Oleh Hasan Zainuddin
Banjarmasin,2/10 (ANTARA)- Banjarmasin sebagai ibukota seribu sungai tidak identik dengan mudahnya warga mendapatkan air bersih, bahkan perkiraan lima tahun kedepan wilayah yang berada di delta Tatas ini memasuki tahapan krisis air bersamaan dengan memburuknya resapan disekitar sungai Martapura.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ir Muslih, di Banjarmasin, Selasa mengakui masalah ketersediaan air bersih jadi pemikiran perusahaannya.
Ir Muslih
Ketersediaan air bersih perusahaannya belakangan ini tergantung dengan Sungai Martapura yang berhulu ke Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa.
Padahal kedua sungai itu sudah mengalami pendangkalan akibat erosi setelah kawasan resapan air rusak lantaran banyaknya aktivitas di wilayah tersebut.
Bukti alam sudah rusak bisa dilihat kondisi bendungan Riam Kanan, dimana saat hujan sedikit saja maka sudah mengalami kebanjiran, dan bila kemarau debit air cepat sekali menyusut.
“Kalau alam di sekitar itu masih baik maka turun naik debit air di bendungan itu tidak terlalu besar, musim kemarau atau musim penghujan biasanya debit air tidak terlalu berpengaruh,” tuturnya.
Bendungan Riam Kanan menyusut
Tetapi sekarang ini turun naik debit air di bendungan Riam Kanan begitu drastis seakan tak ada lagi wilayah resapan air yang mampu menahan jumlah debit air tersebut.
Kalau kondisi tersebut terus berlanjut maka lima tahun kedepan air bersih akan sulit diperoleh,karena bila debit air di hulu sungai Martapura terus menyusut maka air laut akan masuk kedaratan dan terjadi kontaminasi kadar garam yang tinggi akhirnya air Sungai Martapura tersebut tak bisa diolah air minum.
Bila mengandalkan air tanah untuk wilayah ini tidak bisa diolah air minum karena kandungan besi dan asam terlalu tinggi, tuturnya.
Oleh karena itu, Muslih berharap semua pihak yang merasa prihatin kondisi tersebut, harus ikut memikirkan bagaimana agar resapan air di hulu sungai terpelihara, syukur-syukur kalau direhabilitasi.
Untuk mengatasi persoalan jangka pendek, PDAM Banjarmasin merencanakan membangun embung (penampungan air) skala besar dalam upaya persediaan air di musim kemarau.
Menurutnya rencana sudah cukup lama tetapi kini bertekad untuk direalisasikan, dan PDAM sudah miliki desain mengenai pembangunan embung tersebut dan kini berusaha mencari peluang dana ke pemerintah pusat dalam mewujudkan keinginan tersebut.
Selain berharap bantuan pemerintah PDAM juga mencoba melobi pemerintah provinsi Kalsel disamping mencari dana sendiri untuk kepentingan tersebut.
Bila dana sudah tersedia diharapkan tahun 2014 sudah mulai mengerjakan proyek tersebut dan pada tahun-tahun berikutnya embung yang berlokasi di Sungai Tabuk itu berfungsi sebagaimana mestinya yaitu penyangga kebutuhan air baku.
Kerusakan lingkungan
Aku (penulis) di Tahura Sultan Adam
untuk ketersediaan air Sungai Martapura tergantung dari ketersediaan air di areal Pegunungan Meratus yakni di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam seluas 112 ribu hektare.
Tahura ini diakui sudah mengalami kerusakan lantaran kebakaran hutan, dan ditengarai juga akibat adanya penebangan kayu secara liar dan usaha pertambangan ilegal, dan kegiatan pemukiman.
Menurut Muslih kerusakan lingkungan di hulu bisa dilihat dari juga tingkat kekeruhan air Sungai Martapura yang begitu tinggi lantaran partikel lumpur dalam air yang pekat.
Tingkat kekeruhan air sungai yang ideal untuk diolah menjadi air bersih hanya 50 hingga 100 mto per liter, tetapi hasil laboratorium ternyata air Sungai Martapura pernah mencapai 500 hingga 1000 mto, malah kasus tertinggi capai 5000 mto per liter,kata Muslih.
Akibat kerusakan hutan di hulu sungai, menyebabkan terjadi erosi dan bila terjadi hujan sedikit saja maka partikel tanah merah, pasir, dan debu dan lainnya ikut larut dan masuk ke dalam sungai terus mengalir kemuara hingga ke Banjarmasin.
Keluhan serupa bukan saja dirasakan PDAM Banjarmasin, tetapi juga PDAM di Kota Martapura Kabupaten Banjar, serta PDAM Kota Banjarbaru.
Bahkan menurut perkiraan, bila tidak ada upaya perbaikan kawasan Tahura yang dianggap sebagai wilayah “menara air” Kalsel itu, maka lima atau sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan kesulitan memperoleh air bersih untuk air minum.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Sultan Adam, Akhmad Ridhani di lokasi Tahura Sabtu belum lama ini mengakui lahan wilayahnya terjadi kerusakan.
Sekitar 30 persen lahan Tahura kini kritis, atau sekitar 40 ribu hektare dari luas keseluruhan 112 ribu hektare.
“Kondisi tersebut sungguh merisaukan karena itu diperlukan upaya rehabilitasi,mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air,” katanya saat mendampingi Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh melakukan penanaman massal bibit penghijauan di lokasi tersebut.
Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, munculnya lahan kritis juga diduga pembukaan kawasan menjadi ladang dan kebun bagi sebagian masyarakat setempat untuk ditanami pohon-pohon produktif.
Ketika ditanya adanya pemukiman di tengah hutan lindung Tahura tersebut, disebutkan terdapat 7000 jiwa di 12 desa penduduk. Penduduk sulit direlokasi ke luar kawasan masalahnya sudah turun temurun sebelum ditetapkannnya kawasan Tahura sebagai hutan lindung.
Walau perkampungan tersebut sulit dipindahkan tetapi keberadaan penduduk dinilai tidak merusak lingkungan, bahkan dinilai masih melestarikan lingkungan dengan tidak merusak hutan.
“Agar penduduk tidak merusak lingkungan,mereka dirangkul untuk memperbaiki lingkungan, seperti mereka dibiarkan berkebun tetapi kebun yang baik untuk kawasan resapan air, seperti perkebunan buah-buahan, kebun karet, serta reboisasi hutan”, katanya.
Menurut Muslih untuk mengatasi persoalan air bersih ke depan selain harus dilakukan rehabilitasi kawasan air juga perlu penanganan terhadap Bendungan Riam Kanan yang selama ini menjadi kunci ketersediaan air tawar untuk diproduksi air bersih.
Oleh karena itu ia menyarankan Bendungan Riam Kanan tersebut dikelola badan khusus agar lebih terpelihara dengan baik.
“Jika bendungan Riam Kanan dibiarkan seperti sekarang, debit air di lokasi itu akan terus menyusut, sehingga daerah ini pasti akan kesulitan air,” katanya lagi.
Bendungan Riam Kanan sebaiknya dikelola semacam lembaga atau badan khusus yang fokus menjaga kelestarian lingkungan, misalnya menangani program penghijauan, aliran air, pembangkit listrik dan aspek lain terkait dengan bendungan tersebut.
“Lembaga tersebut bisa saja semacam badan usaha milik daerah (BUMD) atau dikelola badan usaha milik negara (BUMN),” katanya.
Ia mencontohkan di Korea Selatan ada bendungan yang dikelola khusus oleh lembaga semacam BUMN yakni ¿Q-Water¿ dan ternyata bendungan itu bermanfaat dalam penyediaan air di wilayah tersebut.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan lebih serius memikirkan bendungan Riam Kanan, karena masalah air bersih vital bagi kehidupan masyarakat,” katanya.
Filed under: kesehatan, lingkungan, persoalan, Uncategorized | Tagged: air bersih, bendungan riam kanan, hantui, kelangkaan air, kerusakan lingkungan Kalsel, pdam bandarmasih, sungai riam kanan, sungai riam kiwa, tahura sultan adam | 1 Comment »