patin sistem kolam di lahan gambut proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare.
Menurut Lenny Syafei, gambut tak masalah jadi lahan budidaya ikan, tinggal buat kolam kedalaman 2,5 m hingga  menemukan tanah liat, dibubuhi kapur kurangi keasaman, ditaburi pupuk kandang tumbuhkan kehidupan plankton. Bila plankton berkembang ikan bisa hidup, plankton makanan ikan.
Pemberian kapur untuk pengapuran dasar digunakan jenis kapur tohor Ca (OH)2 tujuan basmi penyakit, dan menaikkan pH air dari 3 menjadi 5 atau 6.
Pemberian pupuk kandang dilakukan dengan menebarkan merata di kolam, sebagian diapungkan, seminggu kemudian diberikan pupuk UREA dan NPK yang di berikan secara bersamaan untuk menumbuhkan makanan alami di kolam.
Dipilihnya ikan patin, karena ikan jenis ini dinilai mudah beradaptasi dan mampu  hidup pada perairan yang memiliki kadar DO (Disolved Oxygen) dan pH yang rendah.
Pembudidayaan ikan patin di PLG mulai 2008,  sudah dimanfaatkan pemeliharaan ikan 18 buah, kolam patin 12 buah, nila, dan lele masing-masing tiga kolam.
Melihat keberhasilan merubah lahan gambut jadi lahan produktif ikan itu, maka DKP bersedia berikan dana usaha itu, agar PLG yang sebelumnya diproyeksikan sebagai sentra tanaman pangan menjadi sentra produk ikan.
“Kita ada Rp300 miliar kredit ketahanan pangan bagi pengembangan pembudidayaan ikan di Kalteng ini,” kata Lenny Syafei.
keberhasilan di Desa Garung menjadi contoh pengembangan gambut lainnya di wilayah ini.
Bupati Pulang Pisau, Moh Amur gembira lahan wilayahnya  yang asam itu bisa diolah kolam ikan, maka ia bertekad memperluas kawasan budidaya agar Pulang Pisau jadi sentra produk ikan patin terbesar Kalteng.
“Kita akan terus dorong pembudidaya memperlebar usahanya, kita juga bantu alat berat untuk buat kolam, karena agaknya membuat kolam tak bisa hanya pakai tenaga manusia, maka perlu alat berat,” kata Amur.
Dalam panen ikan patin, beberapa ton ikan ukuran setengah hingga dua kilogram per ekor terangkat, kemudian ikan itu dibagikan ke masyarakat yang ikut menyaksikan keberhasilan tersebut.
Di kolam-kolam lain yang tidak dipanen terlihat banyaknya ikan patin baik kecil dan besar.
Kolam ikan bagian dari Instalasi Budidaya Ikan Lahan Gambut Pulang Pisau, Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin.
Instalasi itu didirikan karena adanya Instruktur Presiden No. 2 tahun 2007 Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi PLG yang dibuka sejak orde baru.
Menurut Sekjen DKP,  empat program harus daksanakan rehabilitasi PLG, konservasi, budidaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tranmigran, serta koordinasi dan evaluasi.
Perikanan salah satu dalam program yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan PLG.
DKP melalui salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin mewujudkan dukungan dengan membangun Instalasi Budidaya Ikan Lahan Gambut di Desa Garung ini.
Adanya instalasi ini diharapkan minat masyarakat dan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan kian meningkat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka.
Jenis budidaya ikan patin, komoditas unggulan di bidang perikanan budidaya yang mempunyai prospek sangat baik.
Ikan patin sebagaimana komoditas ikan budidaya lainnya merupakan sumber omega 3 yang sangat tinggi, bagus bagi pertumbuhan otak manusia.
Mengkonsumsi ikan patin rutin bermanfaat peningkatan gizi dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
Budidaya ikan patin merupakan lapangan usaha sangat menjanjikan, ikan patin dapat diusahakan dengan modal kecil dan dapat keuntungan besar, dibudidayakan intensif, hemat lahan dan air, tutur Sekjen DKP.
Hadir panen ikan itu Dirjen Perikanan Budidaya,Dr Made Nurdjana, beberapa direktur DKP, serta Wakil Gubernur Kalteng, HM Diran.
HM Diran meminta perbankan terlibat pengembangan budidaya, dengan berikan modal kepada pembudidaya agar Kalteng benar-benar bisa menjadi sentra produk budidaya ikan lahan gambut terbesar tanah air.
Dirjen Perikanan Budidaya, Dr Made Nurdjana menambahkan, permintaan ikan dunia kian meningkat, karenaya budidaya berprospek.
Konsumsi ikan dunia meningkat setelah dipercayainya makan ikan menyehatkan, peluang ekspor ikan itu harus dimanfaatkan pembudidaya lahan gambut Kalteng ini.
Made Nurdjana menguraikan permintaan konsumsi ikan patin dunia, terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Eropa.
Pemenuhan ikan patin dunia didominasi Vietnam satu juta ton per tahun, tapi konsumen tak puas hanya satu negara produsen, mereka melirik produksi ikan patin Indonesia, tutur Made Nurdjana.
Hanya diingatkan permintaan ikan patin dunia hanya dagingnya bewarna putih tidak daging merah, budidaya di perairan mengalir.
Daging patin warna merah kurang disukai, padahal daging warna merah biasanya budidaya di air tak mengalir seperti kolam yang ada di Desa Garung Kalteng ini.     Karena itu, Made Nurdjana memberikan tip agar daging ikan warna putih, setelah beberapa bulan di kolam baru dipindahkan ke air mengalir, setelah dua bulan baru panen, maka daging ikan berubah putih.
Ia pun memberikan tip lagi, pembudidayaan ikan harus dipadukan dengan budidaya sayuran, dan hortikulkultura, hingga hasil diperoleh rakyat besar.

KALTENG “BERGUMUL” PERJUANGKAN TIGA PERSOALAN BESAR

     Oleh Hasan Zainuddin
     Palangkaraya,6/8 ()- Kalimantan Tengah (Kalteng) boleh jadi iri dengan wilayah lain yang maju, hingga berjuang membangun wilayah agar sejajar dengan daerah maju.
     Banyak persoalan dihadapi memajukan wilayah 153.564 Km2 berpenduduk sekitar dua juta jiwa ini.
     Dari sekian persoalan, tiga persoalan dirasa “mengganjal” perasaan rakyat Kalteng.
     “Saya merasa galau, kalau tiga persoalan ini belum selesai,”kata Gubernur Kalteng, Teras Narang di perayaan 4 tahun kepemimpinannya di Palangkaraya, Selasa malam (4/8) lalu.
      Tiga persoalan itu proyek nasional diharapkan mensejahterakan rakyat, yaitu persediaan listrik dijanjikan pemerintah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
65 kali dua mega watt (MW) di Kabupaten Pulang Pisau.
      Proyek lainnya Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare untuk pertanian, wilayah Kabupaten  Kapuas, Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan, serta Kota Palangkraya.
      Tetapi yang paling ditunggu penyelasaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), katanya.
      Gub Kalteng secara terpisah kepada pers pernah mengancam akan mengambil alih proyek PLTU ini.
     “PLTU selesai 2010 melalui janji Dirut PLN, atasi krisis listrik wi wilayah ini, masuk program pembangunan pembangkit 10 ribu MW, tapi tak pernah terealisasi, padahal diketahui warga, seakan janji gubernur, tambahnya.
     Teras Narang melihat vitalnya PLTU, maka itu harus direalaisasikan, karenanya PLN ingkar akan diambil alih, sebab ada investor berminat.
     Ketersediaan listrik Kalteng harus dipenuhi upaya mencukupi kebutuhan energi itu seiring kian bertambahnya penduduk dan kebutuhan industri, serta menarik investasi.
     Mengenai PLG, Teras Narang akui menjadi lahan sejuta masalah.
      Dalam bukunya “membuka isolasi untuk Kesejahteraan rakyat,” disebutkan kawasan PLG alami kerusakan parah, kebakaran musim kemarau, kebanjiran musim hujan.
     Kondisi itu membuat warga di kawasan itu menjadi miskin, sebagian warga transmigran kabur kembali ke kampung halaman, tak tahan hidup kondisi parah itu, yang bertahan 8.487 KK di 43 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
     Awal 1996/1997 penempatan transmigrasi di areal tersebut 14.935 KK atau 60.819 jiwa, asal Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Bali, NTB, NTT, Lampung serta penduduk lokal.
     Masalah lain rusaknya lingkungan kawasan itu, sistem tata air yang dikembangkan menyebabkan terjadinya kondisi “over drain” dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki.
     PLG menyebabkan 400 ribu ha hutan tropis basah (torpical rain forest) menjadi terbuka, pembangunan saluran primer induk 187 KM memotong kubah gambut dinilai kurang tepat, karena jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut lantaran turunnya permukaan air tanah.
     Dengan demikian gambut menjadi kering dan tak balik (Irreversible drying) yang mempermudah terjadinya kebakaran.
     Lahan gambut ekosistem unik dan mudah rusak, lapisan gambut tersusun dari timbunan bahan organik mati yang berisi oksigen dan unsur hara yang rendah, seperti daun, batang, dan akar-akaran yang diperkirakan terakumulasi selama 5-10 ribu tahun.
     Pada bagian atas lapisan gambut hidup berbagai tumbuhan dan satwa liar.
     Jika bahan organik pada lapisan bawah ini musnah, sangat sulit bagi ekosistem ini untuk pulih kembali.
     Karena itu, proyek PLG terbengkalai jadi sumber malapetaka, kebakaran, kebanjiran dan penyumbang terbesar bencana kabut.
     Menurut Teras Narang, pihaknya berjuang keras merehabilitasi PLG ini melalui berbagai cara, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG.
     Kemudian persoalan RTRWP, dikatakannya sesuatu yang paling ditunggu penyelasaiannya, tanpa RTRWP Kalteng sulit membangun wlayah.
     Semua wilayah Kalteng statusnya hutan, saat ingin alih fungsi untuk kebutuhan lain terhambat aturan dengan Departemen Kehutanan.
     “Terus terang saja, hampir seratus persen wilayah Kalteng bersatus wilayah hutan, termasuk kantor Gubernur Kalteng ini,” tuturnya saat menerima audensi pengurus PWI Kalteng.
     Kalau semua wilayah bersatus hutan, dan belum dialihfungsikan sesuai tata ruang, lalu bagaimana Kalteng ingin membangun.
     Masalah RTRWP cukup lama menggantung, sejak tahun 1982, guna mengatasi dibuatlah Perda No 8 tahun 2003, agar Kalteng bisa memanfaatkan lahan, tapi Perda dinilai kalah dengan aturan yang lebih tinggi tentang kehutanan.
     “Seharusnya Dephut dan DPR RI segera bahas RTRWP Kalteng, kemudian mensahkannya agar rakyat bisa lega,” kata Teras Narang.
     Menggantungnya persoalan RTRWP ini memang cukup ‘meradang’ perasaan rakyat Kalteng yang lagi bersemangat mengejar ketertinggalan,termasuk kalangan  tokoh adat, tokoh masyarakat, dan anggota DPRD setempat.
    Bahkan kalangan DPRD Kalteng mengancam rame-rame terbang ke Jakarta unjukrasa ke pemerintah pusat menuntut pengesahan RTRWP.
     “Sudah bertahun-tahun proses RTRWP Kalteng ini mengendap di Jakarta, sampai sekarang belum disahkan juga,” kata HM Asera anggota DPRD komisi B yang juga Ketua DPW PKB Kalteng kepada pers di Palangkaraya.
     Tanpa RTRWP sulit investor datang ke Kalteng, padahal banyak minat mereka ke Kalteng, seperti dari Yaman investasi Rp4,5 triliun kebun sawit,dari Jepang, ustralia sektor tambang serta dari Thailand dan China sektor lainnya.
     Padahal nvestor dinanti kelola lahan Kalteng nan luas guna sediakan pekerjaan warga setempat, serta meningkatkan perekonomiannya.